Publisher

UMAUMA

Journal Jurnal Administrasi PublikJurnal Administrasi Publik Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan dan usaha pemerintah melalui instansi terkait dalam penanggulangan masalah sosial gelandangan dan pengemis, untuk mengetahui daerah‑daerah yang menjadi lokasi mengemis di kota Medan dan juga untuk melihat upaya‑upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara dalam penanganan gelandangan dan pengemis melalui program‑program kegiatan Preentif, Preventif, Responsif, Rehabilitasi Sosial dan Kegiatan Berkesinambungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, untuk memperoleh informasi dan data‑data digunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dan informasi yang terkumpul dikategorikan dan dianalisis, kemudian diinterpretasikan berdasarkan kategorinya. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa: 1) Penanganan gelandangan dan pengemis membutuhkan model keterpaduan dengan prinsip kemitraan antar elemen masyarakat, baik pemerintah daerah, masyarakat, pihak keamanan, lembaga swadaya masyarakat; 2) Penanggulangan masalah sosial gelandangan dan pengemis dilakukan secara menyeluruh dan terpadu antar lintas sektoral baik pemerintah kota maupun pemerintah asal daerah para imigran; 3) Program pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan khususnya dalam penanganan masalah sosial gelandangan dan pengemis dengan memberikan pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial melalui panti sosial atau pelayanan sosial berbasis masyarakat; 4) Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008 dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang‑undangan dan dapat diterima oleh masyarakat.

Conclusion

4 Tahun 2008 dan peraturan kota terkait dapat dilaksanakan dan diterima masyarakat, dengan pengawasan terkoordinasi oleh kepala daerah.Program‑program preemptif, preventif, responsif, dan rehabilitasi yang melibatkan penyuluhan, pembentukan KUBE, serta razia dan penempatan di panti sosial telah dijalankan secara terpadu.Keberhasilan pelaksanaan bergantung pada kemitraan lintas sektoral serta penghormatan terhadap hak asasi manusia para gelandangan dan pengemis.

Future Research

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas sistem pemantauan partisipatif berbasis komunitas dalam mengevaluasi pelaksanaan Perda No.4/2008, dengan menekankan peran warga lokal dan organisasi non‑pemerintah dalam pengumpulan data dan pelaporan. Selanjutnya, studi dapat mengevaluasi dampak platform digital yang menghubungkan mantan gelandangan dan pengemis dengan peluang usaha mikro, menilai keberlanjutan, pemberdayaan ekonomi, serta perubahan perilaku kerja mereka. Terakhir, analisis perbandingan antara program rehabilitasi terpadu yang menggabungkan intervensi kesehatan mental dan pelatihan vokasional dengan pendekatan tradisional yang hanya menyediakan penampungan dapat memberikan gambaran tentang tingkat reintegrasi sosial, kesejahteraan psikologis, dan kemampuan mandiri jangka panjang para penerima manfaat.

Metadata

File size	846.73 KB
Pages	15
DMCA	Report