MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiArtikel ini bertujuan menemukan format ideal implementasi asas erga omnes dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materi undang-undang. Asas dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) tidak dapat terimplementasikan dengan baik karena gap antara putusan MK dengan lembaga negara lainnya yang berdampak turunnya erga omnes. Perlu adanya sistem ideal untuk memperbaiki penerapan marwah asas putusan MK yang sesuai dengan asas erga omnes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan upaya kerja sama antara MK dan lembaga negara lainnya untuk mengoptimalkan asas putusan dalam mengimplementasikannya.
Perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia sejatinya telah mengantarkan MK dalam posisi sulit untuk mengimplementasikan putusan yang telah ditetapkan.Salah satu mekanisme yang dapat diterapkan adalah dengan mengefektifkan asas erga omnes sebagaimana telah dipraktikan oleh banyak lembaga pengadilan dalam hukum internasional.Mekanisme penerapan asas erga omnes harus memuat dua mekanisme dasar kepatuhan terhadap putusan MK, yaitu menunjuk langsung adresat untuk menghilangkan inkonsistensi dan menyatakan jangka waktu implementasi putusan MK.
Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana sistem judicial deferral yang diterapkan di negara lain dapat diadaptasi dalam konteks hukum Indonesia. Kita juga perlu meneliti lebih dalam tentang efek dari kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dan lembaga negara lainnya dalam implementasi putusan, serta bagaimana pengaturan yang lebih spesifik dalam undang-undang dapat mendukung kepatuhan terhadap putusan MK. Selain itu, analisis tentang pengaruh publik dan partisipasi masyarakat dalam implementasi putusan MK juga penting, untuk memahami apakah suara masyarakat dapat digunakan sebagai dorongan untuk memastikan bahwa putusan dihormati dan ditindaklanjuti.
| File size | 354.42 KB |
| Pages | 25 |
| DMCA | Report |
Related /
UNUSIAUNUSIA 80/PUU-XX/2022 mengembalikan kewenangan tata dapil dan alokasi kursi kepada KPU secara mutlak melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Penelitian80/PUU-XX/2022 mengembalikan kewenangan tata dapil dan alokasi kursi kepada KPU secara mutlak melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Penelitian
UIN ANTASARIUIN ANTASARI Metode penelitian menggunakan pendekatan analitis dan dogmatis, penelitian ini memadukan analisis hukum, data sekunder, dan wawancara semi-terstrukturMetode penelitian menggunakan pendekatan analitis dan dogmatis, penelitian ini memadukan analisis hukum, data sekunder, dan wawancara semi-terstruktur
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kontribusi masing-masing lembaga tersebut dalam pelaksanaan fungsi negara, dengan menggunakan pendekatanArtikel ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kontribusi masing-masing lembaga tersebut dalam pelaksanaan fungsi negara, dengan menggunakan pendekatan
SMARTPUBLISHERSMARTPUBLISHER dan rasionalisasi muncul karena pelaku menganggap tindakan tersebut sebagai efisiensi untuk kelangsungan proyek. Interaksi ketiga unsur tersebut membentukdan rasionalisasi muncul karena pelaku menganggap tindakan tersebut sebagai efisiensi untuk kelangsungan proyek. Interaksi ketiga unsur tersebut membentuk
PUBMEDIAPUBMEDIA Selain itu, independensi yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi, mengalami penurunan, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa keputusan kontroversialSelain itu, independensi yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi, mengalami penurunan, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa keputusan kontroversial
PUBMEDIAPUBMEDIA Disarankan pendekatan hibrida yang menggabungkan perlindungan penuh dengan insentif yang wajar untuk menciptakan ekosistem yang aman dan mendorong partisipasiDisarankan pendekatan hibrida yang menggabungkan perlindungan penuh dengan insentif yang wajar untuk menciptakan ekosistem yang aman dan mendorong partisipasi
UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA DPR-GR memainkan peran penting namun ambigu dalam transisi kekuasaan 1965–1971, menunjukkan akomodasi terhadap Soeharto sekaligus resistensi terbatas.DPR-GR memainkan peran penting namun ambigu dalam transisi kekuasaan 1965–1971, menunjukkan akomodasi terhadap Soeharto sekaligus resistensi terbatas.
UNSADAUNSADA Amerika Serikat dan Jepang memperkuat hubungan untuk menjaga keamanan negara baik dalam kepentingan domestik maupun bilateral. Tulisan ini menjelaskanAmerika Serikat dan Jepang memperkuat hubungan untuk menjaga keamanan negara baik dalam kepentingan domestik maupun bilateral. Tulisan ini menjelaskan
Useful /
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Dengan demikian, integrasi AI dalam sistem pengadaan dapat meningkatkan produktivitas organisasi dan mendukung transformasi digital dalam manajemen rantaiDengan demikian, integrasi AI dalam sistem pengadaan dapat meningkatkan produktivitas organisasi dan mendukung transformasi digital dalam manajemen rantai
SMARTPUBLISHERSMARTPUBLISHER Hal ini disebabkan oleh pasokan langsung dari perusahaan asal dalam jumlah besar, sehingga beban pajak per unit menjadi relatif kecil. Produk yang dijualHal ini disebabkan oleh pasokan langsung dari perusahaan asal dalam jumlah besar, sehingga beban pajak per unit menjadi relatif kecil. Produk yang dijual
SMARTPUBLISHERSMARTPUBLISHER Penelitian ini menyimpulkan bahwa biaya lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerjaPenelitian ini menyimpulkan bahwa biaya lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja
SMARTPUBLISHERSMARTPUBLISHER Hasil penelitian menunjukkan leverage dan kapasitas operasi berpengaruh negatif terhadap financial distress, sedangkan ukuran perusahaan dan pertumbuhanHasil penelitian menunjukkan leverage dan kapasitas operasi berpengaruh negatif terhadap financial distress, sedangkan ukuran perusahaan dan pertumbuhan