PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA
Jurnal Pendidikan IndonesiaJurnal Pendidikan IndonesiaPengawasan proyek konstruksi merupakan aspek krusial dalam menjamin keselamatan bangunan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi. Dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menganut asas desentralisasi, kewenangan pengawasan proyek konstruksi terbagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pembagian kewenangan ini diatur melalui berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan turunannya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pembagian kewenangan tersebut, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing tingkat pemerintahan, serta tantangan implementasinya dalam praktik proyek konstruksi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap mekanisme pengawasan terpadu infrastruktur transportasi yang mengintegrasikan perspektif yuridis normatif dengan studi kasus implementasi di lapangan, khususnya dalam mengidentifikasi bentuk konkret tumpang tindih kewenangan dan merumuskan model koordinasi pengawasan berbasis risiko yang belum banyak dibahas dalam literatur hukum administrasi konstruksi Indonesia. Metode yang digunakan adalah kajian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah mengatur pembagian kewenangan secara formal, masih terdapat potensi tumpang tindih dan tantangan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang perlu diperkuat melalui sinkronisasi kebijakan dan mekanisme pengawasan terpadu.
Pembagian kewenangan pengawasan proyek konstruksi infrastruktur transportasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, meskipun diatur jelas dalam undang-undang, belum efektif dalam praktik, terutama pada proyek strategis nasional yang berlokasi di daerah.Hal ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan, ketidakpastian hukum, keterlambatan keputusan, dan melemahnya efektivitas pengawasan, diperparah oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, serta berisiko pada kegagalan konstruksi dan kerugian.Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan yang komprehensif melalui penyempurnaan regulasi, penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, dan pemanfaatan sistem digital terintegrasi untuk efektivitas berbasis risiko.
Mengingat pentingnya pengawasan proyek konstruksi, ada beberapa arah penelitian lanjutan yang bisa kita coba untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan lancar dan aman. Pertama, akan sangat berguna jika ada penelitian yang menguji seberapa efektif model koordinasi pengawasan berbasis risiko yang diusulkan dalam studi ini. Penelitian tersebut bisa fokus pada bagaimana model ini benar-benar mengurangi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta dampaknya terhadap kepastian hukum bagi para pelaku usaha di lapangan. Misalnya, bisakah kita melihat contoh konkret di proyek jalan tol atau pelabuhan, apakah ada penurunan kasus sengketa atau peningkatan kecepatan penyelesaian masalah pengawasan setelah model ini diterapkan? Selanjutnya, karena teknologi terus berkembang, kita perlu melihat bagaimana teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI) atau Internet of Things (IoT) bisa dimanfaatkan secara lebih optimal dalam sistem pengawasan digital. Pertanyaan penelitiannya bisa berupa: Bagaimana integrasi AI dan IoT dapat secara proaktif mengidentifikasi potensi kegagalan konstruksi atau ketidakpatuhan, serta bagaimana teknologi ini bisa meningkatkan akuntabilitas dalam pembagian kewenangan pengawasan? Ini akan membantu menciptakan sistem yang lebih cerdas dan responsif. Terakhir, mengingat tantangan kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah, penelitian juga bisa mengeksplorasi model pengembangan kapasitas yang paling cocok. Kita bisa bertanya: Program pelatihan atau sertifikasi seperti apa yang paling efektif untuk meningkatkan keahlian pengawas konstruksi di pemerintah daerah, khususnya untuk proyek-proyek infrastruktur transportasi yang kompleks dan menuntut spesialisasi tinggi, dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan unik di berbagai wilayah? Tujuannya agar pengawas di daerah memiliki kemampuan setara dengan standar nasional dan internasional.
- Legal Certainty Arbitration Agency and Alternative Dispute Resolution of Indonesian Construction in Planting... journal.elena.co.id/index.php/humaniorum/article/view/16Legal Certainty Arbitration Agency and Alternative Dispute Resolution of Indonesian Construction in Planting journal elena index php humaniorum article view 16
- KONTRAK KONSTRUKSI INFRASTRUKTUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA... doi.org/10.33650/lsj.v2i2.4302KONTRAK KONSTRUKSI INFRASTRUKTUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA doi 10 33650 lsj v2i2 4302
| File size | 250.93 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
PPISHKPPISHK The results of this study indicate that the COVID-19 pandemic in the North Luwu Regency highlights the need for leaders to apply the principle of compassionThe results of this study indicate that the COVID-19 pandemic in the North Luwu Regency highlights the need for leaders to apply the principle of compassion
UMMUMM Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintahDengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah
UPN VeteranUPN Veteran Grindle, yang menekankan pada dua dimensi utama, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Temuan penelitianGrindle, yang menekankan pada dua dimensi utama, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Temuan penelitian
IAINPTKIAINPTK Meskipun demikian, open promotion sukses dilaksanakan dalam skala nasional. Namun pelaksanaan open promotion tersebut tidak dikonfirmasi bukti hasil atauMeskipun demikian, open promotion sukses dilaksanakan dalam skala nasional. Namun pelaksanaan open promotion tersebut tidak dikonfirmasi bukti hasil atau
UMMUMM Artikel ini berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan yang dihadapi dalam prosesArtikel ini berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan yang dihadapi dalam proses
UNAIUNAI Sebagai bagian dari metode pengembangan, penerimaan sistem diuji menggunakan standar ISO/IEC 25010:2011. Penerimaan sistem dievaluasi oleh 38 peserta denganSebagai bagian dari metode pengembangan, penerimaan sistem diuji menggunakan standar ISO/IEC 25010:2011. Penerimaan sistem dievaluasi oleh 38 peserta dengan
UMMUMM Pengisian jabatan kepala daerah merepresentasikan proses yang berbasis pada prinsip hukum Islam. Adopsi prinsip hukum Islam dapat melibatkan sumber ajaranPengisian jabatan kepala daerah merepresentasikan proses yang berbasis pada prinsip hukum Islam. Adopsi prinsip hukum Islam dapat melibatkan sumber ajaran
UNSUNS Penelitian ini dilatbertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa kegagalan pengelolaan pertambangan di Indonesia dan model pengelolaan Blok Masela berbasisPenelitian ini dilatbertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa kegagalan pengelolaan pertambangan di Indonesia dan model pengelolaan Blok Masela berbasis
Useful /
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Kuat lentur tertinggi diperoleh pada balok dengan lapisan HSC 3 cm, menunjukkan peningkatan kapasitas beban dan penurunan lendutan. Analisis metode momen-areaKuat lentur tertinggi diperoleh pada balok dengan lapisan HSC 3 cm, menunjukkan peningkatan kapasitas beban dan penurunan lendutan. Analisis metode momen-area
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Studi ini dilaksanakan pada siswa kelas 8 SMP Muslimin Panyawungan pada tahun ajaran 2023/2024. Sebanyak 99 siswa dipilih sebagai sampel dan dibagi menjadiStudi ini dilaksanakan pada siswa kelas 8 SMP Muslimin Panyawungan pada tahun ajaran 2023/2024. Sebanyak 99 siswa dipilih sebagai sampel dan dibagi menjadi
UMMUMM Meskipun demikian, kedudukan DPD tidaklah sejajar dengan DPR, Karenanya perlu dikaji peran DPD dalam sistem desentralisasi di era otonomi daerah. SehinggaMeskipun demikian, kedudukan DPD tidaklah sejajar dengan DPR, Karenanya perlu dikaji peran DPD dalam sistem desentralisasi di era otonomi daerah. Sehingga
UMMUMM Salah satu kendala terberat untuk menerapkan diversi agar sesuai dengan adalah belum tersedianya tempat untuk mendidik, membina dan menempatkan anak nakalSalah satu kendala terberat untuk menerapkan diversi agar sesuai dengan adalah belum tersedianya tempat untuk mendidik, membina dan menempatkan anak nakal