FHUKIFHUKI
Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatJurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatPenelitian ini mengkaji legalitas dan konsekuensi hukum dari perubahan bentuk badan hukum PT xxx dari Perum menjadi Persero, sebagaimana diatur dalam PP No. 11 Tahun 2020, yang selaras dengan PP No. 43 Tahun 2005 dan Undang‑Undang No. 40 Tahun 2007. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta data primer dan sekunder, studi menemukan bahwa perubahan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 29‑43 PP No. 43 Tahun 2005 dan Undang‑Undang No. 40 Tahun 2007. Konsekuensi hukum yang timbul meliputi pembagian kepemilikan menjadi saham Seri A Dwiwarna dan Seri B, serta PT Jamkrindo (Persero) menjadi subjek Undang‑Undang No. 40 Tahun 2007 dan Undang‑Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
PT Jamkrindo (Persero) berkembang dari asalnya pada tahun 1970 sebagai LJKK, mengalami beberapa perubahan nama, dan pada tahun 2020 secara resmi menjadi Persero melalui PP No.11 Tahun 2020 serta menjadi anak perusahaan holding asuransi BPUI.Transformasi dari Perum ke Persero meliputi perbedaan struktur modal, tata kelola, dasar hukum, serta potensi privatisasi, dan sesuai dengan PP No.Akibat hukum perubahan ini adalah pembagian saham menjadi Seri A Dwiwarna dan Seri B, yang tunduk pada Undang‑Undang Perseroan Terbatas dan Undang‑Undang BUMN, dengan dasar hukum PP No.
Penelitian selanjutnya dapat meneliti bagaimana perubahan bentuk hukum PT Jamkrindo (Persero) memengaruhi kinerja operasional dan efisiensi keuangan perusahaan setelah tahun 2020, dengan mengumpulkan data keuangan tahunan dan melakukan analisis perbandingan sebelum dan sesudah transformasi. Selain itu, studi komparatif antara beberapa BUMN yang beralih dari Perum menjadi Persero dapat mengungkap perbedaan dalam tata kelola, kesiapan privatisasi, dan dampaknya terhadap nilai perusahaan, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat. Selanjutnya, penelitian dapat mengeksplorasi dampak pembagian saham menjadi Seri A Dwiwarna dan Seri B terhadap kontrol korporasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan keputusan strategis dalam PT Jamkrindo (Persero), dengan menggunakan survei kepada pemegang saham dan analisis struktur kepemilikan.
| File size | 323.73 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
BPKBPK Dengan adanya penghematan belanja Pemerintah, maka dana tersebut dapat dialihkan ke sektor pembangunan, perekonomian, pendidikan, dan kesehatan rakyat.Dengan adanya penghematan belanja Pemerintah, maka dana tersebut dapat dialihkan ke sektor pembangunan, perekonomian, pendidikan, dan kesehatan rakyat.
IUSIUS Hasil menunjukkan: (1) Upaya perbaikan kesehatan BPR Aceh Utara tidak optimal, (2) LPS melindungi nasabah dengan pembayaran tabungan sesuai ketentuan,Hasil menunjukkan: (1) Upaya perbaikan kesehatan BPR Aceh Utara tidak optimal, (2) LPS melindungi nasabah dengan pembayaran tabungan sesuai ketentuan,
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Proses pengangkatan yang kurang transparan dan minimnya partisipasi publik serta pemangku kepentingan mengurangi legitimasi dan kepercayaan masyarakat.Proses pengangkatan yang kurang transparan dan minimnya partisipasi publik serta pemangku kepentingan mengurangi legitimasi dan kepercayaan masyarakat.
FHUKIFHUKI Indonesia adalah negara hukum yang menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, rasa aman, dan perlindunganIndonesia adalah negara hukum yang menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, rasa aman, dan perlindungan
FHUKIFHUKI 23 Tahun 2004, yang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Mrn menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan asas lex specialis23 Tahun 2004, yang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Mrn menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan asas lex specialis
FHUKIFHUKI Pornografi balas dendam dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyebaran konten pornografi berdasarkan unsur perbuatannya. Unsur perbuatan revengePornografi balas dendam dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyebaran konten pornografi berdasarkan unsur perbuatannya. Unsur perbuatan revenge
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Studi tentang peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi nasabah perbankan merupakan topik yang penting dalam konteks perlindungan konsumen danStudi tentang peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi nasabah perbankan merupakan topik yang penting dalam konteks perlindungan konsumen dan
MKRIMKRI Akibat hukum dan sanksi dari rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri yaitu berupa pemberian sanksi administratif yang salah satu sanksinya berupaAkibat hukum dan sanksi dari rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri yaitu berupa pemberian sanksi administratif yang salah satu sanksinya berupa
Useful /
PPISHKPPISHK Implementasi Cakupan Kesehatan Universal (UHC) di Rumah Sakit Kota Mataram terkait dengan tingkat kepuasan komunitas yang tinggi, terutama melalui perbaikanImplementasi Cakupan Kesehatan Universal (UHC) di Rumah Sakit Kota Mataram terkait dengan tingkat kepuasan komunitas yang tinggi, terutama melalui perbaikan
IUSIUS The transition from attributive to delegative authority following Law Number 22 of 1999 prohibits sub-district heads from signing land release documents.The transition from attributive to delegative authority following Law Number 22 of 1999 prohibits sub-district heads from signing land release documents.
PSEBPSEB This study emphasizes the importance of production capacity in optimizing operational efficiency and assisting management in making decisions related toThis study emphasizes the importance of production capacity in optimizing operational efficiency and assisting management in making decisions related to
MKRIMKRI Setiap masa terdapat perkembangan pengaturan pengisian penjabat kepala daerah yang meliputi tiga aspek. alasan pengisian, mekanisme serta syarat, dan masaSetiap masa terdapat perkembangan pengaturan pengisian penjabat kepala daerah yang meliputi tiga aspek. alasan pengisian, mekanisme serta syarat, dan masa