SEANINSTITUTESEANINSTITUTE
INFOKUMINFOKUMPengelolaan zakat di Indonesia tidak lagi dipahami sebagai kegiatan filantropi semata, melainkan sebagai instrumen kebijakan publik yang berkontribusi pada pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan. Dalam konteks ini, negara melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki mandat strategis untuk mengkoordinasikan pengelolaan zakat secara nasional, termasuk melalui pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di kementerian, lembaga negara, BUMN, dan sektor swasta.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa praktik Collaborative Governance Regime (CGR) antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang terdiri dari kementerian, lembaga negara, BUMN, dan sektor swasta telah dilaksanakan, tetapi belum sepenuhnya optimal.Sehubungan dengan rumusan masalah penelitian, praktik CGR telah memenuhi unsur keterlibatan multi-aktor, tetapi masih menghadapi keterbatasan dalam hal kepercayaan, kapasitas institusi, dan kekuatan regulasi.Dari perspektif CGR sebagaimana diusulkan oleh Emerson dan Nabatchi, proses kolaboratif antara BAZNAS dan UPZ telah menunjukkan keterlibatan yang berprinsip, ditandai dengan pembentukan UPZ melalui Keputusan Ketua BAZNAS, koordinasi institusi, dan dukungan kebijakan internal di beberapa kementerian dan BUMN.Lingkungan pengelolaan zakat nasional menunjukkan bahwa harmonisasi kebijakan dan penguatan jaringan antara pemangku kepentingan tetap menjadi kebutuhan mendasar.Kompleksitas sistem pengelolaan zakat yang melibatkan berbagai aktor dengan wewenang, kepentingan, dan kapasitas yang beragam menekankan bahwa pengelolaan zakat tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu aktor saja.Situasi ini menciptakan urgensi untuk implementasi tata kelola kolaboratif lintas sektoral sebagai prasyarat untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan distribusi zakat kepada mustahiq.
Untuk memperkuat tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan zakat, diperlukan strategi kolaborasi yang lebih sistematis, terintegrasi, dan berbasis kepercayaan. Evaluasi dan monitoring yang lebih kuat dalam praktik tata kelola kolaboratif diperlukan untuk meningkatkan efektivitas distribusi zakat. Evaluasi harus berfokus pada kejelasan tujuan kolaborasi, keselarasan peran antara aktor (BAZNAS, UPZ Kementerian/Lembaga, BUMN, dan Sektor Swasta), serta konsistensi dalam koordinasi dan pelaporan data. Monitoring tidak hanya harus berfokus pada pencapaian output distribusi, tetapi juga mengukur dampak distribusi zakat terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi penerima, termasuk keberlanjutan manfaat yang diterima. Melalui evaluasi dan monitoring yang terstruktur, terintegrasi, dan berorientasi dampak, diharapkan pengelolaan zakat kolaboratif menjadi lebih efektif, akuntabel, dan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan penerima.
- SINERGITAS ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DAN WAKAF DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA | Jurnal Al-Kharaj:... doi.org/10.30863/alkharaj.v1i1.1400SINERGITAS ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DAN WAKAF DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA Jurnal Al Kharaj doi 10 30863 alkharaj v1i1 1400
- http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/manajemen/. permasalahan solusi pengelolaan zakat jurnal manajemen... ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/manajemen/article/view/1533ejournal uika bogor ac index php manajemen permasalahan solusi pengelolaan zakat jurnal manajemen ejournal uika bogor ac index php manajemen article view 1533
| File size | 283.13 KB |
| Pages | 21 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta penelusuran kasus. HasilMetode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta penelusuran kasus. Hasil
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembentukan Undang-Undang Pengelolaan Perbatasan yang memberikan kewenangan regulatif kepada BNPP, reposisi kelembagaanPenelitian ini merekomendasikan perlunya pembentukan Undang-Undang Pengelolaan Perbatasan yang memberikan kewenangan regulatif kepada BNPP, reposisi kelembagaan
MKRIMKRI Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 adalah pengujian konstitusional terhadap Pasal 215 huruf (b) dan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-UndangPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 adalah pengujian konstitusional terhadap Pasal 215 huruf (b) dan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Kegagalan legislator dalam merealisasikan amanat tersebut memperpanjang ketidakpastian hukum kelembagaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022Kegagalan legislator dalam merealisasikan amanat tersebut memperpanjang ketidakpastian hukum kelembagaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022
UNIPEMUNIPEM Hal ini mengakibatkan tidak terstandarnya informasi, tipe database, dan struktur data yang dibuat, serta mengakibatkannya database shapefile dan polygonHal ini mengakibatkan tidak terstandarnya informasi, tipe database, dan struktur data yang dibuat, serta mengakibatkannya database shapefile dan polygon
UWPUWP Pelaksanaan revisi/perubahan undang-undang MK keempat oleh eksekutif dan legislatif mengancam independensi hakim Mahkamah Konstitusi dengan mengutak-atikPelaksanaan revisi/perubahan undang-undang MK keempat oleh eksekutif dan legislatif mengancam independensi hakim Mahkamah Konstitusi dengan mengutak-atik
MKRIMKRI Dalam Putusan tersebut, MK menyatakan bahwa pengurus partai politik dilarang menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Namun, tindak lanjut dari PutusanDalam Putusan tersebut, MK menyatakan bahwa pengurus partai politik dilarang menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Namun, tindak lanjut dari Putusan
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Omnibus Law Cipta Kerja merupakan usul inisiatif pemerintah dan kemunculannya menuai reaksi publik hingga polemik perdebatan. Organisasi keagamaan MuhammadiyahOmnibus Law Cipta Kerja merupakan usul inisiatif pemerintah dan kemunculannya menuai reaksi publik hingga polemik perdebatan. Organisasi keagamaan Muhammadiyah
Useful /
POLTEKKES JOGJAPOLTEKKES JOGJA Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan memainkan peran penting dalam mencegah stuntingKesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan memainkan peran penting dalam mencegah stunting
SEANINSTITUTESEANINSTITUTE Sistem yang dihasilkan telah terintegrasi dengan modul akademik inti, termasuk penerimaan siswa baru (PPDB), penjadwalan, pemrosesan nilai, dan pelaporan.Sistem yang dihasilkan telah terintegrasi dengan modul akademik inti, termasuk penerimaan siswa baru (PPDB), penjadwalan, pemrosesan nilai, dan pelaporan.
SEANINSTITUTESEANINSTITUTE Furthermore, the study confirms that the preservation of traditional music is closely linked to intergenerational transmission. Encouraging youth participationFurthermore, the study confirms that the preservation of traditional music is closely linked to intergenerational transmission. Encouraging youth participation
UIGMUIGM Permasalahan kedua berkaitan dengan manajemen, khususnya belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP), deskripsi tugas terstruktur, serta pencatatanPermasalahan kedua berkaitan dengan manajemen, khususnya belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP), deskripsi tugas terstruktur, serta pencatatan