UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumTujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami ketentuan hukum yang mengatur Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah negara berdasarkan Undang‑Undang Pokok Agraria 1960 (UUPA), serta meneliti dan menganalisis regulasi hukum Hak Pengelolaan atas tanah negara setelah diberlakukannya Undang‑Undang Omnibus tentang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis‑empiris dan dilakukan di kota Palu serta Kabupaten Donggala. Temuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenai Hak Pengelolaan atas tanah negara dalam UUPA tidak diformulasikan secara eksplisit, dan posisi hukumnya belum diatur secara jelas; namun, dengan merujuk pada Penjelasan Umum II angka 2 UUPA, negara dapat memberikan tanah yang dikuasainya dengan Hak Pengelolaan secara eksklusif kepada badan hukum publik, dan setelah diberlakukannya Undang‑Undang Omnibus tentang Cipta Kerja, Hak Pengelolaan atas tanah negara telah diatur secara tegas dalam Pasal 136 UU Cipta Kerja yang berhubungan dengan.
Eksistensi Hak Pengelolaan (HPL) di Kota Palu dan Kabupaten Donggala mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya Undang‑Undang Cipta Kerja, dimana definisi dan persyaratan HPL diperluas sehingga tidak lagi eksklusif bagi pemerintah atau badan usaha negara, melainkan dapat diberikan kepada badan hukum non‑pemerintah serta masyarakat hukum adat.Perubahan regulasi ini bertujuan menciptakan tata kelola lahan yang lebih baik, namun menimbulkan tantangan terkait pengawasan, penanganan konflik, dan perlindungan hak masyarakat adat.Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan implementasi yang efektif, mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang, dan memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami regulasi HPL.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji bagaimana pemberian Hak Pengelolaan kepada badan hukum non‑pemerintah mempengaruhi efisiensi penggunaan lahan dan hasil sosial‑ekonomi di wilayah Palu dan Donggala, dengan membandingkan data sebelum dan sesudah perubahan regulasi. Selanjutnya, studi dapat meneliti mekanisme penyelesaian konflik antara masyarakat adat dan pemegang HPL swasta yang diatur dalam PP No.18/2021, termasuk efektivitas prosedur mediasi dan dampaknya terhadap keadilan sosial. Terakhir, penelitian dapat mengevaluasi potensi sistem e‑certificate digital dalam meningkatkan transparansi dan pengawasan alokasi HPL, serta mengidentifikasi hambatan adopsi teknologi ini di kalangan pemangku kepentingan lokal, seperti keterbatasan SDM dan akses internet.
| File size | 416.06 KB |
| Pages | 15 |
| Short Link | https://juris.id/p-365 |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
UNRIKAUNRIKA Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memilih daerah pedesaan karena lokasi industri yang lebih dekat dengan mereka untuk pergi bekerja, dan hargaHasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memilih daerah pedesaan karena lokasi industri yang lebih dekat dengan mereka untuk pergi bekerja, dan harga
UM SURABAYAUM SURABAYA Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan warga untuk mempromosikan potensi desa wisata. Metode yang digunakan adalah penyuluhanPengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan warga untuk mempromosikan potensi desa wisata. Metode yang digunakan adalah penyuluhan
UM SURABAYAUM SURABAYA Namun, kurangnya motivasi, sarana, dan pembiasaan menulis menjadi hambatan dalam kegiatan menulis. Untuk itu, diperlukan kerja sama semua pihak agar kompetensiNamun, kurangnya motivasi, sarana, dan pembiasaan menulis menjadi hambatan dalam kegiatan menulis. Untuk itu, diperlukan kerja sama semua pihak agar kompetensi
UM SURABAYAUM SURABAYA Hasil kegiatan menunjukkan bahwa taruna-taruni di Desa Antiga Kelod mendapat manfaat dari pelatihan dan pendampingan karena mampu menyusun kertas kerjaHasil kegiatan menunjukkan bahwa taruna-taruni di Desa Antiga Kelod mendapat manfaat dari pelatihan dan pendampingan karena mampu menyusun kertas kerja
UM SURABAYAUM SURABAYA Pedagang tanaman hias menyadari bahwa pencatatan transaksi penjualan sehari-hari merupakan suatu keharusan dan harus dilakukan secara benar. PeningkatanPedagang tanaman hias menyadari bahwa pencatatan transaksi penjualan sehari-hari merupakan suatu keharusan dan harus dilakukan secara benar. Peningkatan
UM SURABAYAUM SURABAYA Omah Iwak Badher Bank adalah salah satu destinasi wisata di Kabupaten Blitar yang dikelola oleh POKMASWAS Fajar Bengawan. Penelusuran di Google. co.idOmah Iwak Badher Bank adalah salah satu destinasi wisata di Kabupaten Blitar yang dikelola oleh POKMASWAS Fajar Bengawan. Penelusuran di Google. co.id
UM SURABAYAUM SURABAYA Sesi luring dilakukan untuk membangun pengetahuan dasar peserta mengenai daur ulang botol minuman kemasan plastik, sementara sesi daring memfasilitasiSesi luring dilakukan untuk membangun pengetahuan dasar peserta mengenai daur ulang botol minuman kemasan plastik, sementara sesi daring memfasilitasi
GLOBALHEALTHSCIENCEGROUPGLOBALHEALTHSCIENCEGROUP Kegiatan terdiri dari praktik mengolah jamur tiram, diskusi kendala dan solusi pengolahan, manajemen usaha, pemasaran, pengemasan dan penyajian produk.Kegiatan terdiri dari praktik mengolah jamur tiram, diskusi kendala dan solusi pengolahan, manajemen usaha, pemasaran, pengemasan dan penyajian produk.
Useful /
UMSBUMSB Pemungutan Suara Ulang (PSU) kembali terjadi pada Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebabPemungutan Suara Ulang (PSU) kembali terjadi pada Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab
LPPMUNIDAYANLPPMUNIDAYAN Data dikumpulkan melalui tes pilihan ganda dan dianalisis secara inferensial. Hasil menunjukkan nilai korelasi (R) sebesar 0,942 (kategori kuat) sertaData dikumpulkan melalui tes pilihan ganda dan dianalisis secara inferensial. Hasil menunjukkan nilai korelasi (R) sebesar 0,942 (kategori kuat) serta
LPPMUNIDAYANLPPMUNIDAYAN the data obtained were analyzed by descriptive statistics and inferential statistics by SPSS. Based on the results of data analysis, it can be concludedthe data obtained were analyzed by descriptive statistics and inferential statistics by SPSS. Based on the results of data analysis, it can be concluded
UntikaUntika Berlakunya asas ini memberi konsekwensi terhadap model penegakan hukum Pidana Korporasi di Indonesia. Pasal 49 mengatur bahwa pertanggungjawaban pidanaBerlakunya asas ini memberi konsekwensi terhadap model penegakan hukum Pidana Korporasi di Indonesia. Pasal 49 mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana