MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiPenggunaan metode omnibus menjadi kontroversi sejak disahkannya UU Cipta Kerja karena bersifat lintas sektoral sehingga undang-undang yang dihasilkan lewat proses ini tidak mudah dipahami oleh publik. Keabsahan undang-undang yang dibentuk menggunakan metode omnibus tidak hanya bergantung pada keabsahan metode omnibus karena sudah diakui oleh undang-undang. Artikel ini bertujuan melakukan kritik terhadap metode Omnibus dalam Pasal 64 (1) huruf b UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penerapannya yang menghasilkan UU Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023) yang tidak tematik sehingga tidak mudah dipahami publik. Kebaruan artikel ini adalah gagasan bahwa penerapan metode omnibus juga harus disertai dengan undang-undang yang dihasilkan bersifat tematik sehingga mudah dipahami. Dengan demikian kami mengusulkan metode omnibus tematik. Prinsip tematik dalam metode Omnibus lahir dari perintah asas Negara Hukum yang diatur dalam asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan yang merupakan wujud dari keharusan adanya kejelasan peraturan perundang-undangan.
Paper ini menyimpulkan tiga hal utama mengenai metode omnibus.Meskipun tidak menolak keberadaan metode omnibus dalam Undang‑Undang Pembentukan Peraturan Perundang‑Undangan, paper ini mengidentifikasi masalah penerapannya dalam UU No.11 Tahun 2020 yang juga muncul kembali pada UU No.kesulitan utama terletak pada ketidaksesuaian dengan prinsip kejelasan rumusan dan kejelasan tujuan, yang berasal dari karakter silang‑referensi metode tersebut.Paper ini berpendapat bahwa metode omnibus masih dapat dipergunakan asalkan bersifat tematik, namun untuk memastikan penggunaan pendekatan omnibus tematik yang konsisten diperlukan amandemen terhadap Undang‑Undang Pembentukan Peraturan Perundang‑Undangan guna mengalihkan paradigma dari teknik omnibus umum ke teknik omnibus tematik.
Penelitian lanjutan dapat melakukan analisis empiris terhadap penerapan metode omnibus tematik pada peraturan perundang‑undangan yang diterbitkan setelah rekomendasi artikel ini, untuk mengukur sejauh mana perubahan struktur legislasi meningkatkan keterbacaan publik. Selanjutnya, studi perbandingan antara pendekatan omnibus tematik Indonesia dengan prinsip single‑subject rule yang diterapkan di Amerika Serikat atau Belgia dapat mengidentifikasi faktor‑faktor kunci yang mendukung keberhasilan legislasi tematik dan menghindari kompleksitas berlebih. Akhirnya, evaluasi dampak kebijakan omnibus tematik terhadap persepsi kepatuhan dan partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui survei terstruktur, guna menilai apakah kejelasan tujuan dan rumusan yang lebih baik berkontribusi pada peningkatan kepatuhan hukum dan kepercayaan publik terhadap proses legislasi.
- Autocratic Legalism: the Making of Indonesian Omnibus Law | Mochtar | Yustisia. autocratic legalism making... jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59296Autocratic Legalism the Making of Indonesian Omnibus Law Mochtar Yustisia autocratic legalism making jurnal uns ac yustisia article view 59296
- Justification of the Thematic Legislation in Indonesia: Justifikasi Pembentukan Undang-Undang Tematik... jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2790Justification of the Thematic Legislation in Indonesia Justifikasi Pembentukan Undang Undang Tematik jurnalkonstitusi mkri index php jk article view 2790
| File size | 710.02 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
LIFESCIFILIFESCIFI The research findings will be instrumental in guiding future strategies and initiatives to overcome existing challenges and maximize the benefits of digitalizationThe research findings will be instrumental in guiding future strategies and initiatives to overcome existing challenges and maximize the benefits of digitalization
SESKOAU MILSESKOAU MIL Analisis didasarkan pada pendekatan teori Penta Helix yang menekankan kolaborasi antara akademisi, industri, pemerintah, komunitas, dan media serta didukungAnalisis didasarkan pada pendekatan teori Penta Helix yang menekankan kolaborasi antara akademisi, industri, pemerintah, komunitas, dan media serta didukung
MKRIMKRI Praktik “memborong dukungan partai oleh kandidat kuat serta dominasi elite partai mempersempit ruang kompetisi. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukanPraktik “memborong dukungan partai oleh kandidat kuat serta dominasi elite partai mempersempit ruang kompetisi. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan
MKRIMKRI Dengan metode doktrinal, penelitian menggabungkan analisis semantik atas frasa “tuntutan yang adil, penelusuran risalah perubahan, perbandingan (proporsionalitasDengan metode doktrinal, penelitian menggabungkan analisis semantik atas frasa “tuntutan yang adil, penelusuran risalah perubahan, perbandingan (proporsionalitas
MKRIMKRI Perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 merupakan langkah signifikan dalam memperkuatPerubahan ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 merupakan langkah signifikan dalam memperkuat
MKRIMKRI Berdasarkan simulasi penerapan sistem pemilu campuran pada Pemilu 2009, 2014, 2019, dan 2024, dihasilkan partai mayoritas minimal di parlemen. Untuk menerapkanBerdasarkan simulasi penerapan sistem pemilu campuran pada Pemilu 2009, 2014, 2019, dan 2024, dihasilkan partai mayoritas minimal di parlemen. Untuk menerapkan
MKRIMKRI Seharusnya, dalam perkara a quo, Mahkamah menjatuhkan putusan secara ultra petita dengan turut menguji ketentuan Pasal 8 angka 20 Pasal 48B UU P2SK yangSeharusnya, dalam perkara a quo, Mahkamah menjatuhkan putusan secara ultra petita dengan turut menguji ketentuan Pasal 8 angka 20 Pasal 48B UU P2SK yang
MKRIMKRI Penelitian ini menelaah bagaimana netralitas presiden dipahami dari perspektif Konstitusi dan nilai‑nilai etik, dengan menggunakan pendekatan yuridisPenelitian ini menelaah bagaimana netralitas presiden dipahami dari perspektif Konstitusi dan nilai‑nilai etik, dengan menggunakan pendekatan yuridis
Useful /
UNIDA ACEHUNIDA ACEH Rumah Adat Tradisional Karo berstruktur kayu dengan 20 tiang pondasi kayu berdiameter 40 cm yang berdiri di atas umpak batu dan dapat menampung 8 keluarga.Rumah Adat Tradisional Karo berstruktur kayu dengan 20 tiang pondasi kayu berdiameter 40 cm yang berdiri di atas umpak batu dan dapat menampung 8 keluarga.
UNIDA ACEHUNIDA ACEH Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain parkir kendaraan di Blang Padang Jl. Prof. A. Majid Ibrahim II Kota Banda Aceh, yaitu untuk roda 2 berjumlahHasil penelitian menunjukkan bahwa desain parkir kendaraan di Blang Padang Jl. Prof. A. Majid Ibrahim II Kota Banda Aceh, yaitu untuk roda 2 berjumlah
UNIDA ACEHUNIDA ACEH Perencanaan serta pengendalian biaya dan waktu merupakan bagian dari manajemen proyek konstruksi. Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan yang realistisPerencanaan serta pengendalian biaya dan waktu merupakan bagian dari manajemen proyek konstruksi. Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan yang realistis
UNPRIUNPRI Untuk mengevaluasi aspek usability, dilakukan pengujian menggunakan metode System Usability Scale (SUS) terhadap 15 responden yang merupakan calon penggunaUntuk mengevaluasi aspek usability, dilakukan pengujian menggunakan metode System Usability Scale (SUS) terhadap 15 responden yang merupakan calon pengguna