UMMUUMMU
JUSTISIA - JURNAL ILMU HUKUMJUSTISIA - JURNAL ILMU HUKUMPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan keadilan substantif oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Kemudian untuk mengetahui alasan filosofis penerapan keadilan substantif oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Disamping itu, untuk mengetahui implikasi penerapan keadilan substantif oleh Mahkamah Konstitusi terhadap perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka yaitu menginventarisasi dan meneliti bahan-bahan hukum dan data-data tertulis, baik berupa literatur dan peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dokumen-dokumen tertulis lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.
Mahkamah Konstitusi telah menerapkan paradigma keadilan substantif dalam menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilukada.Hal tersebut terlihat dari cara Mahkamah Konstitusi mengadili perkara sengketa ini yang tidak hanya terbatas mengadili hasil penghitungan suara, namun juga memeriksa kecurangan dan penyimpangan yang terjadi dalam proses pemilukada yang dinilai melanggar asas-asas pemilu.Mahkamah Konstitusi tidak ingin terpasung oleh bunyi undang-undang jika undang-undang itu tidak mampu mewujudkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga Mahkamah Konstitusi perlu melakukan terobosan hukum guna mencapai keadilan substantif.
1. Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak jangka panjang penerapan keadilan substantif oleh Mahkamah Konstitusi terhadap kredibilitas lembaga pemilu di Indonesia. 2. Studi tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam menjembatani konflik antara norma hukum dan nilai-nilai keadilan masyarakat. 3. Penelitian tentang efektivitas mekanisme pemungutan suara ulang sebagai solusi alternatif dalam sengketa pemilu, khususnya di daerah dengan kompleksitas sosial politik tinggi.
| File size | 429.31 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUUMMU Temuan utama yang dihasilkan dari studi ini adalah netralitas penyelenggara seringkali terancam oleh intervensi elit politik lokal, transparansi informasiTemuan utama yang dihasilkan dari studi ini adalah netralitas penyelenggara seringkali terancam oleh intervensi elit politik lokal, transparansi informasi
UMMUUMMU Kesimpulan penelitian ini memberikan rekomendasi untuk penguatan kerangka hukum dan peningkatan mekanisme pengawasan agar kualitas pelayanan program listrikKesimpulan penelitian ini memberikan rekomendasi untuk penguatan kerangka hukum dan peningkatan mekanisme pengawasan agar kualitas pelayanan program listrik
UMMUUMMU Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberhentian kepala daerah di era demokrasi langsung mencerminkan ketegangan antara legitimasi politik hasil pilihanPenelitian ini menunjukkan bahwa pemberhentian kepala daerah di era demokrasi langsung mencerminkan ketegangan antara legitimasi politik hasil pilihan
HAMJAHDIHAHAMJAHDIHA In addition, a direct approach to the community through a door-to-door strategy in building emotional closeness and increasing public trust. Strategi kampanyeIn addition, a direct approach to the community through a door-to-door strategy in building emotional closeness and increasing public trust. Strategi kampanye
TRI GUNA DHARMATRI GUNA DHARMA Diagnosa penyakit frambusia masih manual, tidak adanya sistem yang mempercepat untuk mendiagnosa penyakit frambusia. Dengan masalah tersebut maka dibuatlahDiagnosa penyakit frambusia masih manual, tidak adanya sistem yang mempercepat untuk mendiagnosa penyakit frambusia. Dengan masalah tersebut maka dibuatlah
MKRIMKRI Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015 termasuk putusan yang membatalkan suatu norma hukum, pelaksanaannya secara langsung sesuai dengan substansi, tanpa memerlukanPutusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015 termasuk putusan yang membatalkan suatu norma hukum, pelaksanaannya secara langsung sesuai dengan substansi, tanpa memerlukan
MKRIMKRI Dalam Putusan tersebut, MK menyatakan bahwa pengurus partai politik dilarang menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Namun, tindak lanjut dari PutusanDalam Putusan tersebut, MK menyatakan bahwa pengurus partai politik dilarang menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Namun, tindak lanjut dari Putusan
MKRIMKRI Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menafsirkan dan mengkonstruksi dasar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif‑kualitatifBerdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menafsirkan dan mengkonstruksi dasar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif‑kualitatif
Useful /
IOCSCIENCEIOCSCIENCE This study aims to analyze the factors influencing Smartboard acceptance using the Technology Acceptance Model (TAM), which includes Perceived UsefulnessThis study aims to analyze the factors influencing Smartboard acceptance using the Technology Acceptance Model (TAM), which includes Perceived Usefulness
HAMJAHDIHAHAMJAHDIHA Kawasan ini menjadi lintas budaya dan agama, mengingat masyarakat lokal yang terdiri dari berbagai komunitas agama serta kehadiran wisatawan dari latarKawasan ini menjadi lintas budaya dan agama, mengingat masyarakat lokal yang terdiri dari berbagai komunitas agama serta kehadiran wisatawan dari latar
MKRIMKRI Selain itu, tulisan ini akan mengkaji putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut Pancasila sebagai sumber hukum dan dasar negara. Pancasila sebagaiSelain itu, tulisan ini akan mengkaji putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut Pancasila sebagai sumber hukum dan dasar negara. Pancasila sebagai
DWCUDWCU Namun ini belum menjadi sebuah isu yang selesai. Agama telah dilihat dengan cara yang membuatnya tampak lebih serius daripada seni dan berbicara tentangNamun ini belum menjadi sebuah isu yang selesai. Agama telah dilihat dengan cara yang membuatnya tampak lebih serius daripada seni dan berbicara tentang