PELITABANGSAPELITABANGSA
JURNAL HUKUM PELITAJURNAL HUKUM PELITADalam sistem pemerintahan presidensil terdapat hak prerogatif yang hanya dimiliki oleh kepala negara sebagai pemimpin negara. Grasi diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi atas perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Grasi. Kegunaan hak prerogatif salah satunya digunakan untuk memberikan keringanan terhadap beberapa terpidana dengan pemberian grasi. Pemberian grasi oleh Presiden di dasarkan pada rasa kemanusiaan dan tanpa adanya campur tangan dari pihak lain maupun lembaga negara lain. Walaupun pemberian grasi berada di tangan Presiden karena kepemilikan hak prerogatif tersebut akan tetapi pertimbangan pemberian grasi harus adanya pertimbangan Mahkamah Agung, Jaksa, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia agar adanya kerja sama diantara para lembaga hukum terkait. Grasi dimanfaatkan oleh beberapa terpidana khususnya terpidana mati untuk memangkas hukuman yang dijatuhkan kepadanya agar pelaksanaan pidana menjadi singkat dari pertama kali keputusan dibacakan oleh hakim di pengadilan tingkat pertama.
Grasi menjadi hak prerogatif Presiden untuk mengabulkan dan menolak grasi untuk narapidana dengan tetap mengikutsertakan pertimbangan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan tertinggi dalam penegakan hukum di Indonesia agar terjaga selalu prinsip check and balances.Pemberian grasi kepada terpidana haruslah dengan pertimbangan yang matang dengan melihat dari latar belakang yang menyebabkan masuknya individu tersebut ke Lembaga Masyarakat dan dilihat dari keseharian serta perilaku terpidana selama berada di Lembaga Mayarakat.Selama terpidana berkelakuan baik, maka hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor diterimanya pengajuan grasi terpidana kepada Presiden untuk dapat pengampuan.
Untuk penelitian lanjutan, dapat diusulkan beberapa ide penelitian baru. Pertama, apakah ada perbedaan signifikan dalam proses pemberian grasi antara terpidana pidana umum dan terpidana pidana khusus? Kedua, bagaimana peran dan pertimbangan Mahkamah Agung dalam proses pemberian grasi, dan apakah ada pengaruhnya terhadap keputusan Presiden? Ketiga, apakah ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi keputusan Presiden dalam mengabulkan atau menolak permohonan grasi, dan bagaimana implikasinya terhadap prinsip keadilan dan kemanusiaan?.
| File size | 177.47 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
UMIUMI Kebinekaan (perbedaan) tampak dalam keanekaragaman SARA, sedang dalam ketunggalan (kesatuannya) tampak dalam ungkapan “sebangsa dan setanah air. NamunKebinekaan (perbedaan) tampak dalam keanekaragaman SARA, sedang dalam ketunggalan (kesatuannya) tampak dalam ungkapan “sebangsa dan setanah air. Namun
SEANINSTITUTESEANINSTITUTE Situasi ini menciptakan urgensi untuk implementasi tata kelola kolaboratif lintas sektoral sebagai prasyarat untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutanSituasi ini menciptakan urgensi untuk implementasi tata kelola kolaboratif lintas sektoral sebagai prasyarat untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Studi ini menganalisis bagaimana mandat ini tercermin dalam peraturan perundang-undangan nasional, putusan peradilan, dan praktik administratif, sekaligusStudi ini menganalisis bagaimana mandat ini tercermin dalam peraturan perundang-undangan nasional, putusan peradilan, dan praktik administratif, sekaligus
LLDIKTI12LLDIKTI12 Metode penelitian deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengkaji masalah yang diteliti, dengan mengidentifikasi peran ibu, dan melakukan pemetaan terhadapMetode penelitian deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengkaji masalah yang diteliti, dengan mengidentifikasi peran ibu, dan melakukan pemetaan terhadap
LLDIKTI12LLDIKTI12 Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki garis pantai sepanjang 230,90 Km, setara dengan 83,5% Panjang pantai Provinsi Jambi, yang terbentang di lima dariKabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki garis pantai sepanjang 230,90 Km, setara dengan 83,5% Panjang pantai Provinsi Jambi, yang terbentang di lima dari
UCYUCY Reformasi kurikulum PPKn dapat berkontribusi secara signifikan terhadap ketangguhan masyarakat Kota Tangerang Selatan dalam menghadapi perubahan iklim.Reformasi kurikulum PPKn dapat berkontribusi secara signifikan terhadap ketangguhan masyarakat Kota Tangerang Selatan dalam menghadapi perubahan iklim.
RISETILMIAHRISETILMIAH Selain itu tingkat pemahaman model dan metode serta penanganan yang digunakan juga berbeda-beda. Hasil penelitian dapat menjadi dasar pengajaran guru agarSelain itu tingkat pemahaman model dan metode serta penanganan yang digunakan juga berbeda-beda. Hasil penelitian dapat menjadi dasar pengajaran guru agar
UNDIKSHAUNDIKSHA Prinsip HAM dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, yang menjamin keadilan sosial dan kesetaraan bagi seluruh warga negara. Implementasi nilai-nilai Pancasila,Prinsip HAM dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, yang menjamin keadilan sosial dan kesetaraan bagi seluruh warga negara. Implementasi nilai-nilai Pancasila,
Useful /
UMADAUMADA Kelimpahan tertinggi ditemukan pada bulu babi jenis Deadema setosum, sebesar 78,47%. Famili Diadematidae adalah Famili yang dominan dengan nilai 80,86%.Kelimpahan tertinggi ditemukan pada bulu babi jenis Deadema setosum, sebesar 78,47%. Famili Diadematidae adalah Famili yang dominan dengan nilai 80,86%.
UNDIKSHAUNDIKSHA Peningkatan dari partisipasi pemilih dikarenakan banyak faktor, salah satunya yakni cyberdemocracy yang saat ini berkembang pesat dan menjadi sarana dalamPeningkatan dari partisipasi pemilih dikarenakan banyak faktor, salah satunya yakni cyberdemocracy yang saat ini berkembang pesat dan menjadi sarana dalam
OJSSTIKESBANYUWANGIOJSSTIKESBANYUWANGI Akurasi merupakan faktor paling penting untuk dipertimbangkan saat menentukan triase mana sistem yang akan digunakan, namun kemungkinan adanya faktor lainAkurasi merupakan faktor paling penting untuk dipertimbangkan saat menentukan triase mana sistem yang akan digunakan, namun kemungkinan adanya faktor lain
RADEN FATAHRADEN FATAH Dalam hal ini ada salah satu satu pendapat Imam mazhab, yaitu pendapat Imam Ahmad yang berpendapat tidak terhalang dan berhak menjadi ahli waris. BerdasarkanDalam hal ini ada salah satu satu pendapat Imam mazhab, yaitu pendapat Imam Ahmad yang berpendapat tidak terhalang dan berhak menjadi ahli waris. Berdasarkan