WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsPerlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah. Negara secara moral dan politis bertanggung jawab untuk menyelesaikan luka sejarah guna menciptakan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban menyelesaikan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia secara yudisial maupun non-yudisial. Regulasi telah mengatur bahwa pelanggaran berat hak asasi manusia dapat diselesaikan melalui mekanisme yudisial dan non-yudisial. Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk menyelesaikan pelanggaran berat hak asasi manusia melalui mekanisme non-yudisial yang berfokus pada pemulihan korban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data yang kredibel dan relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian non-yudisial pelanggaran berat hak asasi manusia merupakan jalan tengah untuk memberikan rasa keadilan kepada korban. Negara bertanggung jawab dan memberikan hak korban melalui proses rekonsiliasi untuk menciptakan keharmonisan dalam masyarakat, bangsa, dan negara.
Penyelesaian melalui mekanisme yudisial atas pelanggaran berat hak asasi manusia di Indonesia mengalami jalan buntu yang tidak memberi rasa keadilan bagi korban.Oleh karena itu, pemerintah mengambil inisiatif kebijakan penyelesaian non-yudisial yang menitikberatkan pada pemulihan hak korban.Korban menyambut dan menghargai kebijakan pemerintah dalam memberikan restitusi secara individual maupun komunal.
Bagaimana efektivitas program pemulihan korban HAM berat non-yudisial dapat diukur secara berkelanjutan melalui studi longitudinal lintas wilayah? Apakah pendekatan keadilan restoratif berbasis budaya lokal dapat memperkuat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pemulihan korban? Bagaimana model klaster korban, pelaku, dan lokasi pelanggaran dapat dipetakan secara spasial untuk mencegah kekerasan berulang? Penelitian berikutnya bisa menggabungkan survei kualitas hidup korban sebelum-sesudah program, eksperimen sosial terhadap simulasi rekonsiliasi, dan analisis geografis kekerasan masa lalu guna merancang intervensi yang lebih tepat sasaran tanpa menunggu proses yudisial yang belum terjawab.
| File size | 330.41 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
UntikaUntika Oleh karena itu ketika teknologi mulai digunakan maka secara tidak langsung akan bersinggungan dengan aspek etis, politis, ekonomis, dan hukum. AdapunOleh karena itu ketika teknologi mulai digunakan maka secara tidak langsung akan bersinggungan dengan aspek etis, politis, ekonomis, dan hukum. Adapun
MKRIMKRI Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak hanya memperluas akses pencalonan bagi partai politik non-parlemen, tetapi juga meningkatkanHasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak hanya memperluas akses pencalonan bagi partai politik non-parlemen, tetapi juga meningkatkan
ARITEKINARITEKIN Perusahaan migas besar seperti Pertamina dan MedcoEnergi telah memulai transformasi, termasuk investasi dalam energi terbarukan seperti bioenergi, tenagaPerusahaan migas besar seperti Pertamina dan MedcoEnergi telah memulai transformasi, termasuk investasi dalam energi terbarukan seperti bioenergi, tenaga
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Peraturan tersebut juga harus sejalan dengan hierarki peraturan perundang‑undangan yang berlaku di Indonesia, tidak bertentangan dengan peraturan yangPeraturan tersebut juga harus sejalan dengan hierarki peraturan perundang‑undangan yang berlaku di Indonesia, tidak bertentangan dengan peraturan yang
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Instrumen hak asasi manusia internasional, bersama dengan undang-undang tentang hak asasi manusia telah semakin berkembang dan membenarkan lembaga kepemilikanInstrumen hak asasi manusia internasional, bersama dengan undang-undang tentang hak asasi manusia telah semakin berkembang dan membenarkan lembaga kepemilikan
UMMUMM Pola linguistik yang disebut kolokasi menggambarkan bagaimana kedua konsep ini sering muncul bersama dalam struktur kalimat. Dengan penekanan pada penyembuhanPola linguistik yang disebut kolokasi menggambarkan bagaimana kedua konsep ini sering muncul bersama dalam struktur kalimat. Dengan penekanan pada penyembuhan
STAIN KEPRISTAIN KEPRI Kolaborasi seluruh elemen bangsa, dari pemerintah hingga komunitas agama moderat, harus diperkuat untuk mengimplementasikan politik kemanusiaan ala KH.Kolaborasi seluruh elemen bangsa, dari pemerintah hingga komunitas agama moderat, harus diperkuat untuk mengimplementasikan politik kemanusiaan ala KH.
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penegakan Hukum Lingkungan Belum Menjadi Prioritas; c). Kendala koordinasi antarlembaga dalam penanganan kejahatan lingkungan; d). Kendala ProfesionalismePenegakan Hukum Lingkungan Belum Menjadi Prioritas; c). Kendala koordinasi antarlembaga dalam penanganan kejahatan lingkungan; d). Kendala Profesionalisme
Useful /
UntikaUntika Karena itu, diperlukan reformulasi hukum pidana yang peka terhadap kemajuan teknologi dan sudut pandang keadilan gender, serta penguatan kebijakan digitalKarena itu, diperlukan reformulasi hukum pidana yang peka terhadap kemajuan teknologi dan sudut pandang keadilan gender, serta penguatan kebijakan digital
UntikaUntika Sengketa yang menyangkut copying dan plagiarism harus dipahami tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai persoalan etika dan keadilanSengketa yang menyangkut copying dan plagiarism harus dipahami tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai persoalan etika dan keadilan
UntikaUntika Hal ini menegaskan pentingnya integrasi pendekatan berbasis komunitas dengan perlindungan hukum formal guna meningkatkan keadilan dan perlindungan bagiHal ini menegaskan pentingnya integrasi pendekatan berbasis komunitas dengan perlindungan hukum formal guna meningkatkan keadilan dan perlindungan bagi
UMMUMM Studi ini bertujuan untuk menyempurnakan konsep kolaborasi internasional guna memastikan pengelolaan dan pemanfaatan ruang angkasa yang adil oleh semuaStudi ini bertujuan untuk menyempurnakan konsep kolaborasi internasional guna memastikan pengelolaan dan pemanfaatan ruang angkasa yang adil oleh semua