UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumKodifikasi tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam KUHP di Indonesia merupakan sesuatu yang baru. Sebab dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi tidak dikenal di dalamnya, melainkan melalui UU Pidana diluar KUHP. Namun demikian, Politik Hukum Pidana melalui KUHP Nasional yang baru saja disahkan oleh legislatif dan eksekutif untuk berlaku pada tanggal 2 Januari tahun 2026, telah memuat rumusan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana Korporasi. Dalam rumusan tindak pidana dan rumusan pertanggungjawaban pidana pada KUHP Nasional, mengadopsi yang namanya Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Berlakunya asas ini memberi konsekwensi terhadap model penegakan hukum Pidana Korporasi di Indonesia.
Pasal 49 mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi bagi pemegang saham meliputi perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 45, 46, dan 48 baik dalam UU a quo maupun UU pidana di luar KUHP Nasional, termasuk tindakan fungsional, pembantuan, sengaja, atau kelalaian.Meskipun teori pertanggungjawaban pidana biasanya membatasi pada pengurus korporasi, KUHP Nasional membuka kemungkinan pemegang saham dapat dipidana jika berpartisipasi dalam tindak pidana.Hal ini berlandaskan asas tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga partisipasi pemegang saham dalam tindakan pidana atau pembantuan dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana sesuai Pasal 45‑48 KUHP Nasional.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris bagaimana penerapan asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan memengaruhi proses penuntutan pemegang saham dalam praktik peradilan Indonesia setelah berlakunya KUHP Nasional, dengan mengumpulkan data kasus dan wawancara para hakim serta jaksa. Selain itu, studi perbandingan komparatif dapat dilakukan antara kerangka pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia dan negara‑negara hukum sipil lainnya, seperti Belanda atau Jerman, untuk mengidentifikasi praktik terbaik serta rekomendasi reformasi yang relevan dengan konteks domestik. Selanjutnya, peneliti dapat merancang model kuantitatif yang mengukur dampak penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tata kelola perusahaan dan perilaku kepatuhan, khususnya pada perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek, dengan memanfaatkan variabel keuangan dan indikator kepatuhan sebagai variabel dependen. Pendekatan mixed‑methods yang menggabungkan analisis dokumen hukum dengan survei praktik korporasi dapat meningkatkan validitas temuan. Hasilnya dapat membantu regulator merancang mekanisme pengawasan yang lebih efektif serta menyesuaikan sanksi dengan tingkat risiko perusahaan.
| File size | 382.56 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
UntikaUntika Eksistensi Hak Pengelolaan (HPL) di Kota Palu dan Kabupaten Donggala mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya Undang‑Undang Cipta Kerja,Eksistensi Hak Pengelolaan (HPL) di Kota Palu dan Kabupaten Donggala mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya Undang‑Undang Cipta Kerja,
UntikaUntika Penelitian ini berangkat dari dua permasalahan utama yaitu; Bagaimakah penerapan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Peraturan Pemerintah NomorPenelitian ini berangkat dari dua permasalahan utama yaitu; Bagaimakah penerapan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor
UntikaUntika Berdasarkan analisis, perjanjian nominee terkait kepemilikan hak atas tanah oleh WNA di Indonesia tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan PasalBerdasarkan analisis, perjanjian nominee terkait kepemilikan hak atas tanah oleh WNA di Indonesia tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal
UntikaUntika Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tiga aspek penting yaitu tipe-tipe kejahatan siber yang didorong AI dengan perhatian pada perempuan sebagai korban;Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tiga aspek penting yaitu tipe-tipe kejahatan siber yang didorong AI dengan perhatian pada perempuan sebagai korban;
UntikaUntika Dengan demikian, penegakan hukum terhadap overclaim oleh influencer menjadi langkah penting dalam mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif, sertaDengan demikian, penegakan hukum terhadap overclaim oleh influencer menjadi langkah penting dalam mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif, serta
ARRAAYAHARRAAYAH Data dikumpulkan melalui tes dan dianalisis menggunakan uji-t dan perhitungan N-Gain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model windows shoppingData dikumpulkan melalui tes dan dianalisis menggunakan uji-t dan perhitungan N-Gain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model windows shopping
IUSIUS Friedman. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengutamakan pendekatan konseptual dan statuta. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwaFriedman. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengutamakan pendekatan konseptual dan statuta. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa
UBBGUBBG UU Cipker menjadi undang-undang kontroversial sejak disahkan pada tahun 2020, sehingga pemerintah membangun berbagai argumen untuk melegitimasinya.menggunakanUU Cipker menjadi undang-undang kontroversial sejak disahkan pada tahun 2020, sehingga pemerintah membangun berbagai argumen untuk melegitimasinya.menggunakan
Useful /
UMSBUMSB Ketidaktelitian dan lemahnya profesionalisme penyelenggara dapat menurunkan legitimasi serta kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. PSU berdampak padaKetidaktelitian dan lemahnya profesionalisme penyelenggara dapat menurunkan legitimasi serta kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. PSU berdampak pada
UMSBUMSB Kurangnya dana membuat tim pelaksana untuk melakukan pembangunan secara bergiliran, oleh karenanya Partisipasi masyarakat berupa materi atau pembayaranKurangnya dana membuat tim pelaksana untuk melakukan pembangunan secara bergiliran, oleh karenanya Partisipasi masyarakat berupa materi atau pembayaran
UntikaUntika Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum yang mengatur penyaluran dan penggunaan dana desa telah dirancang dengan baik, implementasi praktisnyaPenelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum yang mengatur penyaluran dan penggunaan dana desa telah dirancang dengan baik, implementasi praktisnya
UNTANUNTAN Tingginya tingkat pencemaran di Indonesia menyebabkan banyaknya radikal bebas yang berpotensi menyebabkan beberapa penyakit. Untuk mengatasinya, dibutuhkanTingginya tingkat pencemaran di Indonesia menyebabkan banyaknya radikal bebas yang berpotensi menyebabkan beberapa penyakit. Untuk mengatasinya, dibutuhkan