MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiKemanfaatan sebagai tujuan hukum menjadi suatu keyakinan di dalam pergaulan hukum Indonesia, padahal di dalam literaturnya, Bentham menyiratkan bahwa kemanfaatan bersama-sama dengan kenikmatan, kebahagiaan, dan kesenangan merupakan dimensi batu uji dari perhitungan yang lebih tepat dijadikan sebagai metode evaluasi peraturan produk hukum daripada menjadi tujuan hukum. Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba untuk membedah konsep teori utilitarianisme dari Bentham, serta mencari posisi konsep utilitarianisme Bentham di dalam faset pemikiran ilmu hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah argumentasi bahwa kemanfaatan bukanlah tujuan hukum. Kemanfaatan merupakan bagian dari variabel perhitungan untuk melakukan metode evaluasi produk hukum, sehingga dapat menentukan apakah kepastian hukum di dalam suatu produk perundang-undangan berkelanjutan atau tidak.
Adagium The greatest happiness of the greatest number selalu menjadi tameng untuk membenarkan kemanfaatan sebagai suatu tujuan hukum dari teori utilitarianismenya Jeremy Bentham.Apabila melihat lebih dalam dari konsep utilitarianismenya Jeremy Bentham, maka akan ditemukan bahwa daripada membahas tentang tujuan hukum, Jeremy Bentham justru memberikan beberapa postulat mengenai bagaimana mengevaluasi suatu produk hukum, yang nantinya dipakai sebagai acuan keberlanjutan dari kepastian produk hukum tersebut.Evaluasi dari Jeremy Bentham didasarkan kepada dua aspek, yaitu pleasure (kemanfaatan, kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, dan lain-lain) dan pain (rasa sakit, rasa takut, rasa tidak nyaman, dan lain-lain).
Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, pertanyaan yang menarik untuk diteliti adalah bagaimana penerapan teori utilitarianisme dalam konteks hukum di negara berkembang lain dan pengaruh sosialnya terhadap masyarakat. Selain itu, penelitian juga dapat mengeksplorasi bagaimana perspektif etika alternatif, seperti teori deontologi, dapat berkontribusi dalam mempertajam pemahaman mengenai tujuan dan fungsi hukum. Selanjutnya, studi dapat lebih mendalam mengenai hubungan antara kemanfaatan dan kemandirian hukum, dengan pendekatan studi kasus dalam pembuatan undang-undang di Indonesia agar lebih efektif dan berdaya guna bagi masyarakat.
- Pemetaan Tesis dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya | Jurnal Hukum IUS QUIA... doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art3Pemetaan Tesis dalam Aliran Aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya Jurnal Hukum IUS QUIA doi 10 20885 iustum vol24 iss2 art3
- Validate User. validate user sorry experiencing unusual traffic time please help confirm robot take content... doi.org/10.1093/clp/56.1.1Validate User validate user sorry experiencing unusual traffic time please help confirm robot take content doi 10 1093 clp 56 1 1
- Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum? | Jurnal Konstitusi.... doi.org/10.31078/jk1922Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum Jurnal Konstitusi doi 10 31078 jk1922
- The Legal and Political Legacy of Jeremy Bentham | Annual Reviews. political legacy jeremy bentham annual... annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-lawsocsci-102612-134101The Legal and Political Legacy of Jeremy Bentham Annual Reviews political legacy jeremy bentham annual annualreviews content journals 10 1146 annurev lawsocsci 102612 134101
| File size | 333.27 KB |
| Pages | 25 |
| Short Link | https://juris.id/p-I8 |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
UNIGRESUNIGRES Gsk mestinya sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Karena dalam keterangan terdakwa yang dikemukakan dalam persidangan mengatakan adanya transaksiGsk mestinya sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Karena dalam keterangan terdakwa yang dikemukakan dalam persidangan mengatakan adanya transaksi
IUSIUS Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang–Undangan, dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian ; (1). Kedudukan aktaMetode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang–Undangan, dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian ; (1). Kedudukan akta
MKRIMKRI Tren legislasi otokratik dewasa ini mengalami diversifikasi pada level perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi yang dahulunya dipahami sebagai instrumenTren legislasi otokratik dewasa ini mengalami diversifikasi pada level perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi yang dahulunya dipahami sebagai instrumen
APPIHIAPPIHI Dalam konteks hukum nasional, kewarganegaraan mencerminkan hubungan hukum antara individu dan negara, dimana warga negara mempunyai hak dan kewajiban untukDalam konteks hukum nasional, kewarganegaraan mencerminkan hubungan hukum antara individu dan negara, dimana warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk
STAISAMSTAISAM tv membingkai krisis demokrasi Indonesia melalui warna biru dan tulisan Peringatan Darurat. Respons DPR terhadap putusan MK berupa pembuatan undang-undangtv membingkai krisis demokrasi Indonesia melalui warna biru dan tulisan Peringatan Darurat. Respons DPR terhadap putusan MK berupa pembuatan undang-undang
UNUSIAUNUSIA Kritik masyarakat sebelum KUHP Nasional disahkan (pada saat masih dalam bentuk rancangan) terhadap keberadaan pengaturan terkait hukum yang hidup dalamKritik masyarakat sebelum KUHP Nasional disahkan (pada saat masih dalam bentuk rancangan) terhadap keberadaan pengaturan terkait hukum yang hidup dalam
UNHASUNHAS Sebagai penjaga konstitusi, Dewan Konstitusi Kerajaan Kamboja (Dewan Konstitusi) dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Mahkamah Konstitusi) memilikiSebagai penjaga konstitusi, Dewan Konstitusi Kerajaan Kamboja (Dewan Konstitusi) dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Mahkamah Konstitusi) memiliki
UMMUMM Hal ini menciptakan ketidaksesuaian antara konstitusi yang mengharuskan negara menyediakan perlindungan kesehatan dan realitas di mana negara hanya menjadiHal ini menciptakan ketidaksesuaian antara konstitusi yang mengharuskan negara menyediakan perlindungan kesehatan dan realitas di mana negara hanya menjadi
Useful /
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Political pundit merupakan salah satu elemen penting dalam komunikasi politik, terutama di negara yang menganut sistem demokrasi. Penelitian ini berupayaPolitical pundit merupakan salah satu elemen penting dalam komunikasi politik, terutama di negara yang menganut sistem demokrasi. Penelitian ini berupaya
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Pengaruh ini mencakup aspek kepemimpinan, kepuasan pelanggan, keterlibatan karyawan, serta peningkatan proses secara berkelanjutan. Hasil menunjukkan bahwaPengaruh ini mencakup aspek kepemimpinan, kepuasan pelanggan, keterlibatan karyawan, serta peningkatan proses secara berkelanjutan. Hasil menunjukkan bahwa
STAISAMSTAISAM Pendekatan komunikatif-integratif yang digunakannya, dengan landasan psikoanalisis Freud, menekankan hubungan antara subjektivitas dan objektivitas untukPendekatan komunikatif-integratif yang digunakannya, dengan landasan psikoanalisis Freud, menekankan hubungan antara subjektivitas dan objektivitas untuk
STAISAMSTAISAM BMT merekrut lulusan ekonomi syariah dengan kompetensi akuntansi, administrasi, manajemen, dan pemasaran, namun institusi menilai bahwa kompetensi tersebutBMT merekrut lulusan ekonomi syariah dengan kompetensi akuntansi, administrasi, manajemen, dan pemasaran, namun institusi menilai bahwa kompetensi tersebut