UNEJUNEJ
Journal of Southeast Asian Human RightsJournal of Southeast Asian Human RightsThis article examines theoretical and empirical discussions of strategies to overcome state-corporatist and developmentalist practices in East Kalimantan, Indonesia. The term state-corporatism describes a political condition in which the state maintains strong links to state backed groups. Developmentalism is an overarching concept used to describe the tendency of a state to maximize economic growth through investment while disregarding the fundamental rights of its people. The case of East Kalimantan Province was selected due to its status as one of the most resource-rich provinces of Indonesia. However, the provinces wealth of natural resources has also led to widespread deforestation and to the displacement of its indigenous peoples. This paper seeks to analyse the ways in which indigenous spirituality and activism can lessen the negative effects of development projects sustained by state-corporatism. This article contemplates what strategies that can be executed to diminish state-corporatism effects in East Kalimantan, particularly in two important districts: Regency of Kutai Kartanegara and Bontang Municipality. This article argues that indigenous spirituality is a key to battle state-corporatisms influences. Indigenous spirituality as forum internum is still a potential tool of advocacy. By capitalizing the role of shamans, indigenous peoples might still have opportunities to reclaim and defend their cultural rights.
The article concludes that indigenous spirituality remains a crucial element in contesting state-corporatism, despite challenges like co-option through financial aid.This spirituality, functioning as a private conscience, serves as a potent advocacy tool.By leveraging the roles of shamans, indigenous communities can still strive to reclaim and defend their cultural and communal rights.The study underscores that while legal reforms are insufficient, the preservation of indigenous spirituality offers a unique pathway to resist exploitation and advocate for justice.
Further research should investigate how indigenous spiritual practices can be legally recognized and protected within the Indonesian legal framework, ensuring their role in environmental stewardship and resource management. Additionally, a comparative study examining the success of indigenous-led advocacy movements in other resource-rich regions could reveal valuable strategies for East Kalimantan. Finally, exploring the potential for collaborative governance models—integrating traditional ecological knowledge with modern conservation practices—presents an innovative avenue for promoting sustainable development that respects both human rights and the spiritual connection to the land. Considering existing research that suggests the weaknesses of decentralization in environmental protection, future investigation could focus on the transparency of local government policies relating to resource extraction, and assess where loopholes exist that allow for collusion between corporations and political actors. This analysis could contribute to the development of concrete legal and regulatory reforms to strengthen accountability. This knowledge can be used to formulate targeted interventions with regional governments that foster responsible investment, environmental protection and the recognition of indigenous rights.
| File size | 165.22 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
JOURNALKEBERLANJUTANJOURNALKEBERLANJUTAN Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kinerja kewirausahaan perempuan di daerah pedesaan di KwaZulu-Natal (KZN). PenelitianPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kinerja kewirausahaan perempuan di daerah pedesaan di KwaZulu-Natal (KZN). Penelitian
JOURNALKEBERLANJUTANJOURNALKEBERLANJUTAN Temuan ini menyoroti perlunya intervensi mendesak untuk mengurangi pencemaran dan melindungi kesehatan ekologis serta keselamatan publik. Penelitian iniTemuan ini menyoroti perlunya intervensi mendesak untuk mengurangi pencemaran dan melindungi kesehatan ekologis serta keselamatan publik. Penelitian ini
JOURNALKEBERLANJUTANJOURNALKEBERLANJUTAN Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) GCG yang diwakili oleh kepemilikan institusional dan proporsi komite audit independen berpengaruh positif signifikanHasil penelitian menunjukkan bahwa (1) GCG yang diwakili oleh kepemilikan institusional dan proporsi komite audit independen berpengaruh positif signifikan
JOURNALKEBERLANJUTANJOURNALKEBERLANJUTAN Pengaruh perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang signifikan telah meningkatkan dorongan global untuk pengungkapan keberlanjutan. Metode sampel penilaianPengaruh perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang signifikan telah meningkatkan dorongan global untuk pengungkapan keberlanjutan. Metode sampel penilaian
JOURNALKEBERLANJUTANJOURNALKEBERLANJUTAN Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini fokus pada dimensi kebijakan menurut teori Merilee S. Grindle, yaitu isi kebijakan dan konteks kebijakan.Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini fokus pada dimensi kebijakan menurut teori Merilee S. Grindle, yaitu isi kebijakan dan konteks kebijakan.
JOURNALKEBERLANJUTANJOURNALKEBERLANJUTAN Grindle dengan merujuk pada dua variabel utama, yaitu konten kebijakan dan konteks kebijakan. Penelitian ini juga melihat keberhasilan implementasi PeraturanGrindle dengan merujuk pada dua variabel utama, yaitu konten kebijakan dan konteks kebijakan. Penelitian ini juga melihat keberhasilan implementasi Peraturan
UNEJUNEJ 29 dan No. 105) dalam hal konsep, identifikasi, subjek yang terdampak, pelaku, cara penanggulangan, serta bentuk‑bentuk kerja paksa yang terjadi di Vietnam.29 dan No. 105) dalam hal konsep, identifikasi, subjek yang terdampak, pelaku, cara penanggulangan, serta bentuk‑bentuk kerja paksa yang terjadi di Vietnam.
IAINPTKIAINPTK Hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara diterapkan secara simultan tanpa bertentangan secara substantif. satu menurut adat dan satu lagi menurut prosedurHukum Islam, hukum adat, dan hukum negara diterapkan secara simultan tanpa bertentangan secara substantif. satu menurut adat dan satu lagi menurut prosedur
Useful /
JOURNALKEBERLANJUTANJOURNALKEBERLANJUTAN Temuan ini menyoroti kompleksitas sikap publik terhadap imigrasi, yang dibentuk oleh berbagai faktor demografis dan sosial ekonomi. Beberapa menganggapTemuan ini menyoroti kompleksitas sikap publik terhadap imigrasi, yang dibentuk oleh berbagai faktor demografis dan sosial ekonomi. Beberapa menganggap
JOURNALKEBERLANJUTANJOURNALKEBERLANJUTAN model tersebut dapat dipakai untuk menetapkan target masing‑masing pajak daerah serta sebagai instrumen evaluasi realisasi pendapatan yang diperoleh.model tersebut dapat dipakai untuk menetapkan target masing‑masing pajak daerah serta sebagai instrumen evaluasi realisasi pendapatan yang diperoleh.
ALJAMIAHALJAMIAH Di Indonesia, praktik kebebasan beragama tetap menjadi isu yang masih diperdebatkan dan gerakan spiritual marginal sering kali mendapat tantangan yangDi Indonesia, praktik kebebasan beragama tetap menjadi isu yang masih diperdebatkan dan gerakan spiritual marginal sering kali mendapat tantangan yang
CHEMOPREVCHEMOPREV Dengan demikian, atom platinum menunjukkan bilangan koordinasi empat, yang lebih disukai dalam kompleks platinum(II). Senyawa 1, 2, 3, dan 4 menunjukkanDengan demikian, atom platinum menunjukkan bilangan koordinasi empat, yang lebih disukai dalam kompleks platinum(II). Senyawa 1, 2, 3, dan 4 menunjukkan