UMIUMI
Jurnal Teologi AnugerahJurnal Teologi AnugerahKonteks realitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hingga saat ini masih diwarnai maraknya persoalan yang mencabik-cabik rasa persatuan dan kesatuan di tengah anak bangsa. Apresiasi terhadap kebinekaan/pluralisme Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) masih belum dengan sungguh-sungguh mendapat tempat di hati orang. Istilah minoritas dan mayoritas, khususnya untuk pemeluk agama di Indonesia secara tidak langsung telah juga mengkotak-kotakkan anggota kelompok masyarakat. Masyarakat kalangan tertentu yang mayoritas merasa lebih berhak yang berimplikasi pada tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan yang merugikan atau membatasi hak-hak yang dianggap golongan masyarakat minoritas. Keputusan demokratis atas dasar suara terbanyak di tengah-tengah masyarakat, lembaga-lembaga negara akhirnya lebih memihak pada kepentingan mayoritas. Berbagai produk perundangan yang muncul tidak selalu mencerminkan semangat kebersamaan. Sementara, masyarakat Indonesia di tengah-tengah kemajemukannya telah menetapkan semboyan atau motto nasionalnya yaitu “Bhinneka Tunggal Ika artinya “Berbeda-beda Tetapi Tetap Satu. Kebinekaan (perbedaan) tampak dalam keanekaragaman SARA, sedang dalam ketunggalan (kesatuannya) tampak dalam ungkapan “sebangsa dan setanah air. Namun sekali lagi sejak berdirinya NKRI, hingga saat ini berbagai konflik, khususnya atas dasar SARA sering terjadi di negeri ini, baik dalam sekala kecil, maupun besar. Demi masa sekarang dan masa depan bangsa ini, tentu tetap diharapkan dan dituntut peran berbagai pihak katakanlah agamawan, pemerintah, institusi-institusi, dan setiap anggota masyarakat yang akan terus memberi apresiasi terhadap kemajemukan/kebinekaan Indonesia demi tercapainya kedamaian di Indonesia.
Kebinekaan dalam realitas masyarakat Indonesia harus terus dikembangkan agar setiap anggota masyarakat berani dalam perbedaan walaupun tetap satu.Realitas kebinekaan Indonesia adalah anugerah Tuhan yang harus digunakan untuk saling memperkaya, bukan memisahkan.Setiap anggota masyarakat terpanggil untuk merajut perdamaian dengan mengupayakan dan mempromosikan karakteristik yang menghendaki perdamaian, sehingga Indonesia dapat menjadi panggung perdamaian.
Berdasarkan pembahasan dalam artikel ini, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada bagaimana praktik keagamaan di tingkat lokal dapat menjadi jembatan untuk memperkuat toleransi dan kerukunan antar umat beragama, khususnya di daerah-daerah yang rawan konflik. Selain itu, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang bersumber dari perbedaan SARA, dengan mempertimbangkan perspektif berbagai kelompok masyarakat. Lebih lanjut, penelitian dapat diarahkan untuk mengidentifikasi peran media sosial dalam membentuk opini publik terkait isu-isu kebinekaan dan perdamaian, serta bagaimana memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan narasi-narasi positif yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya memperkuat fondasi kebangsaan dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang harmonis dan damai.
| File size | 605.66 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Berdasarkan uraian di atas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1) Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah. a) Menguji undang-undang terhadapBerdasarkan uraian di atas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1) Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah. a) Menguji undang-undang terhadap
UNISMUHUNISMUH Penelitian ini mengungkap pentingnya keadilan sosial bagi korban korupsi melalui perspektif viktimologi. Korupsi merugikan negara dan menghilangkan hakPenelitian ini mengungkap pentingnya keadilan sosial bagi korban korupsi melalui perspektif viktimologi. Korupsi merugikan negara dan menghilangkan hak
UNHASUNHAS Menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif, studi ini akan mengklarifikasi kerangka regulasi penyelesaian sengketa antar lembaga negara, sesuai denganMenggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif, studi ini akan mengklarifikasi kerangka regulasi penyelesaian sengketa antar lembaga negara, sesuai dengan
MKRIMKRI Penelitian ini membahas mengenai perkembangan pemikiran tersebut dan menganalisa pola penerapan metode original intent dalam penafsiran konstitusi yangPenelitian ini membahas mengenai perkembangan pemikiran tersebut dan menganalisa pola penerapan metode original intent dalam penafsiran konstitusi yang
MKRIMKRI Asas dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) tidak dapat terimplementasikan dengan baik karena gap antara putusan MK dengan lembagaAsas dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) tidak dapat terimplementasikan dengan baik karena gap antara putusan MK dengan lembaga
MKRIMKRI Putusan Mahkamah Konstitusi menerapkan asas legalitas formil sedangkan yurisprudensi mengembangkan asas legalitas materiil. Legalitas formil mencegah perlakuanPutusan Mahkamah Konstitusi menerapkan asas legalitas formil sedangkan yurisprudensi mengembangkan asas legalitas materiil. Legalitas formil mencegah perlakuan
MKRIMKRI Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannyaBerdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
MKRIMKRI Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 menyatakan arti penting SPDP dalam 3 (tiga) hal utama yaitu kesesuian dengan asas hukum acara pidanaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 menyatakan arti penting SPDP dalam 3 (tiga) hal utama yaitu kesesuian dengan asas hukum acara pidana
Useful /
UMIUMI Kristen di Indonesia sejak awal telah ikut menjadi penentu arah kebijakan pembangunan nasional, dulu hingga pada masa kini. Peran aktif Kristen memberikanKristen di Indonesia sejak awal telah ikut menjadi penentu arah kebijakan pembangunan nasional, dulu hingga pada masa kini. Peran aktif Kristen memberikan
UMGUMG Maraknya kasus penipuan umrah di kedua negara menunjukkan adanya permasalahan mendasar dalam sistem pengawasan dan perlindungan konsumen. Regulasi yangMaraknya kasus penipuan umrah di kedua negara menunjukkan adanya permasalahan mendasar dalam sistem pengawasan dan perlindungan konsumen. Regulasi yang
UMGUMG Data dikumpulkan melalui triangulasi teknik, meliputi wawancara mendalam (Kepala Sekolah, Guru, Orang Tua), observasi partisipan (proses pembelajaran),Data dikumpulkan melalui triangulasi teknik, meliputi wawancara mendalam (Kepala Sekolah, Guru, Orang Tua), observasi partisipan (proses pembelajaran),
IAINPTKIAINPTK Studi ini menunjukkan bahwa identitas religius Aceh Singkil dipengaruhi oleh kesadaran kolektif etnis yang menekankan hukum adat sebagai landasan utamaStudi ini menunjukkan bahwa identitas religius Aceh Singkil dipengaruhi oleh kesadaran kolektif etnis yang menekankan hukum adat sebagai landasan utama