MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiUndang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan putusan dengan menggunakan upaya paksa administratif dan perdata berupa pengenaan uang paksa. Namun, praktiknya mekanisme ini kurang efektif karena masih ada Pejabat TUN yang tidak mau patuh melaksanakan putusan Pengadilan TUN. Perlu adanya kriminalisasi terhadap Pejabat TUN yang melakukan pembangkangan tersebut karena dampaknya adalah terabaikannya hak konstitusional warga atas keadilan yang telah diputuskan oleh Pengadilan TUN. Kriminalisasi ini dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap rakyat atas kesewenang-wenangan Pejabat TUN.
Meskipun pelaksanaan putusan Pengadilan TUN telah diperkuat dengan instrumen upaya paksa seperti sanksi administratif dan pengenaan uang paksa, praktiknya masih ada Pejabat TUN yang tidak patuh.Diperlukan kriminalisasi Contempt of Court untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan putusan Pengadilan TUN.Kriminalisasi ini bertujuan mendorong kepatuhan Pejabat TUN dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan hak konstitusional warga Negara.
Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan mengkaji lebih mendalam tentang efektivitas kriminalisasi Contempt of Court dalam meningkatkan kepatuhan Pejabat TUN terhadap putusan Pengadilan TUN. Selain itu, perlu dilakukan studi tentang implementasi undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana Contempt of Court dan dampaknya terhadap sistem peradilan di Indonesia. Penelitian juga dapat difokuskan pada pengembangan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk menjamin kepatuhan Pejabat TUN terhadap putusan pengadilan.
| File size | 430 KB |
| Pages | 20 |
| Short Link | https://juris.id/p-Co |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Penggunaan sirine dan lampu isyarat memainkan peran penting dalam mendukung respons cepat terhadap situasi darurat dan layanan publik di Indonesia. KetersediaanPenggunaan sirine dan lampu isyarat memainkan peran penting dalam mendukung respons cepat terhadap situasi darurat dan layanan publik di Indonesia. Ketersediaan
DINASTIREVDINASTIREV Padahal sex toys bukan produk yang seharusnya bisa diakses oleh semua khalayak. Maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik jual beliPadahal sex toys bukan produk yang seharusnya bisa diakses oleh semua khalayak. Maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli
DINASTIREVDINASTIREV Hasilnya adalah. Pertama, permasalahan di kalangan masyarakat hukum adat sebagian besar disebabkan oleh ketidakpastian hukum. Hukum sektoral yang mengaturHasilnya adalah. Pertama, permasalahan di kalangan masyarakat hukum adat sebagian besar disebabkan oleh ketidakpastian hukum. Hukum sektoral yang mengatur
DINASTIREVDINASTIREV Dalam proses pemberian kredit sudah sesuai dengan prosedur pemberian kredit 5C terutama tentang colleteral atau jaminan tetapi cacat hukum pada jaminanDalam proses pemberian kredit sudah sesuai dengan prosedur pemberian kredit 5C terutama tentang colleteral atau jaminan tetapi cacat hukum pada jaminan
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menggunakan pendekatan statuta approach. Hasil temuan penelitian ini ialah menolak hasil gugatan dengan berpendapat rumah tangga penggugatPenelitian ini menggunakan pendekatan statuta approach. Hasil temuan penelitian ini ialah menolak hasil gugatan dengan berpendapat rumah tangga penggugat
MKRIMKRI 025/PUU-XIV/2016 memperkuat kedudukan asas legalitas secara formal, yang menyebabkan penegakan tindak pidana korupsi menjadi lebih sulit. Namun, perkembangan025/PUU-XIV/2016 memperkuat kedudukan asas legalitas secara formal, yang menyebabkan penegakan tindak pidana korupsi menjadi lebih sulit. Namun, perkembangan
MKRIMKRI berdasarkan hasil penelitian ini teridentifikasi ada 3 (tiga), yaitu: ketidakpastian hukum, pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan, dan ketiadaanberdasarkan hasil penelitian ini teridentifikasi ada 3 (tiga), yaitu: ketidakpastian hukum, pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan, dan ketiadaan
MKRIMKRI Tulisan ini menegaskan pentingnya kolaborasi Mahkamah Agung bersama Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang melalui mekanismeTulisan ini menegaskan pentingnya kolaborasi Mahkamah Agung bersama Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang melalui mekanisme
Useful /
MARANATHAMARANATHA Gigi yang paling banyak terkena karies adalah M1 kiri bawah (35,9%). Penanganan karies dengan restorasi (74,6%), perawatan saluran akar (11,3%) dan ekstraksiGigi yang paling banyak terkena karies adalah M1 kiri bawah (35,9%). Penanganan karies dengan restorasi (74,6%), perawatan saluran akar (11,3%) dan ekstraksi
MKRIMKRI Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannyaBerdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
MKRIMKRI Prinsip hukum pengelolaan pertambangan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara didasarkan pada prinsip manfaat,Prinsip hukum pengelolaan pertambangan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara didasarkan pada prinsip manfaat,
UNPARUNPAR Cina untuk pertama kali melewati Amerika Serikat sebagai importir minyak terbesar di dunia pada tahun 2015 dengan kawasan Afrika khususnya negara-negaraCina untuk pertama kali melewati Amerika Serikat sebagai importir minyak terbesar di dunia pada tahun 2015 dengan kawasan Afrika khususnya negara-negara