WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsPerlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah. Negara secara moral dan politis bertanggung jawab untuk menyelesaikan luka sejarah guna menciptakan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban menyelesaikan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia secara yudisial maupun non-yudisial. Regulasi telah mengatur bahwa pelanggaran berat hak asasi manusia dapat diselesaikan melalui mekanisme yudisial dan non-yudisial. Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk menyelesaikan pelanggaran berat hak asasi manusia melalui mekanisme non-yudisial yang berfokus pada pemulihan korban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data yang kredibel dan relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian non-yudisial pelanggaran berat hak asasi manusia merupakan jalan tengah untuk memberikan rasa keadilan kepada korban. Negara bertanggung jawab dan memberikan hak korban melalui proses rekonsiliasi untuk menciptakan keharmonisan dalam masyarakat, bangsa, dan negara.
Penyelesaian melalui mekanisme yudisial atas pelanggaran berat hak asasi manusia di Indonesia mengalami jalan buntu yang tidak memberi rasa keadilan bagi korban.Oleh karena itu, pemerintah mengambil inisiatif kebijakan penyelesaian non-yudisial yang menitikberatkan pada pemulihan hak korban.Korban menyambut dan menghargai kebijakan pemerintah dalam memberikan restitusi secara individual maupun komunal.
Bagaimana efektivitas program pemulihan korban HAM berat non-yudisial dapat diukur secara berkelanjutan melalui studi longitudinal lintas wilayah? Apakah pendekatan keadilan restoratif berbasis budaya lokal dapat memperkuat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pemulihan korban? Bagaimana model klaster korban, pelaku, dan lokasi pelanggaran dapat dipetakan secara spasial untuk mencegah kekerasan berulang? Penelitian berikutnya bisa menggabungkan survei kualitas hidup korban sebelum-sesudah program, eksperimen sosial terhadap simulasi rekonsiliasi, dan analisis geografis kekerasan masa lalu guna merancang intervensi yang lebih tepat sasaran tanpa menunggu proses yudisial yang belum terjawab.
| File size | 330.41 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
YAYASANBHZYAYASANBHZ Selain itu, persoalan perlindungan korban, terutama perempuan dan anak, menjadi titik krusial yang harus dijamin agar proses mediasi tidak menimbulkanSelain itu, persoalan perlindungan korban, terutama perempuan dan anak, menjadi titik krusial yang harus dijamin agar proses mediasi tidak menimbulkan
UNBARIUNBARI Sebagai bentuk komitmen negara dalam merespons perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber, termasukSebagai bentuk komitmen negara dalam merespons perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber, termasuk
UNIGRESUNIGRES Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun restorative justice memiliki potensi untuk memberikan keadilan bagi korban, penerapannya di Indonesia masihHasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun restorative justice memiliki potensi untuk memberikan keadilan bagi korban, penerapannya di Indonesia masih
UHBUHB Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi prinsip-prinsip viktimologi dapat meningkatkan legitimasi peradilan dan memberikan keadilan yang lebih baik bagiTemuan ini menunjukkan bahwa integrasi prinsip-prinsip viktimologi dapat meningkatkan legitimasi peradilan dan memberikan keadilan yang lebih baik bagi
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini mengkaji dampak digitalisasi peradilan terhadap akses keadilan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia pascapandemi COVID-19. StudiPenelitian ini mengkaji dampak digitalisasi peradilan terhadap akses keadilan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia pascapandemi COVID-19. Studi
UMMUMM Penelitian doktrinal dilakukan dengan pendekatan legislatif dan konseptual, dilengkapi interpretasi teleologis terhadap materi hukum. Temuan menunjukkanPenelitian doktrinal dilakukan dengan pendekatan legislatif dan konseptual, dilengkapi interpretasi teleologis terhadap materi hukum. Temuan menunjukkan
UNIRAYAUNIRAYA Penerapan kompensasi kepada mereka yang dirugikan oleh kejahatan persetubuhan adalah perlindungan yang perlu diberikan kepada korban kejahatan karena merupakanPenerapan kompensasi kepada mereka yang dirugikan oleh kejahatan persetubuhan adalah perlindungan yang perlu diberikan kepada korban kejahatan karena merupakan
UNISSULAUNISSULA Manusia yang bermartabat adalah manusia, manusia yang hak asasi manusianya diakui, dilindungi dan dijamin. wujud Pancasila harus diterapkan secara mendasarManusia yang bermartabat adalah manusia, manusia yang hak asasi manusianya diakui, dilindungi dan dijamin. wujud Pancasila harus diterapkan secara mendasar
Useful /
SANIYASANIYA Pemahaman tentang pembayaran pajak menggunakan e-billing juga sudah terlaksana dengan baik. Mulai dari pembuatan Akun DJP serta pemahaman tentang pembuatanPemahaman tentang pembayaran pajak menggunakan e-billing juga sudah terlaksana dengan baik. Mulai dari pembuatan Akun DJP serta pemahaman tentang pembuatan
UNHASUNHAS Studi ini mengeksplorasi interpretasi wanita Orang Asli tentang kesetaraan gender dan feminisme adat yang berkontribusi terhadap implikasi bagi adat istiadatStudi ini mengeksplorasi interpretasi wanita Orang Asli tentang kesetaraan gender dan feminisme adat yang berkontribusi terhadap implikasi bagi adat istiadat
UMMUMM Studi ini bersifat normatif, dengan fokus pada pengembangan konsep kolaborasi internasional di ruang angkasa. Bahan hukum primer dan sekunder serta sumberStudi ini bersifat normatif, dengan fokus pada pengembangan konsep kolaborasi internasional di ruang angkasa. Bahan hukum primer dan sekunder serta sumber
UNILAUNILA Perubahan penutupan lahan akan menyebabkan perubahan ketersediaan unsur hara dan sifat-sifat tanah lainnya. Pada kawasan hutan, pembukaan hutan dihawatirkanPerubahan penutupan lahan akan menyebabkan perubahan ketersediaan unsur hara dan sifat-sifat tanah lainnya. Pada kawasan hutan, pembukaan hutan dihawatirkan