MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiMenjelang pemilihan kepala daerah, terdapat pengangkatan penjabat kepala daerah oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menimbulkan diskursus mengenai akuntabilitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: bagaimana perkembangan pengaturan pengisian penjabat kepala daerah dan implikasinya terhadap aspek akuntabilitas? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan dua hal: terdapat tiga aspek perbedaan dalam proses pengisian penjabat kepala daerah, yaitu alasan pengisian, mekanisme dan syarat-syarat yang dapat menjadi penjabat, serta masa jabatan penjabat yang semakin lama (tidak akuntabel). Proses pengisian yang belum akuntabel berimplikasi terhadap potensi penjabat kepala daerah yang tidak paham mengenai daerah, kehadiran penjabat kepala daerah untuk kepentingan politik, penjabat kepala daerah yang kurang berpengalaman dan lebih rentan terhadap pengaruh politik, serta risiko ketidakberlanjutan program oleh kepala daerah sebelumnya.
Setiap masa terdapat perkembangan pengaturan pengisian penjabat kepala daerah yang meliputi tiga aspek.alasan pengisian, mekanisme serta syarat, dan masa jabatan.Mekanisme saat ini belum mengedepankan akuntabilitas, sehingga berpotensi menimbulkan penjabat yang tidak memahami daerah, terpengaruh politik, dan program sebelumnya tidak berkelanjutan.Implikasi ini mencakup kurangnya pemahaman daerah, kepentingan politik, kurangnya pengalaman, serta risiko ketidakberlanjutan program.
Penelitian pertama dapat mengeksplorasi bagaimana penerapan mekanisme partisipatif yang melibatkan DPRD dan masyarakat dalam proses pengangkatan penjabat kepala daerah dapat meningkatkan akuntabilitas serta legitimasi keputusan, dengan menggunakan studi kasus pada beberapa provinsi. Penelitian kedua sebaiknya mengevaluasi dampak penerapan kriteria transparan dan sistem pemantauan kinerja standar bagi pejabat pen acting regional heads terhadap hasil tata kelola, melalui analisis kuantitatif data kinerja sebelum dan sesudah implementasi. Penelitian ketiga dapat mengembangkan studi komparatif antara provinsi yang memilih pejabat pen acting berdasarkan merit pada birokrasi sipil versus penunjukan politik, untuk menilai perbedaan dalam keberlanjutan program dan tingkat risiko korupsi, sehingga memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih berbasis bukti.
- PROBLEMATIKA PELAKSANA TUGAS (PLT) DALAM MASA TRANSISI PEMERINTAHAN (PRA DAN PASCA PILKADA SERENTAK)... doi.org/10.24198/cosmogov.v1i2.11841PROBLEMATIKA PELAKSANA TUGAS PLT DALAM MASA TRANSISI PEMERINTAHAN PRA DAN PASCA PILKADA SERENTAK doi 10 24198 cosmogov v1i2 11841
- DOI Name 10.58258 Values. name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix... doi.org/10.58258DOI Name 10 58258 Values name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix doi 10 58258
- Realizing Accountability of General Election With Quality and Integrity Thru Transformation of The General... eudl.eu/doi/10.4108/eai.21-10-2019.2291520Realizing Accountability of General Election With Quality and Integrity Thru Transformation of The General eudl eu doi 10 4108 eai 21 10 2019 2291520
- DOI Name 10.33506 Values. name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix... doi.org/10.33506DOI Name 10 33506 Values name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix doi 10 33506
| File size | 508.12 KB |
| Pages | 28 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Pengaturan hak itu berada di antara dua paradigma yang saling tolak menarik. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini mendalamiPengaturan hak itu berada di antara dua paradigma yang saling tolak menarik. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini mendalami
UKSWUKSW Penelitian ini menggunakan analisis Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan sampel sebanyak 150 responden. Temuan penelitianPenelitian ini menggunakan analisis Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan sampel sebanyak 150 responden. Temuan penelitian
UMMUMM Penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dan akademisi dalam memahami dan mengimplementasikan reformasi hukum konstitusiPenelitian ini dimaksudkan untuk menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dan akademisi dalam memahami dan mengimplementasikan reformasi hukum konstitusi
UMMUMM Artikel ini menguji dan menganalisis peraturan mengenai penundaan pemilihan umum di berbagai negara, terutama negara-negara yang telah menunda pemilihanArtikel ini menguji dan menganalisis peraturan mengenai penundaan pemilihan umum di berbagai negara, terutama negara-negara yang telah menunda pemilihan
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Selain itu, penanganan politik uang mempromosikan persaingan politik yang adil, memastikan representasi yang lebih baik, memperkuat supremasi hukum, danSelain itu, penanganan politik uang mempromosikan persaingan politik yang adil, memastikan representasi yang lebih baik, memperkuat supremasi hukum, dan
MKRIMKRI Keberadaan posisi wakil menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia pernah menjadi isu konstitusional, baik dalam pengangkatannya maupun dalam isu laranganKeberadaan posisi wakil menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia pernah menjadi isu konstitusional, baik dalam pengangkatannya maupun dalam isu larangan
IAIN CURUPIAIN CURUP Kedua, pengakuan substansial hukum yang selaras dengan Maqashid Shariah, seperti UU No. 20/2001 tentang Revisi UU No. 31/1999 tentang Korupsi, UU No. 30/2002Kedua, pengakuan substansial hukum yang selaras dengan Maqashid Shariah, seperti UU No. 20/2001 tentang Revisi UU No. 31/1999 tentang Korupsi, UU No. 30/2002
MKRIMKRI Kriminalisasi ini dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap rakyat atas kesewenang-wenangan Pejabat TUN. Meskipun pelaksanaanKriminalisasi ini dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap rakyat atas kesewenang-wenangan Pejabat TUN. Meskipun pelaksanaan
Useful /
MKRIMKRI Tulisan ini membahas mengenai penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam penyelesaian sengketa kewenangan konstitusionalTulisan ini membahas mengenai penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional
APTIIAPTII Metode Naive Bayes dipilih karena kemampuannya untuk mengklasifikasikan data berdasarkan probabilitas, dan dapat menangani volume besar data dengan tingkatMetode Naive Bayes dipilih karena kemampuannya untuk mengklasifikasikan data berdasarkan probabilitas, dan dapat menangani volume besar data dengan tingkat
UMMUMM Penelitian menyoroti peran kearifan lokal dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa di wilayah yang akses ke lembaga formal terbatas. MetodePenelitian menyoroti peran kearifan lokal dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa di wilayah yang akses ke lembaga formal terbatas. Metode
UMMUMM Untuk meningkatkan efektivitas transisi ini, intervensi strategis diperlukan. Ini meliputi perluasan infrastruktur perbankan syariah, pengenalan produkUntuk meningkatkan efektivitas transisi ini, intervensi strategis diperlukan. Ini meliputi perluasan infrastruktur perbankan syariah, pengenalan produk