UIDUID

Reformasi HukumReformasi Hukum

Fenomena kejahatan deepfake berbasis artificial intelligence (AI) menuntut adanya pembaharuan konsep pertanggungjawaban pidana melalui perluasan asas culpabilitas yang memungkinkan penempatan AI sebagai subjek hukum. Namun, gagasan menjadikan AI sebagai subjek hukum yang mandiri (electronic personhood) dinilai tidak relevan, mengingat AI tidak memiliki kehendak dan kebebasan ideal sebagaimana manusia.

Pembaharuan pertanggungjawaban pidana pada kejahatan deepfake berbasis AI sebagai konsepsi atas penerapan asas culpabilitas merupakan langkah strategis dalam menanggulangi kejahatan deepfake yang semakin masif serta memastikan sistem hukum tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi.Perluasan asas culpabilitas tersebut dirancang agar tetap sejalan dengan prinsip geen straf zonder schuld, sehingga bentuk pertanggungjawaban pidana yang diusulkan berbasis pada teori vicarious liability.

Diperlukan regulasi yang menekankan sistem tata kelola, seperti risk assessment, risk management, impact assessment, maupun high-impact AI systems. Sistem tata kelola tersebut sudah dilakukan di beberapa negara dengan melibatkan sanksi pidana, diantaranya European Union, Kanada, dan Amerika Serikat. Strategi serupa dapat menjadi langkah penting bagi Indonesia untuk melakukan pembaharuan pertanggungjawaban pidana secara preventif dalam menanggulangi kejahatan deepfake yang semakin masif.

  1. ANALISIS PENERAPAN KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (STRICT LIABILITY) DALAM KASUS KORUPSI | Suud | Masalah-Masalah... doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023.153-162ANALISIS PENERAPAN KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK STRICT LIABILITY DALAM KASUS KORUPSI Suud Masalah Masalah doi 10 14710 mmh 52 2 2023 153 162
  2. Notaire. artificial intelligence subjek tinjauan konseptual tantangan pengaturan notaire article home... e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/39063Notaire artificial intelligence subjek tinjauan konseptual tantangan pengaturan notaire article home e journal unair ac NTR article view 39063
  3. REGULASI PENYIMPANGAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA TINDAK PIDANA MALWARE BERDASARKAN UNDANG-UDANG REPUBLIK... jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47400REGULASI PENYIMPANGAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA TINDAK PIDANA MALWARE BERDASARKAN UNDANG UDANG REPUBLIK jurnal uns ac recidive article view 47400
Read online
File size598.44 KB
Pages16
DMCAReport

Related /

JURIS Submission of Blank Checks as Fraud in Supreme Court Decision Number 1412 K PID 2023 2026More at 2026

UNESAUNESA This research contributes through doctrinal and jurisprudential interpretations that strengthen the parameters of the analysis of fraud and default differentiationThis research contributes through doctrinal and jurisprudential interpretations that strengthen the parameters of the analysis of fraud and default differentiation

JURIS Criminal Liability For Ai Based Cybercrime Comparative Analysis Of Common Law And Civil Law Approaches 2025More at 2025

DINASTIRESDINASTIRES Sebaliknya, sistem civil law memberikan kejelasan dan harmonisasi melalui kodifikasi eksplisit, tetapi seringkali menunjukkan keterlambatan dalam menanggapiSebaliknya, sistem civil law memberikan kejelasan dan harmonisasi melalui kodifikasi eksplisit, tetapi seringkali menunjukkan keterlambatan dalam menanggapi

JURIS PENERAPAN UNDANG UNDANGAN NOMOR 23 TAHUN 2004 TERHADAP KORBAN KDRT Studi Kasus Putusan Nomor XXX Pid Sus 2020 PN Mrn 2025More at 2025

FHUKIFHUKI Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang menggunakan teknik kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang menggunakan teknik kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

JURIS Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 2025More at 2025

FHUKIFHUKI Pelanggaran hak cipta sinematografi yang terjadi pada aplikasi telegram yaitu pembajakan, penggandaan dan pengumuman memiliki akibat hukum masing-masingPelanggaran hak cipta sinematografi yang terjadi pada aplikasi telegram yaitu pembajakan, penggandaan dan pengumuman memiliki akibat hukum masing-masing

JURIS Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika 2025More at 2025

FHUKIFHUKI This is because the article does not contain clear criteria related to narcotics abusers for themselves where such considerations are in line with theThis is because the article does not contain clear criteria related to narcotics abusers for themselves where such considerations are in line with the

JURIS Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Menjadi Perusahaan Perseroan 2025More at 2025

FHUKIFHUKI 11 Tahun 2020 serta menjadi anak perusahaan holding asuransi BPUI. Transformasi dari Perum ke Persero meliputi perbedaan struktur modal, tata kelola, dasar11 Tahun 2020 serta menjadi anak perusahaan holding asuransi BPUI. Transformasi dari Perum ke Persero meliputi perbedaan struktur modal, tata kelola, dasar

JURIS Tinjauan Yuridis Hak Restitusi Korban Perdagangan Orang dalam Putusan 32 2020 PN Rtg 2025More at 2025

FHUKIFHUKI sus/2020/pn. rtg, while legal materials secondary obtained from books, as well as other literature. From the results of this study it can be concludedsus/2020/pn. rtg, while legal materials secondary obtained from books, as well as other literature. From the results of this study it can be concluded

JURIS Legal review of selling land of inheritence without approval of all heirs 2022More at 2022

UMMUMM Tanah warisan yang menjadi objek jual beli memerlukan kehati-hatian, terutama bagi Pembeli. Tanah warisan sebagai objek jual beli harus terlebih dahuluTanah warisan yang menjadi objek jual beli memerlukan kehati-hatian, terutama bagi Pembeli. Tanah warisan sebagai objek jual beli harus terlebih dahulu

Useful /

JURIS Analisis Pengaruh Kompensasi dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan PT Kokapura Avia di Bandar Udara Internasional Yogyakarta Kulon Progo 2025More at 2025

LAAROIBALAAROIBA Dan Variabel Motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. Kokapura Avia dengan pembuktian nilai tingkat signifikan 0,008 < 0,05 dan nilai thitungDan Variabel Motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. Kokapura Avia dengan pembuktian nilai tingkat signifikan 0,008 < 0,05 dan nilai thitung

JURIS Simulasi Penentuan Nilai Tahanan Pentanahan Menara Transmisi 150 Kv Terhadap Backflashover Akibat Sambaran Petir Langsung 2016More at 2016

UNDIPUNDIP Penelitian ini menunjukkan bahwa sambaran petir langsung pada menara dan kawat tanah saluran transmisi 150 kV dapat menyebabkan gangguan backflashoverPenelitian ini menunjukkan bahwa sambaran petir langsung pada menara dan kawat tanah saluran transmisi 150 kV dapat menyebabkan gangguan backflashover

JURIS Desain Sistem Kontrol Adaptive Neuro Fuzzy Inference System ANFIS Pada Model Automatic Antilock Braking System 2016More at 2016

UNDIPUNDIP Penelitian ini dilakukan untuk merancang sistem kontrol yang dapat menjaga keluaran sistem berupa slip agar tetap dipertahankan pada nilai setpoint. PadaPenelitian ini dilakukan untuk merancang sistem kontrol yang dapat menjaga keluaran sistem berupa slip agar tetap dipertahankan pada nilai setpoint. Pada

JURIS Perancangan Plant Mesin Mixer Pelembut dan Pewangi Pakaian Otomatis Menggunakan Tuning Parameter PID dengan Fuzzy Logic untuk Pengaturan Level Cairan Berbasis ATMEGA16 2016More at 2016

UNDIPUNDIP Settling point takaran yang digunakan pada proses penakaran kualitas 1 (satu) adalah 1500 ml pada masing-masing tangki takaran dan untuk kualitas 2(dua)Settling point takaran yang digunakan pada proses penakaran kualitas 1 (satu) adalah 1500 ml pada masing-masing tangki takaran dan untuk kualitas 2(dua)

ads-block-test