BAJANGJOURNALBAJANGJOURNAL

J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada MasyarakatJ-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

Setiap penegakan hukum Pemilu ditangani oleh lembaga negara tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan. Bawaslu adalah salah satu lembaga yang memperoleh atribusi kewenangan untuk menegakan hukum Pemilu terkait dengan sengketa proses Pemilu. Pada pelaksanaan kewenangannya tersebut Bawaslu dinilai seringkali melakukan tindakan yang melampaui yang seharusnya dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memiliki arti ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dan dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, atau dibuktikan, sehingga dapat digunakan atau dipahami untuk memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang atau objek tertentu. Dengan ulasan bawaslu sebagai peran yang sangat penting dalam rangka sebagai pengawalan pemilihan umum sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang yang disebutkan bahwa fungsi pengawasan pada pemilihan umum yang di jabarkan atau dijelaskan dalam tugas, wewenang, kewajiban pengawas pemilu, dan penyelesaian permasalahan atau sengketa yang ada di dalamnya yang meliputi pemilihan umum.

Penyelesaian sengketa Pemilu merupakan bagian dari penegakan hukum Pemilu.Undang - Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 telah memberi peran kepada Bawaslu dan jajarannya sebagai mediator dan adjudikator demi legitimasi dalam menyelesaikan konflik hukum sepanjang proses Pemilu.Tujuan akhir yang hendak dicapai dari penambahan kewenangan penyelesaian sengketa ini adalah menjadikan Bawaslu sebagai cikal bakal Pengadilan Pemilu.Bawaslu juga mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka sebagai pengawalan pemilihan umum sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Undang - Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, yang disebutkan bahwa fungsi pengawasan pada pemilihan umum yang di jabarkan atau dijelaskan dalam tugas, wewenang dan kewajiban pengawas pemilu.

Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu adanya studi komparatif mengenai efektivitas model penyelesaian sengketa Pemilu yang diterapkan oleh Bawaslu dengan model yang diterapkan di negara lain yang memiliki sistem demokrasi yang lebih mapan. Hal ini dapat memberikan wawasan baru mengenai praktik terbaik dalam penyelesaian sengketa Pemilu. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap independensi dan imparsialitas Bawaslu dalam menangani sengketa Pemilu. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor ini dapat membantu Bawaslu dalam meningkatkan kepercayaan publik. Ketiga, penelitian dapat mengeksplorasi potensi penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi proses penyelesaian sengketa Pemilu, misalnya melalui pengembangan platform digital untuk pengajuan dan pemantauan sengketa secara online. Dengan demikian, diharapkan proses penyelesaian sengketa Pemilu dapat menjadi lebih cepat, mudah diakses, dan akuntabel.

Read online
File size241.69 KB
Pages6
DMCAReport

Related /

JURIS Rekonstruksi Kewenangan KPU dalam Menentukan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPR RI dan DPRD Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 80 PUU XX 2022 2026More at 2026

UNUSIAUNUSIA Penelitian ini bertujuan menelaah ulang kewenangan lembaga negara dalam pembentukan dapil dan alokasi kursi Pemilu melalui ruang lingkup pemberian kewenanganPenelitian ini bertujuan menelaah ulang kewenangan lembaga negara dalam pembentukan dapil dan alokasi kursi Pemilu melalui ruang lingkup pemberian kewenangan

JURIS Mengevaluasi Kembali Pandangan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Masa Darurat Militer 2026More at 2026

UIN ANTASARIUIN ANTASARI Studi ini merekomendasikan pembaruan strategi antikorupsi melalui penerapan teknologi seperti OSINT (Open Source Intelligence), penegakan hukum yang lebihStudi ini merekomendasikan pembaruan strategi antikorupsi melalui penerapan teknologi seperti OSINT (Open Source Intelligence), penegakan hukum yang lebih

JURIS Analisis Kerentanan Siber Kebocoran Data Polri oleh Bjorka 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Kebocoran data yang melibatkan lebih dari ratusan ribu identitas personel Polri bukan hanya menggambarkan lemahnya sistem keamanan digital, tetapi jugaKebocoran data yang melibatkan lebih dari ratusan ribu identitas personel Polri bukan hanya menggambarkan lemahnya sistem keamanan digital, tetapi juga

JURIS Collaborative Governance National Zakat Agency Baznas in Improving Zakat Distribution to Mustahiq Groups in the National Level Zakat Collection Unit 2026More at 2026

SEANINSTITUTESEANINSTITUTE Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa praktik Collaborative Governance Regime (CGR) antara Badan Amil ZakatBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa praktik Collaborative Governance Regime (CGR) antara Badan Amil Zakat

JURIS Reposisi Hukum Kelembagaan BNPP dalam Tata Kelola Pembangunan Wilayah Perbatasan 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Reposisi hukum kelembagaan BNPP merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka membangun tata kelola pembangunan wilayah perbatasan yang integratif, partisipatif,Reposisi hukum kelembagaan BNPP merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka membangun tata kelola pembangunan wilayah perbatasan yang integratif, partisipatif,

JURIS Tinjauan Yuridis Pengesahan Undang Undang UU Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Namun, dalam implementasinya, proses tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik sebagaimana diwajibkan oleh PasalNamun, dalam implementasinya, proses tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik sebagaimana diwajibkan oleh Pasal

JURIS Optimalisasi Perlindungan Hukum bagi Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Analisis Kelemahan Regulasi dan Implikasi Praktis 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Tumpang tindih regulasi antara Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), Undang-Undang KPK, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011Tumpang tindih regulasi antara Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), Undang-Undang KPK, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011

JURIS Hakikat Kedudukan Lembaga Ombudsman Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia 2022More at 2022

JPTAMJPTAM Metode Penelian bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual guna menganalisis permasalahan secara kualitatif.Metode Penelian bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual guna menganalisis permasalahan secara kualitatif.

Useful /

JURIS Efektivitas Undang Undang ITE dalam Penanggulangan Pencemaran Nama Baik 2026More at 2026

UNUSIAUNUSIA This conclusion argues that, first: the author believes that it is currently not effective, but over time and in the context of the speed of law enforcementThis conclusion argues that, first: the author believes that it is currently not effective, but over time and in the context of the speed of law enforcement

JURIS Pertanggungjawaban Koperasi Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Anggota Studi Kasus Putusan MA No 361 K Pdt Sus PHI 2024 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Status keanggotaan pekerja dalam koperasi tidak menghapus kedudukan koperasi sebagai badan hukum yang tunduk pada ketentuan ketenagakerjaan, sehingga setiapStatus keanggotaan pekerja dalam koperasi tidak menghapus kedudukan koperasi sebagai badan hukum yang tunduk pada ketentuan ketenagakerjaan, sehingga setiap

JURIS Konflik Agraria Sebagai Penghambat Reforma Agraria Studi Kasus Pertanahan Kota Depok 2025More at 2025

UNUSIAUNUSIA Tinjauan Yuridis terkait dengan Analisis konflik Agraria di Kota Depok perlu dianalisa terlebih dalam untuk nantinya bisa mengetahui penyebab terjadinyaTinjauan Yuridis terkait dengan Analisis konflik Agraria di Kota Depok perlu dianalisa terlebih dalam untuk nantinya bisa mengetahui penyebab terjadinya

JURIS Dinamika Implementasi Perikatan dalam Transaksi E commerce di Era Digital 2025More at 2025

UNUSIAUNUSIA Selain itu, persoalan hukum dalam transaksi e-commerce lintas negara dapat diselesaikan dengan memperhatikan standar internasional yang saat ini berlakuSelain itu, persoalan hukum dalam transaksi e-commerce lintas negara dapat diselesaikan dengan memperhatikan standar internasional yang saat ini berlaku

ads-block-test