Publisher

PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA

Journal Jurnal Pendidikan IndonesiaJurnal Pendidikan Indonesia Abstract

Pengawasan proyek konstruksi merupakan aspek krusial dalam menjamin keselamatan bangunan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi. Dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menganut asas desentralisasi, kewenangan pengawasan proyek konstruksi terbagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pembagian kewenangan ini diatur melalui berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan turunannya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pembagian kewenangan tersebut, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing tingkat pemerintahan, serta tantangan implementasinya dalam praktik proyek konstruksi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap mekanisme pengawasan terpadu infrastruktur transportasi yang mengintegrasikan perspektif yuridis normatif dengan studi kasus implementasi di lapangan, khususnya dalam mengidentifikasi bentuk konkret tumpang tindih kewenangan dan merumuskan model koordinasi pengawasan berbasis risiko yang belum banyak dibahas dalam literatur hukum administrasi konstruksi Indonesia. Metode yang digunakan adalah kajian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah mengatur pembagian kewenangan secara formal, masih terdapat potensi tumpang tindih dan tantangan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang perlu diperkuat melalui sinkronisasi kebijakan dan mekanisme pengawasan terpadu.

Conclusion

Pembagian kewenangan pengawasan proyek konstruksi infrastruktur transportasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, meskipun diatur jelas dalam undang-undang, belum efektif dalam praktik, terutama pada proyek strategis nasional yang berlokasi di daerah.Hal ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan, ketidakpastian hukum, keterlambatan keputusan, dan melemahnya efektivitas pengawasan, diperparah oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, serta berisiko pada kegagalan konstruksi dan kerugian.Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan yang komprehensif melalui penyempurnaan regulasi, penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, dan pemanfaatan sistem digital terintegrasi untuk efektivitas berbasis risiko.

Future Research

Mengingat pentingnya pengawasan proyek konstruksi, ada beberapa arah penelitian lanjutan yang bisa kita coba untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan lancar dan aman. Pertama, akan sangat berguna jika ada penelitian yang menguji seberapa efektif model koordinasi pengawasan berbasis risiko yang diusulkan dalam studi ini. Penelitian tersebut bisa fokus pada bagaimana model ini benar-benar mengurangi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta dampaknya terhadap kepastian hukum bagi para pelaku usaha di lapangan. Misalnya, bisakah kita melihat contoh konkret di proyek jalan tol atau pelabuhan, apakah ada penurunan kasus sengketa atau peningkatan kecepatan penyelesaian masalah pengawasan setelah model ini diterapkan? Selanjutnya, karena teknologi terus berkembang, kita perlu melihat bagaimana teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI) atau Internet of Things (IoT) bisa dimanfaatkan secara lebih optimal dalam sistem pengawasan digital. Pertanyaan penelitiannya bisa berupa: Bagaimana integrasi AI dan IoT dapat secara proaktif mengidentifikasi potensi kegagalan konstruksi atau ketidakpatuhan, serta bagaimana teknologi ini bisa meningkatkan akuntabilitas dalam pembagian kewenangan pengawasan? Ini akan membantu menciptakan sistem yang lebih cerdas dan responsif. Terakhir, mengingat tantangan kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah, penelitian juga bisa mengeksplorasi model pengembangan kapasitas yang paling cocok. Kita bisa bertanya: Program pelatihan atau sertifikasi seperti apa yang paling efektif untuk meningkatkan keahlian pengawas konstruksi di pemerintah daerah, khususnya untuk proyek-proyek infrastruktur transportasi yang kompleks dan menuntut spesialisasi tinggi, dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan unik di berbagai wilayah? Tujuannya agar pengawas di daerah memiliki kemampuan setara dengan standar nasional dan internasional.

References

1. Legal Certainty Arbitration Agency and Alternative Dispute Resolution of Indonesian Construction in Planting... journal.elena.co.id/index.php/humaniorum/article/view/16Legal Certainty Arbitration Agency and Alternative Dispute Resolution of Indonesian Construction in Planting journal elena index php humaniorum article view 16
2. KONTRAK KONSTRUKSI INFRASTRUKTUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA... doi.org/10.33650/lsj.v2i2.4302KONTRAK KONSTRUKSI INFRASTRUKTUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA doi 10 33650 lsj v2i2 4302

Metadata

File size	250.93 KB
Pages	8
DMCA	Report