IUSIUS

Jurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanJurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penyusunan ulang regulasi terkait Expert Advisor dalam perdagangan berjangka komoditi. Isu hukum yang dikaji adalah kekosongan hukum terkait perangkat lunak trading robot atau yang dikenal sebagai Expert Advisor dalam praktik perdagangan berjangka komoditi. Kebaruan penelitian ini terletak pada discovery hukum melalui konstruksi hukum terhadap perkembangan Expert Advisor dalam perdagangan berjangka komoditi. Penelitian mengonfirmasi bahwa pentingnya menjadikan Expert Advisor sebagai penasihat berjangka dalam perdagangan berjangka komoditi guna memberikan kepastian hukum bagi pelaku transaksi. Kepastian hukum terkait pengaturan Expert Advisor juga diperlukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai elemen pendukung Kementerian Perdagangan sekaligus pengawas dan penegak hukum dalam praktik perdagangan berjangka komoditi. Kepastian hukum dapat dicapai melalui revisi UU Perdagangan Berjangka Komoditi dan permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Pengaturan Expert Advisor sebagai penasihat berjangka dalam perdagangan berjangka komoditi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku transaksi dan optimalisasi pengawasan oleh Bappebti.Ius constituendum dapat diwujudkan melalui revisi Pasal 1 angka 18, Pasal 6, dan Pasal 1 angka 13 UU Perdagangan Berjangka Komoditi guna mengakomodasi Expert Advisor berbasis teknologi.Selain itu, perlu dilakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk memberikan interpretasi konstitusional terhadap status hukum Expert Advisor.

Penelitian lanjutan perlu mengkaji dampak penerapan Expert Advisor berbasis kecerdasan buatan terhadap stabilitas pasar komoditi, desain kerangka regulasi lintas batas untuk perdagangan komoditi digital, serta evaluasi efektivitas pengawasan Bappebti dalam menghadapi perkembangan teknologi trading otomatis. Studi tentang integrasi teknologi blockchain dalam kontrak berjangka komoditi dan pengaruhnya terhadap transparansi pasar juga perlu dilakukan. Selain itu, penelitian mengenai perlindungan hukum investor dalam skema perdagangan berbasis algoritma dapat menjadi fokus kajian mendatang.

  1. Potensi Kesuksesan Penerapan Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi Aset Kripto Di Indonesia | Jurnal Pajak... jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1740Potensi Kesuksesan Penerapan Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi Aset Kripto Di Indonesia Jurnal Pajak jurnal pknstan ac index php pkn article view 1740
  2. Validate User. validate user sorry experiencing unusual traffic time please help confirm robot take content... academic.oup.com/cybersecurity/article/doi/10.1093/cybsec/tyab009/6168044Validate User validate user sorry experiencing unusual traffic time please help confirm robot take content academic oup cybersecurity article doi 10 1093 cybsec tyab009 6168044
  3. The Reconstruction of Subjectum Litis in Term of Reflections on Constitutional Dissolution of Political... jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/20970The Reconstruction of Subjectum Litis in Term of Reflections on Constitutional Dissolution of Political jurnal unissula ac index php akta article view 20970
  4. Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme... doi.org/10.26623/julr.v5i1.4941Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme doi 10 26623 julr v5i1 4941
  1. #revisi uu#revisi uu
  2. #expert advisor#expert advisor
File size186.32 KB
Pages15
DMCAReportReport

ads-block-test