UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum dari perjanjian nominee dalam kaitannya dengan kasus hukum No: 144/PDT/2021/PT DPS, serta konsekuensi dari kepemilikan tanah oleh WNA akibat perjanjian yang tidak sah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah kasus konkret dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa perjanjian nominee merupakan bentuk pelanggaran hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) yang membatasi hak milik tanah hanya bagi WNI. Akibat hukumnya adalah pembatalan hak atas tanah yang diperoleh secara tidak sah dan pengembalian status tanah tersebut kepada negara.
Berdasarkan analisis, perjanjian nominee terkait kepemilikan hak atas tanah oleh WNA di Indonesia tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 9 ayat (1) jo.Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA.Perjanjian ini dianggap batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif, yaitu sebab yang halal, dan bertujuan untuk menyelundupkan hukum.Tanah yang dimiliki WNA melalui skema nominee harus dikembalikan kepada negara.
Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap praktik perjanjian nominee, termasuk hambatan-hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan instrumen hukum yang lebih efektif untuk mencegah praktik perjanjian nominee, misalnya dengan memperketat pengawasan terhadap transaksi jual beli tanah yang melibatkan WNA. Ketiga, penelitian dapat mengeksplorasi potensi penggunaan teknologi, seperti sistem informasi pertanahan, untuk mendeteksi dan mencegah praktik perjanjian nominee secara lebih efisien. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanganan praktik perjanjian nominee dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan efektif, sehingga dapat melindungi hak-hak WNI dan menjaga kedaulatan hukum di bidang pertanahan.
- PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING MELALUI PERJANJIAN NOMINEE... ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/65155PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING MELALUI PERJANJIAN NOMINEE ojs unud ac index php kerthasemaya article view 65155
- Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam. perjanjian nominee hak tanah kepemilikan warga negara asing... doi.org/10.35673/ajmpi.v7i2.2655Al Adalah Jurnal Hukum dan Politik Islam perjanjian nominee hak tanah kepemilikan warga negara asing doi 10 35673 ajmpi v7i2 2655
- Vol. 6 No. 2 (2023) | UNES Law Review. unes review https unesrev v6i2 published articles penegakan penyidik... review-unes.com/index.php/law/issue/view/23Vol 6 No 2 2023 UNES Law Review unes review https unesrev v6i2 published articles penegakan penyidik review unes index php law issue view 23
| File size | 454.64 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Di Bali pembagian harta waris berdasarkan oleh sistem kekerabatan patrilineal, dimana dari sistem tersebut anak laki-laki lah yang melanjutkan keluargaDi Bali pembagian harta waris berdasarkan oleh sistem kekerabatan patrilineal, dimana dari sistem tersebut anak laki-laki lah yang melanjutkan keluarga
UntikaUntika Tujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami ketentuan hukum yang mengatur Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah negara berdasarkan Undang‑UndangTujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami ketentuan hukum yang mengatur Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah negara berdasarkan Undang‑Undang
UntikaUntika Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah menciptakan tantangan baru di area hukum pidana, terutama mengenai kejahatan siber yang menargetkan perempuanKemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah menciptakan tantangan baru di area hukum pidana, terutama mengenai kejahatan siber yang menargetkan perempuan
UntikaUntika Penting bagi lembaga legislatif dan eksekutif untuk segera menindaklanjuti putusan ini melalui perubahan peraturan perundang-undangan terkait kepemiluanPenting bagi lembaga legislatif dan eksekutif untuk segera menindaklanjuti putusan ini melalui perubahan peraturan perundang-undangan terkait kepemiluan
UMMUMM Penerapan prinsip non-diskriminasi WTO di Indonesia telah mengakibatkan perlakuan yang sama antara investasi asing dan investasi domestik Indonesia, sehinggaPenerapan prinsip non-diskriminasi WTO di Indonesia telah mengakibatkan perlakuan yang sama antara investasi asing dan investasi domestik Indonesia, sehingga
PENCERAHPENCERAH Selain itu, peningkatan jumlah perkara yang diajukan ke PTUN berpotensi membebani sistem peradilan, sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk menilaiSelain itu, peningkatan jumlah perkara yang diajukan ke PTUN berpotensi membebani sistem peradilan, sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk menilai
IUSIUS Dari aspek budaya hukum, peran dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum pidana di masyarakat. Orientasi sistemDari aspek budaya hukum, peran dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum pidana di masyarakat. Orientasi sistem
UBBGUBBG Strategi evaluasi moral secara dominan mengaitkan UU Cipker dengan nilai-nilai seperti optimisme, kepedulian, dan keamanan untuk membangun penerimaan publikStrategi evaluasi moral secara dominan mengaitkan UU Cipker dengan nilai-nilai seperti optimisme, kepedulian, dan keamanan untuk membangun penerimaan publik
Useful /
NEWINERANEWINERA Motivasi tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kinerja atau penjualan. Kepemimpinan secara negatif dan signifikan memengaruhi kinerja karyawan.Motivasi tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kinerja atau penjualan. Kepemimpinan secara negatif dan signifikan memengaruhi kinerja karyawan.
UMMUMM Brunei Darussalam memiliki model pluralisme hukum yang mengintegrasikan Syariah dan hukum positif secara terpusat pada legitimasi teokratis, tanpa mekanismeBrunei Darussalam memiliki model pluralisme hukum yang mengintegrasikan Syariah dan hukum positif secara terpusat pada legitimasi teokratis, tanpa mekanisme
UMMUMM Kesimpulannya, mencapai konsensus di antara negara-negara regional adalah kunci untuk menjaga stabilitas dan keamanan regional. Artikel ini juga mengusulkanKesimpulannya, mencapai konsensus di antara negara-negara regional adalah kunci untuk menjaga stabilitas dan keamanan regional. Artikel ini juga mengusulkan
UMMUMM Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia memerlukan reformasi sistem kepenjaraan dengan mengadopsi praktik terbaik dari Norwegia danOleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia memerlukan reformasi sistem kepenjaraan dengan mengadopsi praktik terbaik dari Norwegia dan