PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA
Jurnal Pendidikan IndonesiaJurnal Pendidikan IndonesiaPengawasan proyek konstruksi merupakan aspek krusial dalam menjamin keselamatan bangunan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi. Dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menganut asas desentralisasi, kewenangan pengawasan proyek konstruksi terbagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pembagian kewenangan ini diatur melalui berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan turunannya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pembagian kewenangan tersebut, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing tingkat pemerintahan, serta tantangan implementasinya dalam praktik proyek konstruksi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap mekanisme pengawasan terpadu infrastruktur transportasi yang mengintegrasikan perspektif yuridis normatif dengan studi kasus implementasi di lapangan, khususnya dalam mengidentifikasi bentuk konkret tumpang tindih kewenangan dan merumuskan model koordinasi pengawasan berbasis risiko yang belum banyak dibahas dalam literatur hukum administrasi konstruksi Indonesia. Metode yang digunakan adalah kajian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah mengatur pembagian kewenangan secara formal, masih terdapat potensi tumpang tindih dan tantangan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang perlu diperkuat melalui sinkronisasi kebijakan dan mekanisme pengawasan terpadu.
Pembagian kewenangan pengawasan proyek konstruksi infrastruktur transportasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, meskipun diatur jelas dalam undang-undang, belum efektif dalam praktik, terutama pada proyek strategis nasional yang berlokasi di daerah.Hal ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan, ketidakpastian hukum, keterlambatan keputusan, dan melemahnya efektivitas pengawasan, diperparah oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, serta berisiko pada kegagalan konstruksi dan kerugian.Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan yang komprehensif melalui penyempurnaan regulasi, penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, dan pemanfaatan sistem digital terintegrasi untuk efektivitas berbasis risiko.
Mengingat pentingnya pengawasan proyek konstruksi, ada beberapa arah penelitian lanjutan yang bisa kita coba untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan lancar dan aman. Pertama, akan sangat berguna jika ada penelitian yang menguji seberapa efektif model koordinasi pengawasan berbasis risiko yang diusulkan dalam studi ini. Penelitian tersebut bisa fokus pada bagaimana model ini benar-benar mengurangi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta dampaknya terhadap kepastian hukum bagi para pelaku usaha di lapangan. Misalnya, bisakah kita melihat contoh konkret di proyek jalan tol atau pelabuhan, apakah ada penurunan kasus sengketa atau peningkatan kecepatan penyelesaian masalah pengawasan setelah model ini diterapkan? Selanjutnya, karena teknologi terus berkembang, kita perlu melihat bagaimana teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI) atau Internet of Things (IoT) bisa dimanfaatkan secara lebih optimal dalam sistem pengawasan digital. Pertanyaan penelitiannya bisa berupa: Bagaimana integrasi AI dan IoT dapat secara proaktif mengidentifikasi potensi kegagalan konstruksi atau ketidakpatuhan, serta bagaimana teknologi ini bisa meningkatkan akuntabilitas dalam pembagian kewenangan pengawasan? Ini akan membantu menciptakan sistem yang lebih cerdas dan responsif. Terakhir, mengingat tantangan kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah, penelitian juga bisa mengeksplorasi model pengembangan kapasitas yang paling cocok. Kita bisa bertanya: Program pelatihan atau sertifikasi seperti apa yang paling efektif untuk meningkatkan keahlian pengawas konstruksi di pemerintah daerah, khususnya untuk proyek-proyek infrastruktur transportasi yang kompleks dan menuntut spesialisasi tinggi, dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan unik di berbagai wilayah? Tujuannya agar pengawas di daerah memiliki kemampuan setara dengan standar nasional dan internasional.
- Legal Certainty Arbitration Agency and Alternative Dispute Resolution of Indonesian Construction in Planting... journal.elena.co.id/index.php/humaniorum/article/view/16Legal Certainty Arbitration Agency and Alternative Dispute Resolution of Indonesian Construction in Planting journal elena index php humaniorum article view 16
- KONTRAK KONSTRUKSI INFRASTRUKTUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA... doi.org/10.33650/lsj.v2i2.4302KONTRAK KONSTRUKSI INFRASTRUKTUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA doi 10 33650 lsj v2i2 4302
| File size | 250.93 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Dari pergumulan ini, muncul Kontroversi Arian pada abad ke-4, melibatkan Arius dan Athanasius. Arius berpendapat bahwa Ketuhanan Bapa dan Anak tidak selaluDari pergumulan ini, muncul Kontroversi Arian pada abad ke-4, melibatkan Arius dan Athanasius. Arius berpendapat bahwa Ketuhanan Bapa dan Anak tidak selalu
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Dari sisi mekanik, penambahan HDPE menurunkan kuat tekan bata ringan dari 2,035 MPa menjadi 1,267 MPa, yang berada di bawah standar minimum SNI 8640. Namun,Dari sisi mekanik, penambahan HDPE menurunkan kuat tekan bata ringan dari 2,035 MPa menjadi 1,267 MPa, yang berada di bawah standar minimum SNI 8640. Namun,
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik in-depth interview terhadap tiga komunitas (Rumah Amal Salman, Pondok Inspirasi, dan Indorelawan)Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik in-depth interview terhadap tiga komunitas (Rumah Amal Salman, Pondok Inspirasi, dan Indorelawan)
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh abu sekam padi (ASP) sebagai bahan pozzolan dan serat bambu sebagai material penguat pada beton normal danBerdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh abu sekam padi (ASP) sebagai bahan pozzolan dan serat bambu sebagai material penguat pada beton normal dan
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA 15). Studi ini menyoroti efek positif signifikan dari metode pengajaran Think-Pair-Share (TPS), tingkat kepercayaan diri siswa, dan interaksi ketiganya15). Studi ini menyoroti efek positif signifikan dari metode pengajaran Think-Pair-Share (TPS), tingkat kepercayaan diri siswa, dan interaksi ketiganya
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Penelitian ini menganalisis urgensi penerapan constitutional complaint sebagai mekanisme perlindungan hak konstitusional terhadap tindakan pemerintah yangPenelitian ini menganalisis urgensi penerapan constitutional complaint sebagai mekanisme perlindungan hak konstitusional terhadap tindakan pemerintah yang
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan hasil CT-Scan non kontras pada pasien dengan klinis nefrolitiasis di RSU Royal Prima Medan. Penelitian menggunakanPenelitian ini bertujuan untuk menggambarkan hasil CT-Scan non kontras pada pasien dengan klinis nefrolitiasis di RSU Royal Prima Medan. Penelitian menggunakan
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Penyajian data meliputi analisis multivariat,bivariat (Chi-square) dan multivariat (Logistic regression). Dari hasil penelitian diperoleh bahwa mayoritasPenyajian data meliputi analisis multivariat,bivariat (Chi-square) dan multivariat (Logistic regression). Dari hasil penelitian diperoleh bahwa mayoritas
Useful /
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Produk ini bukan minyak goreng bersubsidi karena tidak menggunakan dana negara, melainkan diproduksi melalui skema domestic market obligation (DMO). DalamProduk ini bukan minyak goreng bersubsidi karena tidak menggunakan dana negara, melainkan diproduksi melalui skema domestic market obligation (DMO). Dalam
UNSULTRAUNSULTRA Dengan mengoptimalkan kerja paralel dan memanfaatkan slack time, durasi proyek dipercepat dari 26 minggu menjadi 18 minggu serta biaya proyek berkurangDengan mengoptimalkan kerja paralel dan memanfaatkan slack time, durasi proyek dipercepat dari 26 minggu menjadi 18 minggu serta biaya proyek berkurang
UNSULTRAUNSULTRA WBS merupakan alat manajemen proyek yang memecah tugas besar menjadi tugas‑tugas lebih kecil dan terukur, sehingga membantu perencanaan, pelaksanaan,WBS merupakan alat manajemen proyek yang memecah tugas besar menjadi tugas‑tugas lebih kecil dan terukur, sehingga membantu perencanaan, pelaksanaan,
TEKNOKRATTEKNOKRAT Selain itu, siswa menunjukkan kesadaran yang meningkat tentang dampak AI pada karier masa depan dan minat yang lebih besar dalam mempelajari lebih banyakSelain itu, siswa menunjukkan kesadaran yang meningkat tentang dampak AI pada karier masa depan dan minat yang lebih besar dalam mempelajari lebih banyak