UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumKodifikasi tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam KUHP di Indonesia merupakan sesuatu yang baru. Sebab dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi tidak dikenal di dalamnya, melainkan melalui UU Pidana diluar KUHP. Namun demikian, Politik Hukum Pidana melalui KUHP Nasional yang baru saja disahkan oleh legislatif dan eksekutif untuk berlaku pada tanggal 2 Januari tahun 2026, telah memuat rumusan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana Korporasi. Dalam rumusan tindak pidana dan rumusan pertanggungjawaban pidana pada KUHP Nasional, mengadopsi yang namanya Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Berlakunya asas ini memberi konsekwensi terhadap model penegakan hukum Pidana Korporasi di Indonesia.
Pasal 49 mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi bagi pemegang saham meliputi perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 45, 46, dan 48 baik dalam UU a quo maupun UU pidana di luar KUHP Nasional, termasuk tindakan fungsional, pembantuan, sengaja, atau kelalaian.Meskipun teori pertanggungjawaban pidana biasanya membatasi pada pengurus korporasi, KUHP Nasional membuka kemungkinan pemegang saham dapat dipidana jika berpartisipasi dalam tindak pidana.Hal ini berlandaskan asas tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga partisipasi pemegang saham dalam tindakan pidana atau pembantuan dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana sesuai Pasal 45‑48 KUHP Nasional.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris bagaimana penerapan asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan memengaruhi proses penuntutan pemegang saham dalam praktik peradilan Indonesia setelah berlakunya KUHP Nasional, dengan mengumpulkan data kasus dan wawancara para hakim serta jaksa. Selain itu, studi perbandingan komparatif dapat dilakukan antara kerangka pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia dan negara‑negara hukum sipil lainnya, seperti Belanda atau Jerman, untuk mengidentifikasi praktik terbaik serta rekomendasi reformasi yang relevan dengan konteks domestik. Selanjutnya, peneliti dapat merancang model kuantitatif yang mengukur dampak penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tata kelola perusahaan dan perilaku kepatuhan, khususnya pada perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek, dengan memanfaatkan variabel keuangan dan indikator kepatuhan sebagai variabel dependen. Pendekatan mixed‑methods yang menggabungkan analisis dokumen hukum dengan survei praktik korporasi dapat meningkatkan validitas temuan. Hasilnya dapat membantu regulator merancang mekanisme pengawasan yang lebih efektif serta menyesuaikan sanksi dengan tingkat risiko perusahaan.
| File size | 382.56 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian, dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian mengidentifikasiAnalisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian, dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian mengidentifikasi
DINASTIREVDINASTIREV Perlindungan hukum terhadap pekerja Indonesia dalam konteks integrasi budaya dan norma terhadap tenaga kerja asing, khususnya dari perusahaan China, merupakanPerlindungan hukum terhadap pekerja Indonesia dalam konteks integrasi budaya dan norma terhadap tenaga kerja asing, khususnya dari perusahaan China, merupakan
UntikaUntika Penentuan lama waktu menjabat suatu jabatan dalam organisasi kenegaraan merupakan konsekuensi logis normatif dari peraturan perundang-undangan yang menentukannya.Penentuan lama waktu menjabat suatu jabatan dalam organisasi kenegaraan merupakan konsekuensi logis normatif dari peraturan perundang-undangan yang menentukannya.
UntikaUntika Tujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami ketentuan hukum yang mengatur Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah negara berdasarkan Undang‑UndangTujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami ketentuan hukum yang mengatur Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah negara berdasarkan Undang‑Undang
UntikaUntika Unsur copying dan plagiarism harus dipahami secara kontekstual, yaitu copying berkaitan dengan pelanggaran hukum atas reproduksi ekspresi yang konkret,Unsur copying dan plagiarism harus dipahami secara kontekstual, yaitu copying berkaitan dengan pelanggaran hukum atas reproduksi ekspresi yang konkret,
UntikaUntika Penelitian menemukan bahwa keadaan meringankan dalam putusan hakim Indonesia masih ditentukan secara variatif dan irasional, seperti sikap sopan dan usiaPenelitian menemukan bahwa keadaan meringankan dalam putusan hakim Indonesia masih ditentukan secara variatif dan irasional, seperti sikap sopan dan usia
UMMUMM Penerapan prinsip non-diskriminasi WTO di Indonesia telah mengakibatkan perlakuan yang sama antara investasi asing dan investasi domestik Indonesia, sehinggaPenerapan prinsip non-diskriminasi WTO di Indonesia telah mengakibatkan perlakuan yang sama antara investasi asing dan investasi domestik Indonesia, sehingga
IAIN CURUPIAIN CURUP Melalui pendekatan yuridis normatif, studi ini mengeksplorasi titik temu dan potensi konflik antara prinsip-prinsip maqāṣid syarīah, prinsip-prinsipMelalui pendekatan yuridis normatif, studi ini mengeksplorasi titik temu dan potensi konflik antara prinsip-prinsip maqāṣid syarīah, prinsip-prinsip
Useful /
JURNALISTIQOMAHJURNALISTIQOMAH Kehamilan adalah suatu proses alamiah serta fisiologis yang dialami oleh setiap wanita yang telah mengalami menstruasi dan melakukan hubungan seksual denganKehamilan adalah suatu proses alamiah serta fisiologis yang dialami oleh setiap wanita yang telah mengalami menstruasi dan melakukan hubungan seksual dengan
UMMUMM Temuan mengungkap bahwa proses integrasi menimbulkan ambiguitas struktural, jurisdiksi yang tumpang tindih, dan penerimaan masyarakat yang tidak merata,Temuan mengungkap bahwa proses integrasi menimbulkan ambiguitas struktural, jurisdiksi yang tumpang tindih, dan penerimaan masyarakat yang tidak merata,
AKABAAKABA Perceraian ghoib menempatkan perempuan dalam posisi rentan secara emosional dan finansial, meskipun hukum telah mengatur hak-hak pasca perceraian sepertiPerceraian ghoib menempatkan perempuan dalam posisi rentan secara emosional dan finansial, meskipun hukum telah mengatur hak-hak pasca perceraian seperti
UMMUMM Penelitian ini mengusulkan kerangka hukum kepenjaraan komprehensif yang menekankan pluralisme hukum, fleksibilitas situasional, mandat regulasi yang kuat,Penelitian ini mengusulkan kerangka hukum kepenjaraan komprehensif yang menekankan pluralisme hukum, fleksibilitas situasional, mandat regulasi yang kuat,