UNEJUNEJ
Journal of Southeast Asian Human RightsJournal of Southeast Asian Human RightsSalah satu isu utama yang terkait dengan pengembangan dan penegakan hak asasi universal adalah hubungan yang seringkali menantang antara sentralisme pada tingkat internasional dan pemerintahan lokal pada tingkat domestik. Model pengembangan hak asasi yang lebih terpusat seringkali diklaim menawarkan metode operasional yang lebih homogen, efektif, dan seragam. Namun, model penegakan umum ini sering kali dikritik karena terlalu lemah atau tidak konsisten untuk penerapan universal yang sebenarnya. Meskipun penegakan hak asasi universal biasanya dianggap sebagai domain lembaga internasional dan pemerintah nasional, pendekatan desentralisasi cenderung lebih efisien karena memasukkan pemahaman tentang faktor-faktor spesifik unit masyarakat terkecil serta mempertimbangkan keunikan budaya lokal. Kekurangan fokus pada keinginan dan nilai-nilai budaya komunitas di tingkat lokal merupakan elemen hilang dalam upaya terus menerus mempromosikan standar internasional hak asasi yang efektif. Minat komunitas internasional yang meningkat terhadap promosi hak asasi universal membuka kemungkinan bagi “penegakan berbasis kelompok atau model berbasis kelompok, yang lebih squawker berasal dari asal-usul proletar, sebagai alternatif efektif. Hal ini memperkaya kerangka kerja yang lebih pragmatis dan inovatif, memanfaatkan sistem hukum internasional sebagai kerangka konseptual umum, sambil memungkinkan mekanisme berbasis kelompok untuk menegakkan prinsip dan norma dengan cara yang lebih cocok dengan kemampuan dan kebutuhan spesifik kelompok tersebut.
Analisis pada bagian ini menunjukkan bahwa inisiatif hak asasi berbasis regional menonjolkan dua keuntungan utama dalam pengaplikasian mekanisme penegakan yang berbasis kelompok, yaitu fleksibilitas bagi komunitas dan pemerintah lokal dalam mengutamakan hak yang relevan dengan kondisi spesifik mereka.Selain itu, model berbasis kelompok memungkinkan perkembangan hak asasi sejalan dengan laju pembangunan umat yang menyatu di dalam suatu kelompok atau komunitas.Oleh karena itu, pendekatan ini menawarkan solusi yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial budaya di tingkat lokal.
Untuk memperkuat validitas model inverted triangular, penelitian berikutnya dapat membandingkan penerapan model tersebut di tiga negara ASEAN dengan metodologi eksperimental yang mengukur tingkat kepatuhan hak asasi sebelum dan sesudah penerapan model. Selanjutnya, studi lapangan dapat dijalankan di Indonesia melalui pendekatan studi kasus kuantitatif‑kualitatif untuk menilai sejauh mana nilai budaya lokal memengaruhi penerimaan dan implementasi mekanisme penguat hak asali berbasis kelompok, dengan fokus pada kelompok etnis minoritas dan komunitas adat. Terakhir, riset lintas negara dapat difokuskan pada penyusunan survei kuantitatif terhadap organisasi masyarakat sipil di bidang hak asali, di mana data akan digunakan untuk menganalisa hubungan antara kebijakan pusat dan kebijakan lokal dalam konteks subsidiaritas, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih relevan secara lokal. Rekomendasi tersebut kemudian dapat dievaluasi melalui analisis kebijakan komparatif, menjadikan hasil penelitian sebagai landasan yang konkret untuk reformasi hukum hak asali di tingkat nasional. Studi semacam ini juga memungkinkan peneliti menggali dampak interaksi antar lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dalam memperkuat pelaksanaan hak asali melalui mekanisme berbasis kelompok.
| File size | 222.36 KB |
| Pages | 21 |
| Short Link | https://juris.id/p-o0 |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
UntikaUntika Sehingga perkembangan teknologi harus diselaraskan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Optimalisasi hukum dan teknologi perlu terus dibenahi dalam penyelenggaraanSehingga perkembangan teknologi harus diselaraskan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Optimalisasi hukum dan teknologi perlu terus dibenahi dalam penyelenggaraan
UMPOUMPO Hasil menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen berbeda-beda di setiap wilayah. Variabel Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh signifikan di sebagianHasil menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen berbeda-beda di setiap wilayah. Variabel Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh signifikan di sebagian
ASDKVIASDKVI Hak Asasi Manusia sering kali menjadi topik utama permasalahan dalam sebuah daerah, terkadang sebagai masyarakat, Hak Asasi Manusia harus selalu disuarakanHak Asasi Manusia sering kali menjadi topik utama permasalahan dalam sebuah daerah, terkadang sebagai masyarakat, Hak Asasi Manusia harus selalu disuarakan
IBRAHIMYIBRAHIMY Bentuk dari perlindungan anak dalam hubungan internasional sudah diatur di dalam Konvensi Hak Anak agar anak harus dijamin dan dilindungi agar tetap bertahanBentuk dari perlindungan anak dalam hubungan internasional sudah diatur di dalam Konvensi Hak Anak agar anak harus dijamin dan dilindungi agar tetap bertahan
STIHALBANNASTIHALBANNA 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan hukum acara dalam perkara pelanggaran HAM yang berat adalah berdasarkan ketentuan hukum acara pidana26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan hukum acara dalam perkara pelanggaran HAM yang berat adalah berdasarkan ketentuan hukum acara pidana
UMMUMM Penelitian ini mengidentifikasi tren signifikan dalam literatur akademik tentang hak asasi manusia dan keadilan sosial dalam konteks Al-Quran dari 2019Penelitian ini mengidentifikasi tren signifikan dalam literatur akademik tentang hak asasi manusia dan keadilan sosial dalam konteks Al-Quran dari 2019
UMMUMM Tulisan ini mengeksplorasi dan menganalisis integrasi atau sintesis keadilan restoratif dengan hak asasi manusia di Indonesia. Tulisan ini menggunakanTulisan ini mengeksplorasi dan menganalisis integrasi atau sintesis keadilan restoratif dengan hak asasi manusia di Indonesia. Tulisan ini menggunakan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Negara secara moral dan politis bertanggung jawab untuk menyelesaikan luka sejarah guna menciptakan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Negara secara moral dan politis bertanggung jawab untuk menyelesaikan luka sejarah guna menciptakan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Useful /
UntikaUntika Temuan menunjukkan bahwa kepala desa berperan strategis dalam memfasilitasi mekanisme preventif dan restoratif, sehingga memperkuat tata kelola lokal dalamTemuan menunjukkan bahwa kepala desa berperan strategis dalam memfasilitasi mekanisme preventif dan restoratif, sehingga memperkuat tata kelola lokal dalam
UMMUMM Makalah ini bertujuan mengeksplorasi esensi pembelaan pembebasan bagi pelaku kejahatan anak serta keadilan bagi korban. Penelitian doktrinal dilakukanMakalah ini bertujuan mengeksplorasi esensi pembelaan pembebasan bagi pelaku kejahatan anak serta keadilan bagi korban. Penelitian doktrinal dilakukan
UMMUMM Dapat dikatakan, penyediaan hak dan perlindungan dasar harus diberikan tanpa pandang bulu kepada semua pekerja migran, terlepas dari status hukum mereka.Dapat dikatakan, penyediaan hak dan perlindungan dasar harus diberikan tanpa pandang bulu kepada semua pekerja migran, terlepas dari status hukum mereka.
UNILAUNILA Tingginya perambahan yang masih terjadi di KPHL Batutegi menimbulkan pertanyaan penting tentang status kesuburan tanah di wilayah tersebut. Hal ini berkaitanTingginya perambahan yang masih terjadi di KPHL Batutegi menimbulkan pertanyaan penting tentang status kesuburan tanah di wilayah tersebut. Hal ini berkaitan