UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumKodifikasi tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam KUHP di Indonesia merupakan sesuatu yang baru. Sebab dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi tidak dikenal di dalamnya, melainkan melalui UU Pidana diluar KUHP. Namun demikian, Politik Hukum Pidana melalui KUHP Nasional yang baru saja disahkan oleh legislatif dan eksekutif untuk berlaku pada tanggal 2 Januari tahun 2026, telah memuat rumusan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana Korporasi. Dalam rumusan tindak pidana dan rumusan pertanggungjawaban pidana pada KUHP Nasional, mengadopsi yang namanya Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Berlakunya asas ini memberi konsekwensi terhadap model penegakan hukum Pidana Korporasi di Indonesia.
Pasal 49 mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi bagi pemegang saham meliputi perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 45, 46, dan 48 baik dalam UU a quo maupun UU pidana di luar KUHP Nasional, termasuk tindakan fungsional, pembantuan, sengaja, atau kelalaian.Meskipun teori pertanggungjawaban pidana biasanya membatasi pada pengurus korporasi, KUHP Nasional membuka kemungkinan pemegang saham dapat dipidana jika berpartisipasi dalam tindak pidana.Hal ini berlandaskan asas tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga partisipasi pemegang saham dalam tindakan pidana atau pembantuan dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana sesuai Pasal 45‑48 KUHP Nasional.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris bagaimana penerapan asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan memengaruhi proses penuntutan pemegang saham dalam praktik peradilan Indonesia setelah berlakunya KUHP Nasional, dengan mengumpulkan data kasus dan wawancara para hakim serta jaksa. Selain itu, studi perbandingan komparatif dapat dilakukan antara kerangka pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia dan negara‑negara hukum sipil lainnya, seperti Belanda atau Jerman, untuk mengidentifikasi praktik terbaik serta rekomendasi reformasi yang relevan dengan konteks domestik. Selanjutnya, peneliti dapat merancang model kuantitatif yang mengukur dampak penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tata kelola perusahaan dan perilaku kepatuhan, khususnya pada perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek, dengan memanfaatkan variabel keuangan dan indikator kepatuhan sebagai variabel dependen. Pendekatan mixed‑methods yang menggabungkan analisis dokumen hukum dengan survei praktik korporasi dapat meningkatkan validitas temuan. Hasilnya dapat membantu regulator merancang mekanisme pengawasan yang lebih efektif serta menyesuaikan sanksi dengan tingkat risiko perusahaan.
| File size | 382.56 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
AMSIRAMSIR This study discusses the legal implications of dividing joint property in divorce cases under Law Number 1 of 1974 on Marriage. The main issue arises whenThis study discusses the legal implications of dividing joint property in divorce cases under Law Number 1 of 1974 on Marriage. The main issue arises when
UntikaUntika Tujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami ketentuan hukum yang mengatur Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah negara berdasarkan Undang‑UndangTujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami ketentuan hukum yang mengatur Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah negara berdasarkan Undang‑Undang
UntikaUntika Pelaksanaan kedisiplinan dilakukan melalui tiga mekanisme: (1) Melalui tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil pada bulan April dengan status Tanpa KeteranganPelaksanaan kedisiplinan dilakukan melalui tiga mekanisme: (1) Melalui tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil pada bulan April dengan status Tanpa Keterangan
UntikaUntika Perjanjian ini dianggap batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif, yaitu sebab yang halal, dan bertujuan untuk menyelundupkan hukum. TanahPerjanjian ini dianggap batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif, yaitu sebab yang halal, dan bertujuan untuk menyelundupkan hukum. Tanah
UntikaUntika Dalam konteks hukum nasional, regulasi seperti UU ITE, UU TPKS, dan KUHP belum sepenuhnya responsif terhadap kemajuan teknologi AI. Ketiadaan regulasiDalam konteks hukum nasional, regulasi seperti UU ITE, UU TPKS, dan KUHP belum sepenuhnya responsif terhadap kemajuan teknologi AI. Ketiadaan regulasi
UntikaUntika Perlindungan konsumen dalam hal ini tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), tetapi juga mencakup Undang-UndangPerlindungan konsumen dalam hal ini tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), tetapi juga mencakup Undang-Undang
UntikaUntika Studi ini mendorong pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan penguatan peran kelompok tani secara formal dalam sistem pengawasan dana desa, guna menciptakanStudi ini mendorong pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan penguatan peran kelompok tani secara formal dalam sistem pengawasan dana desa, guna menciptakan
UntikaUntika Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun hasil penelitian ini pertama, mekanisme penyelesaianPenelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun hasil penelitian ini pertama, mekanisme penyelesaian
Useful /
UntikaUntika Terkait dengan itu, makna “kontrak dalam konsep yuridis dan politis menjadi kabur sebab patokan umur oleh pembuat undang-undang cenderung kompromistisTerkait dengan itu, makna “kontrak dalam konsep yuridis dan politis menjadi kabur sebab patokan umur oleh pembuat undang-undang cenderung kompromistis
AMSIRAMSIR Penelitian ini menyimpulkan bahwa narko-terorisme di Indonesia merupakan bentuk kejahatan transnasional yang kompleks, muncul dari konvergensi kepentinganPenelitian ini menyimpulkan bahwa narko-terorisme di Indonesia merupakan bentuk kejahatan transnasional yang kompleks, muncul dari konvergensi kepentingan
AMSIRAMSIR Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi keterangan saksi korban dalam pembuktian tindak kekerasan seksual diatur dalam Pasal 25 (ayat 1). KualifikasiHasil penelitian menunjukkan bahwa posisi keterangan saksi korban dalam pembuktian tindak kekerasan seksual diatur dalam Pasal 25 (ayat 1). Kualifikasi
UntikaUntika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu serentak nasional dan lokal merupakan terobosan baru dalam reformasi demokrasiPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu serentak nasional dan lokal merupakan terobosan baru dalam reformasi demokrasi