UWPUWP
Wijaya Putra Law ReviewWijaya Putra Law ReviewTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika hukum politik dan politik hukum terkait revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dari aspek legal drafting di tengah transisi pergantian Presiden dengan melihat regulasi yang berlaku serta pengaruhnya terhadap sistem ketatanegaraan yang dianut oleh negara Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris menggunakan sarana studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer guna mendapatkan fakta di lapangan hanya untuk melengkapi bahan hukum sehingga mampu mengahasilakan kesimpulan yang akurat dan komperhensif. Data tersebut diuraikan lebih lanjut dengan metode deskriptif analisis, yaitu dalam pembahasan permasalahan dilakukan dengan cara mengidentifikasikan, menganalisis, dan menafsirkan data yang diperoleh untuk diambil suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya idealime independensi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi masih mengalami kendala atas kondisi politik yang sedang terjadi. Mekanisme perubahan undang-undang yang sesuai berdasarkan Undang-Undang No: 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No: 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terkait Rancangan Undang-Undang MK Perubahan Keempat tidak sesuai dengan mekanismenya. Konsep ideal perubahan dan penguatan independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan yudikatif harus independen tanpa dipengaruhi oleh lembaga negara lainnya.
Pelaksanaan revisi/perubahan undang-undang MK keempat oleh eksekutif dan legislatif mengancam independensi hakim Mahkamah Konstitusi dengan mengutak-atik terkait aturan pemberhentian hakim MK, evaluasi hakim MK, penambahan perwakilan baru untuk anggota Majelis Kehormatan MK (MKMK) dari unsur DPR dan Presiden, dan masa jabatan hakim MK yang sedang menjabat.Sedangkan ada hal yang lebih esensi dan krusial yang diperlukan dalam revisi/perubahan undang-undang MK seperti perumusan standardisasi yang setara pada tiga lembaga pengusul.penguatan kewenangan MK melalui constitutional complaint dan constitutional question.dan jaminan keamanan masa jabatan bagi hakim konstitusi.Pelaksanaan revisi/perubahan undang-undang MK keempat dianggap bertentangan dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, berikut adalah saran-saran penelitian lanjutan: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai dinamika hukum politik dan politik hukum dalam konteks transisi pergantian Presiden, khususnya terkait dengan pengaruhnya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedua, penelitian tentang mekanisme perubahan undang-undang dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi independensi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Ketiga, studi komparatif tentang konsep ideal perubahan dan penguatan independensi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan negara-negara lain dapat memberikan perspektif yang lebih luas.
| File size | 793.68 KB |
| Pages | 23 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta penelusuran kasus. HasilMetode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta penelusuran kasus. Hasil
GOVERNMENTJOURNALGOVERNMENTJOURNAL Regulasi pemerintah mendukung diskriminasi terhadap feminism berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur prosedur pemberianRegulasi pemerintah mendukung diskriminasi terhadap feminism berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur prosedur pemberian
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Ketiga lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, memiliki peran krusial dalam menjalankan fungsi negara dengan saling melengkapi melaluiKetiga lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, memiliki peran krusial dalam menjalankan fungsi negara dengan saling melengkapi melalui
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Distribusi kewenangan antar-lembaga negara memiliki peran yang sangat krusial dalam setiap tahap pembiayaan proyek publik, mulai dari perencanaan, penganggaran,Distribusi kewenangan antar-lembaga negara memiliki peran yang sangat krusial dalam setiap tahap pembiayaan proyek publik, mulai dari perencanaan, penganggaran,
DINASTIRESDINASTIRES Berdasarkan analisis ketentuan perundang-undangan yang relevan, dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi Basarnas yang melibatkan personel militer harus diadiliBerdasarkan analisis ketentuan perundang-undangan yang relevan, dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi Basarnas yang melibatkan personel militer harus diadili
MKRIMKRI Tulisan ini membahas mengenai penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam penyelesaian sengketa kewenangan konstitusionalTulisan ini membahas mengenai penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional
UNHASUNHAS Ketika konflik semacam itu terjadi, sangat penting untuk memiliki mekanisme penyelesaian. Studi ini dirancang untuk menjelajahi dan menganalisis strukturKetika konflik semacam itu terjadi, sangat penting untuk memiliki mekanisme penyelesaian. Studi ini dirancang untuk menjelajahi dan menganalisis struktur
UNIPEMUNIPEM Badan Bank Tanah yang bergerak utamanya dalam bidang pertanahan membutuhkan teknologi yang dapat mengelola peta secara tersentralisasi, dan dapat digunakanBadan Bank Tanah yang bergerak utamanya dalam bidang pertanahan membutuhkan teknologi yang dapat mengelola peta secara tersentralisasi, dan dapat digunakan
Useful /
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Norma nusyūz yang ada di Indonesia masih mencerminkan dominasi gender, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang semakin ditekankanNorma nusyūz yang ada di Indonesia masih mencerminkan dominasi gender, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang semakin ditekankan
IAINPTKIAINPTK Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman dinamika konsumen dalam era digital. Media sosial memengaruhi keputusan konsumen membeli produk digitalPenelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman dinamika konsumen dalam era digital. Media sosial memengaruhi keputusan konsumen membeli produk digital
IAINPTKIAINPTK Polaritas narasi afirmatif yang menekankan dimensi budaya dan otonomi khusus dengan narasi kritis yang menyoroti diskriminasi, inkonsistensi penerapan,Polaritas narasi afirmatif yang menekankan dimensi budaya dan otonomi khusus dengan narasi kritis yang menyoroti diskriminasi, inkonsistensi penerapan,
UNARUNAR Terdapat hubungan self-care dengan kualitas hidup pada penderita diabetes mellitus di wilayah kerja UPTD Puskesmas Rawat Inap Sragi Lampung Selatan TahunTerdapat hubungan self-care dengan kualitas hidup pada penderita diabetes mellitus di wilayah kerja UPTD Puskesmas Rawat Inap Sragi Lampung Selatan Tahun