UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum dari perjanjian nominee dalam kaitannya dengan kasus hukum No: 144/PDT/2021/PT DPS, serta konsekuensi dari kepemilikan tanah oleh WNA akibat perjanjian yang tidak sah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah kasus konkret dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa perjanjian nominee merupakan bentuk pelanggaran hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) yang membatasi hak milik tanah hanya bagi WNI. Akibat hukumnya adalah pembatalan hak atas tanah yang diperoleh secara tidak sah dan pengembalian status tanah tersebut kepada negara.
Berdasarkan analisis, perjanjian nominee terkait kepemilikan hak atas tanah oleh WNA di Indonesia tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 9 ayat (1) jo.Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA.Perjanjian ini dianggap batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif, yaitu sebab yang halal, dan bertujuan untuk menyelundupkan hukum.Tanah yang dimiliki WNA melalui skema nominee harus dikembalikan kepada negara.
Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap praktik perjanjian nominee, termasuk hambatan-hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan instrumen hukum yang lebih efektif untuk mencegah praktik perjanjian nominee, misalnya dengan memperketat pengawasan terhadap transaksi jual beli tanah yang melibatkan WNA. Ketiga, penelitian dapat mengeksplorasi potensi penggunaan teknologi, seperti sistem informasi pertanahan, untuk mendeteksi dan mencegah praktik perjanjian nominee secara lebih efisien. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanganan praktik perjanjian nominee dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan efektif, sehingga dapat melindungi hak-hak WNI dan menjaga kedaulatan hukum di bidang pertanahan.
- PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING MELALUI PERJANJIAN NOMINEE... ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/65155PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING MELALUI PERJANJIAN NOMINEE ojs unud ac index php kerthasemaya article view 65155
- Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam. perjanjian nominee hak tanah kepemilikan warga negara asing... doi.org/10.35673/ajmpi.v7i2.2655Al Adalah Jurnal Hukum dan Politik Islam perjanjian nominee hak tanah kepemilikan warga negara asing doi 10 35673 ajmpi v7i2 2655
- Vol. 6 No. 2 (2023) | UNES Law Review. unes review https unesrev v6i2 published articles penegakan penyidik... review-unes.com/index.php/law/issue/view/23Vol 6 No 2 2023 UNES Law Review unes review https unesrev v6i2 published articles penegakan penyidik review unes index php law issue view 23
| File size | 454.64 KB |
| Pages | 18 |
| Short Link | https://juris.id/p-368 |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Mahkamah menyatakan bahwa, Penjelasan Pasal 70 UU AAPS bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dengan adanyaMahkamah menyatakan bahwa, Penjelasan Pasal 70 UU AAPS bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dengan adanya
MKRIMKRI Undang-Undang sebagai produk hukum tidak lagi dapat digunakan sebagai instrumen untuk menyaring calon-calon pejabat politik yang dipilih melalui pemilu.Undang-Undang sebagai produk hukum tidak lagi dapat digunakan sebagai instrumen untuk menyaring calon-calon pejabat politik yang dipilih melalui pemilu.
MKRIMKRI Penentuan lembaga negara harus mempertimbangkan penyebutan eksplisit nama atau fungsi dalam UUD 1945 serta pengaturan dalam peraturan lebih rendah. MahkamahPenentuan lembaga negara harus mempertimbangkan penyebutan eksplisit nama atau fungsi dalam UUD 1945 serta pengaturan dalam peraturan lebih rendah. Mahkamah
MKRIMKRI Di sisi lain, penilaian yang dilakukan secara terpisah oleh Mahkamah Konstitusi terhadap objek yang diujikan menyebabkan tidak tampaknya perdebatan komprehensifDi sisi lain, penilaian yang dilakukan secara terpisah oleh Mahkamah Konstitusi terhadap objek yang diujikan menyebabkan tidak tampaknya perdebatan komprehensif
IUSIUS Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penyusunan ulang regulasi terkait Expert Advisor dalam perdagangan berjangka komoditi. Isu hukum yang dikaji adalahPenelitian ini bertujuan untuk melakukan penyusunan ulang regulasi terkait Expert Advisor dalam perdagangan berjangka komoditi. Isu hukum yang dikaji adalah
MKRIMKRI Kemanfaatan merupakan bagian dari variabel perhitungan untuk melakukan metode evaluasi produk hukum, sehingga dapat menentukan apakah kepastian hukum diKemanfaatan merupakan bagian dari variabel perhitungan untuk melakukan metode evaluasi produk hukum, sehingga dapat menentukan apakah kepastian hukum di
NEWINERANEWINERA Studi ini bertujuan menjelaskan posisi utang pajak dan hak tenaga kerja dalam kebangkrutan. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian iniStudi ini bertujuan menjelaskan posisi utang pajak dan hak tenaga kerja dalam kebangkrutan. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini
IUSIUS Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami sejauh mana undang-undang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat, dan untuk menggambarkanTujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami sejauh mana undang-undang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat, dan untuk menggambarkan
Useful /
IRPIIRPI 39. The generated clusters exhibit greater homogeneity, enabling companies to design more targeted marketing strategies, such as specific discount offers39. The generated clusters exhibit greater homogeneity, enabling companies to design more targeted marketing strategies, such as specific discount offers
UntikaUntika Pasal 49 mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi bagi pemegang saham meliputi perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 45, 46, dan 48 baik dalamPasal 49 mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi bagi pemegang saham meliputi perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 45, 46, dan 48 baik dalam
IRPIIRPI Memprediksi pelanggan lapser menjadi tantangan utama di sektor layanan data yang kompetitif, disertai tingginya biaya akuisisi pelanggan baru. PenelitianMemprediksi pelanggan lapser menjadi tantangan utama di sektor layanan data yang kompetitif, disertai tingginya biaya akuisisi pelanggan baru. Penelitian
IRPIIRPI Membaca resep dokter tulisan tangan merupakan tantangan yang dihadapi oleh sebagian besar pasien dan beberapa apoteker, yang dalam beberapa kasus dapatMembaca resep dokter tulisan tangan merupakan tantangan yang dihadapi oleh sebagian besar pasien dan beberapa apoteker, yang dalam beberapa kasus dapat