UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumAwak kapal penangkap ikan merupakan manusia, pemilik hak asasi manusia yang mutlak dan diakui secara universal. Untuk mengantisipasi dan mengatasi banyak pelanggaran hak asasi manusia di perairan Indonesia, Pemerintah, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia dalam Perikanan. Penelitian ini menjelaskan lebih lanjut bagaimana ketentuan sertifikasi hak asasi manusia dalam perikanan serta menganalisis dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia bagi awak kapal penangkap ikan di Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menelaah bahan pustaka atau bahan sekunder lainnya. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah studi literatur. Alat yang digunakan berupa dokumen dalam bentuk materi primer, sekunder, dan non‑legal. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif.
Pelanggaran hak asasi manusia terhadap awak kapal penangkap ikan di Indonesia masih sering terjadi, dengan kasus perbudakan seperti Benjina pada 2015 sebagai contoh utama.Meskipun peraturan Hak Asasi Manusia Perikanan mencakup perlindungan pada tahap rekrutmen, perjanjian kerja laut, keselamatan kerja, dan kebebasan berpendapat serta berserikat, implementasinya belum terlihat karena berbagai kelemahan, antara lain pada pengaturan sistem upah, target regulasi yang terbatas, serta kurangnya keterlibatan perwakilan pekerja dan pengusaha dalam tim hak asasi manusia perikanan.Selain itu, koordinasi antara tim hak asasi manusia perikanan dengan inspeksi ketenagakerjaan, kelemahan lembaga penilaian, dan sosialisasi yang belum memadai memperparah efektivitas perlindungan tersebut.
Penelitian selanjutnya dapat menilai efektivitas pelaksanaan sertifikasi hak asasi manusia perikanan terhadap kesejahteraan awak kapal dengan menggunakan pendekatan metode campuran yang menggabungkan survei kuantitatif dan wawancara mendalam; selanjutnya, perlu dilakukan kajian dampak penerapan upah minimum khusus bagi awak kapal penangkap ikan terhadap pengurangan praktik eksploitasi dan pelanggaran hak kerja, sehingga dapat memberikan dasar kebijakan yang lebih tepat; terakhir, peneliti dapat mengembangkan dan menguji kerangka pemantauan partisipatif yang melibatkan perwakilan awak kapal dan inspeksi ketenagakerjaan untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kepatuhan, dan mempermudah pelaporan pelanggaran, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas regulasi hak asasi manusia dalam sektor perikanan.
- Jurist-Diction. modern slavery anak buah kapal perikanan perspektif asasi manusia jurist diction article... doi.org/10.20473/jd.v2i2.14229Jurist Diction modern slavery anak buah kapal perikanan perspektif asasi manusia jurist diction article doi 10 20473 jd v2i2 14229
- RECOMMENDATION FOR AUTHORIZATION OVERLAPING OF PLACEMENT OF INDONESIAN FISHING VESSELS CREWS ABROAD |... doi.org/10.29303/ius.v6i1.532RECOMMENDATION FOR AUTHORIZATION OVERLAPING OF PLACEMENT OF INDONESIAN FISHING VESSELS CREWS ABROAD doi 10 29303 ius v6i1 532
- FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL PRODUKSI UNIT PENANGKAPAN PURSE SEINE (GARDAN) DI FISHING BASE... doi.org/10.14710/ijfst.11.2.120-128FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL PRODUKSI UNIT PENANGKAPAN PURSE SEINE GARDAN DI FISHING BASE doi 10 14710 ijfst 11 2 120 128
- Certification of fisheries human rights and its impact to protecting the rights of fishing vessel crew... doi.org/10.22219/ljih.v29i1.14652Certification of fisheries human rights and its impact to protecting the rights of fishing vessel crew doi 10 22219 ljih v29i1 14652
- SISTEM BAGI HASIL PADA USAHA PERIKANAN TANGKAP DI KEPULAUAN ARU | Widihastuti | Jurnal Kebijakan Sosial... doi.org/10.15578/jksekp.v8i1.6859SISTEM BAGI HASIL PADA USAHA PERIKANAN TANGKAP DI KEPULAUAN ARU Widihastuti Jurnal Kebijakan Sosial doi 10 15578 jksekp v8i1 6859
| File size | 319.45 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
UMMUMM Kulit pisang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kertas ramah lingkungan. Kekuatan dan kualitasnya memenuhi standar untuk keperluan umum. PengembanganKulit pisang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kertas ramah lingkungan. Kekuatan dan kualitasnya memenuhi standar untuk keperluan umum. Pengembangan
UMMUMM Penelitian ini memberikan solusi pengelolaan limbah pertanian sekaligus mengurangi tekanan terhadap hutan. Kulit pisang dapat dimanfaatkan sebagai bahanPenelitian ini memberikan solusi pengelolaan limbah pertanian sekaligus mengurangi tekanan terhadap hutan. Kulit pisang dapat dimanfaatkan sebagai bahan
UMMUMM Pola legislasi top‑down yang memprioritaskan kepentingan penguasa dan investor menghasilkan produk hukum yang represif dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.Pola legislasi top‑down yang memprioritaskan kepentingan penguasa dan investor menghasilkan produk hukum yang represif dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.
UMMUMM Komposisi ini memenuhi standar SNI 03-0691-1996 untuk kuat tekan minimal 20 MPa. Pemanfaatan limbah cangkang telur dan plastik PP efektif mengurangi masalahKomposisi ini memenuhi standar SNI 03-0691-1996 untuk kuat tekan minimal 20 MPa. Pemanfaatan limbah cangkang telur dan plastik PP efektif mengurangi masalah
Useful /
UNDIKSHAUNDIKSHA Akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan sub sektor makanan dan minuman belum mampu meningkatkan kinerja keuangan secara signifikan. Perusahaan perlu mengevaluasiAkuisisi yang dilakukan oleh perusahaan sub sektor makanan dan minuman belum mampu meningkatkan kinerja keuangan secara signifikan. Perusahaan perlu mengevaluasi
UMMUMM Limbah plastik kemasan multilayer berhasil dikonversi menjadi minyak berkualitas bahan bakar melalui pirolisis. Yield minyak tertinggi 58 % diperoleh padaLimbah plastik kemasan multilayer berhasil dikonversi menjadi minyak berkualitas bahan bakar melalui pirolisis. Yield minyak tertinggi 58 % diperoleh pada
UMMUMM Berbagai undang-undang terkait komunitas tempat ibadah, dalam banyak kasus dianggap oleh para ahli melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. PenelitianBerbagai undang-undang terkait komunitas tempat ibadah, dalam banyak kasus dianggap oleh para ahli melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Penelitian
UMMUMM Pada saat yang sama, perbedaan konseptual dan doktrinal dalam pemahaman yurisprudensial mengenai isi, cakupan, dan mekanisme pelestarian persahabatan antaragamaPada saat yang sama, perbedaan konseptual dan doktrinal dalam pemahaman yurisprudensial mengenai isi, cakupan, dan mekanisme pelestarian persahabatan antaragama