STISIPOLRAJAHAJISTISIPOLRAJAHAJI

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikJurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Perppu nomor 2 tahun 2022 merupakan sebuah regulasi yang kontroversial dan mendapatkan banyak penolakan dari masyarakat khususnya kaum buruh. Perppu nomor 2 tahun 2022 dinilai berpotensi untuk mempermudah masuknya pekerja asing yang mengancam dan menimbulkan persaingan baru terhadap pekerja lokal. Namun dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menunjukkan adanya penggunaan diksi yang menegaskan bahwa tujuan dari masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia adalah untuk alih keahlian dan alih teknologi. Pertanyaan penelitian dan hal yang dianalisis dalam penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana implementasi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dan membahas mengenai apa rekomendasi dan hal-hal yang bisa diperbaiki dalam implementasi Perppu Nomor 2 Tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya gap implementasi antara apa yang dirumuskan di dalam perppu nomor 2 tahun 2022 dengan implementasi yang ada di lapangan yang disebabkan faktor-faktor multidimensional. Dengan menggunakan policy capacity theory dan implementation gap theory rekomendasi yang dapat diberikan terhadap implementasi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 adalah perbaikan dalam kapasitas sumber daya manusia, baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif dan pemberdayaan lembaga non pemerintah dalam mengawasi implementasi kebijakan tersebut.

Implementasi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang utilisasi pekerja asing di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dan kesenjangan antara apa yang dirumuskan dalam kebijakan dan kenyataan lapangan.Beberapa kendala mencakup perbedaan gaji antara pekerja asing dan lokal, kurang optimalnya alih teknologi dan keahlian kepada pekerja lokal, serta masalah dalam pengawasan dan penegakan hukum.Tantangan lainnya melibatkan ketidaksesuaian antara regulasi dengan praktik di lapangan, kurangnya insentif bagi perusahaan untuk melakukan alih teknologi, dan lemahnya penegakan hukum terkait.Berdasarkan analisis menggunakan teori implementation gap theory dan policy capacity theory, terlihat bahwa kesenjangan antara rumusan kebijakan dan implementasinya bersifat multidimensional.

Untuk penelitian selanjutnya, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana integrasi kebijakan mengenai tenaga kerja asing dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal di Indonesia. Selain itu, riset dapat difokuskan pada efektivitas program pelatihan yang diadakan untuk pekerja lokal sebagai respon terhadap kehadiran tenaga kerja asing, guna mengurangi potensi konflik di tempat kerja. Penelitian juga dapat dilakukan tentang bagaimana penguatan kapasitas lembaga non-pemerintah dalam mengawasi implementasi kebijakan tenaga kerja asing dapat berdampak pada kesejahteraan pekerja lokal dan keamanan sosial di masyarakat.

  1. Implementasi Konsep Kesejahteraan, Kesetaraan dan Keadilan Sosial dalam Kebijakan Publik Provinsi DKI... journal.stisipolrajahaji.ac.id/index.php/jisipol/article/view/124Implementasi Konsep Kesejahteraan Kesetaraan dan Keadilan Sosial dalam Kebijakan Publik Provinsi DKI journal stisipolrajahaji ac index php jisipol article view 124
  2. Model Komunikasi Pekerja Lokal Dan Asing Pada PT. Virtue Dragon Nickel Industry | Jurnal Communio : Jurnal... ejurnal.undana.ac.id/index/index.php/JIKOM/article/view/8794Model Komunikasi Pekerja Lokal Dan Asing Pada PT Virtue Dragon Nickel Industry Jurnal Communio Jurnal ejurnal undana ac index index php JIKOM article view 8794
  3. Gap Implementasi Dalam Kebijakan Publik: Studi Kasus Implementasi Kebijakan Perpu Nomor 2 Tahun 2022... doi.org/10.56552/jisipol.v5i2.143Gap Implementasi Dalam Kebijakan Publik Studi Kasus Implementasi Kebijakan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 doi 10 56552 jisipol v5i2 143
Read online
File size714.22 KB
Pages22
DMCAReport

Related /

ads-block-test