UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumTujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami ketentuan hukum yang mengatur Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah negara berdasarkan Undang‑Undang Pokok Agraria 1960 (UUPA), serta meneliti dan menganalisis regulasi hukum Hak Pengelolaan atas tanah negara setelah diberlakukannya Undang‑Undang Omnibus tentang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis‑empiris dan dilakukan di kota Palu serta Kabupaten Donggala. Temuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenai Hak Pengelolaan atas tanah negara dalam UUPA tidak diformulasikan secara eksplisit, dan posisi hukumnya belum diatur secara jelas; namun, dengan merujuk pada Penjelasan Umum II angka 2 UUPA, negara dapat memberikan tanah yang dikuasainya dengan Hak Pengelolaan secara eksklusif kepada badan hukum publik, dan setelah diberlakukannya Undang‑Undang Omnibus tentang Cipta Kerja, Hak Pengelolaan atas tanah negara telah diatur secara tegas dalam Pasal 136 UU Cipta Kerja yang berhubungan dengan.
Eksistensi Hak Pengelolaan (HPL) di Kota Palu dan Kabupaten Donggala mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya Undang‑Undang Cipta Kerja, dimana definisi dan persyaratan HPL diperluas sehingga tidak lagi eksklusif bagi pemerintah atau badan usaha negara, melainkan dapat diberikan kepada badan hukum non‑pemerintah serta masyarakat hukum adat.Perubahan regulasi ini bertujuan menciptakan tata kelola lahan yang lebih baik, namun menimbulkan tantangan terkait pengawasan, penanganan konflik, dan perlindungan hak masyarakat adat.Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan implementasi yang efektif, mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang, dan memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami regulasi HPL.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji bagaimana pemberian Hak Pengelolaan kepada badan hukum non‑pemerintah mempengaruhi efisiensi penggunaan lahan dan hasil sosial‑ekonomi di wilayah Palu dan Donggala, dengan membandingkan data sebelum dan sesudah perubahan regulasi. Selanjutnya, studi dapat meneliti mekanisme penyelesaian konflik antara masyarakat adat dan pemegang HPL swasta yang diatur dalam PP No.18/2021, termasuk efektivitas prosedur mediasi dan dampaknya terhadap keadilan sosial. Terakhir, penelitian dapat mengevaluasi potensi sistem e‑certificate digital dalam meningkatkan transparansi dan pengawasan alokasi HPL, serta mengidentifikasi hambatan adopsi teknologi ini di kalangan pemangku kepentingan lokal, seperti keterbatasan SDM dan akses internet.
| File size | 416.06 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
UPI YAIUPI YAI Film ini menunjukkan bagaimana beban ganda ini menciptakan tekanan emosional dan finansial yang signifikan dan sangat relevan dengan realitas banyaknyaFilm ini menunjukkan bagaimana beban ganda ini menciptakan tekanan emosional dan finansial yang signifikan dan sangat relevan dengan realitas banyaknya
LPPM STIEATMABHAKTILPPM STIEATMABHAKTI Pemberian BLT secara signifikan membantu meningkatkan daya beli masyarakat yang terdampak Covid-19, namun dampaknya belum optimal karena besaran bantuanPemberian BLT secara signifikan membantu meningkatkan daya beli masyarakat yang terdampak Covid-19, namun dampaknya belum optimal karena besaran bantuan
DINASTIREVDINASTIREV Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang humanis dan dialog antara pekerja lokal dan tenaga kerja asing. Saran yang dapat diberikan adalah pemerintahOleh karena itu, diperlukan pendekatan yang humanis dan dialog antara pekerja lokal dan tenaga kerja asing. Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah
UNIPEMUNIPEM Auditor internal memiliki peran penting dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan regional, sehingga laporan keuangan harus transparanAuditor internal memiliki peran penting dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan regional, sehingga laporan keuangan harus transparan
UMMUMM Sebagai negara berkembang, Indonesia seharusnya memanfaatkan ketentuan pengecualian dalam Perjanjian WTO untuk membatasi penerapan prinsip non-diskriminasiSebagai negara berkembang, Indonesia seharusnya memanfaatkan ketentuan pengecualian dalam Perjanjian WTO untuk membatasi penerapan prinsip non-diskriminasi
UNIVERSITASMBOJOBIMAUNIVERSITASMBOJOBIMA Strategi tersebut tidak hanya ditujukan kepada masyarakat umum, tetapi juga kepada instansi pemerintah dan penyedia layanan kesehatan. Faktor pendukungStrategi tersebut tidak hanya ditujukan kepada masyarakat umum, tetapi juga kepada instansi pemerintah dan penyedia layanan kesehatan. Faktor pendukung
UNISSULAUNISSULA Many advantages and disadvantages that will occur. The omnibus Law on job creation bill will bring social harm for labor. The zemiology approach is partMany advantages and disadvantages that will occur. The omnibus Law on job creation bill will bring social harm for labor. The zemiology approach is part
POLTEK STPAULPOLTEK STPAUL Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelayanan kesehatan. Apabila terjadi penambahanHasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelayanan kesehatan. Apabila terjadi penambahan
Useful /
STITRADENWIJAYASTITRADENWIJAYA Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pembelajaran literasi yang efektif untuk pendidikan kecakapan hidup pada buku pelajaran Bahasa Inggris.Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pembelajaran literasi yang efektif untuk pendidikan kecakapan hidup pada buku pelajaran Bahasa Inggris.
STITRADENWIJAYASTITRADENWIJAYA Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran literasi di MA Nurul Quran Bendung Jogoroto Jombang dari hasil angket yang disebarkan tersebut dapat diketahuiHasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran literasi di MA Nurul Quran Bendung Jogoroto Jombang dari hasil angket yang disebarkan tersebut dapat diketahui
STITRADENWIJAYASTITRADENWIJAYA Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan pengaruh penggunaan metode demonstrasi terhadap hasil belajar matematika siswa kelas XI IPA MAN I KotaPenelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan pengaruh penggunaan metode demonstrasi terhadap hasil belajar matematika siswa kelas XI IPA MAN I Kota
UNISSULAUNISSULA Manifestasi Nilai-Nilai Pancasila terhadap penerapan omnibus law harus sejalan dengan pandangan keadilan dalam hukum nasional berdasarkan dasar negara.Manifestasi Nilai-Nilai Pancasila terhadap penerapan omnibus law harus sejalan dengan pandangan keadilan dalam hukum nasional berdasarkan dasar negara.