SEANINSTITUTESEANINSTITUTE
INFOKUMINFOKUMPengelolaan zakat di Indonesia tidak lagi dipahami sebagai kegiatan filantropi semata, melainkan sebagai instrumen kebijakan publik yang berkontribusi pada pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan. Dalam konteks ini, negara melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki mandat strategis untuk mengkoordinasikan pengelolaan zakat secara nasional, termasuk melalui pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di kementerian, lembaga negara, BUMN, dan sektor swasta.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa praktik Collaborative Governance Regime (CGR) antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang terdiri dari kementerian, lembaga negara, BUMN, dan sektor swasta telah dilaksanakan, tetapi belum sepenuhnya optimal.Sehubungan dengan rumusan masalah penelitian, praktik CGR telah memenuhi unsur keterlibatan multi-aktor, tetapi masih menghadapi keterbatasan dalam hal kepercayaan, kapasitas institusi, dan kekuatan regulasi.Dari perspektif CGR sebagaimana diusulkan oleh Emerson dan Nabatchi, proses kolaboratif antara BAZNAS dan UPZ telah menunjukkan keterlibatan yang berprinsip, ditandai dengan pembentukan UPZ melalui Keputusan Ketua BAZNAS, koordinasi institusi, dan dukungan kebijakan internal di beberapa kementerian dan BUMN.Lingkungan pengelolaan zakat nasional menunjukkan bahwa harmonisasi kebijakan dan penguatan jaringan antara pemangku kepentingan tetap menjadi kebutuhan mendasar.Kompleksitas sistem pengelolaan zakat yang melibatkan berbagai aktor dengan wewenang, kepentingan, dan kapasitas yang beragam menekankan bahwa pengelolaan zakat tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu aktor saja.Situasi ini menciptakan urgensi untuk implementasi tata kelola kolaboratif lintas sektoral sebagai prasyarat untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan distribusi zakat kepada mustahiq.
Untuk memperkuat tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan zakat, diperlukan strategi kolaborasi yang lebih sistematis, terintegrasi, dan berbasis kepercayaan. Evaluasi dan monitoring yang lebih kuat dalam praktik tata kelola kolaboratif diperlukan untuk meningkatkan efektivitas distribusi zakat. Evaluasi harus berfokus pada kejelasan tujuan kolaborasi, keselarasan peran antara aktor (BAZNAS, UPZ Kementerian/Lembaga, BUMN, dan Sektor Swasta), serta konsistensi dalam koordinasi dan pelaporan data. Monitoring tidak hanya harus berfokus pada pencapaian output distribusi, tetapi juga mengukur dampak distribusi zakat terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi penerima, termasuk keberlanjutan manfaat yang diterima. Melalui evaluasi dan monitoring yang terstruktur, terintegrasi, dan berorientasi dampak, diharapkan pengelolaan zakat kolaboratif menjadi lebih efektif, akuntabel, dan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan penerima.
- SINERGITAS ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DAN WAKAF DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA | Jurnal Al-Kharaj:... doi.org/10.30863/alkharaj.v1i1.1400SINERGITAS ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DAN WAKAF DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA Jurnal Al Kharaj doi 10 30863 alkharaj v1i1 1400
- http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/manajemen/. permasalahan solusi pengelolaan zakat jurnal manajemen... ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/manajemen/article/view/1533ejournal uika bogor ac index php manajemen permasalahan solusi pengelolaan zakat jurnal manajemen ejournal uika bogor ac index php manajemen article view 1533
| File size | 283.13 KB |
| Pages | 21 |
| DMCA | Report |
Related /
UNISMUHUNISMUH Penelitian ini mengusulkan reformasi hukum yang lebih responsif, dengan memasukkan perspektif viktimologi dalam perumusan kebijakan, meningkatkan transparansiPenelitian ini mengusulkan reformasi hukum yang lebih responsif, dengan memasukkan perspektif viktimologi dalam perumusan kebijakan, meningkatkan transparansi
UNHASUNHAS Menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif, studi ini akan mengklarifikasi kerangka regulasi penyelesaian sengketa antar lembaga negara, sesuai denganMenggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif, studi ini akan mengklarifikasi kerangka regulasi penyelesaian sengketa antar lembaga negara, sesuai dengan
MKRIMKRI 003/PUU-IV/2006 dan No. 025/PUU-XIV/2016 mempengaruhi pemberantasan korupsi, karena dengan kedua putusan tersebut tindak pidana korupsi sulit dibuktikan.003/PUU-IV/2006 dan No. 025/PUU-XIV/2016 mempengaruhi pemberantasan korupsi, karena dengan kedua putusan tersebut tindak pidana korupsi sulit dibuktikan.
MKRIMKRI Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa hukum cara Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. berdasarkan hasil penelitian ini teridentifikasiBerdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa hukum cara Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. berdasarkan hasil penelitian ini teridentifikasi
MKRIMKRI 2) pembangkangan terhadap putusan MK berakibat pada ketidakpastian hukum sampai pada terjadinya *constitutional justice delay*. 3) alternatif sanksi yang2) pembangkangan terhadap putusan MK berakibat pada ketidakpastian hukum sampai pada terjadinya *constitutional justice delay*. 3) alternatif sanksi yang
MKRIMKRI Pelibatan aktif Mahkamah Agung dalam fungsi peradilan konstitusional diyakini akan memperkuat penerapan supremasi konstitusi dan menjaga kualitas produkPelibatan aktif Mahkamah Agung dalam fungsi peradilan konstitusional diyakini akan memperkuat penerapan supremasi konstitusi dan menjaga kualitas produk
MKRIMKRI Bahkan setelah adanya Undang‑Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang‑Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, PeraturanBahkan setelah adanya Undang‑Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang‑Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan
MKRIMKRI Oleh karena itu, perlu diterapkan prinsip pengakuan dan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan agar masyarakat hukum adat menjadi subjek,Oleh karena itu, perlu diterapkan prinsip pengakuan dan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan agar masyarakat hukum adat menjadi subjek,
Useful /
SEANINSTITUTESEANINSTITUTE Metode penelitian yang digunakan adalah Action Research, di mana pengembangan sistem dilakukan melalui beberapa sprint. Hasil implementasi menunjukkanMetode penelitian yang digunakan adalah Action Research, di mana pengembangan sistem dilakukan melalui beberapa sprint. Hasil implementasi menunjukkan
SEANINSTITUTESEANINSTITUTE The results indicate that systematic dissemination through digital media and educational activities significantly increases community awareness and appreciationThe results indicate that systematic dissemination through digital media and educational activities significantly increases community awareness and appreciation
IAINPTKIAINPTK 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, khususnya dalam aspek hukuman cambuk publik, telah banyak dikaji melalui pendekatan normatif dan politis. Namun, representasi6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, khususnya dalam aspek hukuman cambuk publik, telah banyak dikaji melalui pendekatan normatif dan politis. Namun, representasi
IAINPTKIAINPTK Penekanan terhadap hukum adat dalam komunitas Aceh Singkil, yang juga menerapkan norma fikih dalam praktik keagamaannya, menimbulkan persoalan terkaitPenekanan terhadap hukum adat dalam komunitas Aceh Singkil, yang juga menerapkan norma fikih dalam praktik keagamaannya, menimbulkan persoalan terkait