Publisher

DINASTIREVDINASTIREV

Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Abstract

Kedudukan wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia masih menimbulkan persoalan hukum dan tata kelola pemerintahan, khususnya terkait ketidakjelasan pembagian tugas dan fungsi antara kepala daerah dan wakilnya. Permasalahan ini berdampak langsung pada efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah. Selain itu, maraknya praktik dinasti politik serta penunjukan wakil kepala daerah sebagai pejabat tanpa dasar pengaturan yang tegas turut menimbulkan ketimpangan demokratis dalam pemerintahan daerah. Tujuan penelitian ingin mengetahui urgensi reformulasi pengaturan kedudukan wakil kepala daerah serta ingin mengetahui pengaturan yang dapat menghindari konflik kewenangan dan mendorong pemerintahan daerah yang lebih efektif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi pengaturan kedudukan wakil kepala daerah sangat mendesak dilakukan guna memperjelas tugas dan fungsi yang terpisah dari kepala daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun konflik politik dalam pemerintahan daerah. Kesimpulannya, pengaturan yang ideal terhadap wakil kepala daerah akan memperkuat sistem pemerintahan daerah yang demokratis, akuntabel, serta mampu membatasi praktik politik dinasti dan penyalahgunaan kekuasaan. Saat ini, pengaturan mengenai kedudukan wakil kepala daerah masih diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun belum secara rinci mengatur batasan tugas, fungsi, dan mekanisme penggantiannya, sehingga reformulasi diperlukan untuk memperjelas posisi dan perannya dalam sistem pemerintahan daerah.

Conclusion

Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformulasi pengaturan kedudukan wakil kepala daerah sangat mendesak untuk memperjelas posisi hukum, kewenangan, dan fungsinya.Ketidakjelasan regulasi saat ini berpotensi menimbulkan konflik peran dan menghambat efektivitas otonomi daerah.Pengaturan yang ideal perlu menegaskan limitatif kewenangan wakil kepala daerah dan memperjelas mekanisme koordinasi dengan kepala daerah untuk menghindari tumpang tindih dan mendorong pemerintahan daerah yang lebih demokratis dan akuntabel.

Future Research

Berdasarkan analisis terhadap judul, abstrak, dan kesimpulan, serta mempertimbangkan bagian latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan dalam artikel ini, beberapa ide penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut: Pertama, penelitian perlu dilakukan untuk merancang model pengaturan kewenangan wakil kepala daerah yang lebih detail dan operasional, termasuk mekanisme koordinasi yang efektif dengan kepala daerah dan perangkat daerah lainnya. Kedua, studi komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan pengaturan kedudukan wakil kepala daerah di Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem pemerintahan serupa, untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi. Ketiga, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi dampak reformulasi pengaturan wakil kepala daerah terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam konteks pencegahan praktik politik dinasti dan peningkatan akuntabilitas publik. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya mewujudkan sistem pemerintahan daerah yang lebih demokratis, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, peran wakil kepala daerah dapat dioptimalkan sebagai mitra strategis kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah.

References

1. Ambiguitas dan Inkonsistensi Kedudukan serta Kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan... doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2849Ambiguitas dan Inkonsistensi Kedudukan serta Kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan doi 10 33019 progresif v16i1 2849
2. Efektivitas Otonomi Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara: Tinjauan Kritis Desentralisasi di Indonesia... doi.org/10.62238/jupsi.v3i1.191Efektivitas Otonomi Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara Tinjauan Kritis Desentralisasi di Indonesia doi 10 62238 jupsi v3i1 191
3. Reformulasi Pengaturan Sistem Kerja Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru... doi.org/10.18196/jphk.v2i1.10651Reformulasi Pengaturan Sistem Kerja Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru doi 10 18196 jphk v2i1 10651

Metadata

File size	342.18 KB
Pages	9
DMCA	Report