IAIN LANGSAIAIN LANGSA
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-UndanganAl-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-UndanganPermasalahan utama dalam penerapan sistem e-Court di Peradilan Agama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, kendala teknis, serta rendahnya literasi digital para pihak berperkara. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara tujuan digitalisasi peradilan dengan realitas implementasi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan elektronik pada Peradilan Agama di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Banten. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan observasi langsung di enam Pengadilan Agama dalam yurisdiksi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Court mampu meningkatkan efisiensi proses administrasi dan persidangan, namun masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital para pihak, serta kurangnya dukungan teknis berkelanjutan. Kontribusi penelitian ini terletak pada pemberian rekomendasi strategi komprehensif melalui penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas pengguna, serta sosialisasi kebijakan sehingga penerapan e-Court dapat lebih merata, efektif, dan mendukung terwujudnya sistem peradilan yang cepat, transparan, dan berkeadilan.
The conclusion of this study indicates that the implementation of e-Court within the jurisdiction of the Banten Religious High Court still faces several significant technical and human resource challenges.The main issues include unstable internet connectivity, limited hardware availability, and insufficient technical training for court officials.These obstacles not only hinder system operations but also reduce officials confidence in managing judicial processes electronically.In addition, there remains a considerable gap in digital access and literacy among users, particularly within non-advocate communities.Data shows that the majority of e-Court users are advocates, while participation from the general public remains very low.Technical difficulties such as problems in uploading documents, transaction time limits, and frequent system interruptions are dominant factors contributing to the high rate of electronic registration failures by the public.Nevertheless, e-Court has demonstrated a positive contribution to case administration efficiency, as evidenced by a significant increase in the number of cases registered online.However, substantive issues still persist—particularly regarding electronic evidence and the validity of summons procedures that have now been delegated to third parties.These findings highlight the need for stronger regulatory frameworks, continuous training, and more stable technological integration to ensure that e-Court operates optimally and inclusively across all religious court units.
Based on the findings and analysis presented in this study, several recommendations can be proposed to enhance the implementation of e-Court and address the challenges identified. Firstly, there is a need to revise regulations to gradually shift from consensual use towards mandatory implementation of e-Court in certain case types. This shift would ensure a more consistent and effective utilization of the system, reducing the reliance on manual processes. Secondly, enhancing the digital literacy of both court officials and litigants through systematic training is crucial. By providing comprehensive training programs, the court can empower its officials and litigants to navigate the e-Court system with confidence and efficiency. Thirdly, improving system integration and user interface is essential to increase efficiency and user-friendliness. The e-Court system should be designed with a user-centric approach, ensuring that it is intuitive, accessible, and responsive to the needs of court users. Finally, expanding public outreach programs is vital to building trust and confidence in electronic judicial services. These programs should aim to educate the public about the benefits and functionalities of e-Court, addressing any misconceptions or concerns they may have. By implementing these recommendations, the e-Court system can evolve into a more reliable, inclusive, and transparent judicial mechanism, contributing to the overall improvement of Indonesias legal system.
- Effectiveness of E-Court in Handling Civil Cases in Class IA Religious Court of Ternate | Law and Justice.... journals2.ums.ac.id/laj/article/view/3903Effectiveness of E Court in Handling Civil Cases in Class IA Religious Court of Ternate Law and Justice journals2 ums ac laj article view 3903
- Hukum Teknologi Informasi; Karakteristik Cyberporn Anak Dalam Social Media Di Internet | Jurnal Fundamental... journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/fundamental/article/view/1521Hukum Teknologi Informasi Karakteristik Cyberporn Anak Dalam Social Media Di Internet Jurnal Fundamental journal universitasbumigora ac index php fundamental article view 1521
- Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia | Wacana Journal of Social and Humanity Studies.... wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/434Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia Wacana Journal of Social and Humanity Studies wacana ub ac index php wacana article view 434
- Hak-Hak dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Akibat Merger pada Bank Syariah Indonesia... jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/500Hak Hak dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Akibat Merger pada Bank Syariah Indonesia jurnal syntaxtransformation index php jst article view 500
| File size | 311.32 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Di era digital saat ini, branding juga menuntut kepekaan terhadap isu-isu sosial, lingkungan, dan politik, yang dapat memperkuat atau justru merusak citraDi era digital saat ini, branding juga menuntut kepekaan terhadap isu-isu sosial, lingkungan, dan politik, yang dapat memperkuat atau justru merusak citra
DINASTIREVDINASTIREV Digitalisasi rekam medis mendorong efisiensi dan kesinambungan layanan, tetapi meningkatkan risiko atas hak privasi pasien. Penelitian ini menelaah kerangkaDigitalisasi rekam medis mendorong efisiensi dan kesinambungan layanan, tetapi meningkatkan risiko atas hak privasi pasien. Penelitian ini menelaah kerangka
AIBPMAIBPM Dengan menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS‑SEM), data dikumpulkan dari pemimpin sekolah dan kepala unit di institusiDengan menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS‑SEM), data dikumpulkan dari pemimpin sekolah dan kepala unit di institusi
IAIN MADURAIAIN MADURA 0% dibandingkan dengan tahun 2008 sebelum adanya mediasi. Namun, jumlah perkara jika dibandingkan dengan perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan masih0% dibandingkan dengan tahun 2008 sebelum adanya mediasi. Namun, jumlah perkara jika dibandingkan dengan perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan masih
DINASTIREVDINASTIREV Hukum kesehatan di Indonesia telah memiliki landasan normatif yang cukup kuat melalui berbagai regulasi, namun implementasinya di lapangan masih menghadapiHukum kesehatan di Indonesia telah memiliki landasan normatif yang cukup kuat melalui berbagai regulasi, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi
STAIMAARIFSTAIMAARIF The findings indicate that teachers implemented a constructivist approach through discussion, reflection, and contextualization of verses, encouragingThe findings indicate that teachers implemented a constructivist approach through discussion, reflection, and contextualization of verses, encouraging
UNCMUNCM Hakim yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dihadapkan pada dua jenis potensi konsekuensi hukum yang berbeda. Konsekuensi hukum tersebutHakim yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dihadapkan pada dua jenis potensi konsekuensi hukum yang berbeda. Konsekuensi hukum tersebut
STISABUZAIRISTISABUZAIRI Mediasi adalah langkah yang diambil seseorang untuk menyelesaikan perselisihan antara dua orang atau lebih dengan jalan perundingan sehingga menghasilkanMediasi adalah langkah yang diambil seseorang untuk menyelesaikan perselisihan antara dua orang atau lebih dengan jalan perundingan sehingga menghasilkan
Useful /
IAIN MADURAIAIN MADURA Setelah melalui perdebatan sengit selama berabad-abad tentang perilaku bunga uang (ribâ, interest) dalam menentukan perilaku ekonomi manusia, antara diharamkanSetelah melalui perdebatan sengit selama berabad-abad tentang perilaku bunga uang (ribâ, interest) dalam menentukan perilaku ekonomi manusia, antara diharamkan
IAIN MADURAIAIN MADURA Komponen-komponen tersebut cost of found, overhead cost, premi risiko, dan jangka waktu transaksi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa produk pembiayaanKomponen-komponen tersebut cost of found, overhead cost, premi risiko, dan jangka waktu transaksi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa produk pembiayaan
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Secara praktis, penelitian ini mendorong institusi keadilan agama dan pembuat kebijakan untuk menjadikan maqāṣid al-nikāḥ sebagai kerangka utamaSecara praktis, penelitian ini mendorong institusi keadilan agama dan pembuat kebijakan untuk menjadikan maqāṣid al-nikāḥ sebagai kerangka utama
AHMADDAHLANAHMADDAHLAN 500 ekor ayam siap telur dengan model kandang baterai bertingkat. Produksi telur ayam cukup stabil, yaitu sekitar 80% dari jumlah ayam yang ada. Namun,500 ekor ayam siap telur dengan model kandang baterai bertingkat. Produksi telur ayam cukup stabil, yaitu sekitar 80% dari jumlah ayam yang ada. Namun,