MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiUndang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan putusan dengan menggunakan upaya paksa administratif dan perdata berupa pengenaan uang paksa. Namun, praktiknya mekanisme ini kurang efektif karena masih ada Pejabat TUN yang tidak mau patuh melaksanakan putusan Pengadilan TUN. Perlu adanya kriminalisasi terhadap Pejabat TUN yang melakukan pembangkangan tersebut karena dampaknya adalah terabaikannya hak konstitusional warga atas keadilan yang telah diputuskan oleh Pengadilan TUN. Kriminalisasi ini dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap rakyat atas kesewenang-wenangan Pejabat TUN.
Meskipun pelaksanaan putusan Pengadilan TUN telah diperkuat dengan instrumen upaya paksa seperti sanksi administratif dan pengenaan uang paksa, praktiknya masih ada Pejabat TUN yang tidak patuh.Diperlukan kriminalisasi Contempt of Court untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan putusan Pengadilan TUN.Kriminalisasi ini bertujuan mendorong kepatuhan Pejabat TUN dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan hak konstitusional warga Negara.
Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan mengkaji lebih mendalam tentang efektivitas kriminalisasi Contempt of Court dalam meningkatkan kepatuhan Pejabat TUN terhadap putusan Pengadilan TUN. Selain itu, perlu dilakukan studi tentang implementasi undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana Contempt of Court dan dampaknya terhadap sistem peradilan di Indonesia. Penelitian juga dapat difokuskan pada pengembangan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk menjamin kepatuhan Pejabat TUN terhadap putusan pengadilan.
| File size | 430 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006 menggunakan penafsiran gramatika untuk menentukan lembaga negara yang kewenangannya diberikanMahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006 menggunakan penafsiran gramatika untuk menentukan lembaga negara yang kewenangannya diberikan
MKRIMKRI d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. dan e) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakild) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. dan e) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil
DINASTIREVDINASTIREV Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme kontrol sipil dan penegasan batas kewenangan antara militer dan sipil guna menjaga supremasi hukum danOleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme kontrol sipil dan penegasan batas kewenangan antara militer dan sipil guna menjaga supremasi hukum dan
UNHASUNHAS Dalam hal aspek prosedural, kerangka hukum untuk menyelesaikan sengketa kewenangan di Jerman lebih rinci daripada di Indonesia, Amerika Serikat, atau Kanada,Dalam hal aspek prosedural, kerangka hukum untuk menyelesaikan sengketa kewenangan di Jerman lebih rinci daripada di Indonesia, Amerika Serikat, atau Kanada,
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 kemudian mempertegas bahwa kewenangan MK bersifat tetap sebagai bentuk perlindungan hak konstitusionalPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 kemudian mempertegas bahwa kewenangan MK bersifat tetap sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional
UNIPEMUNIPEM Teknologi ini mendukung efisiensi dalam pemetaan, analisis, dan pemantauan aset lahan negara. Disarankan untuk memperluas penerapan ArcGIS pada wilayahTeknologi ini mendukung efisiensi dalam pemetaan, analisis, dan pemantauan aset lahan negara. Disarankan untuk memperluas penerapan ArcGIS pada wilayah
MKRIMKRI Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang secara fungsional menjalankan tugas untuk mengawal konstitusi Indonesia, untuk memastikan apakah Konstitusi IndonesiaMahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang secara fungsional menjalankan tugas untuk mengawal konstitusi Indonesia, untuk memastikan apakah Konstitusi Indonesia
MKRIMKRI Dengan demikian, praktik ini memiliki kesamaan dengan praktik Mahkamah Agung Amerika Serikat, ketimbang praktik Mahkamah Konstitusi. Untuk mendukung argumenDengan demikian, praktik ini memiliki kesamaan dengan praktik Mahkamah Agung Amerika Serikat, ketimbang praktik Mahkamah Konstitusi. Untuk mendukung argumen
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV G/PN/Kwg meliputi pembayaran ganti rugi, pemutusan kontrak, pengalihan risiko, dan pembayaran biaya litigasi. Dalam Putusan Nomor 104/Pdt. G/2022/PN KWG,G/PN/Kwg meliputi pembayaran ganti rugi, pemutusan kontrak, pengalihan risiko, dan pembayaran biaya litigasi. Dalam Putusan Nomor 104/Pdt. G/2022/PN KWG,
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai kedudukan serta peran strategis notaris dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak warisPenelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai kedudukan serta peran strategis notaris dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak waris
IAINPTKIAINPTK Hasil menunjukkan bahwa frekuensi penggunaan media sosial dan interaksi sosial virtual berdampak signifikan terhadap keputusan pembelian, terutama padaHasil menunjukkan bahwa frekuensi penggunaan media sosial dan interaksi sosial virtual berdampak signifikan terhadap keputusan pembelian, terutama pada
IAINPTKIAINPTK Dengan menggunakan metode netnografi dan framing discourse analysis terhadap sejumlah artikel media daring nasional dan internasional selama periode NovemberDengan menggunakan metode netnografi dan framing discourse analysis terhadap sejumlah artikel media daring nasional dan internasional selama periode November