POLTEK KAMPARPOLTEK KAMPAR
Masip: Jurnal Manajemen Administrasi Bisnis dan Publik TerapanMasip: Jurnal Manajemen Administrasi Bisnis dan Publik TerapanPengelolaan administrasi keuangan daerah merupakan aspek strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung peningkatan kinerja organisasi publik. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara kepatuhan administratif dan efektivitas implementasi pengelolaan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan administrasi keuangan daerah serta mengkaji implikasinya terhadap kinerja organisasi publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengelolaan administrasi keuangan telah dilaksanakan sesuai regulasi, namun secara substantif belum sepenuhnya optimal. Hal ini ditandai oleh adanya fluktuasi daya serap anggaran, khususnya pada belanja langsung, keterlambatan pelaporan, serta pergeseran jadwal pelaksanaan kegiatan. Faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya manajemen waktu, dan belum optimalnya koordinasi antarunit kerja. Implikasi dari kondisi ini terlihat pada belum optimalnya efektivitas program, efisiensi anggaran, serta ketepatan waktu pencapaian target organisasi. Penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi perlu diarahkan pada pendekatan berbasis kinerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan organisasi.
Pengelolaan administrasi keuangan daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh secara normatif telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun secara substantif belum sepenuhnya optimal dalam mendukung kinerja organisasi publik.Hal ini ditunjukkan oleh masih adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi anggaran, fluktuasi daya serap belanja langsung, serta keterlambatan pelaporan dan pelaksanaan kegiatan.Dengan demikian, kualitas pengelolaan administrasi keuangan daerah terbukti memiliki peran strategis dalam menentukan tingkat kinerja organisasi publik.
Berdasarkan temuan penelitian, Dinas PUPR Aceh perlu melakukan penguatan pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam aspek perencanaan dan pengendalian anggaran. Selain itu, diperlukan peningkatan kualitas koordinasi antarunit kerja dan penguatan sistem pengendalian internal guna meminimalisir keterlambatan serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Lebih lanjut, penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap komitmen terhadap pengelolaan keuangan yang baik. Terakhir, perlu dilakukan studi komparatif antara Dinas PUPR Aceh dengan dinas serupa di daerah lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan yang berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi.
- Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Kepercayaan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera... doi.org/10.56910/gemilang.v6i1.3546Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Kepercayaan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera doi 10 56910 gemilang v6i1 3546
- Analisis Pengelolaan Administrasi Keuangan Pada Kantor Camat Nelle Kabupaten Sikka | Jurnal Projemen... ejournal-nipamof.id/index.php/Projemen/article/view/203Analisis Pengelolaan Administrasi Keuangan Pada Kantor Camat Nelle Kabupaten Sikka Jurnal Projemen ejournal nipamof index php Projemen article view 203
| File size | 881.75 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
HARPRESSIDHARPRESSID Desentralisasi asimetris menyangkut hal-hal fundamental terkait pola hubungan antara pusat dan daerah dalam rancangan kewenangan, institusi, keuangan,Desentralisasi asimetris menyangkut hal-hal fundamental terkait pola hubungan antara pusat dan daerah dalam rancangan kewenangan, institusi, keuangan,
IAIN SUIAIN SU Penghimpunan zakat di Indonesia telah memiliki payung hukum yang jelas. Akan tetapi, data penghimpunan (fundraising) zakat dan infak Badan Amil Zakat NasionalPenghimpunan zakat di Indonesia telah memiliki payung hukum yang jelas. Akan tetapi, data penghimpunan (fundraising) zakat dan infak Badan Amil Zakat Nasional
IUSIUS Namun, BPR Aceh Utara tidak dapat beralih ke sistem syariah karena Pemerintah Aceh Utara selaku mayoritas saham tidak memenuhi partisipasi modal, sehinggaNamun, BPR Aceh Utara tidak dapat beralih ke sistem syariah karena Pemerintah Aceh Utara selaku mayoritas saham tidak memenuhi partisipasi modal, sehingga
YAZRIYAZRI Selain itu, korupsi, rendahnya partisipasi publik, dan akuntabilitas yang minim menjadi tantangan tata kelola daerah. Penelitian ini menyimpulkan perlunyaSelain itu, korupsi, rendahnya partisipasi publik, dan akuntabilitas yang minim menjadi tantangan tata kelola daerah. Penelitian ini menyimpulkan perlunya
ARITEKINARITEKIN Era transisi energi yang digagas pemerintah Indonesia melalui kebijakan strategis, seperti Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan target Net Zero EmissionEra transisi energi yang digagas pemerintah Indonesia melalui kebijakan strategis, seperti Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan target Net Zero Emission
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Sampel penelitian terdiri dari 108 responden yang merupakan pegawai dengan kriteria tertentu di Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor. Pengumpulan dataSampel penelitian terdiri dari 108 responden yang merupakan pegawai dengan kriteria tertentu di Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor. Pengumpulan data
STIE AASSTIE AAS Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan tentang perpajakan tidak berpengaruhHasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan tentang perpajakan tidak berpengaruh
UNTAGUNTAG Reformasi birokrasi pada tatanan pemerintah daerah meliputi bidang organisasi perangkat daerah atau yang disebut dengan reformasi struktural. Dalam penyelenggaraanReformasi birokrasi pada tatanan pemerintah daerah meliputi bidang organisasi perangkat daerah atau yang disebut dengan reformasi struktural. Dalam penyelenggaraan
Useful /
POLTEK KAMPARPOLTEK KAMPAR Melalui PDB, nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor dan peran mereka dalam aktivitas ekonomi dapat diukur. Dalam struktur ekonomi Indonesia,Melalui PDB, nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor dan peran mereka dalam aktivitas ekonomi dapat diukur. Dalam struktur ekonomi Indonesia,
POLTEK KAMPARPOLTEK KAMPAR Lebih lanjut, kenaikan harga bahan pokok terbukti menjadi faktor utama penyebab membengkaknya total pengeluaran bulanan mahasiswa. Responden mengakui bahwaLebih lanjut, kenaikan harga bahan pokok terbukti menjadi faktor utama penyebab membengkaknya total pengeluaran bulanan mahasiswa. Responden mengakui bahwa
ARIPIARIPI Anak usia sekolah dasar sangat antusias dalam bergerak, baik dalam aktivitas olahraga maupun kegiatan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan pendekatanAnak usia sekolah dasar sangat antusias dalam bergerak, baik dalam aktivitas olahraga maupun kegiatan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan
STIE AASSTIE AAS Hasil penelitian ini menggunakan uji F menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen inflasi, Tingkat BI, dan NPL memiliki pengaruh signifikanHasil penelitian ini menggunakan uji F menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen inflasi, Tingkat BI, dan NPL memiliki pengaruh signifikan