MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiMenjelang pemilihan kepala daerah, terdapat pengangkatan penjabat kepala daerah oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menimbulkan diskursus mengenai akuntabilitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: bagaimana perkembangan pengaturan pengisian penjabat kepala daerah dan implikasinya terhadap aspek akuntabilitas? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan dua hal: terdapat tiga aspek perbedaan dalam proses pengisian penjabat kepala daerah, yaitu alasan pengisian, mekanisme dan syarat-syarat yang dapat menjadi penjabat, serta masa jabatan penjabat yang semakin lama (tidak akuntabel). Proses pengisian yang belum akuntabel berimplikasi terhadap potensi penjabat kepala daerah yang tidak paham mengenai daerah, kehadiran penjabat kepala daerah untuk kepentingan politik, penjabat kepala daerah yang kurang berpengalaman dan lebih rentan terhadap pengaruh politik, serta risiko ketidakberlanjutan program oleh kepala daerah sebelumnya.
Setiap masa terdapat perkembangan pengaturan pengisian penjabat kepala daerah yang meliputi tiga aspek.alasan pengisian, mekanisme serta syarat, dan masa jabatan.Mekanisme saat ini belum mengedepankan akuntabilitas, sehingga berpotensi menimbulkan penjabat yang tidak memahami daerah, terpengaruh politik, dan program sebelumnya tidak berkelanjutan.Implikasi ini mencakup kurangnya pemahaman daerah, kepentingan politik, kurangnya pengalaman, serta risiko ketidakberlanjutan program.
Penelitian pertama dapat mengeksplorasi bagaimana penerapan mekanisme partisipatif yang melibatkan DPRD dan masyarakat dalam proses pengangkatan penjabat kepala daerah dapat meningkatkan akuntabilitas serta legitimasi keputusan, dengan menggunakan studi kasus pada beberapa provinsi. Penelitian kedua sebaiknya mengevaluasi dampak penerapan kriteria transparan dan sistem pemantauan kinerja standar bagi pejabat pen acting regional heads terhadap hasil tata kelola, melalui analisis kuantitatif data kinerja sebelum dan sesudah implementasi. Penelitian ketiga dapat mengembangkan studi komparatif antara provinsi yang memilih pejabat pen acting berdasarkan merit pada birokrasi sipil versus penunjukan politik, untuk menilai perbedaan dalam keberlanjutan program dan tingkat risiko korupsi, sehingga memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih berbasis bukti.
- PROBLEMATIKA PELAKSANA TUGAS (PLT) DALAM MASA TRANSISI PEMERINTAHAN (PRA DAN PASCA PILKADA SERENTAK)... doi.org/10.24198/cosmogov.v1i2.11841PROBLEMATIKA PELAKSANA TUGAS PLT DALAM MASA TRANSISI PEMERINTAHAN PRA DAN PASCA PILKADA SERENTAK doi 10 24198 cosmogov v1i2 11841
- DOI Name 10.58258 Values. name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix... doi.org/10.58258DOI Name 10 58258 Values name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix doi 10 58258
- Realizing Accountability of General Election With Quality and Integrity Thru Transformation of The General... eudl.eu/doi/10.4108/eai.21-10-2019.2291520Realizing Accountability of General Election With Quality and Integrity Thru Transformation of The General eudl eu doi 10 4108 eai 21 10 2019 2291520
- DOI Name 10.33506 Values. name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix... doi.org/10.33506DOI Name 10 33506 Values name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix doi 10 33506
| File size | 508.12 KB |
| Pages | 28 |
| Short Link | https://juris.id/p-DE |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
UNHASUNHAS Mahkamah Konstitusi Indonesia berpotensi memperluas yurisdiksi dan menyempurnakan prosedur penyelesaian sengketa untuk meningkatkan efektivitasnya dalamMahkamah Konstitusi Indonesia berpotensi memperluas yurisdiksi dan menyempurnakan prosedur penyelesaian sengketa untuk meningkatkan efektivitasnya dalam
UMMUMM Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap dampak perubahan ini sangat penting untuk memastikan bahwa reformasi hukum konstitusi mencapaiDengan demikian, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap dampak perubahan ini sangat penting untuk memastikan bahwa reformasi hukum konstitusi mencapai
UMMUMM Sementara itu, di Myanmar dan Kamboja, konstitusi mengatur penundaan pemilihan umum, yang mengatur mekanisme dan kondisi untuk menunda pemilihan umum.Sementara itu, di Myanmar dan Kamboja, konstitusi mengatur penundaan pemilihan umum, yang mengatur mekanisme dan kondisi untuk menunda pemilihan umum.
HAMJAHDIHAHAMJAHDIHA Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan matriks data sekunder, dokumentasi kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajianMetode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan matriks data sekunder, dokumentasi kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian
UMMUMM Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan konseptual, kasus, dan peraturan perundang-undangan. Analisis menunjukkan bahwa putusan MahkamahPenelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan konseptual, kasus, dan peraturan perundang-undangan. Analisis menunjukkan bahwa putusan Mahkamah
UMMUMM Sumber data terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Masalah pelanggaran proses pemilihan dan sengketa hasilSumber data terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Masalah pelanggaran proses pemilihan dan sengketa hasil
UMMUMM 20/PUU‑XIV/2016, video hanya dapat dipergunakan sebagai bukti apabila cara perolehannya memenuhi aturan hukum yang berlaku. Sementara itu, dalam hukum20/PUU‑XIV/2016, video hanya dapat dipergunakan sebagai bukti apabila cara perolehannya memenuhi aturan hukum yang berlaku. Sementara itu, dalam hukum
UGMUGM 40/2007 mengatur tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai kewajiban bagi perusahaan berbasis sumber daya. Empat bulan setelah undang-undang ini berlaku,40/2007 mengatur tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai kewajiban bagi perusahaan berbasis sumber daya. Empat bulan setelah undang-undang ini berlaku,
Useful /
MYJOURNALMYJOURNAL Seberapa jauh pandangan konsumen tentang pemasaran hijau dan iklan memengaruhi keputusan mereka untuk membeli produk makanan belum banyak dianalisis. StudiSeberapa jauh pandangan konsumen tentang pemasaran hijau dan iklan memengaruhi keputusan mereka untuk membeli produk makanan belum banyak dianalisis. Studi
MYJOURNALMYJOURNAL 0 dan analisis deskriptif digunakan. Dalam penelitian kuantitatif ini, data primer dari observasi, wawancara, kuesioner, dan foto digabungkan. Hasil penelitian0 dan analisis deskriptif digunakan. Dalam penelitian kuantitatif ini, data primer dari observasi, wawancara, kuesioner, dan foto digabungkan. Hasil penelitian
IAINPTKIAINPTK Secara teoretis, studi ini memperluas cakupan fikih sosio-politik dalam wacana ketatanegaraan kontemporer. Fikih kedaulatan dalam pemikiran politik-hukumSecara teoretis, studi ini memperluas cakupan fikih sosio-politik dalam wacana ketatanegaraan kontemporer. Fikih kedaulatan dalam pemikiran politik-hukum
IAINPTKIAINPTK Standar tersebut mempertimbangkan perlindungan hak individu, pelestarian warisan leluhur, dan pembentukan harmoni sebagai bagian dari proyek kebangsaan.Standar tersebut mempertimbangkan perlindungan hak individu, pelestarian warisan leluhur, dan pembentukan harmoni sebagai bagian dari proyek kebangsaan.