UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumKemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah menciptakan tantangan baru di area hukum pidana, terutama mengenai kejahatan siber yang menargetkan perempuan sebagai sasaran. Fenomena seperti pornografi deepfake, pemalsuan identitas digital, hingga algoritma predator menjadi bentuk kejahatan siber gender yang semakin rumit dan sulit untuk dilacak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tiga aspek penting yaitu tipe-tipe kejahatan siber yang didorong AI dengan perhatian pada perempuan sebagai korban; efektivitas perlindungan hukum pidana nasional bagi perempuan yang menjadi sasaran kejahatan siber berbasis AI; serta strategi penguatan penegakan hukum dan perumusan kebijakan digital dalam menangani fenomena ini. Metode yang digunakan yakni penelitian hukum normatif yakni melalui peraturan yang berlaku. Hasil analisis mengindikasikan kejahatan siber transnasional, terautomatisasi, dan tingkat bias gender yang tinggi. Sebaliknya, sistem hukum pidana di Indonesia, termasuk KUHP dan UU ITE, belum mampu mencakup aspek teknologis dan gender dari kejahatan tersebut secara efektif. Karena itu, diperlukan reformulasi hukum pidana yang peka terhadap kemajuan teknologi dan sudut pandang keadilan gender, serta penguatan kebijakan digital yang terkoordinasi antara negara, platform digital, dan masyarakat sipil. Studi ini menyarankan peneguhan lembaga siber nasional, reformasi norma hukum pidana yang berorientasi pada AI, serta penyatuan perlindungan perempuan dalam kebijakan teknologi dan keamanan digital.
Kejahatan siber yang dipicu oleh kecerdasan buatan (AI) telah menciptakan pola serangan digital baru yang rumit, terstruktur, dan menargetkan kelompok rentan, terutama wanita.Dengan memanfaatkan teknologi visual dan audio (seperti deepfake), manipulasi emosional berbasis chatbot, serta penyebaran konten otomatis yang menjatuhkan martabat, AI berfungsi sebagai alat yang efektif bagi pelaku untuk mengeksploitasi korban tanpa adanya interaksi fisik langsung.Dalam konteks hukum nasional, regulasi seperti UU ITE, UU TPKS, dan KUHP belum sepenuhnya responsif terhadap kemajuan teknologi AI.Ketiadaan regulasi yang jelas mengenai AI sebagai alat atau objek tindak kejahatan menciptakan kekosongan hukum yang menyulitkan penegak hukum untuk mengambil tindakan yang tepat terhadap pelanggar.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada, dapat dirumuskan beberapa saran penelitian lanjutan yang potensial. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai dampak psikologis jangka panjang terhadap korban kejahatan siber berbasis AI, khususnya pada perempuan, untuk mengembangkan program pemulihan yang lebih efektif dan terarah. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model deteksi dini dan pencegahan kejahatan siber berbasis AI yang mempertimbangkan aspek gender, dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat sipil dan platform digital. Ketiga, penting untuk meneliti efektivitas berbagai pendekatan hukum pidana yang responsif terhadap perkembangan teknologi AI, termasuk pertimbangan mengenai yurisdiksi internasional dan perlindungan data pribadi, guna memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi korban.
- IOCTA, internet organised crime threat assessment 2024 - Publications Office of the EU. iocta internet... op.europa.eu/publication/manifestation_identifier/PUB_QLAL24001ENNIOCTA internet organised crime threat assessment 2024 Publications Office of the EU iocta internet op europa eu publication manifestation identifier PUB QLAL24001ENN
- IOCTA, internet organised crime threat assessment 2024 - Publications Office of the EU. iocta internet... doi.org/10.2813/442713IOCTA internet organised crime threat assessment 2024 Publications Office of the EU iocta internet doi 10 2813 442713
| File size | 269.09 KB |
| Pages | 13 |
| Short Link | https://juris.id/p-369 |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
UNIGRESUNIGRES Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana proses perkawinan lari yang di lakukan adat Sumba Barat. (2) bagaimana akibat hukum perkawinanRumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana proses perkawinan lari yang di lakukan adat Sumba Barat. (2) bagaimana akibat hukum perkawinan
UNIGRESUNIGRES Nilai baku mutu parameter debu/TSP pada Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 10/2009 tidak sesuai dengan asas lex superiori derogat lex inferiori. Akibatnya,Nilai baku mutu parameter debu/TSP pada Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 10/2009 tidak sesuai dengan asas lex superiori derogat lex inferiori. Akibatnya,
UNIGRESUNIGRES Dalam klausul kontrak pemain sepakbola profesional dengan klub sepakbola secara eksplisit mencantumkan bahwa kontrak pemain sepakbola bersifat khusus danDalam klausul kontrak pemain sepakbola profesional dengan klub sepakbola secara eksplisit mencantumkan bahwa kontrak pemain sepakbola bersifat khusus dan
UNIGRESUNIGRES Penjatuhan pailit dapat terjadi secara langsung atau melalui upaya perdamaian, namun jika perjanjian perdamaian tidak dilaksanakan, debitor dapat langsungPenjatuhan pailit dapat terjadi secara langsung atau melalui upaya perdamaian, namun jika perjanjian perdamaian tidak dilaksanakan, debitor dapat langsung
UNIGRESUNIGRES Sus-Anak /2018 /PN. Gsk berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum dan Hakim maka sanksi yang dijatuhkan mestinya tidak hanya 4 (empat) tahun dan denda sebesarSus-Anak /2018 /PN. Gsk berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum dan Hakim maka sanksi yang dijatuhkan mestinya tidak hanya 4 (empat) tahun dan denda sebesar
MKRIMKRI Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perkembangan pemikiran dalam penerapan metode penafsiran original intent dari yang berorientasi rigid hinggaHasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perkembangan pemikiran dalam penerapan metode penafsiran original intent dari yang berorientasi rigid hingga
APPIHIAPPIHI Penelitian ini mengadopsi metode hukum doktrinal, yang berfokus pada pencarian dan analisis kaidah, asas, dan doktrin hukum untuk menjawab berbagai permasalahanPenelitian ini mengadopsi metode hukum doktrinal, yang berfokus pada pencarian dan analisis kaidah, asas, dan doktrin hukum untuk menjawab berbagai permasalahan
UNIGRESUNIGRES Perusahaan asuransi yang dalam penjualan produk unit link ini sangat besar, juga tersimpan risiko yang besar dengan banyaknya fakta kasus gagal bayar perusahaanPerusahaan asuransi yang dalam penjualan produk unit link ini sangat besar, juga tersimpan risiko yang besar dengan banyaknya fakta kasus gagal bayar perusahaan
Useful /
RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar penelitian lanjutan dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi efisiensi distribusi.Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar penelitian lanjutan dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi efisiensi distribusi.
UntikaUntika Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan implementasi yang efektif, mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang, dan memperkuat kapasitas masyarakatOleh karena itu, pemerintah harus memastikan implementasi yang efektif, mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang, dan memperkuat kapasitas masyarakat
MKRIMKRI Oleh karena itu, reformasi prosedur perubahan harus melibatkan mekanisme yang lebih merit, seperti pembentukan komisi konstitusi, penerapan konstitusiOleh karena itu, reformasi prosedur perubahan harus melibatkan mekanisme yang lebih merit, seperti pembentukan komisi konstitusi, penerapan konstitusi
UNTANUNTAN Hal ini disebabkan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan dalam kelompok sehingga siswa lebih dominan dalam proses pembelajaran. Siswa dapat menjadi termotivasiHal ini disebabkan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan dalam kelompok sehingga siswa lebih dominan dalam proses pembelajaran. Siswa dapat menjadi termotivasi