MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiUndang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan putusan dengan menggunakan upaya paksa administratif dan perdata berupa pengenaan uang paksa. Namun, praktiknya mekanisme ini kurang efektif karena masih ada Pejabat TUN yang tidak mau patuh melaksanakan putusan Pengadilan TUN. Perlu adanya kriminalisasi terhadap Pejabat TUN yang melakukan pembangkangan tersebut karena dampaknya adalah terabaikannya hak konstitusional warga atas keadilan yang telah diputuskan oleh Pengadilan TUN. Kriminalisasi ini dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap rakyat atas kesewenang-wenangan Pejabat TUN.
Meskipun pelaksanaan putusan Pengadilan TUN telah diperkuat dengan instrumen upaya paksa seperti sanksi administratif dan pengenaan uang paksa, praktiknya masih ada Pejabat TUN yang tidak patuh.Diperlukan kriminalisasi Contempt of Court untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan putusan Pengadilan TUN.Kriminalisasi ini bertujuan mendorong kepatuhan Pejabat TUN dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan hak konstitusional warga Negara.
Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan mengkaji lebih mendalam tentang efektivitas kriminalisasi Contempt of Court dalam meningkatkan kepatuhan Pejabat TUN terhadap putusan Pengadilan TUN. Selain itu, perlu dilakukan studi tentang implementasi undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana Contempt of Court dan dampaknya terhadap sistem peradilan di Indonesia. Penelitian juga dapat difokuskan pada pengembangan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk menjamin kepatuhan Pejabat TUN terhadap putusan pengadilan.
| File size | 430 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Dasar permohonan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang dinilai masih diskriminatif terhadap perempuan yang mencalonkan diri. Mahkamah KonstitusiDasar permohonan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang dinilai masih diskriminatif terhadap perempuan yang mencalonkan diri. Mahkamah Konstitusi
APPIHIAPPIHI Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan mekanisme hukum dan politik yang esensial dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Amandemen dipahamiPerubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan mekanisme hukum dan politik yang esensial dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Amandemen dipahami
MKRIMKRI Hal ini terjadi karena terdapat perkembangan pemikiran dalam penerapan metode penafsiran original intent. Penelitian ini membahas mengenai perkembanganHal ini terjadi karena terdapat perkembangan pemikiran dalam penerapan metode penafsiran original intent. Penelitian ini membahas mengenai perkembangan
MKRIMKRI Perlu adanya sistem ideal untuk memperbaiki penerapan marwah asas putusan MK yang sesuai dengan asas erga omnes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukanPerlu adanya sistem ideal untuk memperbaiki penerapan marwah asas putusan MK yang sesuai dengan asas erga omnes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan
MKRIMKRI Terjadi perbedaan penerapan asas legalitas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan yurisprudensi. Putusan Mahkamah Konstitusi menerapkan asas legalitasTerjadi perbedaan penerapan asas legalitas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan yurisprudensi. Putusan Mahkamah Konstitusi menerapkan asas legalitas
MKRIMKRI Akibat ketiga implikasi tersebut, penyelenggaraan wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi menjadi tidak sah. Namun, mengingat asas kemanfaatan dan pradugaAkibat ketiga implikasi tersebut, penyelenggaraan wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi menjadi tidak sah. Namun, mengingat asas kemanfaatan dan praduga
MKRIMKRI Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan jaminan baik dalam perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maupunPutusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan jaminan baik dalam perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maupun
MKRIMKRI Tulisan ini menegaskan pentingnya kolaborasi Mahkamah Agung bersama Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang melalui mekanismeTulisan ini menegaskan pentingnya kolaborasi Mahkamah Agung bersama Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang melalui mekanisme
Useful /
APPIHIAPPIHI Keterlibatan lembaga seperti Bank Indonesia, aparat penegak hukum, dan perwakilan masyarakat diperlukan untuk memastikan perjanjian restoratif menghasilkanKeterlibatan lembaga seperti Bank Indonesia, aparat penegak hukum, dan perwakilan masyarakat diperlukan untuk memastikan perjanjian restoratif menghasilkan
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Pelaku usaha harus mendaftarkan kegiatan usaha dalam TDUP. Pelaku usaha dalam memperoleh NIB wajib melakukan pendaftaran TDUP melalui Teknik informatikaPelaku usaha harus mendaftarkan kegiatan usaha dalam TDUP. Pelaku usaha dalam memperoleh NIB wajib melakukan pendaftaran TDUP melalui Teknik informatika
UBBGUBBG Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga keluarga, satu orang tua secara aktif berbicara bahasa Aceh kepada anak-anaknya, satu orang tua lain secaraHasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga keluarga, satu orang tua secara aktif berbicara bahasa Aceh kepada anak-anaknya, satu orang tua lain secara
UNPARUNPAR Pendekatan strategis Cina didasarkan pada kebijakan China First dan penggunaan BUMN sebagai instrumen diplomatik di luar negeri. Namun, meningkatnya tekananPendekatan strategis Cina didasarkan pada kebijakan China First dan penggunaan BUMN sebagai instrumen diplomatik di luar negeri. Namun, meningkatnya tekanan