UMIUMI
Jurnal Teologi AnugerahJurnal Teologi AnugerahKonteks realitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hingga saat ini masih diwarnai maraknya persoalan yang mencabik-cabik rasa persatuan dan kesatuan di tengah anak bangsa. Apresiasi terhadap kebinekaan/pluralisme Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) masih belum dengan sungguh-sungguh mendapat tempat di hati orang. Istilah minoritas dan mayoritas, khususnya untuk pemeluk agama di Indonesia secara tidak langsung telah juga mengkotak-kotakkan anggota kelompok masyarakat. Masyarakat kalangan tertentu yang mayoritas merasa lebih berhak yang berimplikasi pada tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan yang merugikan atau membatasi hak-hak yang dianggap golongan masyarakat minoritas. Keputusan demokratis atas dasar suara terbanyak di tengah-tengah masyarakat, lembaga-lembaga negara akhirnya lebih memihak pada kepentingan mayoritas. Berbagai produk perundangan yang muncul tidak selalu mencerminkan semangat kebersamaan. Sementara, masyarakat Indonesia di tengah-tengah kemajemukannya telah menetapkan semboyan atau motto nasionalnya yaitu “Bhinneka Tunggal Ika artinya “Berbeda-beda Tetapi Tetap Satu. Kebinekaan (perbedaan) tampak dalam keanekaragaman SARA, sedang dalam ketunggalan (kesatuannya) tampak dalam ungkapan “sebangsa dan setanah air. Namun sekali lagi sejak berdirinya NKRI, hingga saat ini berbagai konflik, khususnya atas dasar SARA sering terjadi di negeri ini, baik dalam sekala kecil, maupun besar. Demi masa sekarang dan masa depan bangsa ini, tentu tetap diharapkan dan dituntut peran berbagai pihak katakanlah agamawan, pemerintah, institusi-institusi, dan setiap anggota masyarakat yang akan terus memberi apresiasi terhadap kemajemukan/kebinekaan Indonesia demi tercapainya kedamaian di Indonesia.
Kebinekaan dalam realitas masyarakat Indonesia harus terus dikembangkan agar setiap anggota masyarakat berani dalam perbedaan walaupun tetap satu.Realitas kebinekaan Indonesia adalah anugerah Tuhan yang harus digunakan untuk saling memperkaya, bukan memisahkan.Setiap anggota masyarakat terpanggil untuk merajut perdamaian dengan mengupayakan dan mempromosikan karakteristik yang menghendaki perdamaian, sehingga Indonesia dapat menjadi panggung perdamaian.
Berdasarkan pembahasan dalam artikel ini, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada bagaimana praktik keagamaan di tingkat lokal dapat menjadi jembatan untuk memperkuat toleransi dan kerukunan antar umat beragama, khususnya di daerah-daerah yang rawan konflik. Selain itu, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang bersumber dari perbedaan SARA, dengan mempertimbangkan perspektif berbagai kelompok masyarakat. Lebih lanjut, penelitian dapat diarahkan untuk mengidentifikasi peran media sosial dalam membentuk opini publik terkait isu-isu kebinekaan dan perdamaian, serta bagaimana memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan narasi-narasi positif yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya memperkuat fondasi kebangsaan dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang harmonis dan damai.
| File size | 605.66 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta penelusuran kasus. HasilMetode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta penelusuran kasus. Hasil
UMIUMI Apakah kesalehan dan kesetiaannya kepada Allah tidak diperhitungkan sehingga ia terhindar dari berbagai penderitaan. Bukankah hanya orang fasik saja yangApakah kesalehan dan kesetiaannya kepada Allah tidak diperhitungkan sehingga ia terhindar dari berbagai penderitaan. Bukankah hanya orang fasik saja yang
MKRIMKRI b) Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. d) Memutus perselisihanb) Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. d) Memutus perselisihan
UNISMUHUNISMUH Penerapan keadilan sosial bagi korban korupsi memerlukan pengakuan yang layak, perlindungan yang memadai, serta upaya pemulihan dan kompensasi yang efektif.Penerapan keadilan sosial bagi korban korupsi memerlukan pengakuan yang layak, perlindungan yang memadai, serta upaya pemulihan dan kompensasi yang efektif.
APPIHIAPPIHI Pasal 37 UUD 1945 mengatur prosedur perubahan yang ketat, mulai dari syarat pengajuan, quorum kehadiran, hingga batasan substantif yang tidak boleh diubah,Pasal 37 UUD 1945 mengatur prosedur perubahan yang ketat, mulai dari syarat pengajuan, quorum kehadiran, hingga batasan substantif yang tidak boleh diubah,
UNIPEMUNIPEM Penggunaan ArcGIS di badan bank tanah terbukti efektif dalam mengelola data lahan dan menyediakan informasi spasial yang akurat. Teknologi ini mendukungPenggunaan ArcGIS di badan bank tanah terbukti efektif dalam mengelola data lahan dan menyediakan informasi spasial yang akurat. Teknologi ini mendukung
MKRIMKRI Temuan dari penelitian ini adalah ; 1) adanya bentuk pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi baik dengan cara menghidupkan kembali pasal-pasalTemuan dari penelitian ini adalah ; 1) adanya bentuk pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi baik dengan cara menghidupkan kembali pasal-pasal
MKRIMKRI Argumen yang diajukan adalah Mahkamah Agung harus memegang kewenangan yang sama dengan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang.Argumen yang diajukan adalah Mahkamah Agung harus memegang kewenangan yang sama dengan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang.
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA 2016/1103, sementara Indonesia belum memiliki mekanisme serupa yang jelas. Perbedaan ini berimplikasi pada kepastian hukum, fleksibilitas pengaturan, serta2016/1103, sementara Indonesia belum memiliki mekanisme serupa yang jelas. Perbedaan ini berimplikasi pada kepastian hukum, fleksibilitas pengaturan, serta
DAARULHUDADAARULHUDA Hasil menunjukkan bahwa regulasi mendukung transisi energi, tetapi implementasinya terkendala oleh dominasi batubara, lemahnya pengawasan, dan minimnyaHasil menunjukkan bahwa regulasi mendukung transisi energi, tetapi implementasinya terkendala oleh dominasi batubara, lemahnya pengawasan, dan minimnya
UNISMUHUNISMUH Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan terkait pertanahan dan kelautan, serta putusan pengadilan yang relevan untuk menganalisis konflikPenelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan terkait pertanahan dan kelautan, serta putusan pengadilan yang relevan untuk menganalisis konflik
EDUPEDEDUPED Secara umum, item dalam instrumen telah mampu merepresentasikan konstruk minat belajar siswa dengan cukup baik, meskipun masih ada beberapa item yang perluSecara umum, item dalam instrumen telah mampu merepresentasikan konstruk minat belajar siswa dengan cukup baik, meskipun masih ada beberapa item yang perlu