POLTEK KAMPARPOLTEK KAMPAR
Masip: Jurnal Manajemen Administrasi Bisnis dan Publik TerapanMasip: Jurnal Manajemen Administrasi Bisnis dan Publik TerapanPengelolaan administrasi keuangan daerah merupakan aspek strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung peningkatan kinerja organisasi publik. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara kepatuhan administratif dan efektivitas implementasi pengelolaan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan administrasi keuangan daerah serta mengkaji implikasinya terhadap kinerja organisasi publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengelolaan administrasi keuangan telah dilaksanakan sesuai regulasi, namun secara substantif belum sepenuhnya optimal. Hal ini ditandai oleh adanya fluktuasi daya serap anggaran, khususnya pada belanja langsung, keterlambatan pelaporan, serta pergeseran jadwal pelaksanaan kegiatan. Faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya manajemen waktu, dan belum optimalnya koordinasi antarunit kerja. Implikasi dari kondisi ini terlihat pada belum optimalnya efektivitas program, efisiensi anggaran, serta ketepatan waktu pencapaian target organisasi. Penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi perlu diarahkan pada pendekatan berbasis kinerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan organisasi.
Pengelolaan administrasi keuangan daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh secara normatif telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun secara substantif belum sepenuhnya optimal dalam mendukung kinerja organisasi publik.Hal ini ditunjukkan oleh masih adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi anggaran, fluktuasi daya serap belanja langsung, serta keterlambatan pelaporan dan pelaksanaan kegiatan.Dengan demikian, kualitas pengelolaan administrasi keuangan daerah terbukti memiliki peran strategis dalam menentukan tingkat kinerja organisasi publik.
Berdasarkan temuan penelitian, Dinas PUPR Aceh perlu melakukan penguatan pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam aspek perencanaan dan pengendalian anggaran. Selain itu, diperlukan peningkatan kualitas koordinasi antarunit kerja dan penguatan sistem pengendalian internal guna meminimalisir keterlambatan serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Lebih lanjut, penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap komitmen terhadap pengelolaan keuangan yang baik. Terakhir, perlu dilakukan studi komparatif antara Dinas PUPR Aceh dengan dinas serupa di daerah lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan yang berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi.
- Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Kepercayaan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera... doi.org/10.56910/gemilang.v6i1.3546Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Kepercayaan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera doi 10 56910 gemilang v6i1 3546
- Analisis Pengelolaan Administrasi Keuangan Pada Kantor Camat Nelle Kabupaten Sikka | Jurnal Projemen... ejournal-nipamof.id/index.php/Projemen/article/view/203Analisis Pengelolaan Administrasi Keuangan Pada Kantor Camat Nelle Kabupaten Sikka Jurnal Projemen ejournal nipamof index php Projemen article view 203
| File size | 881.75 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
POLTEK KAMPARPOLTEK KAMPAR Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran vital prinsip kepemilikan, mashlahah, dan musyawarah sebagai fondasi utama dalam rancang bangun sistemPenulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran vital prinsip kepemilikan, mashlahah, dan musyawarah sebagai fondasi utama dalam rancang bangun sistem
JURNALEQUIVALENTJURNALEQUIVALENT Pemerintah terus mencari solusi persuasif untuk mengatasi pelanggaran dan mencapai keselarasan antara peraturan dan kepentingan masyarakat. Upaya ini diharapkanPemerintah terus mencari solusi persuasif untuk mengatasi pelanggaran dan mencapai keselarasan antara peraturan dan kepentingan masyarakat. Upaya ini diharapkan
YARSIYARSI Perpustakaan KPK memenuhi lima dari enam tipologi gedung perpustakaan abad 21 yang dikemukakan oleh Karen Latimer.meskipun perpustakaan belum sepenuhnyaPerpustakaan KPK memenuhi lima dari enam tipologi gedung perpustakaan abad 21 yang dikemukakan oleh Karen Latimer.meskipun perpustakaan belum sepenuhnya
AMSIRAMSIR Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas DPRD, transparansi eksekutif, dan partisipasi publik merupakan faktor kunci untuk meningkatkan efektivitasHasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas DPRD, transparansi eksekutif, dan partisipasi publik merupakan faktor kunci untuk meningkatkan efektivitas
JURNALEQUIVALENTJURNALEQUIVALENT Uji asumsi klasik pada data yang digunakan telah dilakukan termasuk uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitasUji asumsi klasik pada data yang digunakan telah dilakukan termasuk uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas
POLTEK STPAULPOLTEK STPAUL Hasil dari pengujian black box adalah Sistem Informasi Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan berbasis web sesuai dengan apa yang diharapkan dalam penelitianHasil dari pengujian black box adalah Sistem Informasi Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan berbasis web sesuai dengan apa yang diharapkan dalam penelitian
STIE AASSTIE AAS Pengetahuan tentang perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhanPengetahuan tentang perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
UNTAGUNTAG Namun, kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif seperti penumpukan pegawai dan ketidakseimbangan penugasan, sehingga diperlukan evaluasi lanjutanNamun, kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif seperti penumpukan pegawai dan ketidakseimbangan penugasan, sehingga diperlukan evaluasi lanjutan
Useful /
POLTEK KAMPARPOLTEK KAMPAR Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi daerah mulai mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Berdasarkan hasil analisis trenKondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi daerah mulai mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Berdasarkan hasil analisis tren
UNTADUNTAD Pemilihan lokasi relokasi yang strategis, transparansi terkait biaya, dan adanya jaminan keberlanjutan usaha menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkanPemilihan lokasi relokasi yang strategis, transparansi terkait biaya, dan adanya jaminan keberlanjutan usaha menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan
ARIPIARIPI Melanjutkan pendidikan di Departemen Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan di Universitas Negeri Malang menjadi langkahnyaMelanjutkan pendidikan di Departemen Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan di Universitas Negeri Malang menjadi langkahnya
STIE AASSTIE AAS Teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisienTeknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien