UIDUID
Reformasi HukumReformasi HukumFenomena kejahatan deepfake berbasis artificial intelligence (AI) menuntut adanya pembaharuan konsep pertanggungjawaban pidana melalui perluasan asas culpabilitas yang memungkinkan penempatan AI sebagai subjek hukum. Namun, gagasan menjadikan AI sebagai subjek hukum yang mandiri (electronic personhood) dinilai tidak relevan, mengingat AI tidak memiliki kehendak dan kebebasan ideal sebagaimana manusia.
Pembaharuan pertanggungjawaban pidana pada kejahatan deepfake berbasis AI sebagai konsepsi atas penerapan asas culpabilitas merupakan langkah strategis dalam menanggulangi kejahatan deepfake yang semakin masif serta memastikan sistem hukum tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi.Perluasan asas culpabilitas tersebut dirancang agar tetap sejalan dengan prinsip geen straf zonder schuld, sehingga bentuk pertanggungjawaban pidana yang diusulkan berbasis pada teori vicarious liability.
Diperlukan regulasi yang menekankan sistem tata kelola, seperti risk assessment, risk management, impact assessment, maupun high-impact AI systems. Sistem tata kelola tersebut sudah dilakukan di beberapa negara dengan melibatkan sanksi pidana, diantaranya European Union, Kanada, dan Amerika Serikat. Strategi serupa dapat menjadi langkah penting bagi Indonesia untuk melakukan pembaharuan pertanggungjawaban pidana secara preventif dalam menanggulangi kejahatan deepfake yang semakin masif.
- ANALISIS PENERAPAN KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (STRICT LIABILITY) DALAM KASUS KORUPSI | Suud | Masalah-Masalah... doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023.153-162ANALISIS PENERAPAN KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK STRICT LIABILITY DALAM KASUS KORUPSI Suud Masalah Masalah doi 10 14710 mmh 52 2 2023 153 162
- Notaire. artificial intelligence subjek tinjauan konseptual tantangan pengaturan notaire article home... e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/39063Notaire artificial intelligence subjek tinjauan konseptual tantangan pengaturan notaire article home e journal unair ac NTR article view 39063
- REGULASI PENYIMPANGAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA TINDAK PIDANA MALWARE BERDASARKAN UNDANG-UDANG REPUBLIK... jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47400REGULASI PENYIMPANGAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA TINDAK PIDANA MALWARE BERDASARKAN UNDANG UDANG REPUBLIK jurnal uns ac recidive article view 47400
| File size | 598.44 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
POLGANPOLGAN Dari hasil uji t pada penelitian diketahui bahwa nilai t hitung Disiplin Kerja (X1) sebesar 6,736 > t tabel 1,99254 dan Semangat Kerja (X2) sebesar 4,693Dari hasil uji t pada penelitian diketahui bahwa nilai t hitung Disiplin Kerja (X1) sebesar 6,736 > t tabel 1,99254 dan Semangat Kerja (X2) sebesar 4,693
POLGANPOLGAN (2) Fasilitator Dialog Internal dan Regulasi Emosional. (3) Media Klarifikasi Masalah dan Edukasi Komunikasi Pasangan. dan (5) Pendamping Komunikasi dalam(2) Fasilitator Dialog Internal dan Regulasi Emosional. (3) Media Klarifikasi Masalah dan Edukasi Komunikasi Pasangan. dan (5) Pendamping Komunikasi dalam
DINASTIREVDINASTIREV Strategi penegakan hukum yang lebih tegas, terintegrasi, dan berkeadilan diperlukan agar perlindungan lingkungan dan hak masyarakat dapat terjamin. PenegakanStrategi penegakan hukum yang lebih tegas, terintegrasi, dan berkeadilan diperlukan agar perlindungan lingkungan dan hak masyarakat dapat terjamin. Penegakan
PUBMEDIAPUBMEDIA Dalam sistem demokrasi Indonesia, partai politik memainkan peran penting dalam menyerap kepentingan publik dan membentuk kebijakan negara melalui pengusunganDalam sistem demokrasi Indonesia, partai politik memainkan peran penting dalam menyerap kepentingan publik dan membentuk kebijakan negara melalui pengusungan
IBI DarmajayaIBI Darmajaya Semakin tinggi tingkat kepemimpinan autentik seorang pemimpin, maka akan semakin tinggi pula derajat atau tingkat harapan, kepercayaan pada pemimpin, danSemakin tinggi tingkat kepemimpinan autentik seorang pemimpin, maka akan semakin tinggi pula derajat atau tingkat harapan, kepercayaan pada pemimpin, dan
IUSIUS Selain itu, opini WTP juga mendorong reformasi birokrasi melalui adopsi teknologi, penguatan sumber daya manusia, dan perencanaan anggaran yang lebih efektif.Selain itu, opini WTP juga mendorong reformasi birokrasi melalui adopsi teknologi, penguatan sumber daya manusia, dan perencanaan anggaran yang lebih efektif.
IBI DarmajayaIBI Darmajaya Temuan ini sejalan dengan studi sebelumnya, namun ada perbedaan dengan penelitian lain yang tidak menemukan pengaruh signifikan norma subjektif. VariabilitasTemuan ini sejalan dengan studi sebelumnya, namun ada perbedaan dengan penelitian lain yang tidak menemukan pengaruh signifikan norma subjektif. Variabilitas
UMRAHUMRAH Hingga saat ini tidak ada satupun Peraturan Perundang-Undangan yang melarang adanya perjanjian nominee jika subyek hukumnya adalah sesame Warga NegaraHingga saat ini tidak ada satupun Peraturan Perundang-Undangan yang melarang adanya perjanjian nominee jika subyek hukumnya adalah sesame Warga Negara
Useful /
POLIBANPOLIBAN Analisis meliputi peramalan kebutuhan bahan baku dengan metode Least Square, penentuan EOQ, frekuensi pemesanan, safety stock, dan reorder point. HasilAnalisis meliputi peramalan kebutuhan bahan baku dengan metode Least Square, penentuan EOQ, frekuensi pemesanan, safety stock, dan reorder point. Hasil
STAI MASSTAI MAS Pelatihan pemanfaatan aplikasi Junio Smart untuk evaluasi pembelajaran Bahasa Arab berhasil meningkatkan kemampuan dan ketrampilan peserta dalam mengoperasikanPelatihan pemanfaatan aplikasi Junio Smart untuk evaluasi pembelajaran Bahasa Arab berhasil meningkatkan kemampuan dan ketrampilan peserta dalam mengoperasikan
STAI MASSTAI MAS Pendekatan Qasam‑Qasam terbukti efektif meningkatkan pemahaman Al‑Quran, motivasi belajar, dan refleksi nilai moral siswa. Hasil ini menunjukkan potensiPendekatan Qasam‑Qasam terbukti efektif meningkatkan pemahaman Al‑Quran, motivasi belajar, dan refleksi nilai moral siswa. Hasil ini menunjukkan potensi
STAI MASSTAI MAS UMKM ini mulai beroperasi pada tanggal 24 Mei 2024 di Desa Prenduan, Sumenep. Artikel jurnal ini membahas analisis SWOT dalam upaya membantu pengembanganUMKM ini mulai beroperasi pada tanggal 24 Mei 2024 di Desa Prenduan, Sumenep. Artikel jurnal ini membahas analisis SWOT dalam upaya membantu pengembangan