UWPUWP
Wijaya Putra Law ReviewWijaya Putra Law ReviewTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika hukum politik dan politik hukum terkait revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dari aspek legal drafting di tengah transisi pergantian Presiden dengan melihat regulasi yang berlaku serta pengaruhnya terhadap sistem ketatanegaraan yang dianut oleh negara Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris menggunakan sarana studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer guna mendapatkan fakta di lapangan hanya untuk melengkapi bahan hukum sehingga mampu mengahasilakan kesimpulan yang akurat dan komperhensif. Data tersebut diuraikan lebih lanjut dengan metode deskriptif analisis, yaitu dalam pembahasan permasalahan dilakukan dengan cara mengidentifikasikan, menganalisis, dan menafsirkan data yang diperoleh untuk diambil suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya idealime independensi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi masih mengalami kendala atas kondisi politik yang sedang terjadi. Mekanisme perubahan undang-undang yang sesuai berdasarkan Undang-Undang No: 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No: 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terkait Rancangan Undang-Undang MK Perubahan Keempat tidak sesuai dengan mekanismenya. Konsep ideal perubahan dan penguatan independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan yudikatif harus independen tanpa dipengaruhi oleh lembaga negara lainnya.
Pelaksanaan revisi/perubahan undang-undang MK keempat oleh eksekutif dan legislatif mengancam independensi hakim Mahkamah Konstitusi dengan mengutak-atik terkait aturan pemberhentian hakim MK, evaluasi hakim MK, penambahan perwakilan baru untuk anggota Majelis Kehormatan MK (MKMK) dari unsur DPR dan Presiden, dan masa jabatan hakim MK yang sedang menjabat.Sedangkan ada hal yang lebih esensi dan krusial yang diperlukan dalam revisi/perubahan undang-undang MK seperti perumusan standardisasi yang setara pada tiga lembaga pengusul.penguatan kewenangan MK melalui constitutional complaint dan constitutional question.dan jaminan keamanan masa jabatan bagi hakim konstitusi.Pelaksanaan revisi/perubahan undang-undang MK keempat dianggap bertentangan dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, berikut adalah saran-saran penelitian lanjutan: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai dinamika hukum politik dan politik hukum dalam konteks transisi pergantian Presiden, khususnya terkait dengan pengaruhnya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedua, penelitian tentang mekanisme perubahan undang-undang dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi independensi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Ketiga, studi komparatif tentang konsep ideal perubahan dan penguatan independensi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan negara-negara lain dapat memberikan perspektif yang lebih luas.
| File size | 793.68 KB |
| Pages | 23 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIGRESUNIGRES Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana proses perkawinan lari yang di lakukan adat Sumba Barat. (2) bagaimana akibat hukum perkawinanRumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana proses perkawinan lari yang di lakukan adat Sumba Barat. (2) bagaimana akibat hukum perkawinan
UNIGRESUNIGRES Terdapat perbedaan baku mutu udara ambien dalam peraturan gubernur provinsi Jawa Timur menggunakan parameter debu/TSP dengan nilai batas 260 µg/Nm3, sedangakanTerdapat perbedaan baku mutu udara ambien dalam peraturan gubernur provinsi Jawa Timur menggunakan parameter debu/TSP dengan nilai batas 260 µg/Nm3, sedangakan
UNIGRESUNIGRES Kontrak kerja pemain sepakbola profesional tunduk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yang merupakan Lex SpecialisKontrak kerja pemain sepakbola profesional tunduk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yang merupakan Lex Specialis
UNIGRESUNIGRES Dalam kepailitan, kedudukan antara kreditur dan debitur dalam novasi harus dipahami secara jelas karena menjadi syarat penting dalam proses penjatuhanDalam kepailitan, kedudukan antara kreditur dan debitur dalam novasi harus dipahami secara jelas karena menjadi syarat penting dalam proses penjatuhan
MKRIMKRI Praktik ini dipengaruhi oleh dinamika sistem partai, khususnya koalisi mayoritas yang memudahkan amendemen konstitusi tanpa kontrol yang memadai. OlehPraktik ini dipengaruhi oleh dinamika sistem partai, khususnya koalisi mayoritas yang memudahkan amendemen konstitusi tanpa kontrol yang memadai. Oleh
MKRIMKRI Dalam beberapa putusan, MK terkadang memosisikan diri sebagai judicial activism, namun dalam putusan lainnya juga memilih pendekatan judicial restraint.Dalam beberapa putusan, MK terkadang memosisikan diri sebagai judicial activism, namun dalam putusan lainnya juga memilih pendekatan judicial restraint.
APPIHIAPPIHI Temuan-temuan tersebut menggambarkan bahwa meskipun terdapat perbedaan yang sangat mencolok dalam dasar filosofis dan metodologisnya, baik hukum yang terjaminTemuan-temuan tersebut menggambarkan bahwa meskipun terdapat perbedaan yang sangat mencolok dalam dasar filosofis dan metodologisnya, baik hukum yang terjamin
DINASTIREVDINASTIREV Kajian ini memaparkan proses pengesahan RUU menjadi UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Untuk menganalisis data yang ditemukan penelitiKajian ini memaparkan proses pengesahan RUU menjadi UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Untuk menganalisis data yang ditemukan peneliti
Useful /
UNARUNAR Dimensi performance expectancy menunjukkan skor tertinggi (69,6%), diikuti oleh social influence dan facilitating conditions (masing-masing 78,3%), sertaDimensi performance expectancy menunjukkan skor tertinggi (69,6%), diikuti oleh social influence dan facilitating conditions (masing-masing 78,3%), serta
UNARUNAR Dengan adanya penelitian ini, diharapkan tenaga kesehatan perlu memberikan perhatian pada pasien dengan self-efficacy rendah. Sebagian besar pasien paskaDengan adanya penelitian ini, diharapkan tenaga kesehatan perlu memberikan perhatian pada pasien dengan self-efficacy rendah. Sebagian besar pasien paska
UWPUWP Tulisan ini menganalisis secara yuridis mengenai kebijakan dan penerapan pemerintah dalam memperhatikan aspek pengadaan berkelanjutan terhadap pengadaanTulisan ini menganalisis secara yuridis mengenai kebijakan dan penerapan pemerintah dalam memperhatikan aspek pengadaan berkelanjutan terhadap pengadaan
ISI YogyakartaISI Yogyakarta Penelitian ini menerapkan perspektif pergelaran (performance perspective) untuk mengkaji aktivitas ritual keagamaan untuk mengungkap peran aspek-aspekPenelitian ini menerapkan perspektif pergelaran (performance perspective) untuk mengkaji aktivitas ritual keagamaan untuk mengungkap peran aspek-aspek