DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikPermasalahan pencemaran lingkungan di Indonesia yang semakin kompleks menuntut penegakan hukum yang efektif dan komprehensif. Artikel ini membahas pengertian serta bentuk-bentuk tindak pidana lingkungan, sistem sanksi pidana (termasuk asas ultimum remedium dan primum remedium), serta mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi. Penelitian ini secara khusus menganalisis pengaturan tindak pidana pencemaran lingkungan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), serta relevansinya dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability). Meskipun prinsip strict liability secara tradisional dikenal dalam konteks hukum perdata, artikel ini menegaskan bahwa prinsip tersebut juga memiliki ruang penerapan dalam hukum pidana lingkungan. Penerapannya dalam konteks pidana, khususnya terhadap korporasi, bertujuan memperkuat akuntabilitas tanpa mempersyaratkan pembuktian unsur kesalahan (mens rea). Hal ini memperjelas kausalitas antara tindakan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan, sekaligus mempercepat proses penegakan hukum dan pemberian keadilan bagi korban. Studi kasus tumpahan minyak di Karawang diangkat sebagai ilustrasi nyata kompleksitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Dalam konteks tersebut, prinsip strict liability berfungsi sebagai pelengkap yang memperkuat efektivitas hukum pidana lingkungan, mendorong pencegahan, dan memastikan perlindungan maksimal terhadap lingkungan hidup.
Penelitian ini menemukan bahwa tindak pidana pencemaran lingkungan diatur dalam UUPPLH dengan berbagai bentuk dan ancaman pidana.Penerapan strict liability dalam Pasal 88 UUPPLH merupakan terobosan penting dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, memungkinkan pembebanan tanggung jawab kepada pelaku usaha tanpa pembuktian unsur kesalahan.Konsep ini memperkuat pencegahan, mempercepat pemulihan, dan menjamin keadilan ekologis melalui mekanisme pertanggungjawaban factual atas kerusakan lingkungan.
Berdasarkan analisis terhadap judul, abstrak, dan kesimpulan, serta mempertimbangkan bagian latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif mengenai penerapan prinsip strict liability dalam hukum lingkungan di Indonesia dengan negara-negara lain yang telah berhasil menerapkan prinsip ini, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi adaptasi dalam konteks hukum Indonesia. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan sebagai alternatif dari proses litigasi yang panjang dan mahal, dengan fokus pada peran mediasi, arbitrase, dan negosiasi dalam mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Ketiga, studi mendalam mengenai peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penegakan hukum lingkungan, termasuk pengawasan, pemberian izin, dan penindakan pelanggaran, perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kendala dan peluang peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam melindungi lingkungan hidup. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan dan praktik hukum lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan di Indonesia, serta memperkuat perlindungan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat dari dampak negatif pencemaran lingkungan.
| File size | 431.56 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Penyelesaian konflik yang mengandalkan pendekatan hukum positif sering kali tidak efektif dalam meredam akar masalah dan memulihkan hubungan sosial. PenelitianPenyelesaian konflik yang mengandalkan pendekatan hukum positif sering kali tidak efektif dalam meredam akar masalah dan memulihkan hubungan sosial. Penelitian
DINASTIREVDINASTIREV Secara yuridis, implementasi restorative justice telah didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan, meskipun masih terdapat keterbatasan dalamSecara yuridis, implementasi restorative justice telah didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam
DINASTIREVDINASTIREV Temuan ini mendorong perlunya peningkatan ketepatan klasifikasi delik dalam praktik peradilan pidana sebagai kontribusi terhadap penguatan penerapan asasTemuan ini mendorong perlunya peningkatan ketepatan klasifikasi delik dalam praktik peradilan pidana sebagai kontribusi terhadap penguatan penerapan asas
DINASTIREVDINASTIREV Secara teoritis, penelitian ini menegaskan relevansi model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, terutama variabel komunikasi antarorganisasi,Secara teoritis, penelitian ini menegaskan relevansi model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, terutama variabel komunikasi antarorganisasi,
DCCKOTABUMIDCCKOTABUMI Rendahnya capaian literasi siswa Indonesia pada PISA 2022 (369 poin, peringkat ke-69 dari 80 negara) menunjukkan perlunya intervensi pembelajaran yangRendahnya capaian literasi siswa Indonesia pada PISA 2022 (369 poin, peringkat ke-69 dari 80 negara) menunjukkan perlunya intervensi pembelajaran yang
DCCKOTABUMIDCCKOTABUMI Seiring dengan kemajuan teknologi, pendidikan menuntut adaptasi. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem informasi e-learning berbasis web untukSeiring dengan kemajuan teknologi, pendidikan menuntut adaptasi. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem informasi e-learning berbasis web untuk
ARSHMEDIAARSHMEDIA Bimbingan konseling memiliki peran krusial dalam membantu individu yang mengalami trauma jiwa, dengan memberikan dukungan emosional, bimbingan, dan strategiBimbingan konseling memiliki peran krusial dalam membantu individu yang mengalami trauma jiwa, dengan memberikan dukungan emosional, bimbingan, dan strategi
UNUHAUNUHA Selain itu, pengaruh pendekatan pembelajaran matematika realistik lebih baik dibandingkan pembelajaran ekspositori. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatanSelain itu, pengaruh pendekatan pembelajaran matematika realistik lebih baik dibandingkan pembelajaran ekspositori. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan
Useful /
UBHARAJAYAUBHARAJAYA Sanksi merupakan aspek normatif dalam sistem pengendalian sosial masyarakat yang secara sosiologis tidak dapat disamakan antara daerah yang satu denganSanksi merupakan aspek normatif dalam sistem pengendalian sosial masyarakat yang secara sosiologis tidak dapat disamakan antara daerah yang satu dengan
DINASTIREVDINASTIREV This condition leads to overlapping authority, unclear jurisdiction, and weak coordination among law enforcement agencies in koneksitas cases. Therefore,This condition leads to overlapping authority, unclear jurisdiction, and weak coordination among law enforcement agencies in koneksitas cases. Therefore,
DINASTIREVDINASTIREV Pelaksanaan Informed Consent yang tidak sesuai prosedur, termasuk delegasi penjelasan tindakan kepada tenaga non-medis, berpotensi menimbulkan risiko hukumPelaksanaan Informed Consent yang tidak sesuai prosedur, termasuk delegasi penjelasan tindakan kepada tenaga non-medis, berpotensi menimbulkan risiko hukum
JURNALHUKUMDANPERADILANJURNALHUKUMDANPERADILAN Penelitian ini menyimpulkan bahwa distribusi waris di masyarakat Tanah Luwu masih terdapat ketidakadilan, terutama terkait perbedaan porsi antara ahliPenelitian ini menyimpulkan bahwa distribusi waris di masyarakat Tanah Luwu masih terdapat ketidakadilan, terutama terkait perbedaan porsi antara ahli