FHUKIFHUKI
Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatJurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatPenelitian ini membahas tentang pelanggaran hak cipta sinematografi melalui aplikasi Telegram berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penyebaran film secara ilegal pada aplikasi telegram ini disebarkan oleh pengguna aplikasi sebagai pendiri public channel yang mana perbuatan tersebut mendapatkan keuntungan ekonomi berupa penambahan subscribers public channel dan tawaran paid promote dari online shop.
Karya cipta sinematografi adalah salah satu obyek yang dilindungi dalam hak cipta.Perlindungan hak cipta dengan diberikan suatu hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta.Pelanggaran hak cipta sinematografi yang terjadi pada aplikasi telegram yaitu pembajakan, penggandaan dan pengumuman memiliki akibat hukum masing-masing yang telah diatur dalam Ketentuan Pidana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan film tanpa seizin pemilik dari hak cipta perlu ditingkatkan. Perlu dilakukan kerjasama antara pemerintah, pengguna aplikasi, dan pemilik hak cipta untuk mencegah pelanggaran hak cipta. Selain itu, perlu dibuat aturan yang jelas dan tegas untuk mengatur penggunaan aplikasi Telegram dan penyebaran konten film. Dengan demikian, hak cipta sinematografi dapat dilindungi dan pelanggaran hak cipta dapat dicegah.
| File size | 963.76 KB |
| Pages | 15 |
| Short Link | https://juris.id/p-2fz |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
APPIHIAPPIHI Tindak pidana penyelundupan merupakan permasalahan yang sangat serius dalam penyelenggaraan perekonomian negara, hal ini dikarenakan jika penyelundupanTindak pidana penyelundupan merupakan permasalahan yang sangat serius dalam penyelenggaraan perekonomian negara, hal ini dikarenakan jika penyelundupan
APPIHIAPPIHI Berbeda dengan penggantian konstitusi yang bersifat menyeluruh dan menandai lahirnya sistem ketatanegaraan baru, amandemen bersifat parsial dan terbatas.Berbeda dengan penggantian konstitusi yang bersifat menyeluruh dan menandai lahirnya sistem ketatanegaraan baru, amandemen bersifat parsial dan terbatas.
APPIHIAPPIHI Hasil kajian menunjukkan bahwa keputusan pengesahan perdamaian kedua ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip dasar hukum yang ada, tetapi juga berpotensiHasil kajian menunjukkan bahwa keputusan pengesahan perdamaian kedua ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip dasar hukum yang ada, tetapi juga berpotensi
APPIHIAPPIHI Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan mekanisme legislasi agar penyusunan undang-undang di masa mendatang lebih partisipatif, transparan,Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan mekanisme legislasi agar penyusunan undang-undang di masa mendatang lebih partisipatif, transparan,
APPIHIAPPIHI Memorandum of Understanding (MoU) merupakan kesepakatan awal dalam kontrak yang dibuat dalam sistem hukum Common Law, dan penelitian ini didasari olehMemorandum of Understanding (MoU) merupakan kesepakatan awal dalam kontrak yang dibuat dalam sistem hukum Common Law, dan penelitian ini didasari oleh
APPIHIAPPIHI Dengan menggunakan metode yuridis-deskriptif dan pendekatan normatif, penelitian ini mengkaji kerangka hukum, praktik kasus, serta potensi mekanisme keadilanDengan menggunakan metode yuridis-deskriptif dan pendekatan normatif, penelitian ini mengkaji kerangka hukum, praktik kasus, serta potensi mekanisme keadilan
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai negara atas tanah dan dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok, atau badan hukum. Pendaftaran tanah dijaminHak atas tanah bersumber dari hak menguasai negara atas tanah dan dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok, atau badan hukum. Pendaftaran tanah dijamin
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara dua insan yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, perkawinan menciptakan hak-hak istimewaPerkawinan merupakan ikatan lahir batin antara dua insan yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, perkawinan menciptakan hak-hak istimewa
Useful /
Yogya UMBYogya UMB Peserta kegiatan ini adalah orang tua siswa di TK Unggulan Mardi Putra Bantul. Desain yang digunakan adalah one-group pretest-posttest. Pengumpulan dataPeserta kegiatan ini adalah orang tua siswa di TK Unggulan Mardi Putra Bantul. Desain yang digunakan adalah one-group pretest-posttest. Pengumpulan data
FHUKIFHUKI Mdn). The results of the study, criminal sanctions for narcotics abusers for themselves are subject to imprisonment. However, if the actions of narcoticsMdn). The results of the study, criminal sanctions for narcotics abusers for themselves are subject to imprisonment. However, if the actions of narcotics
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Keharusan adanya wali dalam perkawinan secara umum merupakan sepakat ulama. Salah satu alasan pengenganan wali dalam menikahkan anaknya sesuai pilihannyaKeharusan adanya wali dalam perkawinan secara umum merupakan sepakat ulama. Salah satu alasan pengenganan wali dalam menikahkan anaknya sesuai pilihannya
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Sedangkan dalam KHI berpendapat bahwa hukumnya adalah sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahinya adalah lelaki yang menghamilinya. Namun,Sedangkan dalam KHI berpendapat bahwa hukumnya adalah sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahinya adalah lelaki yang menghamilinya. Namun,