UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumTujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami ketentuan hukum yang mengatur Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah negara berdasarkan Undang‑Undang Pokok Agraria 1960 (UUPA), serta meneliti dan menganalisis regulasi hukum Hak Pengelolaan atas tanah negara setelah diberlakukannya Undang‑Undang Omnibus tentang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis‑empiris dan dilakukan di kota Palu serta Kabupaten Donggala. Temuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenai Hak Pengelolaan atas tanah negara dalam UUPA tidak diformulasikan secara eksplisit, dan posisi hukumnya belum diatur secara jelas; namun, dengan merujuk pada Penjelasan Umum II angka 2 UUPA, negara dapat memberikan tanah yang dikuasainya dengan Hak Pengelolaan secara eksklusif kepada badan hukum publik, dan setelah diberlakukannya Undang‑Undang Omnibus tentang Cipta Kerja, Hak Pengelolaan atas tanah negara telah diatur secara tegas dalam Pasal 136 UU Cipta Kerja yang berhubungan dengan.
Eksistensi Hak Pengelolaan (HPL) di Kota Palu dan Kabupaten Donggala mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya Undang‑Undang Cipta Kerja, dimana definisi dan persyaratan HPL diperluas sehingga tidak lagi eksklusif bagi pemerintah atau badan usaha negara, melainkan dapat diberikan kepada badan hukum non‑pemerintah serta masyarakat hukum adat.Perubahan regulasi ini bertujuan menciptakan tata kelola lahan yang lebih baik, namun menimbulkan tantangan terkait pengawasan, penanganan konflik, dan perlindungan hak masyarakat adat.Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan implementasi yang efektif, mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang, dan memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami regulasi HPL.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji bagaimana pemberian Hak Pengelolaan kepada badan hukum non‑pemerintah mempengaruhi efisiensi penggunaan lahan dan hasil sosial‑ekonomi di wilayah Palu dan Donggala, dengan membandingkan data sebelum dan sesudah perubahan regulasi. Selanjutnya, studi dapat meneliti mekanisme penyelesaian konflik antara masyarakat adat dan pemegang HPL swasta yang diatur dalam PP No.18/2021, termasuk efektivitas prosedur mediasi dan dampaknya terhadap keadilan sosial. Terakhir, penelitian dapat mengevaluasi potensi sistem e‑certificate digital dalam meningkatkan transparansi dan pengawasan alokasi HPL, serta mengidentifikasi hambatan adopsi teknologi ini di kalangan pemangku kepentingan lokal, seperti keterbatasan SDM dan akses internet.
| File size | 416.06 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
UntikaUntika Dalam rumusan tindak pidana dan rumusan pertanggungjawaban pidana pada KUHP Nasional, mengadopsi yang namanya Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. BerlakunyaDalam rumusan tindak pidana dan rumusan pertanggungjawaban pidana pada KUHP Nasional, mengadopsi yang namanya Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Berlakunya
UntikaUntika (2) Pemberian sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 seperti pemotongan tunjangan dan teguran. (3) Pelaksanaan sanksi kedisiplinan oleh(2) Pemberian sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 seperti pemotongan tunjangan dan teguran. (3) Pelaksanaan sanksi kedisiplinan oleh
UntikaUntika Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum dari perjanjian nominee dalam kaitannya dengan kasus hukum No: 144/PDT/2021/PT DPS, serta konsekuensiPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum dari perjanjian nominee dalam kaitannya dengan kasus hukum No: 144/PDT/2021/PT DPS, serta konsekuensi
UntikaUntika Kejahatan siber yang dipicu oleh kecerdasan buatan (AI) telah menciptakan pola serangan digital baru yang rumit, terstruktur, dan menargetkan kelompokKejahatan siber yang dipicu oleh kecerdasan buatan (AI) telah menciptakan pola serangan digital baru yang rumit, terstruktur, dan menargetkan kelompok
UntikaUntika Overclaim adalah salah satu bentuk praktik penyampaian klaim yang berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta. Hal ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapiOverclaim adalah salah satu bentuk praktik penyampaian klaim yang berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta. Hal ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi
UntikaUntika Penguatan peran kelompok tani dan komunitas lokal lainnya dalam tata kelola desa merupakan langkah penting untuk mencegah korupsi dan mendorong pembangunanPenguatan peran kelompok tani dan komunitas lokal lainnya dalam tata kelola desa merupakan langkah penting untuk mencegah korupsi dan mendorong pembangunan
UntikaUntika Penyelesaian perkara pidana pada rumah restorative justice merupakan upaya pengalihan penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan formal yangPenyelesaian perkara pidana pada rumah restorative justice merupakan upaya pengalihan penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan formal yang
UntikaUntika Tetapi berhubungan dengan pengelolaan data, sistem keuangan, implementasi pelayanan, mekanisme prosedur, dan partisipasi publik. Oleh karena itu ketikaTetapi berhubungan dengan pengelolaan data, sistem keuangan, implementasi pelayanan, mekanisme prosedur, dan partisipasi publik. Oleh karena itu ketika
Useful /
UMSBUMSB Partisipasi masyarakat dalam kebijakan program dana PIK (Peningkatan Infrastruktur Kelurahan) meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi danaPartisipasi masyarakat dalam kebijakan program dana PIK (Peningkatan Infrastruktur Kelurahan) meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dana
UMSBUMSB Pada TPS 6 Desa Sukosari, Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang seharusnya memperoleh 5 jenis surat suara oleh KPPS hanya diberi 4 jenis suarat suara tanpaPada TPS 6 Desa Sukosari, Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang seharusnya memperoleh 5 jenis surat suara oleh KPPS hanya diberi 4 jenis suarat suara tanpa
UMTUMT mayoritas masyarakat menyadari keberadaan dan fungsi QRIS serta memahami standar yang ditetapkan Bank Indonesia. Penggunaan QRIS terus berkembang, dipicumayoritas masyarakat menyadari keberadaan dan fungsi QRIS serta memahami standar yang ditetapkan Bank Indonesia. Penggunaan QRIS terus berkembang, dipicu
UntikaUntika Diperlukan reformasi sistem hukum berbasis komunitas, penguatan doktrin idea-expression dichotomy, serta mekanisme dokumentasi berbasis partisipasi komunitas.Diperlukan reformasi sistem hukum berbasis komunitas, penguatan doktrin idea-expression dichotomy, serta mekanisme dokumentasi berbasis partisipasi komunitas.