MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiMenjelang pemilihan kepala daerah, terdapat pengangkatan penjabat kepala daerah oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menimbulkan diskursus mengenai akuntabilitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: bagaimana perkembangan pengaturan pengisian penjabat kepala daerah dan implikasinya terhadap aspek akuntabilitas? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan dua hal: terdapat tiga aspek perbedaan dalam proses pengisian penjabat kepala daerah, yaitu alasan pengisian, mekanisme dan syarat-syarat yang dapat menjadi penjabat, serta masa jabatan penjabat yang semakin lama (tidak akuntabel). Proses pengisian yang belum akuntabel berimplikasi terhadap potensi penjabat kepala daerah yang tidak paham mengenai daerah, kehadiran penjabat kepala daerah untuk kepentingan politik, penjabat kepala daerah yang kurang berpengalaman dan lebih rentan terhadap pengaruh politik, serta risiko ketidakberlanjutan program oleh kepala daerah sebelumnya.
Setiap masa terdapat perkembangan pengaturan pengisian penjabat kepala daerah yang meliputi tiga aspek.alasan pengisian, mekanisme serta syarat, dan masa jabatan.Mekanisme saat ini belum mengedepankan akuntabilitas, sehingga berpotensi menimbulkan penjabat yang tidak memahami daerah, terpengaruh politik, dan program sebelumnya tidak berkelanjutan.Implikasi ini mencakup kurangnya pemahaman daerah, kepentingan politik, kurangnya pengalaman, serta risiko ketidakberlanjutan program.
Penelitian pertama dapat mengeksplorasi bagaimana penerapan mekanisme partisipatif yang melibatkan DPRD dan masyarakat dalam proses pengangkatan penjabat kepala daerah dapat meningkatkan akuntabilitas serta legitimasi keputusan, dengan menggunakan studi kasus pada beberapa provinsi. Penelitian kedua sebaiknya mengevaluasi dampak penerapan kriteria transparan dan sistem pemantauan kinerja standar bagi pejabat pen acting regional heads terhadap hasil tata kelola, melalui analisis kuantitatif data kinerja sebelum dan sesudah implementasi. Penelitian ketiga dapat mengembangkan studi komparatif antara provinsi yang memilih pejabat pen acting berdasarkan merit pada birokrasi sipil versus penunjukan politik, untuk menilai perbedaan dalam keberlanjutan program dan tingkat risiko korupsi, sehingga memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih berbasis bukti.
- PROBLEMATIKA PELAKSANA TUGAS (PLT) DALAM MASA TRANSISI PEMERINTAHAN (PRA DAN PASCA PILKADA SERENTAK)... doi.org/10.24198/cosmogov.v1i2.11841PROBLEMATIKA PELAKSANA TUGAS PLT DALAM MASA TRANSISI PEMERINTAHAN PRA DAN PASCA PILKADA SERENTAK doi 10 24198 cosmogov v1i2 11841
- DOI Name 10.58258 Values. name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix... doi.org/10.58258DOI Name 10 58258 Values name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix doi 10 58258
- Realizing Accountability of General Election With Quality and Integrity Thru Transformation of The General... eudl.eu/doi/10.4108/eai.21-10-2019.2291520Realizing Accountability of General Election With Quality and Integrity Thru Transformation of The General eudl eu doi 10 4108 eai 21 10 2019 2291520
- DOI Name 10.33506 Values. name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix... doi.org/10.33506DOI Name 10 33506 Values name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix doi 10 33506
| File size | 508.12 KB |
| Pages | 28 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
UMMUMM Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap dampak perubahan ini sangat penting untuk memastikan bahwa reformasi hukum konstitusi mencapaiDengan demikian, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap dampak perubahan ini sangat penting untuk memastikan bahwa reformasi hukum konstitusi mencapai
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam sengketa merek MASTERTINT dan MasterTint. Putusan tersebut menggarisbawahiPersamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam sengketa merek MASTERTINT dan MasterTint. Putusan tersebut menggarisbawahi
MKRIMKRI Akibat hukum dan sanksi dari rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri yaitu berupa pemberian sanksi administratif yang salah satu sanksinya berupaAkibat hukum dan sanksi dari rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri yaitu berupa pemberian sanksi administratif yang salah satu sanksinya berupa
NEWINERANEWINERA Studi ini menyimpulkan bahwa implikasi sosiologis dari interaksi sosial berlangsung dalam kehidupan masyarakat sebelum dan setelah pemilihan kandidat kepalaStudi ini menyimpulkan bahwa implikasi sosiologis dari interaksi sosial berlangsung dalam kehidupan masyarakat sebelum dan setelah pemilihan kandidat kepala
Useful /
GOMITGOMIT 27), tetapi item C10 tidak sesuai model. Reliabilitas tinggi dicapai (Cronbachs alpha 0. 89), namun fungsi kategori dan targeting belum sepenuhnya memenuhi27), tetapi item C10 tidak sesuai model. Reliabilitas tinggi dicapai (Cronbachs alpha 0. 89), namun fungsi kategori dan targeting belum sepenuhnya memenuhi
UMMUMM 11 Tahun 2018 serta mengevaluasi implementasi praktisnya. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis peraturan11 Tahun 2018 serta mengevaluasi implementasi praktisnya. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis peraturan
CERICCERIC Penelitian deskriptif korelatif ini dilakukan di daerah binaan rumah singgah di Jakarta Timur dengan 98 sampel yang diambil menggunakan metode consecutivePenelitian deskriptif korelatif ini dilakukan di daerah binaan rumah singgah di Jakarta Timur dengan 98 sampel yang diambil menggunakan metode consecutive
CERICCERIC Instrumen yang digunakan adalah The Parental Care Style Questionnaire dan Sexual Risk Survey: Instrument development and psychometrics versi Bahasa Indonesia.Instrumen yang digunakan adalah The Parental Care Style Questionnaire dan Sexual Risk Survey: Instrument development and psychometrics versi Bahasa Indonesia.