UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumDalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami peningkatan partisipasi perempuan dalam terorisme. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme 2020-2024 menyebutkan pengarusutamaan gender dalam penanggulangan terorisme, tetapi tidak menjelaskan bagaimana pendekatan berbasis gender tersebut harus dikonseptualisasikan ke dalam kerangka kebijakan dan regulasi. Oleh karena itu, studi ini menganalisis kebijakan negara-negara Eropa untuk mempelajari praktik mereka dan mengidentifikasi pelajaran yang dapat diadopsi dalam kebijakan dan kerangka regulasi penanggulangan terorisme di Indonesia. Studi ini bersifat normatif, menggunakan data primer dan sekunder, serta menerapkan tiga pendekatan: statutori, perbandingan, dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa pendekatan berbasis gender memerlukan kerangka kebijakan dan regulasi Indonesia untuk memperlakukan penanggulangan terorisme sebagai isu lintas sektor antara gender dan pemenuhan hak asasi manusia.
Pendekatan berbasis gender dalam penanggulangan terorisme dapat dikonseptualisasikan sebagai isu lintas sektor antara penanggulangan terorisme dan hak asasi manusia, terutama dalam konteks konflik dan sosial.Pendekatan ini harus bertujuan untuk memberdayakan perempuan sebagai agen perdamaian di komunitas mereka.Selain itu, partisipasi perempuan dalam proses pengambilan kebijakan perlu ditingkatkan untuk memastikan perspektif laki-laki dan perempuan diakomodasi secara setara.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji bagaimana program pemberdayaan perempuan di tingkat komunitas, seperti pelatihan keterampilan hidup dan literasi media, dapat secara langsung mengurangi kerentanan perempuan terhadap radikalisasi secara sistematis. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi peran keluarga dan jaringan sosial perempuan dalam mendeteksi tanda-tanda awal radikalisasi, serta bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dapat dirancang ulang agar lebih inklusif terhadap pengalaman perempuan dari latar belakang berbeda, termasuk perempuan penyandang disabilitas atau yang hidup dalam kemiskinan. Terakhir, studi baru bisa memfokuskan pada efektivitas kebijakan yang secara khusus menangani kebutuhan perempuan yang telah terlibat dalam kelompok teroris, seperti bagaimana program rehabilitasi dan reintegrasi dapat disesuaikan agar tidak hanya fokus pada penghapusan ideologi ekstrem, tetapi juga memperkuat hak-hak sosial, ekonomi, dan hukum mereka sebagai bagian dari pemulihan identitas dan kehidupan sosial mereka.
- THE LEGAL PROTECTION AGAINST TERRORISM SUSPECTS IN INDONESIA (CASE STUDY OF THE ARREST PROCESS OF TERRORISM... doi.org/10.22219/jihl.v27i1.8954THE LEGAL PROTECTION AGAINST TERRORISM SUSPECTS IN INDONESIA CASE STUDY OF THE ARREST PROCESS OF TERRORISM doi 10 22219 jihl v27i1 8954
- Women in the Islamic State | The ISIS Reader: Milestone Texts of the Islamic State Movement | Oxford... doi.org/10.1093/OSO/9780197501436.003.0010Women in the Islamic State The ISIS Reader Milestone Texts of the Islamic State Movement Oxford doi 10 1093 OSO 9780197501436 003 0010
| File size | 286.98 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
UMMUMM Hasil menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi keselamatan dokter dalam menangani kasus Covid-19 tidak dapat diimplementasikan sebagaimana yang diperlukanHasil menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi keselamatan dokter dalam menangani kasus Covid-19 tidak dapat diimplementasikan sebagaimana yang diperlukan
UMMUMM Oleh karena itu, diperlukan alternatif atau kriteria tambahan yang dapat memastikan bahwa video menunjukkan tindakan zina secara nyata, sehingga dapatOleh karena itu, diperlukan alternatif atau kriteria tambahan yang dapat memastikan bahwa video menunjukkan tindakan zina secara nyata, sehingga dapat
UMMUMM Salah satu dari 22 hak tersebut menyebutkan adanya hak konsesi bagi penyandang disabilitas. Konsesi adalah segala bentuk pengurangan biaya yang diberikanSalah satu dari 22 hak tersebut menyebutkan adanya hak konsesi bagi penyandang disabilitas. Konsesi adalah segala bentuk pengurangan biaya yang diberikan
UMMUMM Dengan metode yuridis normatif, teknik preskriptif digunakan untuk menganalisis lebih lanjut masalah dan menemukan konsep baru konstruksi dasar hukum yangDengan metode yuridis normatif, teknik preskriptif digunakan untuk menganalisis lebih lanjut masalah dan menemukan konsep baru konstruksi dasar hukum yang
Useful /
UMMUMM Kerja sama ini adil dan bermanfaat, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar filsafat dan etika politik. Penelitian ini menyajikan analisis ilmiah tentang perlindunganKerja sama ini adil dan bermanfaat, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar filsafat dan etika politik. Penelitian ini menyajikan analisis ilmiah tentang perlindungan
IAINPTKIAINPTK Globalisasi ekonomi merupakan proses pertumbuhan cepat dalam transaksi ekonomi yang didominasi oleh ideologi kapitalisme dan liberalisme, dengan karakterGlobalisasi ekonomi merupakan proses pertumbuhan cepat dalam transaksi ekonomi yang didominasi oleh ideologi kapitalisme dan liberalisme, dengan karakter
UMMUMM Pemanfaatan Internet dalam aplikasi pariwisata belum dilakukan secara optimal, sementara pemanfaatan e-tourism, e-government, dan eco-tourism berbasisPemanfaatan Internet dalam aplikasi pariwisata belum dilakukan secara optimal, sementara pemanfaatan e-tourism, e-government, dan eco-tourism berbasis
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Namun dalam aspek bukti fisik, sarana dan prasarana yang disediakan belum memadai dan sebaiknya meningkatkan fasilitas yang disediakan Pondok PesantrenNamun dalam aspek bukti fisik, sarana dan prasarana yang disediakan belum memadai dan sebaiknya meningkatkan fasilitas yang disediakan Pondok Pesantren