MKRIMKRI

Jurnal KonstitusiJurnal Konstitusi

Pengujian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang‑Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok‑Pokok Agraria dan Undang‑Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditujukan untuk memastikan agar warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing bisa tetap memiliki hak atas tanah dengan titel Hak Milik maupun Hak Guna Bangunan. Hasil akhirnya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, melalui Putusan No. 69/PUU‑XIII/2015, menolak sebagian permohonan yang diajukan dan memberikan tafsir sehubungan dengan perjanjian perkawinan, sehingga perjanjian perkawinan juga bisa dibuat selama dalam ikatan perkawinan. Namun demikian, terdapat masalah nyata dalam Pertimbangan Hukum yang disusun, yaitu falasi, kurangnya pertimbangan dan tidak adanya analisis dampak. Di sisi lain, penilaian yang dilakukan secara terpisah oleh Mahkamah Konstitusi terhadap objek yang diujikan menyebabkan tidak tampaknya perdebatan komprehensif mengenai isu pokok yang diujikan. Terlepas dari kekurangan tersebut, tak dapat pula disangkal bahwa Putusan No. 69/PUU‑XIII/2015 memberikan alternatif jalan keluar.

Mahkamah Konstitusi menilai pengujian UUPA tidak beralasan dan memberikan interpretasi Pasal 29 tentang perjanjian perkawinan, memperluas ruang lingkup penerapan perjanjian saat ikatan perkawinan.Pengujian hukum mengandung falasi, kurangnya pertimbangan dampak, dan pemisahan pertimbangan yang membuat analisa tidak utuh.Putusan tidak berhasil menjawab masalah utama terkait hak atas tanah bagi pasangan Indonesia–wakil asing, sehingga masih tersisa ketidaksesuaian hukum.

Penelitian pertama dapat memetakan dampak nyata dari Putusan No. 69/PUU‑XIII/2015 terhadap hak milik tanah pasangan Indonesia−WNA melalui survey lapangan; penelitian kedua harus meneliti konsistensi antara Undang‑Undang Pokok‑Pokok Agraria dan Undang‑Undang Perkawinan terkait hak kepemilikan tanah, serta kedunia yang timbul; penelitian ketiga dapat mengevaluasi praktik pembuatan perjanjian perkawinan dalam konteks pernikahan internasional, mencatat kendala administratif dan solusi alternatif, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan harmonisasi hukum bagi pihak terkait.

Read onlineRead online
File size373.17 KB
Pages21
DMCAReportReport

Related /

juris Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Budgeter dalam Pengujian Undang Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025More at 2025

MKRIMKRI Pertanyaannya adalah apakah doktrin tersebut dapat juga diinterpretasikan sebagai negative budgeter dan positive budgeter dalam pengujian Undang-UndangPertanyaannya adalah apakah doktrin tersebut dapat juga diinterpretasikan sebagai negative budgeter dan positive budgeter dalam pengujian Undang-Undang

juris Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 PUU XI 2013 Pada Penetapan Calon Legislatif Perempuan di Provinsi Jawa Teng 2025More at 2025

MKRIMKRI d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. dan e) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakild) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. dan e) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil

juris Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit 2025More at 2025

MKRIMKRI Salah satu unsur terpenting negara hukum menurut Sri Soemantri adalah pengawasan dari badan-badan peradilan. Salah satu bentuk pengawasan adalah judicialSalah satu unsur terpenting negara hukum menurut Sri Soemantri adalah pengawasan dari badan-badan peradilan. Salah satu bentuk pengawasan adalah judicial

juris PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENGELOLAAN APBD KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAH DAERAH Sutan Tanjung 2025More at 2025

UIDUID Hal ini sesuai dengan apa yang diisyaratkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Tentang Pedoman Pengurusan, PertanggungjawabanHal ini sesuai dengan apa yang diisyaratkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban

Useful /

juris Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat Daerah Menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2025More at 2025

MKRIMKRI Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memang sudah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya sehingga ada keluasaan untukKehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memang sudah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya sehingga ada keluasaan untuk

juris Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada 2025More at 2025

MKRIMKRI Dalam perjalanannya, melalui proses pengujian undang-undang, paradigma dimaksud justru digeser ke arah menghilangkan pembatasan yang demikian, karena dinilaiDalam perjalanannya, melalui proses pengujian undang-undang, paradigma dimaksud justru digeser ke arah menghilangkan pembatasan yang demikian, karena dinilai

juris Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara 2025More at 2025

MKRIMKRI Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006 menggunakan penafsiran gramatika untuk menentukan lembaga negara yang kewenangannya diberikanMahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006 menggunakan penafsiran gramatika untuk menentukan lembaga negara yang kewenangannya diberikan

juris Implementasi model quantum teaching realitic QTR untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan media sampah 2022More at 2022

MAHADEWAMAHADEWA Subjek dalam penelitian adalah pada siswa kelas XII IPA 3 SMA Negeri 1 Pringgasela Semester 2 tahun pelajaran 2020/2021 berjumlah 30 orang. Objek penelitianSubjek dalam penelitian adalah pada siswa kelas XII IPA 3 SMA Negeri 1 Pringgasela Semester 2 tahun pelajaran 2020/2021 berjumlah 30 orang. Objek penelitian

ads-block-test