PELITABANGSAPELITABANGSA
JURNAL HUKUM PELITAJURNAL HUKUM PELITADalam sistem pemerintahan presidensil terdapat hak prerogatif yang hanya dimiliki oleh kepala negara sebagai pemimpin negara. Grasi diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi atas perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Grasi. Kegunaan hak prerogatif salah satunya digunakan untuk memberikan keringanan terhadap beberapa terpidana dengan pemberian grasi. Pemberian grasi oleh Presiden di dasarkan pada rasa kemanusiaan dan tanpa adanya campur tangan dari pihak lain maupun lembaga negara lain. Walaupun pemberian grasi berada di tangan Presiden karena kepemilikan hak prerogatif tersebut akan tetapi pertimbangan pemberian grasi harus adanya pertimbangan Mahkamah Agung, Jaksa, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia agar adanya kerja sama diantara para lembaga hukum terkait. Grasi dimanfaatkan oleh beberapa terpidana khususnya terpidana mati untuk memangkas hukuman yang dijatuhkan kepadanya agar pelaksanaan pidana menjadi singkat dari pertama kali keputusan dibacakan oleh hakim di pengadilan tingkat pertama.
Grasi menjadi hak prerogatif Presiden untuk mengabulkan dan menolak grasi untuk narapidana dengan tetap mengikutsertakan pertimbangan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan tertinggi dalam penegakan hukum di Indonesia agar terjaga selalu prinsip check and balances.Pemberian grasi kepada terpidana haruslah dengan pertimbangan yang matang dengan melihat dari latar belakang yang menyebabkan masuknya individu tersebut ke Lembaga Masyarakat dan dilihat dari keseharian serta perilaku terpidana selama berada di Lembaga Mayarakat.Selama terpidana berkelakuan baik, maka hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor diterimanya pengajuan grasi terpidana kepada Presiden untuk dapat pengampuan.
Untuk penelitian lanjutan, dapat diusulkan beberapa ide penelitian baru. Pertama, apakah ada perbedaan signifikan dalam proses pemberian grasi antara terpidana pidana umum dan terpidana pidana khusus? Kedua, bagaimana peran dan pertimbangan Mahkamah Agung dalam proses pemberian grasi, dan apakah ada pengaruhnya terhadap keputusan Presiden? Ketiga, apakah ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi keputusan Presiden dalam mengabulkan atau menolak permohonan grasi, dan bagaimana implikasinya terhadap prinsip keadilan dan kemanusiaan?.
| File size | 177.47 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Mahkamah Konstitusi kemudian dalam putusannya mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya karena pasal-pasal yang dimohonkan dinilai inkonstitusionalMahkamah Konstitusi kemudian dalam putusannya mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya karena pasal-pasal yang dimohonkan dinilai inkonstitusional
UNISMUHUNISMUH Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi korban korupsi di Indonesia, termasuk kelemahan sistem hukum, minimnyaPenelitian ini mengidentifikasi tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi korban korupsi di Indonesia, termasuk kelemahan sistem hukum, minimnya
UNHASUNHAS Prosedur penyelesaian sengketa kewenangan di Jerman lebih rinci dan transparan dibandingkan Indonesia, Amerika Serikat, dan Kanada, sehingga meningkatkanProsedur penyelesaian sengketa kewenangan di Jerman lebih rinci dan transparan dibandingkan Indonesia, Amerika Serikat, dan Kanada, sehingga meningkatkan
MKRIMKRI Penafsiran original intent pada dasarnya berorientasi rigid dan tidak berubah selama konstitusi tidak mengalami amandemen, namun perkembangan pemikiranPenafsiran original intent pada dasarnya berorientasi rigid dan tidak berubah selama konstitusi tidak mengalami amandemen, namun perkembangan pemikiran
MKRIMKRI Salah satu mekanisme yang dapat diterapkan adalah dengan mengefektifkan asas erga omnes sebagaimana telah dipraktikan oleh banyak lembaga pengadilan dalamSalah satu mekanisme yang dapat diterapkan adalah dengan mengefektifkan asas erga omnes sebagaimana telah dipraktikan oleh banyak lembaga pengadilan dalam
MKRIMKRI Korupsi musuh bersama yang harus diberantas sampai dengan akarnya. Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 dan No. 025/PUU-XIV/2016 mempengaruhi pemberantasan korupsi,Korupsi musuh bersama yang harus diberantas sampai dengan akarnya. Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 dan No. 025/PUU-XIV/2016 mempengaruhi pemberantasan korupsi,
MKRIMKRI Akan tetapi, peraturan itu belum juga diubah sampai sekarang padahal berbagai putusan Mahkamah Konstitusi telah menentukan beberapa hal yang terkait denganAkan tetapi, peraturan itu belum juga diubah sampai sekarang padahal berbagai putusan Mahkamah Konstitusi telah menentukan beberapa hal yang terkait dengan
MKRIMKRI SPDP tidak lagi menjadi monopoli antara Penyidik dan Penuntut Umum tetapi berubah kedudukannya sebagai bukti sekaligus tanda komitmen penegakan hukum yangSPDP tidak lagi menjadi monopoli antara Penyidik dan Penuntut Umum tetapi berubah kedudukannya sebagai bukti sekaligus tanda komitmen penegakan hukum yang
Useful /
ASIANPUBLISHERASIANPUBLISHER Latar belakang penelitian didasari oleh fakta bahwa jumlah mesin EDC di tingkat nasional terus mengalami peningkatan, sementara di Provinsi Lampung justruLatar belakang penelitian didasari oleh fakta bahwa jumlah mesin EDC di tingkat nasional terus mengalami peningkatan, sementara di Provinsi Lampung justru
ASIANPUBLISHERASIANPUBLISHER Berdasarkan hasil analisis, Amenitas dan Atraksi memiliki dampak berbeda: Amenitas meningkatkan Experiential Marketing, namun tidak secara langsung mendorongBerdasarkan hasil analisis, Amenitas dan Atraksi memiliki dampak berbeda: Amenitas meningkatkan Experiential Marketing, namun tidak secara langsung mendorong
IAINPTKIAINPTK Keterbatasan penelitian ini pada akses terbatas terhadap proses ijtihad internal MUI menjadi pijakan bagi penelitian selanjutnya, misalnya melalui wawancaraKeterbatasan penelitian ini pada akses terbatas terhadap proses ijtihad internal MUI menjadi pijakan bagi penelitian selanjutnya, misalnya melalui wawancara
IAINPTKIAINPTK Fikih kedaulatan dalam pemikiran politik-hukum Yamin merupakan kerangka konseptual yang muncul dari integrasi nilai-nilai Islam, tradisi adat lokal, danFikih kedaulatan dalam pemikiran politik-hukum Yamin merupakan kerangka konseptual yang muncul dari integrasi nilai-nilai Islam, tradisi adat lokal, dan