FHUKIFHUKI
Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatJurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatPenelitian ini membahas tentang pelanggaran hak cipta sinematografi melalui aplikasi Telegram berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penyebaran film secara ilegal pada aplikasi telegram ini disebarkan oleh pengguna aplikasi sebagai pendiri public channel yang mana perbuatan tersebut mendapatkan keuntungan ekonomi berupa penambahan subscribers public channel dan tawaran paid promote dari online shop.
Karya cipta sinematografi adalah salah satu obyek yang dilindungi dalam hak cipta.Perlindungan hak cipta dengan diberikan suatu hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta.Pelanggaran hak cipta sinematografi yang terjadi pada aplikasi telegram yaitu pembajakan, penggandaan dan pengumuman memiliki akibat hukum masing-masing yang telah diatur dalam Ketentuan Pidana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan film tanpa seizin pemilik dari hak cipta perlu ditingkatkan. Perlu dilakukan kerjasama antara pemerintah, pengguna aplikasi, dan pemilik hak cipta untuk mencegah pelanggaran hak cipta. Selain itu, perlu dibuat aturan yang jelas dan tegas untuk mengatur penggunaan aplikasi Telegram dan penyebaran konten film. Dengan demikian, hak cipta sinematografi dapat dilindungi dan pelanggaran hak cipta dapat dicegah.
| File size | 963.76 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
UMDUMD Beberapa kekayaan intelektual milik Negara Indonesia sering diakui oleh negara lain, terutama yang menyangkut warisan budaya seperti tari-tarian tradisional.Beberapa kekayaan intelektual milik Negara Indonesia sering diakui oleh negara lain, terutama yang menyangkut warisan budaya seperti tari-tarian tradisional.
MAYADANIMAYADANI Secara khusus, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibagi menjadi hak industri. Hak industri termasuk paten, merek dan merek dagang, desain industri, DTLST,Secara khusus, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibagi menjadi hak industri. Hak industri termasuk paten, merek dan merek dagang, desain industri, DTLST,
FHUKIFHUKI Peran DPRD dalam kerja sama daerah bersifat selektif dan tidak bersifat mutlak, hanya diperlukan jika kerja sama menimbulkan beban bagi masyarakat atauPeran DPRD dalam kerja sama daerah bersifat selektif dan tidak bersifat mutlak, hanya diperlukan jika kerja sama menimbulkan beban bagi masyarakat atau
MCMC Temuan mengungkapkan bahwa klaim Zionis bertentangan dengan keadilan Islam, yang memandang kepemilikan tanah sebagai amanah ilahi, bukan hak eksklusifTemuan mengungkapkan bahwa klaim Zionis bertentangan dengan keadilan Islam, yang memandang kepemilikan tanah sebagai amanah ilahi, bukan hak eksklusif
ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU Tanpa budaya hukum yang kuat, prinsip first to file dalam sistem merek Indonesia tidak akan dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum yang optimal bagiTanpa budaya hukum yang kuat, prinsip first to file dalam sistem merek Indonesia tidak akan dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum yang optimal bagi
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penanganan pelanggaran merek dagang dalam bisnis e-commerce tidak memiliki perbedaan khusus dibandingkan penanganan secara konvensional, yaitu melaluiPenanganan pelanggaran merek dagang dalam bisnis e-commerce tidak memiliki perbedaan khusus dibandingkan penanganan secara konvensional, yaitu melalui
UMMUMM Oleh karena itu, hak atas kesehatan terhambat sementara negara bertanggung jawab atas akses universal terhadap perawatan kesehatan yang terjangkau. TemuanOleh karena itu, hak atas kesehatan terhambat sementara negara bertanggung jawab atas akses universal terhadap perawatan kesehatan yang terjangkau. Temuan
UADUAD Namun hak yang dapat beralih hanya hak ekonominya saja, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta (wakif), perlindungan hukum untuk hak ciptaNamun hak yang dapat beralih hanya hak ekonominya saja, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta (wakif), perlindungan hukum untuk hak cipta
Useful /
UMDUMD Akibat hukum melakukan diskriminasi adalah dapat menimbulkan akibat hukum pidana dan perdata berupa ganti kerugian pidana penjara atau denda. Dari pembahasanAkibat hukum melakukan diskriminasi adalah dapat menimbulkan akibat hukum pidana dan perdata berupa ganti kerugian pidana penjara atau denda. Dari pembahasan
UMDUMD Kemudian mempraktekkannya ke dalam budaya hukum nasionalnya. Lex Mercatoria hadir sebagai hukum internasional yang fleksibel baik bagi penganut Civil LawKemudian mempraktekkannya ke dalam budaya hukum nasionalnya. Lex Mercatoria hadir sebagai hukum internasional yang fleksibel baik bagi penganut Civil Law
UMMUMM Temuan menunjukkan bahwa pembelaan pembebasan diberikan kepada anak di bawah usia 12 tahun yang melakukan tindak pidana bukan karena perbuatan mereka dimaafkan,Temuan menunjukkan bahwa pembelaan pembebasan diberikan kepada anak di bawah usia 12 tahun yang melakukan tindak pidana bukan karena perbuatan mereka dimaafkan,
UMMUMM Korupsi mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang sangat menghargai transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Indonesia harus terus berinovasi dalamKorupsi mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang sangat menghargai transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Indonesia harus terus berinovasi dalam