UIDUID
Reformasi HukumReformasi HukumFenomena kejahatan deepfake berbasis artificial intelligence (AI) menuntut adanya pembaharuan konsep pertanggungjawaban pidana melalui perluasan asas culpabilitas yang memungkinkan penempatan AI sebagai subjek hukum. Namun, gagasan menjadikan AI sebagai subjek hukum yang mandiri (electronic personhood) dinilai tidak relevan, mengingat AI tidak memiliki kehendak dan kebebasan ideal sebagaimana manusia.
Pembaharuan pertanggungjawaban pidana pada kejahatan deepfake berbasis AI sebagai konsepsi atas penerapan asas culpabilitas merupakan langkah strategis dalam menanggulangi kejahatan deepfake yang semakin masif serta memastikan sistem hukum tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi.Perluasan asas culpabilitas tersebut dirancang agar tetap sejalan dengan prinsip geen straf zonder schuld, sehingga bentuk pertanggungjawaban pidana yang diusulkan berbasis pada teori vicarious liability.
Diperlukan regulasi yang menekankan sistem tata kelola, seperti risk assessment, risk management, impact assessment, maupun high-impact AI systems. Sistem tata kelola tersebut sudah dilakukan di beberapa negara dengan melibatkan sanksi pidana, diantaranya European Union, Kanada, dan Amerika Serikat. Strategi serupa dapat menjadi langkah penting bagi Indonesia untuk melakukan pembaharuan pertanggungjawaban pidana secara preventif dalam menanggulangi kejahatan deepfake yang semakin masif.
- ANALISIS PENERAPAN KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (STRICT LIABILITY) DALAM KASUS KORUPSI | Suud | Masalah-Masalah... doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023.153-162ANALISIS PENERAPAN KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK STRICT LIABILITY DALAM KASUS KORUPSI Suud Masalah Masalah doi 10 14710 mmh 52 2 2023 153 162
- Notaire. artificial intelligence subjek tinjauan konseptual tantangan pengaturan notaire article home... e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/39063Notaire artificial intelligence subjek tinjauan konseptual tantangan pengaturan notaire article home e journal unair ac NTR article view 39063
- REGULASI PENYIMPANGAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA TINDAK PIDANA MALWARE BERDASARKAN UNDANG-UDANG REPUBLIK... jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47400REGULASI PENYIMPANGAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA TINDAK PIDANA MALWARE BERDASARKAN UNDANG UDANG REPUBLIK jurnal uns ac recidive article view 47400
| File size | 598.44 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
IBI DarmajayaIBI Darmajaya Penentuan sampel digunakan dengan metode purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan PLS (Partial LeastPenentuan sampel digunakan dengan metode purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan PLS (Partial Least
IBI DarmajayaIBI Darmajaya Meskipun menyadari bahwa pentingnya sistem manajemen kinerja yang baik dalam upaya pengembangan karyawannya, namun PT. XYZ melaksanakan kegiatan PenilaianMeskipun menyadari bahwa pentingnya sistem manajemen kinerja yang baik dalam upaya pengembangan karyawannya, namun PT. XYZ melaksanakan kegiatan Penilaian
IBI DarmajayaIBI Darmajaya Metode pengumpulan data diperoleh dari data primer yang bersumber langsung dari karyawan yang bekerja di PT. Bank Danamon Unit Metro yang berjumlah 35Metode pengumpulan data diperoleh dari data primer yang bersumber langsung dari karyawan yang bekerja di PT. Bank Danamon Unit Metro yang berjumlah 35
UNSUNS Keberadaan perbankan syariah diikuti oleh kebijakan hukum yang bertujuan mendukung perkembangan sektor bisnis, termasuk peraturan mengenai Dewan PengawasKeberadaan perbankan syariah diikuti oleh kebijakan hukum yang bertujuan mendukung perkembangan sektor bisnis, termasuk peraturan mengenai Dewan Pengawas
Useful /
UTMUTM Tujuan dari penulisan ini untuk menjelaskan argumentasi pada berita-berita pasca-pemilu 2024. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatifTujuan dari penulisan ini untuk menjelaskan argumentasi pada berita-berita pasca-pemilu 2024. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif
UNSUNS Perlindungan hukum terhadap perkawinan anak di Indonesia tidak sepenuhnya efektif, meskipun telah diatur dalam undang-undang nasional seperti Undang-UndangPerlindungan hukum terhadap perkawinan anak di Indonesia tidak sepenuhnya efektif, meskipun telah diatur dalam undang-undang nasional seperti Undang-Undang
UNSUNS Pertambahan jumlah sengketa investasi menunjukkan munculnya isu yang semakin kompleks dan kontroversial dalam praktik arbitrase. Namun, ketentuan-ketentuanPertambahan jumlah sengketa investasi menunjukkan munculnya isu yang semakin kompleks dan kontroversial dalam praktik arbitrase. Namun, ketentuan-ketentuan
UPGRISUPGRIS Keberadaan populasi ikan yang diintroduksi di Waduk Penjalin semakin meningkat, salah satu populasi dominan yang ditangkap adalah Ikan Marsela (ParachromisKeberadaan populasi ikan yang diintroduksi di Waduk Penjalin semakin meningkat, salah satu populasi dominan yang ditangkap adalah Ikan Marsela (Parachromis