UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumKodifikasi tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam KUHP di Indonesia merupakan sesuatu yang baru. Sebab dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi tidak dikenal di dalamnya, melainkan melalui UU Pidana diluar KUHP. Namun demikian, Politik Hukum Pidana melalui KUHP Nasional yang baru saja disahkan oleh legislatif dan eksekutif untuk berlaku pada tanggal 2 Januari tahun 2026, telah memuat rumusan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana Korporasi. Dalam rumusan tindak pidana dan rumusan pertanggungjawaban pidana pada KUHP Nasional, mengadopsi yang namanya Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Berlakunya asas ini memberi konsekwensi terhadap model penegakan hukum Pidana Korporasi di Indonesia.
Pasal 49 mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi bagi pemegang saham meliputi perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 45, 46, dan 48 baik dalam UU a quo maupun UU pidana di luar KUHP Nasional, termasuk tindakan fungsional, pembantuan, sengaja, atau kelalaian.Meskipun teori pertanggungjawaban pidana biasanya membatasi pada pengurus korporasi, KUHP Nasional membuka kemungkinan pemegang saham dapat dipidana jika berpartisipasi dalam tindak pidana.Hal ini berlandaskan asas tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga partisipasi pemegang saham dalam tindakan pidana atau pembantuan dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana sesuai Pasal 45‑48 KUHP Nasional.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris bagaimana penerapan asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan memengaruhi proses penuntutan pemegang saham dalam praktik peradilan Indonesia setelah berlakunya KUHP Nasional, dengan mengumpulkan data kasus dan wawancara para hakim serta jaksa. Selain itu, studi perbandingan komparatif dapat dilakukan antara kerangka pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia dan negara‑negara hukum sipil lainnya, seperti Belanda atau Jerman, untuk mengidentifikasi praktik terbaik serta rekomendasi reformasi yang relevan dengan konteks domestik. Selanjutnya, peneliti dapat merancang model kuantitatif yang mengukur dampak penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tata kelola perusahaan dan perilaku kepatuhan, khususnya pada perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek, dengan memanfaatkan variabel keuangan dan indikator kepatuhan sebagai variabel dependen. Pendekatan mixed‑methods yang menggabungkan analisis dokumen hukum dengan survei praktik korporasi dapat meningkatkan validitas temuan. Hasilnya dapat membantu regulator merancang mekanisme pengawasan yang lebih efektif serta menyesuaikan sanksi dengan tingkat risiko perusahaan.
| File size | 382.56 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
UntikaUntika Keterlibatan kepala desa ini menjadi kunci dalam memutuskan apakah kasus diselesaikan secara informal atau masuk ke sistem hukum formal. Untuk meningkatkanKeterlibatan kepala desa ini menjadi kunci dalam memutuskan apakah kasus diselesaikan secara informal atau masuk ke sistem hukum formal. Untuk meningkatkan
UntikaUntika Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji terkait masa depan Pemilihan Umum dalam refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahanTujuan penelitian ini yaitu mengkaji terkait masa depan Pemilihan Umum dalam refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan
UNISTIUNISTI Koefisien determinasi sebesar 23,2%. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pasien di IGDKoefisien determinasi sebesar 23,2%. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pasien di IGD
PENCERAHPENCERAH Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak perubahan regulasi terhadap penanganan wewenang diskresi dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia.Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak perubahan regulasi terhadap penanganan wewenang diskresi dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia.
UBBGUBBG Untuk mencapai tujuannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis wacana kritis sebagai metode dan kerangka kerja Leeuwen mengenaiUntuk mencapai tujuannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis wacana kritis sebagai metode dan kerangka kerja Leeuwen mengenai
UMMUMM Sedangkan faktor eksternal meliputi kurangnya kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana perikanan, kurangnya fasilitas pendukung bagiSedangkan faktor eksternal meliputi kurangnya kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana perikanan, kurangnya fasilitas pendukung bagi
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Muhammadiyah membentuk organisasi formal atau non-formal yang melibatkan Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), forum dekan fakultas hukum dan ketuaMuhammadiyah membentuk organisasi formal atau non-formal yang melibatkan Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), forum dekan fakultas hukum dan ketua
UNISSULAUNISSULA That is the promise that must be fulfilled by the State administrators, as in the 1945 Constitution. Utilizing the perspective of zemiology is the bestThat is the promise that must be fulfilled by the State administrators, as in the 1945 Constitution. Utilizing the perspective of zemiology is the best
Useful /
IRPIIRPI Penerapan stopword removal dan teknik balancing seperti hybridsampling tidak memberikan hasil optimal, karena berpotensi menghilangkan informasi pentingPenerapan stopword removal dan teknik balancing seperti hybridsampling tidak memberikan hasil optimal, karena berpotensi menghilangkan informasi penting
ILOMATAILOMATA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran kantor akuntan publik, masa perikatan audit, dan rotasi audit terhadap kualitas audit padaPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran kantor akuntan publik, masa perikatan audit, dan rotasi audit terhadap kualitas audit pada
UNISSULAUNISSULA Hasilnya menunjukkan bahwa penyusunan Omnibus Law yang terintegrasi dapat meminimalkan benturan regulasi sektoral, menyederhanakan kebijakan pertanahan,Hasilnya menunjukkan bahwa penyusunan Omnibus Law yang terintegrasi dapat meminimalkan benturan regulasi sektoral, menyederhanakan kebijakan pertanahan,
UNISSULAUNISSULA Bahkan dapat dikatakan bahwa dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja kemungkinan besar terdapat perbedaan paradigma, yaitu paradigma untukBahkan dapat dikatakan bahwa dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja kemungkinan besar terdapat perbedaan paradigma, yaitu paradigma untuk