UMMUUMMU
JUSTISIA - JURNAL ILMU HUKUMJUSTISIA - JURNAL ILMU HUKUMPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan keadilan substantif oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Kemudian untuk mengetahui alasan filosofis penerapan keadilan substantif oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Disamping itu, untuk mengetahui implikasi penerapan keadilan substantif oleh Mahkamah Konstitusi terhadap perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka yaitu menginventarisasi dan meneliti bahan-bahan hukum dan data-data tertulis, baik berupa literatur dan peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dokumen-dokumen tertulis lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.
Mahkamah Konstitusi telah menerapkan paradigma keadilan substantif dalam menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilukada.Hal tersebut terlihat dari cara Mahkamah Konstitusi mengadili perkara sengketa ini yang tidak hanya terbatas mengadili hasil penghitungan suara, namun juga memeriksa kecurangan dan penyimpangan yang terjadi dalam proses pemilukada yang dinilai melanggar asas-asas pemilu.Mahkamah Konstitusi tidak ingin terpasung oleh bunyi undang-undang jika undang-undang itu tidak mampu mewujudkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga Mahkamah Konstitusi perlu melakukan terobosan hukum guna mencapai keadilan substantif.
1. Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak jangka panjang penerapan keadilan substantif oleh Mahkamah Konstitusi terhadap kredibilitas lembaga pemilu di Indonesia. 2. Studi tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam menjembatani konflik antara norma hukum dan nilai-nilai keadilan masyarakat. 3. Penelitian tentang efektivitas mekanisme pemungutan suara ulang sebagai solusi alternatif dalam sengketa pemilu, khususnya di daerah dengan kompleksitas sosial politik tinggi.
| File size | 429.31 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUUMMU Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap pengaruh peningkatan kualitas pelayanan dalam pelaksanaan program listrik prabayar (tokenPenelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap pengaruh peningkatan kualitas pelayanan dalam pelaksanaan program listrik prabayar (token
UMMUUMMU Temuan utama yang dihasilkan dari studi ini adalah netralitas penyelenggara seringkali terancam oleh intervensi elit politik lokal, transparansi informasiTemuan utama yang dihasilkan dari studi ini adalah netralitas penyelenggara seringkali terancam oleh intervensi elit politik lokal, transparansi informasi
JOURNALSJOURNALS Komunikasi internal dan eksternal yang efektif serta dukungan kuat dari komunitas dan pemangku kepentingan, termasuk dosen Universitas Sriwijaya, menyediakanKomunikasi internal dan eksternal yang efektif serta dukungan kuat dari komunitas dan pemangku kepentingan, termasuk dosen Universitas Sriwijaya, menyediakan
JOURNALSJOURNALS Antusiasme tinggi dari masyarakat, terutama pemuda, menunjukkan bahwa kegiatan ini berpotensi menjadi sumber mata pencaharian baru. Dengan demikian, programAntusiasme tinggi dari masyarakat, terutama pemuda, menunjukkan bahwa kegiatan ini berpotensi menjadi sumber mata pencaharian baru. Dengan demikian, program
JOURNALSJOURNALS Selain memperkenalkan budaya Tiongkok, kegiatan ini juga bertujuan untuk mempromosikan program studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok UniversitasSelain memperkenalkan budaya Tiongkok, kegiatan ini juga bertujuan untuk mempromosikan program studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok Universitas
UMMUUMMU Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan paradigma dalamPembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan paradigma dalam
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah tidak termasuk dalam rezim pemilihan umum nasional sebagaimanaNamun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah tidak termasuk dalam rezim pemilihan umum nasional sebagaimana
UINUIN Proses hukum dalam perkara ini masih terus bergulir setelah pihak penggugat menyatakan pikir-pikir untuk kemudian diteruskan pada proses banding ke tingkatProses hukum dalam perkara ini masih terus bergulir setelah pihak penggugat menyatakan pikir-pikir untuk kemudian diteruskan pada proses banding ke tingkat
Useful /
UMMUUMMU Penulis berpandangan bahwa didalam pengaturan frasa perbuatan tercela harus terdapat prinsip norma hukum yang jelas, terukur dan adil, bukan hanya mampuPenulis berpandangan bahwa didalam pengaturan frasa perbuatan tercela harus terdapat prinsip norma hukum yang jelas, terukur dan adil, bukan hanya mampu
UMMUUMMU Politik lokal yang kuat memengaruhi birokrasi, memicu nepotisme, penyalahgunaan wewenang, dan praktik korupsi yang menurunkan kepercayaan publik. KorupsiPolitik lokal yang kuat memengaruhi birokrasi, memicu nepotisme, penyalahgunaan wewenang, dan praktik korupsi yang menurunkan kepercayaan publik. Korupsi
UINUIN Begitu juga Nabi menerima kesaksian seorang perempuan dalam kasus Uqbah ibn al-Harîth yang mengawini Umm Yahyâ bint Abî Lahab. Kata Kunci: al-ishhâd,Begitu juga Nabi menerima kesaksian seorang perempuan dalam kasus Uqbah ibn al-Harîth yang mengawini Umm Yahyâ bint Abî Lahab. Kata Kunci: al-ishhâd,
UINUIN Studi ini membantah pendapat yang menyatakan bahwa akomodasi hukum Islam oleh peraturan perundang‑undangan merupakan agenda menuju negara Islam. ProsesStudi ini membantah pendapat yang menyatakan bahwa akomodasi hukum Islam oleh peraturan perundang‑undangan merupakan agenda menuju negara Islam. Proses