UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan posisi hukum Islam terkait pengisian jabatan kepala daerah dan bagaimana pengisian jabatan ini dirancang untuk sesuai dengan prinsip hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode campuran dan pendekatan statut, konseptual, kasus, dan normatif-teologis.
Pengisian jabatan kepala daerah merepresentasikan proses yang berbasis pada prinsip hukum Islam.Adopsi prinsip hukum Islam dapat melibatkan sumber ajaran hukum Islam sebagai bagian dari konstruksi hukum positif sebagai dasar pemilihan kepala daerah.
Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengkaji lebih dalam tentang implementasi prinsip hukum Islam dalam pengisian jabatan kepala daerah, serta untuk mengembangkan model pengisian jabatan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, perlu dilakukan penelitian tentang dampak pengisian jabatan kepala daerah terhadap kinerja pemerintahan daerah dan kepuasan masyarakat. Penelitian juga dapat dilakukan untuk membandingkan sistem pengisian jabatan kepala daerah di berbagai daerah dan negara, untuk menemukan best practice yang dapat diterapkan di Indonesia.
- Political Dowry in the Maelstrom of Political Practices in Indonesia: Legal and Political Aspects | Journal... doi.org/10.15294/jllr.v4i1.64398Political Dowry in the Maelstrom of Political Practices in Indonesia Legal and Political Aspects Journal doi 10 15294 jllr v4i1 64398
- Human Right to Access Public Information: The Experience of Ukraine and the Practice of the ECtHR | Hasanuddin... doi.org/10.20956/halrev.v9i2.4396Human Right to Access Public Information The Experience of Ukraine and the Practice of the ECtHR Hasanuddin doi 10 20956 halrev v9i2 4396
- The Implementation of Direct Local Election (Pilkada) and Money Politics Tendencies: The Current Indonesian... doi.org/10.15294/ipsr.v6i2.31438The Implementation of Direct Local Election Pilkada and Money Politics Tendencies The Current Indonesian doi 10 15294 ipsr v6i2 31438
- Youth Voters’ Views on the Phenomenon of Money Politics | Atlantis Press. youth voters views phenomenon... atlantis-press.com/proceedings/ijcah-22/125985255Youth VotersAo Views on the Phenomenon of Money Politics Atlantis Press youth voters views phenomenon atlantis press proceedings ijcah 22 125985255
| File size | 396.41 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
STAINAASTAINAA Dalam penentuan harga dan cara jual belinya memiliki cara cara tertentu. Jual beli dalam ajaran Islam mengatur aktivitas manusia seperti transaksi komersial,Dalam penentuan harga dan cara jual belinya memiliki cara cara tertentu. Jual beli dalam ajaran Islam mengatur aktivitas manusia seperti transaksi komersial,
MKRIMKRI Hak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga negara yang dalam berbagai undang-undang pemilu dan pilkada diatur dengan sejumlah pembatasanHak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga negara yang dalam berbagai undang-undang pemilu dan pilkada diatur dengan sejumlah pembatasan
UMMUMM Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang secara kontroversial mengubah persyaratan pencalonan kepala daerah dari berbasis kursi atau suaraPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang secara kontroversial mengubah persyaratan pencalonan kepala daerah dari berbasis kursi atau suara
UMMUMM Artikel ini menguji dan menganalisis peraturan mengenai penundaan pemilihan umum di berbagai negara, terutama negara-negara yang telah menunda pemilihanArtikel ini menguji dan menganalisis peraturan mengenai penundaan pemilihan umum di berbagai negara, terutama negara-negara yang telah menunda pemilihan
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Secara keseluruhan, penanganan politik uang memiliki implikasi signifikan terhadap masa depan demokrasi di Indonesia, mempromosikan transparansi, akuntabilitas,Secara keseluruhan, penanganan politik uang memiliki implikasi signifikan terhadap masa depan demokrasi di Indonesia, mempromosikan transparansi, akuntabilitas,
MKRIMKRI alasan pengisian, mekanisme serta syarat, dan masa jabatan.mekanisme saat ini belum mengedepankan akuntabilitas, sehingga berpotensi menimbulkan penjabatalasan pengisian, mekanisme serta syarat, dan masa jabatan.mekanisme saat ini belum mengedepankan akuntabilitas, sehingga berpotensi menimbulkan penjabat
UMMUMM Hukum harus adaptif dan menyesuaikan dengan kondisi zaman. Modernitas berdampak pada munculnya kejahatan-kejahatan baru yang belum diatur dalam peraturanHukum harus adaptif dan menyesuaikan dengan kondisi zaman. Modernitas berdampak pada munculnya kejahatan-kejahatan baru yang belum diatur dalam peraturan
UADUAD 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memperkenalkan pidana kebiri sebagai jenis pemidanaan baru di Indonesia yang termasuk dalam pidana tindakan dan23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memperkenalkan pidana kebiri sebagai jenis pemidanaan baru di Indonesia yang termasuk dalam pidana tindakan dan
Useful /
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Selama 32 tahun, rezim Orde Baru Soeharto (1966-1998) menunjukkan rezim otoriter di banyak sektor, seperti politik, ekonomi, sosial, terutama di bidangSelama 32 tahun, rezim Orde Baru Soeharto (1966-1998) menunjukkan rezim otoriter di banyak sektor, seperti politik, ekonomi, sosial, terutama di bidang
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Hal ini sangat penting sehingga suatu institusi sering kali dinilai berdasarkan penyampaian layanannya. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry diubah dariHal ini sangat penting sehingga suatu institusi sering kali dinilai berdasarkan penyampaian layanannya. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry diubah dari
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Sementara itu, para supervisor mengklaim bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang Project-Based Learning dan e-SOLMS. Mahasiswa menyatakan bahwa modulSementara itu, para supervisor mengklaim bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang Project-Based Learning dan e-SOLMS. Mahasiswa menyatakan bahwa modul
UMMUMM Namun, menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, kewenangan ini dialihkan dari Bapepam-LK ke OJK. Metode penelitian yang digunakanNamun, menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, kewenangan ini dialihkan dari Bapepam-LK ke OJK. Metode penelitian yang digunakan