UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumKemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah menciptakan tantangan baru di area hukum pidana, terutama mengenai kejahatan siber yang menargetkan perempuan sebagai sasaran. Fenomena seperti pornografi deepfake, pemalsuan identitas digital, hingga algoritma predator menjadi bentuk kejahatan siber gender yang semakin rumit dan sulit untuk dilacak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tiga aspek penting yaitu tipe-tipe kejahatan siber yang didorong AI dengan perhatian pada perempuan sebagai korban; efektivitas perlindungan hukum pidana nasional bagi perempuan yang menjadi sasaran kejahatan siber berbasis AI; serta strategi penguatan penegakan hukum dan perumusan kebijakan digital dalam menangani fenomena ini. Metode yang digunakan yakni penelitian hukum normatif yakni melalui peraturan yang berlaku. Hasil analisis mengindikasikan kejahatan siber transnasional, terautomatisasi, dan tingkat bias gender yang tinggi. Sebaliknya, sistem hukum pidana di Indonesia, termasuk KUHP dan UU ITE, belum mampu mencakup aspek teknologis dan gender dari kejahatan tersebut secara efektif. Karena itu, diperlukan reformulasi hukum pidana yang peka terhadap kemajuan teknologi dan sudut pandang keadilan gender, serta penguatan kebijakan digital yang terkoordinasi antara negara, platform digital, dan masyarakat sipil. Studi ini menyarankan peneguhan lembaga siber nasional, reformasi norma hukum pidana yang berorientasi pada AI, serta penyatuan perlindungan perempuan dalam kebijakan teknologi dan keamanan digital.
Kejahatan siber yang dipicu oleh kecerdasan buatan (AI) telah menciptakan pola serangan digital baru yang rumit, terstruktur, dan menargetkan kelompok rentan, terutama wanita.Dengan memanfaatkan teknologi visual dan audio (seperti deepfake), manipulasi emosional berbasis chatbot, serta penyebaran konten otomatis yang menjatuhkan martabat, AI berfungsi sebagai alat yang efektif bagi pelaku untuk mengeksploitasi korban tanpa adanya interaksi fisik langsung.Dalam konteks hukum nasional, regulasi seperti UU ITE, UU TPKS, dan KUHP belum sepenuhnya responsif terhadap kemajuan teknologi AI.Ketiadaan regulasi yang jelas mengenai AI sebagai alat atau objek tindak kejahatan menciptakan kekosongan hukum yang menyulitkan penegak hukum untuk mengambil tindakan yang tepat terhadap pelanggar.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada, dapat dirumuskan beberapa saran penelitian lanjutan yang potensial. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai dampak psikologis jangka panjang terhadap korban kejahatan siber berbasis AI, khususnya pada perempuan, untuk mengembangkan program pemulihan yang lebih efektif dan terarah. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model deteksi dini dan pencegahan kejahatan siber berbasis AI yang mempertimbangkan aspek gender, dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat sipil dan platform digital. Ketiga, penting untuk meneliti efektivitas berbagai pendekatan hukum pidana yang responsif terhadap perkembangan teknologi AI, termasuk pertimbangan mengenai yurisdiksi internasional dan perlindungan data pribadi, guna memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi korban.
- IOCTA, internet organised crime threat assessment 2024 - Publications Office of the EU. iocta internet... op.europa.eu/publication/manifestation_identifier/PUB_QLAL24001ENNIOCTA internet organised crime threat assessment 2024 Publications Office of the EU iocta internet op europa eu publication manifestation identifier PUB QLAL24001ENN
- IOCTA, internet organised crime threat assessment 2024 - Publications Office of the EU. iocta internet... doi.org/10.2813/442713IOCTA internet organised crime threat assessment 2024 Publications Office of the EU iocta internet doi 10 2813 442713
| File size | 269.09 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
AMSIRAMSIR The main issue arises when assets such as houses or vehicles must be divided equally between spouses, which often proves difficult in practice. Using theThe main issue arises when assets such as houses or vehicles must be divided equally between spouses, which often proves difficult in practice. Using the
UntikaUntika Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan implementasi yang efektif, mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang, dan memperkuat kapasitas masyarakatOleh karena itu, pemerintah harus memastikan implementasi yang efektif, mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang, dan memperkuat kapasitas masyarakat
UntikaUntika Kodifikasi tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam KUHP di Indonesia merupakan sesuatu yang baru. Sebab dalam KUHP yang berlaku saatKodifikasi tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam KUHP di Indonesia merupakan sesuatu yang baru. Sebab dalam KUHP yang berlaku saat
UntikaUntika Penelitian ini berangkat dari dua permasalahan utama yaitu; Bagaimakah penerapan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Peraturan Pemerintah NomorPenelitian ini berangkat dari dua permasalahan utama yaitu; Bagaimakah penerapan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor
UntikaUntika Akibat hukumnya adalah pembatalan hak atas tanah yang diperoleh secara tidak sah dan pengembalian status tanah tersebut kepada negara. Berdasarkan analisis,Akibat hukumnya adalah pembatalan hak atas tanah yang diperoleh secara tidak sah dan pengembalian status tanah tersebut kepada negara. Berdasarkan analisis,
PENCERAHPENCERAH Namun, pelaksanaan reformasi ini menimbulkan tantangan dalam menyeimbangkan pengawasan yudisial yang ketat dengan kebutuhan fleksibilitas keputusan administratif,Namun, pelaksanaan reformasi ini menimbulkan tantangan dalam menyeimbangkan pengawasan yudisial yang ketat dengan kebutuhan fleksibilitas keputusan administratif,
IUSIUS Orientasi sistem hukum Lawrence Friedman terkait pengesahan RKUHP mencakup adopsi nilai dan budaya hukum Indonesia dalam substansi KUHP Baru, sosialisasiOrientasi sistem hukum Lawrence Friedman terkait pengesahan RKUHP mencakup adopsi nilai dan budaya hukum Indonesia dalam substansi KUHP Baru, sosialisasi
UBBGUBBG UU Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2021 oleh Pemerintah Indonesia memicu protes nasional dari berbagai elemen masyarakat. Dalam hal ini, dengan keyakinanUU Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2021 oleh Pemerintah Indonesia memicu protes nasional dari berbagai elemen masyarakat. Dalam hal ini, dengan keyakinan
Useful /
UINSALATIGAUINSALATIGA Integrasi teknologi dalam proses pembelajaran masih pada tahap awal (57,13%) dan kesesuaian pendekatan pendidikan terhadap karakteristik Generasi Z jugaIntegrasi teknologi dalam proses pembelajaran masih pada tahap awal (57,13%) dan kesesuaian pendekatan pendidikan terhadap karakteristik Generasi Z juga
UINSALATIGAUINSALATIGA Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi wasathiyah Islam di MTs. NU Salatiga telah berhasil diwujudkan melalui program terstruktur seperti sholatPenelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi wasathiyah Islam di MTs. NU Salatiga telah berhasil diwujudkan melalui program terstruktur seperti sholat
UNTANUNTAN Kadar β-karoten yang diperoleh sebesar 0,1 ppm atau 10 mg/100 g, sementara kebutuhan β-karoten per hari adalah 5-6 mg/100 g, sehingga mengonsumsi buahKadar β-karoten yang diperoleh sebesar 0,1 ppm atau 10 mg/100 g, sementara kebutuhan β-karoten per hari adalah 5-6 mg/100 g, sehingga mengonsumsi buah
ULUMUNAULUMUNA Sebuah refleksi singkat tentang paradigma interpretasi orientasi Islamis-puritanis mengenai konsep Ummah juga akan diberikan untuk menempatkan berbagaiSebuah refleksi singkat tentang paradigma interpretasi orientasi Islamis-puritanis mengenai konsep Ummah juga akan diberikan untuk menempatkan berbagai