UMIUMI
Jurnal Teologi AnugerahJurnal Teologi AnugerahKonteks realitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hingga saat ini masih diwarnai maraknya persoalan yang mencabik-cabik rasa persatuan dan kesatuan di tengah anak bangsa. Apresiasi terhadap kebinekaan/pluralisme Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) masih belum dengan sungguh-sungguh mendapat tempat di hati orang. Istilah minoritas dan mayoritas, khususnya untuk pemeluk agama di Indonesia secara tidak langsung telah juga mengkotak-kotakkan anggota kelompok masyarakat. Masyarakat kalangan tertentu yang mayoritas merasa lebih berhak yang berimplikasi pada tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan yang merugikan atau membatasi hak-hak yang dianggap golongan masyarakat minoritas. Keputusan demokratis atas dasar suara terbanyak di tengah-tengah masyarakat, lembaga-lembaga negara akhirnya lebih memihak pada kepentingan mayoritas. Berbagai produk perundangan yang muncul tidak selalu mencerminkan semangat kebersamaan. Sementara, masyarakat Indonesia di tengah-tengah kemajemukannya telah menetapkan semboyan atau motto nasionalnya yaitu “Bhinneka Tunggal Ika artinya “Berbeda-beda Tetapi Tetap Satu. Kebinekaan (perbedaan) tampak dalam keanekaragaman SARA, sedang dalam ketunggalan (kesatuannya) tampak dalam ungkapan “sebangsa dan setanah air. Namun sekali lagi sejak berdirinya NKRI, hingga saat ini berbagai konflik, khususnya atas dasar SARA sering terjadi di negeri ini, baik dalam sekala kecil, maupun besar. Demi masa sekarang dan masa depan bangsa ini, tentu tetap diharapkan dan dituntut peran berbagai pihak katakanlah agamawan, pemerintah, institusi-institusi, dan setiap anggota masyarakat yang akan terus memberi apresiasi terhadap kemajemukan/kebinekaan Indonesia demi tercapainya kedamaian di Indonesia.
Kebinekaan dalam realitas masyarakat Indonesia harus terus dikembangkan agar setiap anggota masyarakat berani dalam perbedaan walaupun tetap satu.Realitas kebinekaan Indonesia adalah anugerah Tuhan yang harus digunakan untuk saling memperkaya, bukan memisahkan.Setiap anggota masyarakat terpanggil untuk merajut perdamaian dengan mengupayakan dan mempromosikan karakteristik yang menghendaki perdamaian, sehingga Indonesia dapat menjadi panggung perdamaian.
Berdasarkan pembahasan dalam artikel ini, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada bagaimana praktik keagamaan di tingkat lokal dapat menjadi jembatan untuk memperkuat toleransi dan kerukunan antar umat beragama, khususnya di daerah-daerah yang rawan konflik. Selain itu, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang bersumber dari perbedaan SARA, dengan mempertimbangkan perspektif berbagai kelompok masyarakat. Lebih lanjut, penelitian dapat diarahkan untuk mengidentifikasi peran media sosial dalam membentuk opini publik terkait isu-isu kebinekaan dan perdamaian, serta bagaimana memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan narasi-narasi positif yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya memperkuat fondasi kebangsaan dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang harmonis dan damai.
| File size | 605.66 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRIKAUNRIKA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara independen yang bertugas untuk menindak pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam menjalankanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara independen yang bertugas untuk menindak pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam menjalankan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Ketiga lembaga ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan negara, seperti menjaga stabilitas politik, menegakkan keadilan hukum,Ketiga lembaga ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan negara, seperti menjaga stabilitas politik, menegakkan keadilan hukum,
NUPROBOLINGGONUPROBOLINGGO Menggunakan desain kualitatif yang berlandaskan pendekatan normatif-teologis dan tinjauan ekstensif terhadap sumber-sumber Islam primer—termasuk Al-Quran,Menggunakan desain kualitatif yang berlandaskan pendekatan normatif-teologis dan tinjauan ekstensif terhadap sumber-sumber Islam primer—termasuk Al-Quran,
MKRIMKRI Penentuan lembaga negara harus mempertimbangkan penyebutan eksplisit nama atau fungsi dalam UUD 1945 serta pengaturan dalam peraturan lebih rendah. MahkamahPenentuan lembaga negara harus mempertimbangkan penyebutan eksplisit nama atau fungsi dalam UUD 1945 serta pengaturan dalam peraturan lebih rendah. Mahkamah
UNISMUHUNISMUH Penelitian ini mengungkap pentingnya keadilan sosial bagi korban korupsi melalui perspektif viktimologi. Korupsi merugikan negara dan menghilangkan hakPenelitian ini mengungkap pentingnya keadilan sosial bagi korban korupsi melalui perspektif viktimologi. Korupsi merugikan negara dan menghilangkan hak
APPIHIAPPIHI Amandemen dipahami sebagai penyesuaian norma konstitusi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan identitas dasar negara. BerbedaAmandemen dipahami sebagai penyesuaian norma konstitusi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan identitas dasar negara. Berbeda
UNHASUNHAS Prosedur penyelesaian sengketa kewenangan di Jerman lebih rinci dan transparan dibandingkan Indonesia, Amerika Serikat, dan Kanada, sehingga meningkatkanProsedur penyelesaian sengketa kewenangan di Jerman lebih rinci dan transparan dibandingkan Indonesia, Amerika Serikat, dan Kanada, sehingga meningkatkan
UNISSULAUNISSULA Dalam perjalanannya, ternyata undang-undang tersebut tidak dapat mengakomodasi keberadaan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah. Paradigma konstruktivismeDalam perjalanannya, ternyata undang-undang tersebut tidak dapat mengakomodasi keberadaan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah. Paradigma konstruktivisme
Useful /
IAINPTKIAINPTK Kedua sistem normatif ini beroperasi paralel tanpa asimilasi total, sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk menilai apakah norma adat menjadi standarKedua sistem normatif ini beroperasi paralel tanpa asimilasi total, sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk menilai apakah norma adat menjadi standar
UNISSULAUNISSULA Regulasi ini hanya peduli pada investasi, tanpa memperhatikan lingkungan yang berkelanjutan. 2) RUU Omnibus Law seperti dua sisi mata uang, satu sisi payungRegulasi ini hanya peduli pada investasi, tanpa memperhatikan lingkungan yang berkelanjutan. 2) RUU Omnibus Law seperti dua sisi mata uang, satu sisi payung
UNISSULAUNISSULA Oleh karena itu, perkembangan hukum yang juga diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang‑undangan harus selaras dengan prinsip peningkatan kesejahteraanOleh karena itu, perkembangan hukum yang juga diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang‑undangan harus selaras dengan prinsip peningkatan kesejahteraan
UNISSULAUNISSULA The Omnibus Law will cut down existing regulations and will create 493 (four hundred ninety three) Government Regulations, 19 (nineteen) Presidential Regulations,The Omnibus Law will cut down existing regulations and will create 493 (four hundred ninety three) Government Regulations, 19 (nineteen) Presidential Regulations,