IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA
Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan KemanusiaanIjtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan KemanusiaanOmnibus Law Cipta Kerja merupakan usul inisiatif pemerintah dan kemunculannya menuai reaksi publik hingga polemik perdebatan. Organisasi keagamaan Muhammadiyah turut menyatakan sikap keberatannya terhadap Omnibus Law Cipta Kerja. Artikel ini adalah kajian kualitatif yang menggunakan NVivo 12Plus untuk mengelola data melalui analisis crosstab dan analisis cluster. Kajian ini menunjukkan ada beberapa aspek hubungan konfliktual yang melahirkan sebuah gerakan. Muhammadiyah membentuk organisasi formal atau non-formal yang melibatkan Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), forum dekan fakultas hukum dan ketua sekolah tinggi hukum perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah. Dalam konsepnya, Muhammadiyah menegaskan pentingnya sinkronisasi antara lembaga dengan mengedepankan transparansi, membuat undang-undang harus serius dalam pelaksanaannya. Muhammadiyah menawarkan tiga poin konsep, yaitu mencabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU), menunda pelaksanaannya, dilakukan revisi dengan melibatkan partisipasi publik.
Strategi jihad konstitusional Muhammadiyah dilakukan dengan membentuk tim untuk mengawasi Omnibus Law Cipta Kerja, menyerap aspirasi masyarakat dan organisasi masyarakat sipil, serta melakukan studi akademis bersama para ahli hukum dari berbagai universitas Muhammadiyah.Peluang politik, mobilitas struktural, dan proses penyusunan strategi framing gerakan jihad konstitusional dapat mempengaruhi penyebab ketidakpuasan terhadap diskursus kebijakan omnibus law.Muhammadiyah menekankan sinkronisasi antar lembaga dengan transparansi dan ketatnya pelaksanaan undang-undang, serta menawarkan tiga poin konsep.pencabutan PERPU, penundaan pelaksanaan, dan revisi dengan partisipasi publik.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada peran partisipasi publik dalam proses penyusunan regulasi omnibus law, terutama dalam konteks transparansi dan keadilan sosial. Studi lebih lanjut juga perlu mengeksplorasi dampak jangka panjang dari kebijakan omnibus law terhadap hak pekerja dan keberlanjutan ekonomi. Selain itu, peneliti dapat menganalisis efektivitas kerja sama antara organisasi keagamaan dan lembaga negara dalam mengadvokasi kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
- GERAKAN SOSIAL MUHAMMADIYAH DI ERA REFORMASI | Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI). gerakan sosial muhammadiyah... journal.uinjkt.ac.id/index.php/jisi/article/view/17108GERAKAN SOSIAL MUHAMMADIYAH DI ERA REFORMASI Jurnal Ilmu Sosial Indonesia JISI gerakan sosial muhammadiyah journal uinjkt ac index php jisi article view 17108
- DOI Name 10.33331 Values. name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix... doi.org/10.33331DOI Name 10 33331 Values name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix doi 10 33331
- KEBIJAKAN REFORMASI REGULASI MELALUI IMPLEMENTASI OMNIBUS LAW DI INDONESIA | Mayasari | Jurnal Rechts... doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.401KEBIJAKAN REFORMASI REGULASI MELALUI IMPLEMENTASI OMNIBUS LAW DI INDONESIA Mayasari Jurnal Rechts doi 10 33331 rechtsvinding v9i1 401
- Jurnal Politikom Indonesiana. civil society politik moral muhammadiyah jurnal politikom indonesiana authors... doi.org/10.35706/jpi.v2i2.968Jurnal Politikom Indonesiana civil society politik moral muhammadiyah jurnal politikom indonesiana authors doi 10 35706 jpi v2i2 968
- GERAKAN SOSIAL PEREMPUAN EKOFEMINISME DI PEGUNUNGAN KENDENG PROVINSI JAWA TENGAH MELAWAN PEMBANGUNAN... doi.org/10.24198/cosmogov.v3i1.12634GERAKAN SOSIAL PEREMPUAN EKOFEMINISME DI PEGUNUNGAN KENDENG PROVINSI JAWA TENGAH MELAWAN PEMBANGUNAN doi 10 24198 cosmogov v3i1 12634
| File size | 309.48 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Perkembangan hukum pidana korporasi menunjukkan peralihan paradigma dari subjek hukum individu ke subjek kolektif, termasuk badan hukum. Undang-UndangPerkembangan hukum pidana korporasi menunjukkan peralihan paradigma dari subjek hukum individu ke subjek kolektif, termasuk badan hukum. Undang-Undang
UntikaUntika Perubahan regulasi ini bertujuan menciptakan tata kelola lahan yang lebih baik, namun menimbulkan tantangan terkait pengawasan, penanganan konflik, danPerubahan regulasi ini bertujuan menciptakan tata kelola lahan yang lebih baik, namun menimbulkan tantangan terkait pengawasan, penanganan konflik, dan
UntikaUntika Namun demikian, Politik Hukum Pidana melalui KUHP Nasional yang baru saja disahkan oleh legislatif dan eksekutif untuk berlaku pada tanggal 2 Januari tahunNamun demikian, Politik Hukum Pidana melalui KUHP Nasional yang baru saja disahkan oleh legislatif dan eksekutif untuk berlaku pada tanggal 2 Januari tahun
UntikaUntika Metode penelitian yuridis sosiologis. Pelaksanaan kedisiplinan dilakukan melalui tiga mekanisme: (1) Melalui tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil padaMetode penelitian yuridis sosiologis. Pelaksanaan kedisiplinan dilakukan melalui tiga mekanisme: (1) Melalui tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil pada
UntikaUntika Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah kasus konkret dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian mengindikasikanPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah kasus konkret dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian mengindikasikan
PENCERAHPENCERAH Secara khusus, penelitian mengevaluasi bagaimana status hukum diskresi sebagai objek sengketa telah berkembang setelah berlakunya Undang‑Undang No. 6Secara khusus, penelitian mengevaluasi bagaimana status hukum diskresi sebagai objek sengketa telah berkembang setelah berlakunya Undang‑Undang No. 6
IUSIUS Dari aspek budaya hukum, orientasi keadilan restoratif melibatkan masyarakat dalam proses peradilan pidana. Implikasi sistem hukum Lawrence Friedman mengedepankanDari aspek budaya hukum, orientasi keadilan restoratif melibatkan masyarakat dalam proses peradilan pidana. Implikasi sistem hukum Lawrence Friedman mengedepankan
UBBGUBBG UU Cipker menjadi undang-undang kontroversial sejak disahkan pada tahun 2020, sehingga pemerintah membangun berbagai argumen untuk melegitimasinya.menggunakanUU Cipker menjadi undang-undang kontroversial sejak disahkan pada tahun 2020, sehingga pemerintah membangun berbagai argumen untuk melegitimasinya.menggunakan
Useful /
UINSALATIGAUINSALATIGA Namun demikian, keterbatasan infrastruktur dan resistensi terhadap perubahan masih menjadi tantangan. Penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan pendidikanNamun demikian, keterbatasan infrastruktur dan resistensi terhadap perubahan masih menjadi tantangan. Penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan pendidikan
UINSALATIGAUINSALATIGA Penelitian ini menyarankan perlunya eksplorasi lebih lanjut terhadap metode-metode tersebut dalam konteks pendidikan modern untuk mengevaluasi efektivitasnyaPenelitian ini menyarankan perlunya eksplorasi lebih lanjut terhadap metode-metode tersebut dalam konteks pendidikan modern untuk mengevaluasi efektivitasnya
UNTRIMBALIUNTRIMBALI Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa citra merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Potongan harga tidak dapat memoderasiBerdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa citra merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Potongan harga tidak dapat memoderasi
ULUMUNAULUMUNA Sebuah refleksi singkat tentang paradigma interpretasi orientasi Islamis-puritanis mengenai konsep Ummah juga akan diberikan untuk menempatkan berbagaiSebuah refleksi singkat tentang paradigma interpretasi orientasi Islamis-puritanis mengenai konsep Ummah juga akan diberikan untuk menempatkan berbagai