UMMUUMMU
JUSTISIA - JURNAL ILMU HUKUMJUSTISIA - JURNAL ILMU HUKUMPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan keadilan substantif oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Kemudian untuk mengetahui alasan filosofis penerapan keadilan substantif oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Disamping itu, untuk mengetahui implikasi penerapan keadilan substantif oleh Mahkamah Konstitusi terhadap perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka yaitu menginventarisasi dan meneliti bahan-bahan hukum dan data-data tertulis, baik berupa literatur dan peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dokumen-dokumen tertulis lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.
Mahkamah Konstitusi telah menerapkan paradigma keadilan substantif dalam menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilukada.Hal tersebut terlihat dari cara Mahkamah Konstitusi mengadili perkara sengketa ini yang tidak hanya terbatas mengadili hasil penghitungan suara, namun juga memeriksa kecurangan dan penyimpangan yang terjadi dalam proses pemilukada yang dinilai melanggar asas-asas pemilu.Mahkamah Konstitusi tidak ingin terpasung oleh bunyi undang-undang jika undang-undang itu tidak mampu mewujudkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga Mahkamah Konstitusi perlu melakukan terobosan hukum guna mencapai keadilan substantif.
1. Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak jangka panjang penerapan keadilan substantif oleh Mahkamah Konstitusi terhadap kredibilitas lembaga pemilu di Indonesia. 2. Studi tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam menjembatani konflik antara norma hukum dan nilai-nilai keadilan masyarakat. 3. Penelitian tentang efektivitas mekanisme pemungutan suara ulang sebagai solusi alternatif dalam sengketa pemilu, khususnya di daerah dengan kompleksitas sosial politik tinggi.
| File size | 429.31 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Oleh karena itu, reformasi komprehensif diperlukan, meliputi penguatan kaderisasi partai, pembatasan maksimal koalisi, dan fasilitas yang lebih proporsionalOleh karena itu, reformasi komprehensif diperlukan, meliputi penguatan kaderisasi partai, pembatasan maksimal koalisi, dan fasilitas yang lebih proporsional
DAARULHUDADAARULHUDA Imunisasi merupakan suatu metode untuk menghentikan penyebaran penyakit menular yang dicegah oleh sebuah vaksin. Dengan pemberian vaksin dapat menciptakanImunisasi merupakan suatu metode untuk menghentikan penyebaran penyakit menular yang dicegah oleh sebuah vaksin. Dengan pemberian vaksin dapat menciptakan
DAARULHUDADAARULHUDA Menurut data rekapitulasi kejadian bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dari tahun 2006-2017, intensitas bencana yang sering terjadi adalahMenurut data rekapitulasi kejadian bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dari tahun 2006-2017, intensitas bencana yang sering terjadi adalah
DAARULHUDADAARULHUDA Mitigasi risiko tsunami meliputi kesadaran akan daerah rawan tsunami, pembuatan peta rawan tsunami, dan pengetahuan tentang tindakan yang perlu dilakukanMitigasi risiko tsunami meliputi kesadaran akan daerah rawan tsunami, pembuatan peta rawan tsunami, dan pengetahuan tentang tindakan yang perlu dilakukan
DAARULHUDADAARULHUDA Gerakan 1000 HPK terus dijalankan, dimonitoring, dan dievaluasi guna mendapatkan hasil yang maksimal demi derajat kesehatan Indonesia yang jauh lebih baik.Gerakan 1000 HPK terus dijalankan, dimonitoring, dan dievaluasi guna mendapatkan hasil yang maksimal demi derajat kesehatan Indonesia yang jauh lebih baik.
DAARULHUDADAARULHUDA Bencana banjir sudah seperti tradisi yang sering terjadi dikota medan apalagi kala musim hujan melanda tahun ketahun. menurut kamus antropologi tradisiBencana banjir sudah seperti tradisi yang sering terjadi dikota medan apalagi kala musim hujan melanda tahun ketahun. menurut kamus antropologi tradisi
DAARULHUDADAARULHUDA Desa Tempur, Kecamatan Keling, adalah salah satu desa yang rawan bencana tanah longsor. Upaya pengurangan resiko bencana yang dilakukan masyarakat DesaDesa Tempur, Kecamatan Keling, adalah salah satu desa yang rawan bencana tanah longsor. Upaya pengurangan resiko bencana yang dilakukan masyarakat Desa
UADUAD Kedua, bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Riau mengawasi pelaksanaan kewajiban investor bidang usaha HTI khususnya terhadap PT Arara Abadi. PenelitianKedua, bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Riau mengawasi pelaksanaan kewajiban investor bidang usaha HTI khususnya terhadap PT Arara Abadi. Penelitian
Useful /
UMMUUMMU Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan. Penulis menawarkan dalam rangkaPenelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan. Penulis menawarkan dalam rangka
STAIALANWARSTAIALANWAR Di dalam al-Qur‟an dengan berbagai derivasi, kata zawj berjumlah 21 yang termuat dalam 72 ayat dari 43 surah dan disebutkan dalam 81 kali. Peneliti menggunakanDi dalam al-Qur‟an dengan berbagai derivasi, kata zawj berjumlah 21 yang termuat dalam 72 ayat dari 43 surah dan disebutkan dalam 81 kali. Peneliti menggunakan
STAIALANWARSTAIALANWAR Sedangkan al-Farmāwī menafsirkan al-Qur`an dengan menghimpun seluruh ayat-ayat tentang tema yang sama, meletakkannya di bawah satu judul kemudian ditafsirkanSedangkan al-Farmāwī menafsirkan al-Qur`an dengan menghimpun seluruh ayat-ayat tentang tema yang sama, meletakkannya di bawah satu judul kemudian ditafsirkan
UADUAD Salah satu tindakan pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah pidana kebiri. Keberadaan pidana kebiri dalam sistem pemidanaan di IndonesiaSalah satu tindakan pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah pidana kebiri. Keberadaan pidana kebiri dalam sistem pemidanaan di Indonesia