APPIHIAPPIHI
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum IndonesiaAmandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum IndonesiaPemikiran ini berfokus untuk melihat secara hakiki dan komprehensif konsep kewarganegaraan dari sudut pandang hukum sakral dan hukum Islam. Kewarganegaraan dapat menjadi status hukum yang mencirikan hak dan kewajiban individu di dalam suatu negara. Dalam tatanan hukum sakral, kewarganegaraan diatur melalui konstitusi dan undang-undang kewarganegaraan yang memuat perspektif-perspektif khas seperti tolok ukur kewarganegaraan (ius soli, ius sanguinis), hak asasi manusia, dan kewajiban sadar. Hukum sakral juga mempertimbangkan ukuran-ukuran kerangka kerja berbasis suara, nilai, dan penyesuaian dalam memilih status kewarganegaraan. Di sisi lain, dari sudut pandang hukum Islam, konsep kewarganegaraan tidak hanya dilihat dari sudut pandang legal-formal tetapi juga memuat estimasi moral dan etika. Hukum Islam memberikan arahan tentang kewajiban dan hak individu sebagai bagian dari ummah (komunitas Muslim), berdasarkan ukuran-ukuran Syariah seperti nilai (adl), kesejahteraan umum (maslahah), dan penegasan hak asasi manusia yang fundamental. Selain itu, hukum Islam mempertimbangkan hak-hak non-Muslim di dalam negara Islam melalui konsep ahl al-dhimmah (orang-orang yang terjamin) dan tolok ukur keamanan hak-hak minoritas. Kajian ini menangkap pendekatan pemeriksaan yang esensial dan komparatif untuk mengevaluasi persamaan dan perbedaan antara kedua perspektif ini. Temuan-temuan tersebut menggambarkan bahwa meskipun terdapat perbedaan yang sangat mencolok dalam dasar filosofis dan metodologisnya, baik hukum yang terjamin maupun hukum Islam memiliki tujuan yang sama, khususnya penegasan hak asasi manusia dan nilai sosial. Namun, perbedaan dalam penafsiran konsep-konsep ini dapat memengaruhi pelaksanaan pendekatan kewarganegaraan di beberapa negara. Pemikiran tersebut juga menyoroti tantangan dan peluang dalam mengoordinasikan tolok ukur hukum Islam ke dalam kerangka hukum sakral yang berlaku, khususnya di negara-negara mayoritas Muslim. Akhirnya, kajian ini mengusulkan perlunya diskusi yang lebih mendalam untuk mewujudkan energi yang selaras dan menyenangkan antara hukum yang terjamin dan hukum Islam dalam mengatur kewarganegaraan secara bijaksana dan komprehensif.
Kewarganegaraan dalam perspektif hukum tata negara dan hukum Islam memiliki dasar filosofis dan metodologis yang berbeda, tetapi keduanya bertujuan untuk menegakkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kesejahteraan sosial.Perbedaan penafsiran terhadap hak individu dan hubungan antara agama dengan negara menjadi tantangan utama dalam integrasi kedua sistem hukum, terutama di negara-negara mayoritas Muslim.Namun, prinsip-prinsip hukum Islam seperti adl, maslahah, dan hifz al-haqq dapat menjadi fondasi untuk membangun model kewarganegaraan yang inklusif, adil, dan selaras dengan norma internasional jika ditafsirkan secara kontekstual dan melalui dialog interdisipliner.
Penelitian selanjutnya dapat menggali bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam seperti keadilan (adl), kesejahteraan umum (maslahah), dan perlindungan hak dasar (hifz al-haqq) dapat dirumuskan sebagai kerangka hukum alternatif dalam penyusunan undang-undang kewarganegaraan di negara-negara Muslim, tanpa mengabaikan standar hak asasi manusia internasional. Selain itu, perlu dikaji secara mendalam bagaimana interpretasi kontekstual hukum Islam melalui metode ijtihad dapat dipadukan dengan sistem hukum konstitusional modern untuk menciptakan kebijakan kewarganegaraan yang lebih inklusif terhadap minoritas non-Muslim, khususnya dalam konteks keberagaman budaya dan sosial di Indonesia atau Malaysia. Terakhir, studi longitudinal dapat dilakukan untuk memahami bagaimana dialog antara ahli hukum tata negara dan ulama memengaruhi perubahan persepsi masyarakat terhadap kewarganegaraan, dengan fokus pada dampak pendidikan hukum dan sosialisasi kebijakan terhadap sikap inklusif dan kesadaran hak sipil di kalangan warga negara dari berbagai latar belakang agama, sehingga dapat membangun dasar sosial yang kuat bagi harmonisasi hukum yang berkelanjutan.
| File size | 1.21 MB |
| Pages | 12 |
| Short Link | https://juris.id/p-ZW |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
STTBERITAHIDUPSTTBERITAHIDUP Dalam posisi sebagai mahasiswa maka busana yang dipakai adalah busana yang sopan, tidak seksi, tidak memakai kaos oblong,tidak memakai kaos ketat,rok mini,Dalam posisi sebagai mahasiswa maka busana yang dipakai adalah busana yang sopan, tidak seksi, tidak memakai kaos oblong,tidak memakai kaos ketat,rok mini,
IAIN MADURAIAIN MADURA Tujuan ini dicapai dengan cara menunda pemberlakuan syarîah historis dari periode Madinah dan justru mengimplementasikan syarîah modern yang bersumberTujuan ini dicapai dengan cara menunda pemberlakuan syarîah historis dari periode Madinah dan justru mengimplementasikan syarîah modern yang bersumber
LAAROIBALAAROIBA Permendag No. 40 Tahun 2022 menetapkan aktivitas jual beli pakaian bekas impor sebagai kegiatan terlarang karena dianggap mengganggu industri tekstil dalamPermendag No. 40 Tahun 2022 menetapkan aktivitas jual beli pakaian bekas impor sebagai kegiatan terlarang karena dianggap mengganggu industri tekstil dalam
UNUDUNUD There are two advertisements that use the word Jaen metaphorically, such as an expression for orgasmic activity in sexual intercourse, which is contextuallyThere are two advertisements that use the word Jaen metaphorically, such as an expression for orgasmic activity in sexual intercourse, which is contextually
ISI YogyakartaISI Yogyakarta Mangandung adalah salah satu ritual kematian yang berasal dari kata andung yang artinya ratap. Kebiasaan mangandungi pada masyarakat Batak Toba berkembangMangandung adalah salah satu ritual kematian yang berasal dari kata andung yang artinya ratap. Kebiasaan mangandungi pada masyarakat Batak Toba berkembang
ALJAMIAHALJAMIAH H. Husein Muhammad merupakan ulama feminis, pengasuh Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun Cirebon Jawa Barat, yang telah menghasilkan banyak tulisanH. Husein Muhammad merupakan ulama feminis, pengasuh Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun Cirebon Jawa Barat, yang telah menghasilkan banyak tulisan
UINSIUINSI Beberapa regulasi syari‟ah sering diabaikan, sehingga tren mode cenderung menonjolkan kecantikan secara berlebihan dan mengabaikan tujuan pakaian. DalamBeberapa regulasi syari‟ah sering diabaikan, sehingga tren mode cenderung menonjolkan kecantikan secara berlebihan dan mengabaikan tujuan pakaian. Dalam
UINUIN Islam memberikan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan termasuk dalam bidang ekonomi. Namun penafsiran yang bias patriarki terhadap teks-teks AlquranIslam memberikan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan termasuk dalam bidang ekonomi. Namun penafsiran yang bias patriarki terhadap teks-teks Alquran
Useful /
STIEMSTIEM Dalam memberikan pembiayaan bank tidak lepas dari non performing financing dalam memberikan pembiayaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuiDalam memberikan pembiayaan bank tidak lepas dari non performing financing dalam memberikan pembiayaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
STIEMSTIEM Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling sebagai teknik pengambilan sampel dengan total sampel yang digunakan yaitu 99 sampel atau 99 perusahaan.Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling sebagai teknik pengambilan sampel dengan total sampel yang digunakan yaitu 99 sampel atau 99 perusahaan.
UNEJUNEJ Indigenous spirituality as forum internum is still a potential tool of advocacy. By capitalizing the role of shamans, indigenous peoples might still haveIndigenous spirituality as forum internum is still a potential tool of advocacy. By capitalizing the role of shamans, indigenous peoples might still have
UINSIUINSI Dengan model deskriptif, kajian ini menegaskan bahwa salafiyah adalah sebuah gerakan sosial doktrinal yang memiliki usaha untuk membangun politik IslamDengan model deskriptif, kajian ini menegaskan bahwa salafiyah adalah sebuah gerakan sosial doktrinal yang memiliki usaha untuk membangun politik Islam