MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiArtikel ini bertujuan menemukan format ideal implementasi asas erga omnes dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materi undang-undang. Asas dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) tidak dapat terimplementasikan dengan baik karena gap antara putusan MK dengan lembaga negara lainnya yang berdampak turunnya erga omnes. Perlu adanya sistem ideal untuk memperbaiki penerapan marwah asas putusan MK yang sesuai dengan asas erga omnes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan upaya kerja sama antara MK dan lembaga negara lainnya untuk mengoptimalkan asas putusan dalam mengimplementasikannya.
Perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia sejatinya telah mengantarkan MK dalam posisi sulit untuk mengimplementasikan putusan yang telah ditetapkan.Salah satu mekanisme yang dapat diterapkan adalah dengan mengefektifkan asas erga omnes sebagaimana telah dipraktikan oleh banyak lembaga pengadilan dalam hukum internasional.Mekanisme penerapan asas erga omnes harus memuat dua mekanisme dasar kepatuhan terhadap putusan MK, yaitu menunjuk langsung adresat untuk menghilangkan inkonsistensi dan menyatakan jangka waktu implementasi putusan MK.
Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana sistem judicial deferral yang diterapkan di negara lain dapat diadaptasi dalam konteks hukum Indonesia. Kita juga perlu meneliti lebih dalam tentang efek dari kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dan lembaga negara lainnya dalam implementasi putusan, serta bagaimana pengaturan yang lebih spesifik dalam undang-undang dapat mendukung kepatuhan terhadap putusan MK. Selain itu, analisis tentang pengaruh publik dan partisipasi masyarakat dalam implementasi putusan MK juga penting, untuk memahami apakah suara masyarakat dapat digunakan sebagai dorongan untuk memastikan bahwa putusan dihormati dan ditindaklanjuti.
| File size | 354.42 KB |
| Pages | 25 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN KERINCIIAIN KERINCI Kasus lainnya adalah larangan memakai cadar, celana cingkrang, dan lain-lain. Konflik ini sering terjadi karena saling mengklaim diri sebagai yang palingKasus lainnya adalah larangan memakai cadar, celana cingkrang, dan lain-lain. Konflik ini sering terjadi karena saling mengklaim diri sebagai yang paling
UMMUUMMU Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan keadilan substantif oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umumPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan keadilan substantif oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum
MKRIMKRI Presiden wajib menjaga netralitasnya selama proses pemilihan untuk menjamin demokrasi substantif yang berintegritas. Ambiguitas pada Pasal 299 ayat (1)Presiden wajib menjaga netralitasnya selama proses pemilihan untuk menjamin demokrasi substantif yang berintegritas. Ambiguitas pada Pasal 299 ayat (1)
IAIN CURUPIAIN CURUP Implementing a multimethod approach that combines geospatial network mapping, thematic content analysis of political speech, sentiment analysis of digitalImplementing a multimethod approach that combines geospatial network mapping, thematic content analysis of political speech, sentiment analysis of digital
DINASTIRESDINASTIRES Peluang melimpah melalui penetrasi internet dan tren belanja online, tetapi ancaman dari platform media sosial dan pesaing direct-to-consumer (DTC) menimbulkanPeluang melimpah melalui penetrasi internet dan tren belanja online, tetapi ancaman dari platform media sosial dan pesaing direct-to-consumer (DTC) menimbulkan
UINSIUINSI Sejak peluncuran, sukuk hijau dan biru telah digabungkan di kedua negara untuk mendukung upaya pemerintah mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).Sejak peluncuran, sukuk hijau dan biru telah digabungkan di kedua negara untuk mendukung upaya pemerintah mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
UINSIUINSI Permintaan global yang terus meningkat terhadap produk halal membuka peluang besar bagi pembangunan ekonomi. Namun, masih terdapat kesenjangan signifikanPermintaan global yang terus meningkat terhadap produk halal membuka peluang besar bagi pembangunan ekonomi. Namun, masih terdapat kesenjangan signifikan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Studi ini merekomendasikan sinergi antara yurisdiksi sipil dan militer untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang efektif dan setara. Putusan MahkamahStudi ini merekomendasikan sinergi antara yurisdiksi sipil dan militer untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang efektif dan setara. Putusan Mahkamah
Useful /
UMBUMB Dibandingkan dengan clasifier tradisional seperti Naïve Bayes (NB) yang memiliki akurasi 88,53%, LightGBM menunjukkan ketahanan lebih tinggi dalam menanganiDibandingkan dengan clasifier tradisional seperti Naïve Bayes (NB) yang memiliki akurasi 88,53%, LightGBM menunjukkan ketahanan lebih tinggi dalam menangani
UINSIUINSI Penelitian ini menyimpulkan bahwa telah terjadi harmonisasi prosedural antara fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK dalam membentuk ekosistem FinTech SyariahPenelitian ini menyimpulkan bahwa telah terjadi harmonisasi prosedural antara fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK dalam membentuk ekosistem FinTech Syariah
UINSIUINSI The findings suggest that Islamic political expression in Indonesia is neither fully absorbed nor rejected, but continually renegotiated. Pluralism, inThe findings suggest that Islamic political expression in Indonesia is neither fully absorbed nor rejected, but continually renegotiated. Pluralism, in
UNAMAUNAMA Sri Sudewi atau depan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Muara Bulian. Minimarket ini tergolong masih baru karena beroperasi sejak tahunSri Sudewi atau depan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Muara Bulian. Minimarket ini tergolong masih baru karena beroperasi sejak tahun