DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikPermasalahan pencemaran lingkungan di Indonesia yang semakin kompleks menuntut penegakan hukum yang efektif dan komprehensif. Artikel ini membahas pengertian serta bentuk-bentuk tindak pidana lingkungan, sistem sanksi pidana (termasuk asas ultimum remedium dan primum remedium), serta mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi. Penelitian ini secara khusus menganalisis pengaturan tindak pidana pencemaran lingkungan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), serta relevansinya dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability). Meskipun prinsip strict liability secara tradisional dikenal dalam konteks hukum perdata, artikel ini menegaskan bahwa prinsip tersebut juga memiliki ruang penerapan dalam hukum pidana lingkungan. Penerapannya dalam konteks pidana, khususnya terhadap korporasi, bertujuan memperkuat akuntabilitas tanpa mempersyaratkan pembuktian unsur kesalahan (mens rea). Hal ini memperjelas kausalitas antara tindakan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan, sekaligus mempercepat proses penegakan hukum dan pemberian keadilan bagi korban. Studi kasus tumpahan minyak di Karawang diangkat sebagai ilustrasi nyata kompleksitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Dalam konteks tersebut, prinsip strict liability berfungsi sebagai pelengkap yang memperkuat efektivitas hukum pidana lingkungan, mendorong pencegahan, dan memastikan perlindungan maksimal terhadap lingkungan hidup.
Penelitian ini menemukan bahwa tindak pidana pencemaran lingkungan diatur dalam UUPPLH dengan berbagai bentuk dan ancaman pidana.Penerapan strict liability dalam Pasal 88 UUPPLH merupakan terobosan penting dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, memungkinkan pembebanan tanggung jawab kepada pelaku usaha tanpa pembuktian unsur kesalahan.Konsep ini memperkuat pencegahan, mempercepat pemulihan, dan menjamin keadilan ekologis melalui mekanisme pertanggungjawaban factual atas kerusakan lingkungan.
Berdasarkan analisis terhadap judul, abstrak, dan kesimpulan, serta mempertimbangkan bagian latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif mengenai penerapan prinsip strict liability dalam hukum lingkungan di Indonesia dengan negara-negara lain yang telah berhasil menerapkan prinsip ini, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi adaptasi dalam konteks hukum Indonesia. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan sebagai alternatif dari proses litigasi yang panjang dan mahal, dengan fokus pada peran mediasi, arbitrase, dan negosiasi dalam mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Ketiga, studi mendalam mengenai peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penegakan hukum lingkungan, termasuk pengawasan, pemberian izin, dan penindakan pelanggaran, perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kendala dan peluang peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam melindungi lingkungan hidup. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan dan praktik hukum lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan di Indonesia, serta memperkuat perlindungan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat dari dampak negatif pencemaran lingkungan.
| File size | 431.56 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Ketiadaan judicial independence berdampak langsung pada menurunnya akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, dibutuhkanKetiadaan judicial independence berdampak langsung pada menurunnya akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, dibutuhkan
DINASTIREVDINASTIREV Sumber data dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasiSumber data dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi
DINASTIREVDINASTIREV Sehingga perlu ada reformasi kebijakan seperti mekanisme pencabutan hak, pembedaan untuk perlakuan investor asing dan domestik serta perlu adanya evaluasiSehingga perlu ada reformasi kebijakan seperti mekanisme pencabutan hak, pembedaan untuk perlakuan investor asing dan domestik serta perlu adanya evaluasi
DINASTIREVDINASTIREV Melalui metodologi penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan library research, studi ini menganalisis landasan filosofis, historis, dan yuridisMelalui metodologi penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan library research, studi ini menganalisis landasan filosofis, historis, dan yuridis
DINASTIREVDINASTIREV Berdasarkan analisis terhadap kronologi, alat bukti, dan tindakan terdakwa yang secara sadar membawa senjata tajam dan menyerang korban pada bagian vitalBerdasarkan analisis terhadap kronologi, alat bukti, dan tindakan terdakwa yang secara sadar membawa senjata tajam dan menyerang korban pada bagian vital
DINASTIREVDINASTIREV Kebijakan yang baik harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menarik investasi dan perlindungan terhadap hak-hak individu serta lingkungan. OlehKebijakan yang baik harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menarik investasi dan perlindungan terhadap hak-hak individu serta lingkungan. Oleh
DINASTIREVDINASTIREV 0 merupakan era dimana masyarakat dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era0 merupakan era dimana masyarakat dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era
DINASTIREVDINASTIREV Hambatan struktural dan kultural turut memperkuat lemahnya partisipasi publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya penguatan regulasi teknis,Hambatan struktural dan kultural turut memperkuat lemahnya partisipasi publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya penguatan regulasi teknis,
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini diharapkan memperkuat kerangka normatif bagi perlindungan anak luar nikah dalam hukum perdata Indonesia sekaligus memberikan rekomendasiPenelitian ini diharapkan memperkuat kerangka normatif bagi perlindungan anak luar nikah dalam hukum perdata Indonesia sekaligus memberikan rekomendasi
DINASTIREVDINASTIREV Dengan demikian, kepatuhan pajak notaris tidak hanya bergantung pada adanya sistem digital, tetapi juga pada kesiapan internal organisasi dan komitmenDengan demikian, kepatuhan pajak notaris tidak hanya bergantung pada adanya sistem digital, tetapi juga pada kesiapan internal organisasi dan komitmen
DINASTIREVDINASTIREV Faktor ekternal berkaitan dengan hubungan sosial dalam keluarga, pergaulan atau pengaruh lingkungan masyarakat sekitarnya. Faktor-faktor tersebut salingFaktor ekternal berkaitan dengan hubungan sosial dalam keluarga, pergaulan atau pengaruh lingkungan masyarakat sekitarnya. Faktor-faktor tersebut saling
DINASTIREVDINASTIREV Penerapan sistem e-Tilang di Kota Medan merupakan bagian dari modernisasi pelayanan publik oleh kepolisian dan merupakan implementasi langsung dari amanatPenerapan sistem e-Tilang di Kota Medan merupakan bagian dari modernisasi pelayanan publik oleh kepolisian dan merupakan implementasi langsung dari amanat