UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumTujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami ketentuan hukum yang mengatur Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah negara berdasarkan Undang‑Undang Pokok Agraria 1960 (UUPA), serta meneliti dan menganalisis regulasi hukum Hak Pengelolaan atas tanah negara setelah diberlakukannya Undang‑Undang Omnibus tentang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis‑empiris dan dilakukan di kota Palu serta Kabupaten Donggala. Temuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenai Hak Pengelolaan atas tanah negara dalam UUPA tidak diformulasikan secara eksplisit, dan posisi hukumnya belum diatur secara jelas; namun, dengan merujuk pada Penjelasan Umum II angka 2 UUPA, negara dapat memberikan tanah yang dikuasainya dengan Hak Pengelolaan secara eksklusif kepada badan hukum publik, dan setelah diberlakukannya Undang‑Undang Omnibus tentang Cipta Kerja, Hak Pengelolaan atas tanah negara telah diatur secara tegas dalam Pasal 136 UU Cipta Kerja yang berhubungan dengan.
Eksistensi Hak Pengelolaan (HPL) di Kota Palu dan Kabupaten Donggala mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya Undang‑Undang Cipta Kerja, dimana definisi dan persyaratan HPL diperluas sehingga tidak lagi eksklusif bagi pemerintah atau badan usaha negara, melainkan dapat diberikan kepada badan hukum non‑pemerintah serta masyarakat hukum adat.Perubahan regulasi ini bertujuan menciptakan tata kelola lahan yang lebih baik, namun menimbulkan tantangan terkait pengawasan, penanganan konflik, dan perlindungan hak masyarakat adat.Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan implementasi yang efektif, mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang, dan memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami regulasi HPL.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji bagaimana pemberian Hak Pengelolaan kepada badan hukum non‑pemerintah mempengaruhi efisiensi penggunaan lahan dan hasil sosial‑ekonomi di wilayah Palu dan Donggala, dengan membandingkan data sebelum dan sesudah perubahan regulasi. Selanjutnya, studi dapat meneliti mekanisme penyelesaian konflik antara masyarakat adat dan pemegang HPL swasta yang diatur dalam PP No.18/2021, termasuk efektivitas prosedur mediasi dan dampaknya terhadap keadilan sosial. Terakhir, penelitian dapat mengevaluasi potensi sistem e‑certificate digital dalam meningkatkan transparansi dan pengawasan alokasi HPL, serta mengidentifikasi hambatan adopsi teknologi ini di kalangan pemangku kepentingan lokal, seperti keterbatasan SDM dan akses internet.
| File size | 416.06 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
UntikaUntika Temuan menunjukkan bahwa kepala desa berperan strategis dalam memfasilitasi mekanisme preventif dan restoratif, sehingga memperkuat tata kelola lokal dalamTemuan menunjukkan bahwa kepala desa berperan strategis dalam memfasilitasi mekanisme preventif dan restoratif, sehingga memperkuat tata kelola lokal dalam
UntikaUntika Pendekatan ini berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan dan putusan mahkamah konstitusi sebagai landasan analitis untuk memperoleh pengetahuanPendekatan ini berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan dan putusan mahkamah konstitusi sebagai landasan analitis untuk memperoleh pengetahuan
UNISTIUNISTI Koefisien determinasi sebesar 23,2%. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pasien di IGDKoefisien determinasi sebesar 23,2%. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pasien di IGD
PENCERAHPENCERAH Secara khusus, penelitian mengevaluasi bagaimana status hukum diskresi sebagai objek sengketa telah berkembang setelah berlakunya Undang‑Undang No. 6Secara khusus, penelitian mengevaluasi bagaimana status hukum diskresi sebagai objek sengketa telah berkembang setelah berlakunya Undang‑Undang No. 6
UBBGUBBG evaluasi moral (76%), rasionalisasi (17%), dan otorisasi (7%). Strategi evaluasi moral secara dominan mengaitkan UU Cipker dengan nilai-nilai seperti optimisme,evaluasi moral (76%), rasionalisasi (17%), dan otorisasi (7%). Strategi evaluasi moral secara dominan mengaitkan UU Cipker dengan nilai-nilai seperti optimisme,
UMMUMM Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNSP) dalam pencegahan dan penangananPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNSP) dalam pencegahan dan penanganan
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Muhammadiyah menawarkan tiga poin konsep, yaitu mencabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU), menunda pelaksanaannya, dilakukanMuhammadiyah menawarkan tiga poin konsep, yaitu mencabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU), menunda pelaksanaannya, dilakukan
UNISSULAUNISSULA Many advantages and disadvantages that will occur. The omnibus Law on job creation bill will bring social harm for labor. The zemiology approach is partMany advantages and disadvantages that will occur. The omnibus Law on job creation bill will bring social harm for labor. The zemiology approach is part
Useful /
ILOMATAILOMATA Pertumbuhan ekonomi saat ini sejalan dengan peningkatan jumlah unit usaha, namun pertumbuhan ini dianggap tidak hanya memiliki dampak positif tetapi jugaPertumbuhan ekonomi saat ini sejalan dengan peningkatan jumlah unit usaha, namun pertumbuhan ini dianggap tidak hanya memiliki dampak positif tetapi juga
ILOMATAILOMATA Penelitian ini menemukan bahwa ukuran kantor akuntan publik dan masa perikatan audit dapat meningkatkan kualitas audit, sedangkan rotasi audit tidak dapatPenelitian ini menemukan bahwa ukuran kantor akuntan publik dan masa perikatan audit dapat meningkatkan kualitas audit, sedangkan rotasi audit tidak dapat
UNISSULAUNISSULA Hal ini dikarenakan permasalahan yang diatur dalam hukum investasi sangat kompleks, mencakup ketenagakerjaan, infrastruktur, insentif fiskal dan non‑fiskal,Hal ini dikarenakan permasalahan yang diatur dalam hukum investasi sangat kompleks, mencakup ketenagakerjaan, infrastruktur, insentif fiskal dan non‑fiskal,
UNISSULAUNISSULA Pengaturan dalam Labor Cluster RUU Cipta Kerja saat ini berpotensi menjauhkan kesejahteraan pekerja dari tujuan Negara Kesejahteraan yang termuat dalamPengaturan dalam Labor Cluster RUU Cipta Kerja saat ini berpotensi menjauhkan kesejahteraan pekerja dari tujuan Negara Kesejahteraan yang termuat dalam