RADEN FATAHRADEN FATAH
Medina-Te : Jurnal Studi IslamMedina-Te : Jurnal Studi IslamSebab-sebab hubungan kewarisan Islam adalah adanya hubungan nasab, hubungan perkawinan, wala dan hubungan seagama. Selanjutnya hubungan sebab-sebab penghalang kewarisan adalah karena pembunuhan, berlainan agama dan perbudakan. Dari penjelasan di atas jika terdapat sebab-sebab hubungan di atas, maka akan menyebabkan seseorang berhak menjadi ahli waris begitu pula sebaliknya terdapat sebab-sebab penghalang kewarisan, maka akan terhalanglah untuk saling mewarisi. Namun bagaimana jika keadaan yang semula ahli waris itu non muslim semasa hidupnya pewaris, lalu kemudian ahli waris itu masuk Islam atau mualaf setelah pewaris meninggal dunia, sedangkan belum terjadi proses pembagian harta warisan. Dalam hal ini ada salah satu satu pendapat Imam mazhab, yaitu pendapat Imam Ahmad yang berpendapat tidak terhalang dan berhak menjadi ahli waris. Berdasarkan inilah tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hikmahtut tasyri ahli waris mualaf setelah pewaris meninggal dunia mendapatkan harta warisan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji sumber pustaka sebagai sumber data, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa hikmah tut tasyri ditetapkannya ahli waris mualaf setelah pewaris meninggal dunia mendapatkan harta warisan adalah diharapkan menambah keyakinan dan keimanan keislaman ahli waris mualaf, sehingga memperkokoh keislamannya. Menambah dan memperkokoh kekerabatan antara ahli waris dengan pewaris yang sudah meninggal dunia karena ada dua tali penyambungnya yaitu tali seagama dan sedarah. Menciptakan ketentraman hidup dan kecintaan antar ahli waris.
Penelitian yang telah dilakukan ini menyimpulkan bahwa hikmah tut tasyri ditetapkan hukum mualaf setelah pewaris meninggal dunia sebagai ahli waris adalah.Diharapkan menambah keyakinan dan keimanan keislaman ahli waris mualaf, sehingga memperkokoh keislamannya.Menambah dan memperkokoh kekerabatan antara ahli waris dengan tali pewaris yang sudah meninggal dunia karena ada dua penyambungnya yaitu tali seagama dan sedarah.Ini adalah dalam rangka kemaslahatan memelihara keturunan.Menciptakan ketentraman hidup dan kecintaan antar ahli waris.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai proses peralihan kepemilikan harta warisan dari seseorang yang sudah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli waris menurut hukum kewarisan Islam, dengan mempertimbangkan rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis lebih mendalam mengenai hubungan sebab-sebab kewarisan dan penghalang kewarisan, serta implikasinya terhadap hak waris. Ketiga, penelitian juga dapat dilakukan untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai hikmah tut tasyri dalam konteks ahli waris mualaf setelah pewaris meninggal dunia, dengan mempertimbangkan aspek-aspek keagamaan, sosial, dan psikologis.
| File size | 138.75 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Pembagian warisan harus tetap dalam koridor hukum masing-masing, dengan menggunakan Permendagri No. 52 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991,Pembagian warisan harus tetap dalam koridor hukum masing-masing, dengan menggunakan Permendagri No. 52 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991,
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan apa implikasi hukum penolakan harta warisan oleh ahli waris karena adanya gugatan hutang piutang pewarisBerdasarkan latar belakang tersebut permasalahan apa implikasi hukum penolakan harta warisan oleh ahli waris karena adanya gugatan hutang piutang pewaris
PENERBITPENERBIT Namun, pewarisan tradisional sering kali bersifat patriarkal dan kurang mengakomodasi hak perempuan serta anak angkat. Penelitian ini memfokuskan padaNamun, pewarisan tradisional sering kali bersifat patriarkal dan kurang mengakomodasi hak perempuan serta anak angkat. Penelitian ini memfokuskan pada
UHBUHB Adanya legitime portie dalam hukum perdata ditentukan bahwa bagian mutlak seorang anak kandung telah ditetapkan lebih besar dari ahli waris golongan 2,3Adanya legitime portie dalam hukum perdata ditentukan bahwa bagian mutlak seorang anak kandung telah ditetapkan lebih besar dari ahli waris golongan 2,3
UNIPASUNIPAS Penolakan warisan oleh ahli waris menimbulkan konflik hukum antara KUH Perdata dan Hukum Adat Bali karena perbedaan prinsip dasar yang mendasarinya. KUHPenolakan warisan oleh ahli waris menimbulkan konflik hukum antara KUH Perdata dan Hukum Adat Bali karena perbedaan prinsip dasar yang mendasarinya. KUH
UNIPASUNIPAS Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Buleleng.Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Buleleng.
ISI DPSISI DPS Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dalam ilmu arsitektur tradisional dari segi karakteristik dan bentuk struktur pada bangunan Rumah TradisionalPenelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dalam ilmu arsitektur tradisional dari segi karakteristik dan bentuk struktur pada bangunan Rumah Tradisional
UM SURABAYAUM SURABAYA Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah membentuk inovasi terhadap kewarisan berlainan agama yang memberikan prospek terhadap pihak non‑muslim untukMahkamah Agung Republik Indonesia sudah membentuk inovasi terhadap kewarisan berlainan agama yang memberikan prospek terhadap pihak non‑muslim untuk
Useful /
KURASINSTITUTEKURASINSTITUTE Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving perpetrators, guidanceUsing a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving perpetrators, guidance
RADEN FATAHRADEN FATAH Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan usaha minimarket di Kota Palembang seringkali bertentangan dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 25Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan usaha minimarket di Kota Palembang seringkali bertentangan dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 25
RADEN FATAHRADEN FATAH Penafsiran Hamka terhadap ayat-ayat akidah dan ibadah tidak terpaku pada teks saja, melainkan juga mempertimbangkan konteks historis dan sosial. TafsirPenafsiran Hamka terhadap ayat-ayat akidah dan ibadah tidak terpaku pada teks saja, melainkan juga mempertimbangkan konteks historis dan sosial. Tafsir
RADEN FATAHRADEN FATAH Kapitalisasi Jakarta Islamic Index (JII) berpengaruh negatif signifikan terhadap outstanding sukuk sebab koefisien kapitalisasi Jakarta Islamic Index (JII)Kapitalisasi Jakarta Islamic Index (JII) berpengaruh negatif signifikan terhadap outstanding sukuk sebab koefisien kapitalisasi Jakarta Islamic Index (JII)