UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumPenelitian ini berangkat dari dua permasalahan utama yaitu; Bagaimakah penerapan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai. Metode penelitian yuridis sosiologis. Pelaksanaan kedisiplinan dilakukan melalui tiga mekanisme: (1) Melalui tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil pada bulan April dengan status Tanpa Keterangan > 3 hari berjumlah 13 orang dan pada bulan Juni berjumlah 5 orang. (2) Pemberian sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 seperti pemotongan tunjangan dan teguran. (3) Pelaksanaan sanksi kedisiplinan oleh Dinas PUPR Kabupaten Banggai melalui tahapan pembinaan sampai penindakan dengan melibatkan BKPSDM, Inspektorat, dan Bupati. Faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi ketepatan waktu, pemanfaatan sarana, tanggung jawab tinggi, dan ketaatan terhadap aturan instansi.
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas PUPR Kabupaten Banggai dilakukan melalui mekanisme kontrol kehadiran dan pemberian sanksi sesuai aturan.Faktor utama yang mempengaruhi disiplin meliputi ketepatan waktu, pemanfaatan sarana kerja, tanggung jawab tinggi, dan ketaatan terhadap regulasi instansi.Pelaksanaan ini perlu ditingkatkan melalui penguatan sistem monitoring dan peningkatan kesadaran disiplin pegawai.
Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi dampak digitalisasi absensi berbasis teknologi informasi terhadap peningkatan disiplin kerja pegawai di instansi pemerintah daerah. Studi komparatif antara kebijakan disiplin PP 94/2021 dengan regulasi disiplin di level provinsi dapat mengungkap perbedaan implementasi. Selain itu, penelitian tentang efektivitas program pelatihan manajemen waktu dan tanggung jawab kerja terhadap peningkatan kinerja pegawai sipil daerah layak untuk dikembangkan.
| File size | 399.27 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UntikaUntika Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis‑empiris dan dilakukan di kota Palu serta Kabupaten Donggala. Temuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenaiPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis‑empiris dan dilakukan di kota Palu serta Kabupaten Donggala. Temuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenai
UntikaUntika Pasal 49 mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi bagi pemegang saham meliputi perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 45, 46, dan 48 baik dalamPasal 49 mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi bagi pemegang saham meliputi perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 45, 46, dan 48 baik dalam
UntikaUntika Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA. Perjanjian ini dianggap batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif, yaitu sebab yang halal,Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA. Perjanjian ini dianggap batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif, yaitu sebab yang halal,
UntikaUntika Metode yang digunakan yakni penelitian hukum normatif yakni melalui peraturan yang berlaku. Hasil analisis mengindikasikan kejahatan siber transnasional,Metode yang digunakan yakni penelitian hukum normatif yakni melalui peraturan yang berlaku. Hasil analisis mengindikasikan kejahatan siber transnasional,
UntikaUntika Hal ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untukHal ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk
UntikaUntika Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kelompok tani dalam mencegah praktik korupsi dana desa, dengan studi kasus di Desa Manyar, KabupatenPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kelompok tani dalam mencegah praktik korupsi dana desa, dengan studi kasus di Desa Manyar, Kabupaten
UINMYBATUSANGKARUINMYBATUSANGKAR 49/Pdt. P/2021/PA. Pn (Decision I), the judge granted the dispensation based on several considerations. Philosophically, the judge emphasized the childs49/Pdt. P/2021/PA. Pn (Decision I), the judge granted the dispensation based on several considerations. Philosophically, the judge emphasized the childs
UBBGUBBG Penelitian ini bertujuan untuk menjawab strategi legitimasi yang digunakan pemerintah untuk meyakinkan masyarakat mengenai sisi positif dari implementasiPenelitian ini bertujuan untuk menjawab strategi legitimasi yang digunakan pemerintah untuk meyakinkan masyarakat mengenai sisi positif dari implementasi
Useful /
UMSBUMSB Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman telah menerapkan e-government dalam pelayanan administrasi kependudukan melalui aplikasiDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman telah menerapkan e-government dalam pelayanan administrasi kependudukan melalui aplikasi
APPIHIAPPIHI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pemalsuan uang yang dilakukan oleh anak, denganPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pemalsuan uang yang dilakukan oleh anak, dengan
APPIHIAPPIHI Studi ini menyoroti Putusan Mahkamah Agung No. 648K/Pdt. Sus-Pailit/2021 yang mengesahkan perdamaian kedua dalam perkara PT Prospek Duta Sukses. PutusanStudi ini menyoroti Putusan Mahkamah Agung No. 648K/Pdt. Sus-Pailit/2021 yang mengesahkan perdamaian kedua dalam perkara PT Prospek Duta Sukses. Putusan
UBBGUBBG Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran orang tua dalam berbicara bahasa Aceh sebagai bahasa ibu kepada anak-anak mereka dan bagaimana berbicaraPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran orang tua dalam berbicara bahasa Aceh sebagai bahasa ibu kepada anak-anak mereka dan bagaimana berbicara