UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumTujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami ketentuan hukum yang mengatur Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah negara berdasarkan Undang‑Undang Pokok Agraria 1960 (UUPA), serta meneliti dan menganalisis regulasi hukum Hak Pengelolaan atas tanah negara setelah diberlakukannya Undang‑Undang Omnibus tentang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis‑empiris dan dilakukan di kota Palu serta Kabupaten Donggala. Temuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenai Hak Pengelolaan atas tanah negara dalam UUPA tidak diformulasikan secara eksplisit, dan posisi hukumnya belum diatur secara jelas; namun, dengan merujuk pada Penjelasan Umum II angka 2 UUPA, negara dapat memberikan tanah yang dikuasainya dengan Hak Pengelolaan secara eksklusif kepada badan hukum publik, dan setelah diberlakukannya Undang‑Undang Omnibus tentang Cipta Kerja, Hak Pengelolaan atas tanah negara telah diatur secara tegas dalam Pasal 136 UU Cipta Kerja yang berhubungan dengan.
Eksistensi Hak Pengelolaan (HPL) di Kota Palu dan Kabupaten Donggala mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya Undang‑Undang Cipta Kerja, dimana definisi dan persyaratan HPL diperluas sehingga tidak lagi eksklusif bagi pemerintah atau badan usaha negara, melainkan dapat diberikan kepada badan hukum non‑pemerintah serta masyarakat hukum adat.Perubahan regulasi ini bertujuan menciptakan tata kelola lahan yang lebih baik, namun menimbulkan tantangan terkait pengawasan, penanganan konflik, dan perlindungan hak masyarakat adat.Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan implementasi yang efektif, mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang, dan memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami regulasi HPL.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji bagaimana pemberian Hak Pengelolaan kepada badan hukum non‑pemerintah mempengaruhi efisiensi penggunaan lahan dan hasil sosial‑ekonomi di wilayah Palu dan Donggala, dengan membandingkan data sebelum dan sesudah perubahan regulasi. Selanjutnya, studi dapat meneliti mekanisme penyelesaian konflik antara masyarakat adat dan pemegang HPL swasta yang diatur dalam PP No.18/2021, termasuk efektivitas prosedur mediasi dan dampaknya terhadap keadilan sosial. Terakhir, penelitian dapat mengevaluasi potensi sistem e‑certificate digital dalam meningkatkan transparansi dan pengawasan alokasi HPL, serta mengidentifikasi hambatan adopsi teknologi ini di kalangan pemangku kepentingan lokal, seperti keterbatasan SDM dan akses internet.
| File size | 416.06 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Penguatan kapasitas kelembagaan dan promosi tata pemerintahan partisipatif sangat penting untuk meningkatkan administrasi tingkat distrik. Penelitian iniPenguatan kapasitas kelembagaan dan promosi tata pemerintahan partisipatif sangat penting untuk meningkatkan administrasi tingkat distrik. Penelitian ini
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami fenomena jaminan secara yuridis bagi pekerja Indonesia dalam konteksPenelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami fenomena jaminan secara yuridis bagi pekerja Indonesia dalam konteks
UntikaUntika Penelitian ini menunjukkan bahwa kompromi umur dalam kaitannya dengan kontrak kekuasaan dalam konteks kepemiluan adalah absurd, kontra norma antar undang-undangPenelitian ini menunjukkan bahwa kompromi umur dalam kaitannya dengan kontrak kekuasaan dalam konteks kepemiluan adalah absurd, kontra norma antar undang-undang
AMSIRAMSIR Kedua sistem hukum tersebut menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama yang pada dasarnya harus dibagi sama rata antaraKedua sistem hukum tersebut menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama yang pada dasarnya harus dibagi sama rata antara
UntikaUntika Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistemMetode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem
UntikaUntika Penelitian menemukan bahwa keadaan meringankan dalam putusan hakim Indonesia masih ditentukan secara variatif dan irasional, seperti sikap sopan dan usiaPenelitian menemukan bahwa keadaan meringankan dalam putusan hakim Indonesia masih ditentukan secara variatif dan irasional, seperti sikap sopan dan usia
UMMUMM Sebagai negara berkembang, Indonesia seharusnya memanfaatkan ketentuan pengecualian dalam Perjanjian WTO untuk membatasi penerapan prinsip non-diskriminasiSebagai negara berkembang, Indonesia seharusnya memanfaatkan ketentuan pengecualian dalam Perjanjian WTO untuk membatasi penerapan prinsip non-diskriminasi
IAIN CURUPIAIN CURUP Oleh karena itu, model integrasi hukum tiga dimensi yang diusulkan, yang mencakup aspek substantif, struktural, dan budaya, menjadi kunci untuk harmonisasiOleh karena itu, model integrasi hukum tiga dimensi yang diusulkan, yang mencakup aspek substantif, struktural, dan budaya, menjadi kunci untuk harmonisasi
Useful /
NEWINERANEWINERA Kepemimpinan secara negatif dan signifikan memengaruhi kinerja karyawan. Kinerja karyawan muncul sebagai variabel mediator kunci yang secara signifikanKepemimpinan secara negatif dan signifikan memengaruhi kinerja karyawan. Kinerja karyawan muncul sebagai variabel mediator kunci yang secara signifikan
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Keterbatasan: Penelitian ini terbatas pada ruang lingkup Pemerintah Kota X; oleh karena itu, temuan tidak dapat digeneralisasi ke daerah lain. Kontribusi:Keterbatasan: Penelitian ini terbatas pada ruang lingkup Pemerintah Kota X; oleh karena itu, temuan tidak dapat digeneralisasi ke daerah lain. Kontribusi:
UMMUMM Secara teoretis, penelitian ini memposisikan ulang adat sebagai ontologi hukum ko-konstitutif yang mampu membentuk kembali kebijakan nasional dan teoriSecara teoretis, penelitian ini memposisikan ulang adat sebagai ontologi hukum ko-konstitutif yang mampu membentuk kembali kebijakan nasional dan teori
AKABAAKABA Selain itu, peraturan yang ada saat ini belum secara jelas mengatur batasan etika dalam promosi digital. Oleh karena itu, perlu ada perubahan kebijakanSelain itu, peraturan yang ada saat ini belum secara jelas mengatur batasan etika dalam promosi digital. Oleh karena itu, perlu ada perubahan kebijakan