IAIN LANGSAIAIN LANGSA
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-UndanganAl-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-UndanganPermasalahan utama dalam penerapan sistem e-Court di Peradilan Agama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, kendala teknis, serta rendahnya literasi digital para pihak berperkara. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara tujuan digitalisasi peradilan dengan realitas implementasi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan elektronik pada Peradilan Agama di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Banten. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan observasi langsung di enam Pengadilan Agama dalam yurisdiksi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Court mampu meningkatkan efisiensi proses administrasi dan persidangan, namun masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital para pihak, serta kurangnya dukungan teknis berkelanjutan. Kontribusi penelitian ini terletak pada pemberian rekomendasi strategi komprehensif melalui penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas pengguna, serta sosialisasi kebijakan sehingga penerapan e-Court dapat lebih merata, efektif, dan mendukung terwujudnya sistem peradilan yang cepat, transparan, dan berkeadilan.
The conclusion of this study indicates that the implementation of e-Court within the jurisdiction of the Banten Religious High Court still faces several significant technical and human resource challenges.The main issues include unstable internet connectivity, limited hardware availability, and insufficient technical training for court officials.These obstacles not only hinder system operations but also reduce officials confidence in managing judicial processes electronically.In addition, there remains a considerable gap in digital access and literacy among users, particularly within non-advocate communities.Data shows that the majority of e-Court users are advocates, while participation from the general public remains very low.Technical difficulties such as problems in uploading documents, transaction time limits, and frequent system interruptions are dominant factors contributing to the high rate of electronic registration failures by the public.Nevertheless, e-Court has demonstrated a positive contribution to case administration efficiency, as evidenced by a significant increase in the number of cases registered online.However, substantive issues still persist—particularly regarding electronic evidence and the validity of summons procedures that have now been delegated to third parties.These findings highlight the need for stronger regulatory frameworks, continuous training, and more stable technological integration to ensure that e-Court operates optimally and inclusively across all religious court units.
Based on the findings and analysis presented in this study, several recommendations can be proposed to enhance the implementation of e-Court and address the challenges identified. Firstly, there is a need to revise regulations to gradually shift from consensual use towards mandatory implementation of e-Court in certain case types. This shift would ensure a more consistent and effective utilization of the system, reducing the reliance on manual processes. Secondly, enhancing the digital literacy of both court officials and litigants through systematic training is crucial. By providing comprehensive training programs, the court can empower its officials and litigants to navigate the e-Court system with confidence and efficiency. Thirdly, improving system integration and user interface is essential to increase efficiency and user-friendliness. The e-Court system should be designed with a user-centric approach, ensuring that it is intuitive, accessible, and responsive to the needs of court users. Finally, expanding public outreach programs is vital to building trust and confidence in electronic judicial services. These programs should aim to educate the public about the benefits and functionalities of e-Court, addressing any misconceptions or concerns they may have. By implementing these recommendations, the e-Court system can evolve into a more reliable, inclusive, and transparent judicial mechanism, contributing to the overall improvement of Indonesias legal system.
- Effectiveness of E-Court in Handling Civil Cases in Class IA Religious Court of Ternate | Law and Justice.... journals2.ums.ac.id/laj/article/view/3903Effectiveness of E Court in Handling Civil Cases in Class IA Religious Court of Ternate Law and Justice journals2 ums ac laj article view 3903
- Hukum Teknologi Informasi; Karakteristik Cyberporn Anak Dalam Social Media Di Internet | Jurnal Fundamental... journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/fundamental/article/view/1521Hukum Teknologi Informasi Karakteristik Cyberporn Anak Dalam Social Media Di Internet Jurnal Fundamental journal universitasbumigora ac index php fundamental article view 1521
- Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia | Wacana Journal of Social and Humanity Studies.... wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/434Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia Wacana Journal of Social and Humanity Studies wacana ub ac index php wacana article view 434
- Hak-Hak dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Akibat Merger pada Bank Syariah Indonesia... jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/500Hak Hak dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Akibat Merger pada Bank Syariah Indonesia jurnal syntaxtransformation index php jst article view 500
| File size | 311.32 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
KURASINSTITUTEKURASINSTITUTE Seiring perkembangan zaman, pendidikan berkembang dan menjadi lebih baik, mengikuti perubahan yang sesuai dengan setiap masa. Berdasarkan uraian di atas,Seiring perkembangan zaman, pendidikan berkembang dan menjadi lebih baik, mengikuti perubahan yang sesuai dengan setiap masa. Berdasarkan uraian di atas,
DINASTIRESDINASTIRES Its six pillars – easy reporting, digital literacy, integrated services, forensic infrastructure, capable investigators, and collaborative law enforcementIts six pillars – easy reporting, digital literacy, integrated services, forensic infrastructure, capable investigators, and collaborative law enforcement
IJBLEIJBLE The study contributes actionable insights for policymakers and enriches the scholarly discourse on digital economy institutionalization. The study concludesThe study contributes actionable insights for policymakers and enriches the scholarly discourse on digital economy institutionalization. The study concludes
IJBLEIJBLE Data were collected using questionnaires and analyzed using multiple linear regression. The results of the study are expected to provide theoretical andData were collected using questionnaires and analyzed using multiple linear regression. The results of the study are expected to provide theoretical and
KURASINSTITUTEKURASINSTITUTE Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving perpetrators, guidanceUsing a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving perpetrators, guidance
UACUAC Penelitian ini menggali jauh ke dalam jaringan kompleks hubungan antara pelatihan, komitmen, dan kinerja di antara kepala Madrasah swasta Tsanawiyah diPenelitian ini menggali jauh ke dalam jaringan kompleks hubungan antara pelatihan, komitmen, dan kinerja di antara kepala Madrasah swasta Tsanawiyah di
KURASINSTITUTEKURASINSTITUTE Hal ini dibuktikan dengan adanya dalil-dalil dan kisah-kisah Islami yang memperkuat teori belajar kognitivisme. Selain itu, teori ini tidak bertentanganHal ini dibuktikan dengan adanya dalil-dalil dan kisah-kisah Islami yang memperkuat teori belajar kognitivisme. Selain itu, teori ini tidak bertentangan
KURASINSTITUTEKURASINSTITUTE Tujuan utama penelitian ini adalah mengembangkan media berbasis aplikasi Wordwall yang berfokus pada materi masyarakat di daerah peserta dan menilai efeknyaTujuan utama penelitian ini adalah mengembangkan media berbasis aplikasi Wordwall yang berfokus pada materi masyarakat di daerah peserta dan menilai efeknya
Useful /
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Furthermore, from the aspect of protecting lineage (ḥifẓ al-nasl), the program aims to build more stable and higher-quality families. Finally, in termsFurthermore, from the aspect of protecting lineage (ḥifẓ al-nasl), the program aims to build more stable and higher-quality families. Finally, in terms
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-yuridis dengan analisis normatif-komparatif. Data diperoleh dari teks-teks klasik fiqh, regulasi pernikahanPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-yuridis dengan analisis normatif-komparatif. Data diperoleh dari teks-teks klasik fiqh, regulasi pernikahan
UWPUWP Konsep ideal perubahan dan penguatan independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan yudikatif harus independen tanpa dipengaruhi oleh lembagaKonsep ideal perubahan dan penguatan independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan yudikatif harus independen tanpa dipengaruhi oleh lembaga
UWPUWP Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menemukan bahwa kendaraanMetode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menemukan bahwa kendaraan