IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA
Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan KemanusiaanIjtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan KemanusiaanOmnibus Law Cipta Kerja merupakan usul inisiatif pemerintah dan kemunculannya menuai reaksi publik hingga polemik perdebatan. Organisasi keagamaan Muhammadiyah turut menyatakan sikap keberatannya terhadap Omnibus Law Cipta Kerja. Artikel ini adalah kajian kualitatif yang menggunakan NVivo 12Plus untuk mengelola data melalui analisis crosstab dan analisis cluster. Kajian ini menunjukkan ada beberapa aspek hubungan konfliktual yang melahirkan sebuah gerakan. Muhammadiyah membentuk organisasi formal atau non-formal yang melibatkan Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), forum dekan fakultas hukum dan ketua sekolah tinggi hukum perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah. Dalam konsepnya, Muhammadiyah menegaskan pentingnya sinkronisasi antara lembaga dengan mengedepankan transparansi, membuat undang-undang harus serius dalam pelaksanaannya. Muhammadiyah menawarkan tiga poin konsep, yaitu mencabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU), menunda pelaksanaannya, dilakukan revisi dengan melibatkan partisipasi publik.
Strategi jihad konstitusional Muhammadiyah dilakukan dengan membentuk tim untuk mengawasi Omnibus Law Cipta Kerja, menyerap aspirasi masyarakat dan organisasi masyarakat sipil, serta melakukan studi akademis bersama para ahli hukum dari berbagai universitas Muhammadiyah.Peluang politik, mobilitas struktural, dan proses penyusunan strategi framing gerakan jihad konstitusional dapat mempengaruhi penyebab ketidakpuasan terhadap diskursus kebijakan omnibus law.Muhammadiyah menekankan sinkronisasi antar lembaga dengan transparansi dan ketatnya pelaksanaan undang-undang, serta menawarkan tiga poin konsep.pencabutan PERPU, penundaan pelaksanaan, dan revisi dengan partisipasi publik.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada peran partisipasi publik dalam proses penyusunan regulasi omnibus law, terutama dalam konteks transparansi dan keadilan sosial. Studi lebih lanjut juga perlu mengeksplorasi dampak jangka panjang dari kebijakan omnibus law terhadap hak pekerja dan keberlanjutan ekonomi. Selain itu, peneliti dapat menganalisis efektivitas kerja sama antara organisasi keagamaan dan lembaga negara dalam mengadvokasi kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
- GERAKAN SOSIAL MUHAMMADIYAH DI ERA REFORMASI | Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI). gerakan sosial muhammadiyah... journal.uinjkt.ac.id/index.php/jisi/article/view/17108GERAKAN SOSIAL MUHAMMADIYAH DI ERA REFORMASI Jurnal Ilmu Sosial Indonesia JISI gerakan sosial muhammadiyah journal uinjkt ac index php jisi article view 17108
- DOI Name 10.33331 Values. name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix... doi.org/10.33331DOI Name 10 33331 Values name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix doi 10 33331
- KEBIJAKAN REFORMASI REGULASI MELALUI IMPLEMENTASI OMNIBUS LAW DI INDONESIA | Mayasari | Jurnal Rechts... doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.401KEBIJAKAN REFORMASI REGULASI MELALUI IMPLEMENTASI OMNIBUS LAW DI INDONESIA Mayasari Jurnal Rechts doi 10 33331 rechtsvinding v9i1 401
- Jurnal Politikom Indonesiana. civil society politik moral muhammadiyah jurnal politikom indonesiana authors... doi.org/10.35706/jpi.v2i2.968Jurnal Politikom Indonesiana civil society politik moral muhammadiyah jurnal politikom indonesiana authors doi 10 35706 jpi v2i2 968
- GERAKAN SOSIAL PEREMPUAN EKOFEMINISME DI PEGUNUNGAN KENDENG PROVINSI JAWA TENGAH MELAWAN PEMBANGUNAN... doi.org/10.24198/cosmogov.v3i1.12634GERAKAN SOSIAL PEREMPUAN EKOFEMINISME DI PEGUNUNGAN KENDENG PROVINSI JAWA TENGAH MELAWAN PEMBANGUNAN doi 10 24198 cosmogov v3i1 12634
| File size | 309.48 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
UntikaUntika Eksistensi Hak Pengelolaan (HPL) di Kota Palu dan Kabupaten Donggala mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya Undang‑Undang Cipta Kerja,Eksistensi Hak Pengelolaan (HPL) di Kota Palu dan Kabupaten Donggala mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya Undang‑Undang Cipta Kerja,
UntikaUntika Namun demikian, Politik Hukum Pidana melalui KUHP Nasional yang baru saja disahkan oleh legislatif dan eksekutif untuk berlaku pada tanggal 2 Januari tahunNamun demikian, Politik Hukum Pidana melalui KUHP Nasional yang baru saja disahkan oleh legislatif dan eksekutif untuk berlaku pada tanggal 2 Januari tahun
UntikaUntika Faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi ketepatan waktu, pemanfaatan sarana, tanggung jawab tinggi, dan ketaatan terhadap aturan instansi. PelaksanaanFaktor-faktor yang mempengaruhi meliputi ketepatan waktu, pemanfaatan sarana, tanggung jawab tinggi, dan ketaatan terhadap aturan instansi. Pelaksanaan
UntikaUntika Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum dari perjanjian nominee dalam kaitannya dengan kasus hukum No: 144/PDT/2021/PT DPS, serta konsekuensiPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum dari perjanjian nominee dalam kaitannya dengan kasus hukum No: 144/PDT/2021/PT DPS, serta konsekuensi
UntikaUntika Hasil analisis mengindikasikan kejahatan siber transnasional, terautomatisasi, dan tingkat bias gender yang tinggi. Sebaliknya, sistem hukum pidana diHasil analisis mengindikasikan kejahatan siber transnasional, terautomatisasi, dan tingkat bias gender yang tinggi. Sebaliknya, sistem hukum pidana di
UntikaUntika Hasil penelitian menunjukkan bahwa overclaim melanggar asas itikad baik, keadilan, transparansi, dan juga kepastian hukum. Influencer sebagai bagian dariHasil penelitian menunjukkan bahwa overclaim melanggar asas itikad baik, keadilan, transparansi, dan juga kepastian hukum. Influencer sebagai bagian dari
UntikaUntika Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural penyaluran dan penggunaan dana desa mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, partisipasi masyarakatHasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural penyaluran dan penggunaan dana desa mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, partisipasi masyarakat
UntikaUntika Proses penyelesaian perkara pidana di rumah restorative justice dilaksanakan melalui musyawarah mufakat dan asas kekeluargaan, mencerminkan nilai solidartasProses penyelesaian perkara pidana di rumah restorative justice dilaksanakan melalui musyawarah mufakat dan asas kekeluargaan, mencerminkan nilai solidartas
Useful /
UntikaUntika Kontrak kekuasaan dalam pemilihan umum adalah sarana demokrasi yang digunakan untuk membatasi kekuasaan. Pembatasan dimaksud adalah periodisasi kekuasaanKontrak kekuasaan dalam pemilihan umum adalah sarana demokrasi yang digunakan untuk membatasi kekuasaan. Pembatasan dimaksud adalah periodisasi kekuasaan
UntikaUntika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu serentak nasional dan lokal merupakan terobosan baru dalam reformasi demokrasiPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu serentak nasional dan lokal merupakan terobosan baru dalam reformasi demokrasi
UntikaUntika Dengan menggunakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, studi ini menganalisis KDRT sebagai lex specialis yangDengan menggunakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, studi ini menganalisis KDRT sebagai lex specialis yang
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Penghayat kepercayaan yang menjadi korban ketidakadilan mengajukan judicial review dan akhirnya melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.Penghayat kepercayaan yang menjadi korban ketidakadilan mengajukan judicial review dan akhirnya melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.