UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumPenelitian ini berangkat dari dua permasalahan utama yaitu; Bagaimakah penerapan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai. Metode penelitian yuridis sosiologis. Pelaksanaan kedisiplinan dilakukan melalui tiga mekanisme: (1) Melalui tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil pada bulan April dengan status Tanpa Keterangan > 3 hari berjumlah 13 orang dan pada bulan Juni berjumlah 5 orang. (2) Pemberian sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 seperti pemotongan tunjangan dan teguran. (3) Pelaksanaan sanksi kedisiplinan oleh Dinas PUPR Kabupaten Banggai melalui tahapan pembinaan sampai penindakan dengan melibatkan BKPSDM, Inspektorat, dan Bupati. Faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi ketepatan waktu, pemanfaatan sarana, tanggung jawab tinggi, dan ketaatan terhadap aturan instansi.
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas PUPR Kabupaten Banggai dilakukan melalui mekanisme kontrol kehadiran dan pemberian sanksi sesuai aturan.Faktor utama yang mempengaruhi disiplin meliputi ketepatan waktu, pemanfaatan sarana kerja, tanggung jawab tinggi, dan ketaatan terhadap regulasi instansi.Pelaksanaan ini perlu ditingkatkan melalui penguatan sistem monitoring dan peningkatan kesadaran disiplin pegawai.
Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi dampak digitalisasi absensi berbasis teknologi informasi terhadap peningkatan disiplin kerja pegawai di instansi pemerintah daerah. Studi komparatif antara kebijakan disiplin PP 94/2021 dengan regulasi disiplin di level provinsi dapat mengungkap perbedaan implementasi. Selain itu, penelitian tentang efektivitas program pelatihan manajemen waktu dan tanggung jawab kerja terhadap peningkatan kinerja pegawai sipil daerah layak untuk dikembangkan.
| File size | 399.27 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UntikaUntika Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan implementasi yang efektif, mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang, dan memperkuat kapasitas masyarakatOleh karena itu, pemerintah harus memastikan implementasi yang efektif, mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang, dan memperkuat kapasitas masyarakat
UntikaUntika Kodifikasi tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam KUHP di Indonesia merupakan sesuatu yang baru. Sebab dalam KUHP yang berlaku saatKodifikasi tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam KUHP di Indonesia merupakan sesuatu yang baru. Sebab dalam KUHP yang berlaku saat
UntikaUntika Akibat hukumnya adalah pembatalan hak atas tanah yang diperoleh secara tidak sah dan pengembalian status tanah tersebut kepada negara. Berdasarkan analisis,Akibat hukumnya adalah pembatalan hak atas tanah yang diperoleh secara tidak sah dan pengembalian status tanah tersebut kepada negara. Berdasarkan analisis,
UntikaUntika Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah menciptakan tantangan baru di area hukum pidana, terutama mengenai kejahatan siber yang menargetkan perempuanKemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah menciptakan tantangan baru di area hukum pidana, terutama mengenai kejahatan siber yang menargetkan perempuan
UntikaUntika Penegakan hukum terhadap influencer yang melakukan overclaim ini penting untuk memberikan perlindungan konsumen yang lebih efektif. Praktik promosi produkPenegakan hukum terhadap influencer yang melakukan overclaim ini penting untuk memberikan perlindungan konsumen yang lebih efektif. Praktik promosi produk
UntikaUntika Penguatan peran kelompok tani dan komunitas lokal lainnya dalam tata kelola desa merupakan langkah penting untuk mencegah korupsi dan mendorong pembangunanPenguatan peran kelompok tani dan komunitas lokal lainnya dalam tata kelola desa merupakan langkah penting untuk mencegah korupsi dan mendorong pembangunan
UntikaUntika Penyelesaian perkara pidana pada rumah restorative justice merupakan upaya pengalihan penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan formal yangPenyelesaian perkara pidana pada rumah restorative justice merupakan upaya pengalihan penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan formal yang
UntikaUntika Rumusan politik hukum terhadap teknologi dalam melindungi, memenuhi, dan menghormati HAM sangat dibutuhkan untuk mengontrol dan mencegah terjadinya penyalagunaanRumusan politik hukum terhadap teknologi dalam melindungi, memenuhi, dan menghormati HAM sangat dibutuhkan untuk mengontrol dan mencegah terjadinya penyalagunaan
Useful /
UMSBUMSB Hasil penelitian ini adalah Implementasi Dana PIK (Peningkatan Infrastruktur Kelurahan) di Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam sudah berjalanHasil penelitian ini adalah Implementasi Dana PIK (Peningkatan Infrastruktur Kelurahan) di Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam sudah berjalan
UntikaUntika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu serentak nasional dan lokal merupakan terobosan baru dalam reformasi demokrasiPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu serentak nasional dan lokal merupakan terobosan baru dalam reformasi demokrasi
UntikaUntika Hal ini menegaskan pentingnya integrasi pendekatan berbasis komunitas dengan perlindungan hukum formal guna meningkatkan keadilan dan perlindungan bagiHal ini menegaskan pentingnya integrasi pendekatan berbasis komunitas dengan perlindungan hukum formal guna meningkatkan keadilan dan perlindungan bagi
UntikaUntika Metode yuridis normatif menggunakan data KUHAP, Perma Pedoman Pemidanaan Korupsi, 35 putusan kasus korupsi 2024, dan literatur akademik. Hasil menunjukkanMetode yuridis normatif menggunakan data KUHAP, Perma Pedoman Pemidanaan Korupsi, 35 putusan kasus korupsi 2024, dan literatur akademik. Hasil menunjukkan