UMMUUMMU
JUSTISIA - JURNAL ILMU HUKUMJUSTISIA - JURNAL ILMU HUKUMPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan keadilan substantif oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Kemudian untuk mengetahui alasan filosofis penerapan keadilan substantif oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Disamping itu, untuk mengetahui implikasi penerapan keadilan substantif oleh Mahkamah Konstitusi terhadap perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka yaitu menginventarisasi dan meneliti bahan-bahan hukum dan data-data tertulis, baik berupa literatur dan peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dokumen-dokumen tertulis lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.
Mahkamah Konstitusi telah menerapkan paradigma keadilan substantif dalam menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilukada.Hal tersebut terlihat dari cara Mahkamah Konstitusi mengadili perkara sengketa ini yang tidak hanya terbatas mengadili hasil penghitungan suara, namun juga memeriksa kecurangan dan penyimpangan yang terjadi dalam proses pemilukada yang dinilai melanggar asas-asas pemilu.Mahkamah Konstitusi tidak ingin terpasung oleh bunyi undang-undang jika undang-undang itu tidak mampu mewujudkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga Mahkamah Konstitusi perlu melakukan terobosan hukum guna mencapai keadilan substantif.
1. Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak jangka panjang penerapan keadilan substantif oleh Mahkamah Konstitusi terhadap kredibilitas lembaga pemilu di Indonesia. 2. Studi tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam menjembatani konflik antara norma hukum dan nilai-nilai keadilan masyarakat. 3. Penelitian tentang efektivitas mekanisme pemungutan suara ulang sebagai solusi alternatif dalam sengketa pemilu, khususnya di daerah dengan kompleksitas sosial politik tinggi.
| File size | 429.31 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Selain itu, pengamatan dan dokumentasi juga digunakan sebagai sumber data. Data dianalisis secara tematik menggunakan perangkat lunak NVivo 12 Plus. HasilSelain itu, pengamatan dan dokumentasi juga digunakan sebagai sumber data. Data dianalisis secara tematik menggunakan perangkat lunak NVivo 12 Plus. Hasil
UMMUMM Penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dan akademisi dalam memahami dan mengimplementasikan reformasi hukum konstitusiPenelitian ini dimaksudkan untuk menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dan akademisi dalam memahami dan mengimplementasikan reformasi hukum konstitusi
UMMUMM Pengaturan mengenai penundaan pemilihan umum di negara-negara ini bervariasi. Di Malaysia, hal itu tidak diatur dalam konstitusi. Sementara itu, di MyanmarPengaturan mengenai penundaan pemilihan umum di negara-negara ini bervariasi. Di Malaysia, hal itu tidak diatur dalam konstitusi. Sementara itu, di Myanmar
SAINTEKMUSAINTEKMU Pada metodologi pengembangan aplikasi menggunakan metode SDLC dengan model waterfall, terdiri dari tahapan: analisis, desain, implementasi, pengujian danPada metodologi pengembangan aplikasi menggunakan metode SDLC dengan model waterfall, terdiri dari tahapan: analisis, desain, implementasi, pengujian dan
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Secara keseluruhan, penanganan politik uang memiliki implikasi signifikan terhadap masa depan demokrasi di Indonesia, mempromosikan transparansi, akuntabilitas,Secara keseluruhan, penanganan politik uang memiliki implikasi signifikan terhadap masa depan demokrasi di Indonesia, mempromosikan transparansi, akuntabilitas,
UMMUMM Pengisian jabatan kepala daerah merepresentasikan proses yang berbasis pada prinsip hukum Islam. Adopsi prinsip hukum Islam dapat melibatkan sumber ajaranPengisian jabatan kepala daerah merepresentasikan proses yang berbasis pada prinsip hukum Islam. Adopsi prinsip hukum Islam dapat melibatkan sumber ajaran
MKRIMKRI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: bagaimana perkembangan pengaturan pengisian penjabat kepala daerah dan implikasinya terhadap aspek akuntabilitas.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: bagaimana perkembangan pengaturan pengisian penjabat kepala daerah dan implikasinya terhadap aspek akuntabilitas.
NEWINERANEWINERA Jika elit politik dan elit partai melakukan pertukaran sosial dalam pemilihan kepala daerah, mereka harus mempertimbangkan kandidat atau tokoh yang akanJika elit politik dan elit partai melakukan pertukaran sosial dalam pemilihan kepala daerah, mereka harus mempertimbangkan kandidat atau tokoh yang akan
Useful /
UMMUUMMU Studi ini menegaskan bahwa birokrasi yang efektif, akuntabel, dan responsif merupakan prasyarat bagi kedaulatan rakyat yang nyata, bukan sekadar simbolStudi ini menegaskan bahwa birokrasi yang efektif, akuntabel, dan responsif merupakan prasyarat bagi kedaulatan rakyat yang nyata, bukan sekadar simbol
STAIALANWARSTAIALANWAR Studi ini melihat bagaimana rasm Al-Quran ditulis dalam manuskrip mushaf Bangkalan abad ke-19 dibandingkan dengan Mushaf Standar Indonesia (MSI). StudiStudi ini melihat bagaimana rasm Al-Quran ditulis dalam manuskrip mushaf Bangkalan abad ke-19 dibandingkan dengan Mushaf Standar Indonesia (MSI). Studi
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Di rezim Orde Baru dengan performa otoriter, Persatuan Guru Republik Indonesia (serikat guru Indonesia) berperan sebagai aktor tunggal. Makalah ini membahasDi rezim Orde Baru dengan performa otoriter, Persatuan Guru Republik Indonesia (serikat guru Indonesia) berperan sebagai aktor tunggal. Makalah ini membahas
UMMUMM Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pengajuan kepailitan bagi perusahaan efek oleh OJK, di mana permohonan dari perusahaan efek atau kreditor ditujukanHasil penelitian menunjukkan mekanisme pengajuan kepailitan bagi perusahaan efek oleh OJK, di mana permohonan dari perusahaan efek atau kreditor ditujukan