MKRIMKRI

Jurnal KonstitusiJurnal Konstitusi

Artikel ini bertujuan menemukan format ideal implementasi asas erga omnes dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materi undang-undang. Asas dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) tidak dapat terimplementasikan dengan baik karena gap antara putusan MK dengan lembaga negara lainnya yang berdampak turunnya erga omnes. Perlu adanya sistem ideal untuk memperbaiki penerapan marwah asas putusan MK yang sesuai dengan asas erga omnes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan upaya kerja sama antara MK dan lembaga negara lainnya untuk mengoptimalkan asas putusan dalam mengimplementasikannya.

Perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia sejatinya telah mengantarkan MK dalam posisi sulit untuk mengimplementasikan putusan yang telah ditetapkan.Salah satu mekanisme yang dapat diterapkan adalah dengan mengefektifkan asas erga omnes sebagaimana telah dipraktikan oleh banyak lembaga pengadilan dalam hukum internasional.Mekanisme penerapan asas erga omnes harus memuat dua mekanisme dasar kepatuhan terhadap putusan MK, yaitu menunjuk langsung adresat untuk menghilangkan inkonsistensi dan menyatakan jangka waktu implementasi putusan MK.

Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana sistem judicial deferral yang diterapkan di negara lain dapat diadaptasi dalam konteks hukum Indonesia. Kita juga perlu meneliti lebih dalam tentang efek dari kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dan lembaga negara lainnya dalam implementasi putusan, serta bagaimana pengaturan yang lebih spesifik dalam undang-undang dapat mendukung kepatuhan terhadap putusan MK. Selain itu, analisis tentang pengaruh publik dan partisipasi masyarakat dalam implementasi putusan MK juga penting, untuk memahami apakah suara masyarakat dapat digunakan sebagai dorongan untuk memastikan bahwa putusan dihormati dan ditindaklanjuti.

  1. Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi... doi.org/10.31078/jk1942Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi doi 10 31078 jk1942
Read onlineRead online
File size354.42 KB
Pages25
DMCAReportReport

Related /

juris Status Hukum Penguasaan Hak Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing Yang Diperoleh Melalui Pelelangan Obyek Hak Tanggungan 2025More at 2025

IUSIUS Kedudukan akta Risalah lelang sebagai bukti peralihan hak milik atas tanah bagi Warga Negara Asing yakni akta risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat LelangKedudukan akta Risalah lelang sebagai bukti peralihan hak milik atas tanah bagi Warga Negara Asing yakni akta risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang

juris Muslim Society s Response to the New Rule of Marriage Age 2023More at 2023

IAIN CURUPIAIN CURUP Penyelamatan bagi peneliti adalah karena regulasi yang mendukung aturan ini tidak disampaikan kepada publik.meskipun regulasi ini mengandung dispensasiPenyelamatan bagi peneliti adalah karena regulasi yang mendukung aturan ini tidak disampaikan kepada publik.meskipun regulasi ini mengandung dispensasi

juris Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum 2022More at 2022

MKRIMKRI Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba untuk membedah konsep teori utilitarianisme dari Bentham, serta mencari posisi konsep utilitarianisme Bentham diOleh sebab itu, penelitian ini mencoba untuk membedah konsep teori utilitarianisme dari Bentham, serta mencari posisi konsep utilitarianisme Bentham di

juris PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH YANG DI PEROLEH MELALUI JUAL BELI Studi di Kecamatan Jonggat 2017More at 2017

IUSIUS Sedangkan factor yang menjadi kendalanya adalah factor penegak hukum, substansi hukum, budaya hukum, dan sarana dan prasarana. Pelaksanaan pendaftaranSedangkan factor yang menjadi kendalanya adalah factor penegak hukum, substansi hukum, budaya hukum, dan sarana dan prasarana. Pelaksanaan pendaftaran

Useful /

juris Decency Norms In Law Enforcement To Online Prostitution In Indonesia An Islamic Law Perspective 2025More at 2025

IAIN CURUPIAIN CURUP The findings of this study show Islamic Law as decency norms or living law can be a priority for law enforcement to online prostitution by using ArticleThe findings of this study show Islamic Law as decency norms or living law can be a priority for law enforcement to online prostitution by using Article

juris Relevansi Gagasan Ki Hadjar Dewantara Terhadap Pendidikan Karakter Dalam Kurikulum Merdeka 2025More at 2025

STAINUPASTAINUPA Pendidikan karakter merupakan aspek fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Kurikulum Merdeka hadir sebagai jawaban atas tantanganPendidikan karakter merupakan aspek fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Kurikulum Merdeka hadir sebagai jawaban atas tantangan

juris STRATEGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI DALAM PENANAMANKARAKTER SISWA Studi Komparasi Di SDN 2 Patrol dan SDN 1 Patrol Kabupaten Indramayu 2025More at 2025

STAINUPASTAINUPA SDN 1 Patrol menerapkan strategi yang lebih variatif dan konsisten, didukung oleh budaya sekolah seperti program 5S dan praktik keagamaan rutin, sehinggaSDN 1 Patrol menerapkan strategi yang lebih variatif dan konsisten, didukung oleh budaya sekolah seperti program 5S dan praktik keagamaan rutin, sehingga

juris The Crown Witness From the Point of View of Islamic Criminal Law in Truth Discovery of Criminal Cases in Indonesia 2023More at 2023

IAIN CURUPIAIN CURUP Dalam hukum pidana Islam, saksi harus adil dan jujur. Jika saksi mahkota diperlukan sebagai bukti untuk mengungkap kasus pidana tanpa didukung oleh buktiDalam hukum pidana Islam, saksi harus adil dan jujur. Jika saksi mahkota diperlukan sebagai bukti untuk mengungkap kasus pidana tanpa didukung oleh bukti

ads-block-test