DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN 14 Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, dalam rangka mendukung pendidikan inklusif bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang terdiri dari empat indikator: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi PIP di SDN 14 Teluk Pandan di Desa Sukajaya Lempasing belum optimal yang ditandai dengan empat permasalahan utama. Pertama, dari aspek komunikasi: komunikasi masih bersifat informal melalui WhatsApp dan telepon, serta kurangnya pemahaman wali murid terhadap mekanisme dan tujuan program. Kedua, dari aspek sumber daya: keterbatasan pelatihan teknis yang berkelanjutan bagi pelaksana, belum adanya pendataan siswa berkebutuhan khusus (ABK), dan ketergantungan pada inisiatif individu seperti operator sekolah. Ketiga, dari aspek disposisi: sikap pasif pelaksana dalam mengidentifikasi dan mengajukan siswa dari kelompok rentan, lemahnya inisiatif proaktif untuk menjangkau calon penerima yang memenuhi kriteria, serta belum terinternalisasinya nilai-nilai inklusif dalam praktik pelaksanaan. Keempat, dari aspek struktur birokrasi: keterlambatan pencairan dana yang sering kali terjadi setelah siswa lulus, prosedur birokrasi yang panjang dan tidak efisien, serta lemahnya mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban program. Dibutuhkan perbaikan menyeluruh dalam koordinasi lintas pihak, peningkatan kapasitas SDM, penyusunan SOP formal, serta pendekatan yang lebih sistematis agar program berjalan efektif dan mendukung prinsip pendidikan inklusif secara merata.
Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN 14 Teluk Pandan belum optimal karena kendala dalam komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.Masalah utama meliputi komunikasi informal, keterbatasan pelatihan, sikap pasif pelaksana, serta keterlambatan pencairan dana.Perlu perbaikan koordinasi, penguatan kapasitas pelaksana, dan penyusunan sistem yang lebih efisien untuk mendukung pendidikan inklusif secara merata.
1. Penelitian tentang dampak keterlambatan pencairan dana PIP terhadap retensi siswa dan akses pendidikan. 2. Analisis efektivitas metode identifikasi siswa berkebutuhan khusus dalam program PIP untuk memperbaiki pendekatan inklusif. 3. Studi tentang strategi penguatan partisipasi aktif sekolah dalam menjaring penerima manfaat PIP, khususnya dari kelompok rentan, untuk meningkatkan keadilan akses pendidikan.
- Upaya Pemerintah dalam Menjamin Hak Pendidikan untuk Seluruh Masyarakat di Indonesia: Sebuah Fakta yang... doi.org/10.29408/edc.v18i1.14798Upaya Pemerintah dalam Menjamin Hak Pendidikan untuk Seluruh Masyarakat di Indonesia Sebuah Fakta yang doi 10 29408 edc v18i1 14798
- Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua: Studi Implementasi Pendidikan Inklusif di Indonesia | Ministrate:... doi.org/10.15575/jbpd.v5i2.26904Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua Studi Implementasi Pendidikan Inklusif di Indonesia Ministrate doi 10 15575 jbpd v5i2 26904
| File size | 301.25 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV 1) Akta kompromis merupakan suatu bentuk kesepakatan/perjanjian yang dibuat dan dituangkan oleh para pihak secara tertulis dengan penuh itikad baik, dalam1) Akta kompromis merupakan suatu bentuk kesepakatan/perjanjian yang dibuat dan dituangkan oleh para pihak secara tertulis dengan penuh itikad baik, dalam
DINASTIREVDINASTIREV Reposisi hukum kelembagaan BNPP bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan agenda strategis untuk mewujudkan tata kelola perbatasan yang adil, integratif,Reposisi hukum kelembagaan BNPP bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan agenda strategis untuk mewujudkan tata kelola perbatasan yang adil, integratif,
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian juga membahas praktik eksekusi fidusia pasca wanprestasi, meliputi pemberian titel eksekutorial dan prosedur pelelangan atau penjualan di bawahPenelitian juga membahas praktik eksekusi fidusia pasca wanprestasi, meliputi pemberian titel eksekutorial dan prosedur pelelangan atau penjualan di bawah
DINASTIREVDINASTIREV Norma budaya dan agama di Indonesia umumnya menolak konsep perkawinan sesama jenis. Meskipun demikian, fenomena global menunjukkan adanya perubahan dalamNorma budaya dan agama di Indonesia umumnya menolak konsep perkawinan sesama jenis. Meskipun demikian, fenomena global menunjukkan adanya perubahan dalam
DINASTIREVDINASTIREV Hakim menjatuhkan pidana kurungan satu bulan dengan masa percobaan dua bulan. Namun, vonis ini dinilai belum proporsional sehingga tidak memberikan efekHakim menjatuhkan pidana kurungan satu bulan dengan masa percobaan dua bulan. Namun, vonis ini dinilai belum proporsional sehingga tidak memberikan efek
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan menganalisis peran BPD dalam menjalankan fungsi legislasi sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 110/2016. Sebagai lembaga perwakilanPenelitian ini bertujuan menganalisis peran BPD dalam menjalankan fungsi legislasi sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 110/2016. Sebagai lembaga perwakilan
TRISAKTITRISAKTI Sementara itu, kunjungan wisata menupakan kunci sukses keberlanjutan kawasan wisata dimana akan mendorong ekonomi lokal kawasan untuk memenuhi kebutuhanSementara itu, kunjungan wisata menupakan kunci sukses keberlanjutan kawasan wisata dimana akan mendorong ekonomi lokal kawasan untuk memenuhi kebutuhan
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER Brb melibatkan kompleksitas fakta hukum, keterbatasan teks hukum, dan pluralitas interpretasi. Hakim didorong untuk melakukan interpretasi yang kritisBrb melibatkan kompleksitas fakta hukum, keterbatasan teks hukum, dan pluralitas interpretasi. Hakim didorong untuk melakukan interpretasi yang kritis
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Praktik poliandri masih terjadi di beberapa daerah, seperti Rembang dan Slawi, akibat kurangnya kesadaran hukum dan faktor sosial. Faktor non-hukum sepertiPraktik poliandri masih terjadi di beberapa daerah, seperti Rembang dan Slawi, akibat kurangnya kesadaran hukum dan faktor sosial. Faktor non-hukum seperti
DINASTIREVDINASTIREV Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah disampaikan, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut. Tugas dan fungsi Pengamanan KeimigrasianBerdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah disampaikan, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut. Tugas dan fungsi Pengamanan Keimigrasian
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap dokter yang mempekerjakan dokter lain tanpa memiliki izin praktik, serta merumuskanPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap dokter yang mempekerjakan dokter lain tanpa memiliki izin praktik, serta merumuskan
TRISAKTITRISAKTI Saran yang diberikan adalah adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, perguruan tinggi dan investor guna mendorong inovasi dan kreativitas, sehinggaSaran yang diberikan adalah adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, perguruan tinggi dan investor guna mendorong inovasi dan kreativitas, sehingga