UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumKemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah menciptakan tantangan baru di area hukum pidana, terutama mengenai kejahatan siber yang menargetkan perempuan sebagai sasaran. Fenomena seperti pornografi deepfake, pemalsuan identitas digital, hingga algoritma predator menjadi bentuk kejahatan siber gender yang semakin rumit dan sulit untuk dilacak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tiga aspek penting yaitu tipe-tipe kejahatan siber yang didorong AI dengan perhatian pada perempuan sebagai korban; efektivitas perlindungan hukum pidana nasional bagi perempuan yang menjadi sasaran kejahatan siber berbasis AI; serta strategi penguatan penegakan hukum dan perumusan kebijakan digital dalam menangani fenomena ini. Metode yang digunakan yakni penelitian hukum normatif yakni melalui peraturan yang berlaku. Hasil analisis mengindikasikan kejahatan siber transnasional, terautomatisasi, dan tingkat bias gender yang tinggi. Sebaliknya, sistem hukum pidana di Indonesia, termasuk KUHP dan UU ITE, belum mampu mencakup aspek teknologis dan gender dari kejahatan tersebut secara efektif. Karena itu, diperlukan reformulasi hukum pidana yang peka terhadap kemajuan teknologi dan sudut pandang keadilan gender, serta penguatan kebijakan digital yang terkoordinasi antara negara, platform digital, dan masyarakat sipil. Studi ini menyarankan peneguhan lembaga siber nasional, reformasi norma hukum pidana yang berorientasi pada AI, serta penyatuan perlindungan perempuan dalam kebijakan teknologi dan keamanan digital.
Kejahatan siber yang dipicu oleh kecerdasan buatan (AI) telah menciptakan pola serangan digital baru yang rumit, terstruktur, dan menargetkan kelompok rentan, terutama wanita.Dengan memanfaatkan teknologi visual dan audio (seperti deepfake), manipulasi emosional berbasis chatbot, serta penyebaran konten otomatis yang menjatuhkan martabat, AI berfungsi sebagai alat yang efektif bagi pelaku untuk mengeksploitasi korban tanpa adanya interaksi fisik langsung.Dalam konteks hukum nasional, regulasi seperti UU ITE, UU TPKS, dan KUHP belum sepenuhnya responsif terhadap kemajuan teknologi AI.Ketiadaan regulasi yang jelas mengenai AI sebagai alat atau objek tindak kejahatan menciptakan kekosongan hukum yang menyulitkan penegak hukum untuk mengambil tindakan yang tepat terhadap pelanggar.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada, dapat dirumuskan beberapa saran penelitian lanjutan yang potensial. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai dampak psikologis jangka panjang terhadap korban kejahatan siber berbasis AI, khususnya pada perempuan, untuk mengembangkan program pemulihan yang lebih efektif dan terarah. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model deteksi dini dan pencegahan kejahatan siber berbasis AI yang mempertimbangkan aspek gender, dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat sipil dan platform digital. Ketiga, penting untuk meneliti efektivitas berbagai pendekatan hukum pidana yang responsif terhadap perkembangan teknologi AI, termasuk pertimbangan mengenai yurisdiksi internasional dan perlindungan data pribadi, guna memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi korban.
- IOCTA, internet organised crime threat assessment 2024 - Publications Office of the EU. iocta internet... op.europa.eu/publication/manifestation_identifier/PUB_QLAL24001ENNIOCTA internet organised crime threat assessment 2024 Publications Office of the EU iocta internet op europa eu publication manifestation identifier PUB QLAL24001ENN
- IOCTA, internet organised crime threat assessment 2024 - Publications Office of the EU. iocta internet... doi.org/10.2813/442713IOCTA internet organised crime threat assessment 2024 Publications Office of the EU iocta internet doi 10 2813 442713
| File size | 269.09 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
UntikaUntika Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa berperan signifikan dalam menangani kasus KDRT di pedesaan melalui mediasi dan intervensi awal yang sesuaiHasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa berperan signifikan dalam menangani kasus KDRT di pedesaan melalui mediasi dan intervensi awal yang sesuai
UntikaUntika Penting bagi lembaga legislatif dan eksekutif untuk segera menindaklanjuti putusan ini melalui perubahan peraturan perundang-undangan terkait kepemiluanPenting bagi lembaga legislatif dan eksekutif untuk segera menindaklanjuti putusan ini melalui perubahan peraturan perundang-undangan terkait kepemiluan
UNISTIUNISTI Objek penelitian dilaksanakan pada instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Kayuagung dengan sampel sebanyak 97 responden yang merupakan pasien yang pernah dirawatObjek penelitian dilaksanakan pada instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Kayuagung dengan sampel sebanyak 97 responden yang merupakan pasien yang pernah dirawat
PENCERAHPENCERAH Secara khusus, penelitian mengevaluasi bagaimana status hukum diskresi sebagai objek sengketa telah berkembang setelah berlakunya Undang‑Undang No. 6Secara khusus, penelitian mengevaluasi bagaimana status hukum diskresi sebagai objek sengketa telah berkembang setelah berlakunya Undang‑Undang No. 6
UBBGUBBG evaluasi moral (76%), rasionalisasi (17%), dan otorisasi (7%). Strategi evaluasi moral secara dominan mengaitkan UU Cipker dengan nilai-nilai seperti optimisme,evaluasi moral (76%), rasionalisasi (17%), dan otorisasi (7%). Strategi evaluasi moral secara dominan mengaitkan UU Cipker dengan nilai-nilai seperti optimisme,
UMMUMM Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan Pengawas Perikanan dalam mencegah serta menangani illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan KabupatenPeran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan Pengawas Perikanan dalam mencegah serta menangani illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Muhammadiyah menekankan sinkronisasi antar lembaga dengan transparansi dan ketatnya pelaksanaan undang-undang, serta menawarkan tiga poin konsep. pencabutanMuhammadiyah menekankan sinkronisasi antar lembaga dengan transparansi dan ketatnya pelaksanaan undang-undang, serta menawarkan tiga poin konsep. pencabutan
UNISSULAUNISSULA The government as the organizer of the State should protect the interests of the people rather than protecting the interests of investors. That is theThe government as the organizer of the State should protect the interests of the people rather than protecting the interests of investors. That is the
Useful /
ILOMATAILOMATA Ketiga aspek ini saling melengkapi dalam membentuk perilaku manajemen keuangan yang bertanggung jawab. Untuk penelitian lanjutan, disarankan memperluasKetiga aspek ini saling melengkapi dalam membentuk perilaku manajemen keuangan yang bertanggung jawab. Untuk penelitian lanjutan, disarankan memperluas
UNISSULAUNISSULA Koordinasi antara Kementerian Agraria dan BPN serta lembaga terkait harus ditingkatkan untuk menyelesaikan konflik pertanahan yang kompleks. ReformasiKoordinasi antara Kementerian Agraria dan BPN serta lembaga terkait harus ditingkatkan untuk menyelesaikan konflik pertanahan yang kompleks. Reformasi
UNISSULAUNISSULA Ide Omnibus Law langsung menuai polemik di masyarakat karena dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, dasar sosiologisnya terkesan dibuat-buatIde Omnibus Law langsung menuai polemik di masyarakat karena dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, dasar sosiologisnya terkesan dibuat-buat
UNISSULAUNISSULA The results of the research obtained show that the manifestation of Pancasila Values on the application of the Omnibus law must be in line with the viewThe results of the research obtained show that the manifestation of Pancasila Values on the application of the Omnibus law must be in line with the view