MKRIMKRI

Jurnal KonstitusiJurnal Konstitusi

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan putusan dengan menggunakan upaya paksa administratif dan perdata berupa pengenaan uang paksa. Namun, praktiknya mekanisme ini kurang efektif karena masih ada Pejabat TUN yang tidak mau patuh melaksanakan putusan Pengadilan TUN. Perlu adanya kriminalisasi terhadap Pejabat TUN yang melakukan pembangkangan tersebut karena dampaknya adalah terabaikannya hak konstitusional warga atas keadilan yang telah diputuskan oleh Pengadilan TUN. Kriminalisasi ini dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap rakyat atas kesewenang-wenangan Pejabat TUN.

Meskipun pelaksanaan putusan Pengadilan TUN telah diperkuat dengan instrumen upaya paksa seperti sanksi administratif dan pengenaan uang paksa, praktiknya masih ada Pejabat TUN yang tidak patuh.Diperlukan kriminalisasi Contempt of Court untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan putusan Pengadilan TUN.Kriminalisasi ini bertujuan mendorong kepatuhan Pejabat TUN dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan hak konstitusional warga Negara.

Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan mengkaji lebih mendalam tentang efektivitas kriminalisasi Contempt of Court dalam meningkatkan kepatuhan Pejabat TUN terhadap putusan Pengadilan TUN. Selain itu, perlu dilakukan studi tentang implementasi undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana Contempt of Court dan dampaknya terhadap sistem peradilan di Indonesia. Penelitian juga dapat difokuskan pada pengembangan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk menjamin kepatuhan Pejabat TUN terhadap putusan pengadilan.

  1. #putusan peradilan#putusan peradilan
Read onlineRead online
File size430 KB
Pages20
DMCAReportReport

Related /

juris Conflict in Islamic Jurisprudence Noel J Coulson s Historical Approach and His Contribution to the Study of Islamic Law 2025More at 2025

IAINPTKIAINPTK Pada perkembangannya, terdapat berbagai inovasi yang terbilang cukup berani melanggar batas-batas doktrin antar mazhab dalam putusan-putusan peradilanPada perkembangannya, terdapat berbagai inovasi yang terbilang cukup berani melanggar batas-batas doktrin antar mazhab dalam putusan-putusan peradilan

juris Existence and Position of Islamic Economic Laws in Indonesia 2022More at 2022

UMMUMM Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Kehadiran ekonomi Islam ditandai dengan maraknya lembaga keuangan berbasis syariah seperti perbankanMetode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Kehadiran ekonomi Islam ditandai dengan maraknya lembaga keuangan berbasis syariah seperti perbankan

juris Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat 2022More at 2022

MKRIMKRI Selain itu ada pemikiran pentingnya prinsip pengakuan dan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan sebagai prinsip hukum yang berpihakSelain itu ada pemikiran pentingnya prinsip pengakuan dan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan sebagai prinsip hukum yang berpihak

juris Progresivitas Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Pembaharuan Hukum Acara 2022More at 2022

MKRIMKRI Akan tetapi, undang‑undang tersebut masih belum menjelaskan detail hukum acara kewenangan tersebut, sehingga Mahkamah Konstitusi diberikan kewenanganAkan tetapi, undang‑undang tersebut masih belum menjelaskan detail hukum acara kewenangan tersebut, sehingga Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan

Useful /

juris Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medik Dokter Dengan Pasien Analisis Putusan PN No 38 Pdt G 2016 PN Bna Dan Putusan Kasasi No 1550 K Pdt 2016 2022More at 2022

UMMUMM Mediasi juga mampu melahirkan kesepakatan perdamaian dari kedua belah pihak sehingga bisa memberikan manfaat untuk keduanya. Upaya-upaya penyelesaian sengketaMediasi juga mampu melahirkan kesepakatan perdamaian dari kedua belah pihak sehingga bisa memberikan manfaat untuk keduanya. Upaya-upaya penyelesaian sengketa

juris Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 2022More at 2022

MKRIMKRI Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatanMetode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan

juris Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 PUU IV 2006 dan 025 PUU XIV 2016 2022More at 2022

MKRIMKRI Putusan Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengontrol penerapan hukum kebiasaan sebagai dasar pemidanaan. 025/PUU-XIV/2016 memperkuat kedudukan asasPutusan Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengontrol penerapan hukum kebiasaan sebagai dasar pemidanaan. 025/PUU-XIV/2016 memperkuat kedudukan asas

juris THE EFFECTS OF WEANING TIME ON THE GROWTH AND SURVIVAL OF MUD CRAB Scylla olivacea THE EFFECTS OF WEANING TIME ON THE GROWTH AND SURVIVAL OF MUD CRAB Scylla olivacea 2018More at 2018

KKPKKP olivacea). Namun, ketersediaan dan konsistensi nutrisi makanan hidup sulit dikendalikan. Oleh karena itu, pengembangan pakan buatan untuk menggantikanolivacea). Namun, ketersediaan dan konsistensi nutrisi makanan hidup sulit dikendalikan. Oleh karena itu, pengembangan pakan buatan untuk menggantikan

ads-block-test