UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum dari perjanjian nominee dalam kaitannya dengan kasus hukum No: 144/PDT/2021/PT DPS, serta konsekuensi dari kepemilikan tanah oleh WNA akibat perjanjian yang tidak sah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah kasus konkret dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa perjanjian nominee merupakan bentuk pelanggaran hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) yang membatasi hak milik tanah hanya bagi WNI. Akibat hukumnya adalah pembatalan hak atas tanah yang diperoleh secara tidak sah dan pengembalian status tanah tersebut kepada negara.
Berdasarkan analisis, perjanjian nominee terkait kepemilikan hak atas tanah oleh WNA di Indonesia tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 9 ayat (1) jo.Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA.Perjanjian ini dianggap batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif, yaitu sebab yang halal, dan bertujuan untuk menyelundupkan hukum.Tanah yang dimiliki WNA melalui skema nominee harus dikembalikan kepada negara.
Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap praktik perjanjian nominee, termasuk hambatan-hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan instrumen hukum yang lebih efektif untuk mencegah praktik perjanjian nominee, misalnya dengan memperketat pengawasan terhadap transaksi jual beli tanah yang melibatkan WNA. Ketiga, penelitian dapat mengeksplorasi potensi penggunaan teknologi, seperti sistem informasi pertanahan, untuk mendeteksi dan mencegah praktik perjanjian nominee secara lebih efisien. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanganan praktik perjanjian nominee dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan efektif, sehingga dapat melindungi hak-hak WNI dan menjaga kedaulatan hukum di bidang pertanahan.
- PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING MELALUI PERJANJIAN NOMINEE... ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/65155PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING MELALUI PERJANJIAN NOMINEE ojs unud ac index php kerthasemaya article view 65155
- Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam. perjanjian nominee hak tanah kepemilikan warga negara asing... doi.org/10.35673/ajmpi.v7i2.2655Al Adalah Jurnal Hukum dan Politik Islam perjanjian nominee hak tanah kepemilikan warga negara asing doi 10 35673 ajmpi v7i2 2655
- Vol. 6 No. 2 (2023) | UNES Law Review. unes review https unesrev v6i2 published articles penegakan penyidik... review-unes.com/index.php/law/issue/view/23Vol 6 No 2 2023 UNES Law Review unes review https unesrev v6i2 published articles penegakan penyidik review unes index php law issue view 23
| File size | 454.64 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
UntikaUntika Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis‑empiris dan dilakukan di kota Palu serta Kabupaten Donggala. Temuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenaiPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis‑empiris dan dilakukan di kota Palu serta Kabupaten Donggala. Temuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenai
UntikaUntika Hal ini berlandaskan asas tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga partisipasi pemegang saham dalam tindakan pidana atau pembantuan dapat menimbulkan pertanggungjawabanHal ini berlandaskan asas tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga partisipasi pemegang saham dalam tindakan pidana atau pembantuan dapat menimbulkan pertanggungjawaban
UntikaUntika Faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi ketepatan waktu, pemanfaatan sarana, tanggung jawab tinggi, dan ketaatan terhadap aturan instansi. PelaksanaanFaktor-faktor yang mempengaruhi meliputi ketepatan waktu, pemanfaatan sarana, tanggung jawab tinggi, dan ketaatan terhadap aturan instansi. Pelaksanaan
UntikaUntika Hasil analisis mengindikasikan kejahatan siber transnasional, terautomatisasi, dan tingkat bias gender yang tinggi. Sebaliknya, sistem hukum pidana diHasil analisis mengindikasikan kejahatan siber transnasional, terautomatisasi, dan tingkat bias gender yang tinggi. Sebaliknya, sistem hukum pidana di
UntikaUntika Sehingga hasil analisis ini mempertegas bahwasannya Influencer juga harus dimintai pertanggungjawaban karena influencer tidak dapat dianggap sebagai pihakSehingga hasil analisis ini mempertegas bahwasannya Influencer juga harus dimintai pertanggungjawaban karena influencer tidak dapat dianggap sebagai pihak
UntikaUntika Studi ini mendorong pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan penguatan peran kelompok tani secara formal dalam sistem pengawasan dana desa, guna menciptakanStudi ini mendorong pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan penguatan peran kelompok tani secara formal dalam sistem pengawasan dana desa, guna menciptakan
UntikaUntika Hal ini yang kemudian mendorong aparat penegak hukum melakukan perubahan paradigma dalam penyelesaian perkara pidana melalui jalur diluar pengadilan yangHal ini yang kemudian mendorong aparat penegak hukum melakukan perubahan paradigma dalam penyelesaian perkara pidana melalui jalur diluar pengadilan yang
ARRAAYAHARRAAYAH Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model windows shopping memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan kemampuan berbicara bahasa ArabHasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model windows shopping memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan kemampuan berbicara bahasa Arab
Useful /
UMSBUMSB Studi ini sedikit berbeda, yaitu bahwa pengaruh keluarga memang penting, tetapi modal yang dimiliki oleh figur politik juga menjadi faktor penentu. ArtikelStudi ini sedikit berbeda, yaitu bahwa pengaruh keluarga memang penting, tetapi modal yang dimiliki oleh figur politik juga menjadi faktor penentu. Artikel
UMSBUMSB Pada era digital saat ini, hampir seluruh kegiatan manusia sangat berkaitan dengan media online. Penelitian ini menganalisis pemberitaan yang diunggahPada era digital saat ini, hampir seluruh kegiatan manusia sangat berkaitan dengan media online. Penelitian ini menganalisis pemberitaan yang diunggah
UMSBUMSB PBK sebagai instrumen kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, pada praktiknya belum sepenuhnya dapatPBK sebagai instrumen kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, pada praktiknya belum sepenuhnya dapat
Tel-UTel-U Fenomena cultural untranstability dalam konten TikTok @bangjoeofficial mencerminkan ketidakstabilan budaya yang muncul melalui bahasa dan interaksi sosial,Fenomena cultural untranstability dalam konten TikTok @bangjoeofficial mencerminkan ketidakstabilan budaya yang muncul melalui bahasa dan interaksi sosial,