UWPUWP
Wijaya Putra Law ReviewWijaya Putra Law ReviewTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika hukum politik dan politik hukum terkait revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dari aspek legal drafting di tengah transisi pergantian Presiden dengan melihat regulasi yang berlaku serta pengaruhnya terhadap sistem ketatanegaraan yang dianut oleh negara Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris menggunakan sarana studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer guna mendapatkan fakta di lapangan hanya untuk melengkapi bahan hukum sehingga mampu mengahasilakan kesimpulan yang akurat dan komperhensif. Data tersebut diuraikan lebih lanjut dengan metode deskriptif analisis, yaitu dalam pembahasan permasalahan dilakukan dengan cara mengidentifikasikan, menganalisis, dan menafsirkan data yang diperoleh untuk diambil suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya idealime independensi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi masih mengalami kendala atas kondisi politik yang sedang terjadi. Mekanisme perubahan undang-undang yang sesuai berdasarkan Undang-Undang No: 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No: 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terkait Rancangan Undang-Undang MK Perubahan Keempat tidak sesuai dengan mekanismenya. Konsep ideal perubahan dan penguatan independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan yudikatif harus independen tanpa dipengaruhi oleh lembaga negara lainnya.
Pelaksanaan revisi/perubahan undang-undang MK keempat oleh eksekutif dan legislatif mengancam independensi hakim Mahkamah Konstitusi dengan mengutak-atik terkait aturan pemberhentian hakim MK, evaluasi hakim MK, penambahan perwakilan baru untuk anggota Majelis Kehormatan MK (MKMK) dari unsur DPR dan Presiden, dan masa jabatan hakim MK yang sedang menjabat.Sedangkan ada hal yang lebih esensi dan krusial yang diperlukan dalam revisi/perubahan undang-undang MK seperti perumusan standardisasi yang setara pada tiga lembaga pengusul.penguatan kewenangan MK melalui constitutional complaint dan constitutional question.dan jaminan keamanan masa jabatan bagi hakim konstitusi.Pelaksanaan revisi/perubahan undang-undang MK keempat dianggap bertentangan dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, berikut adalah saran-saran penelitian lanjutan: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai dinamika hukum politik dan politik hukum dalam konteks transisi pergantian Presiden, khususnya terkait dengan pengaruhnya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedua, penelitian tentang mekanisme perubahan undang-undang dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi independensi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Ketiga, studi komparatif tentang konsep ideal perubahan dan penguatan independensi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan negara-negara lain dapat memberikan perspektif yang lebih luas.
| File size | 793.68 KB |
| Pages | 23 |
| DMCA | Report |
Related /
IAI TABAHIAI TABAH Peneliti ingin mengkaji bagaimana pola penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan Konsep Shulh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatifPeneliti ingin mengkaji bagaimana pola penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan Konsep Shulh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif
MKRIMKRI Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 dan No. 025/PUU-XIV/2016 mempengaruhi pemberantasan korupsi, karena dengan kedua putusan tersebut tindak pidana korupsiPutusan MK No. 003/PUU-IV/2006 dan No. 025/PUU-XIV/2016 mempengaruhi pemberantasan korupsi, karena dengan kedua putusan tersebut tindak pidana korupsi
MKRIMKRI Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa hukum cara Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. berdasarkan hasil penelitian ini teridentifikasiBerdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa hukum cara Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. berdasarkan hasil penelitian ini teridentifikasi
MKRIMKRI Temuan dari penelitian ini adalah ; 1) adanya bentuk pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi baik dengan cara menghidupkan kembali pasal-pasalTemuan dari penelitian ini adalah ; 1) adanya bentuk pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi baik dengan cara menghidupkan kembali pasal-pasal
MKRIMKRI Tulisan ini menegaskan pentingnya kolaborasi Mahkamah Agung bersama Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang melalui mekanismeTulisan ini menegaskan pentingnya kolaborasi Mahkamah Agung bersama Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang melalui mekanisme
MKRIMKRI Bahkan setelah adanya Undang‑Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang‑Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, PeraturanBahkan setelah adanya Undang‑Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang‑Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan
MKRIMKRI Prinsip hukum pengelolaan pertambangan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara didasarkan pada prinsip manfaat,Prinsip hukum pengelolaan pertambangan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara didasarkan pada prinsip manfaat,
MKRIMKRI Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 menyatakan arti penting SPDP dalam 3 (tiga) hal utama yaitu kesesuian dengan asas hukum acara pidanaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 menyatakan arti penting SPDP dalam 3 (tiga) hal utama yaitu kesesuian dengan asas hukum acara pidana
Useful /
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Undang-undang merek yang baru telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek, dan penanganan pelanggaran hak merek seharusnyaUndang-undang merek yang baru telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek, dan penanganan pelanggaran hak merek seharusnya
CAHAYA ICCAHAYA IC Pemahaman merupakan salah satu hal terpenting dalam proses pendidikan siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Sekolah Menengah Atas Persiapan KolesePemahaman merupakan salah satu hal terpenting dalam proses pendidikan siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Sekolah Menengah Atas Persiapan Kolese
PNCPNC Kegiatan pendampingan penguatan komite pembelajaran berhasil meningkatkan kemampuan dan pemahaman peserta mengenai refleksi dalam pembelajaran. IndikatorKegiatan pendampingan penguatan komite pembelajaran berhasil meningkatkan kemampuan dan pemahaman peserta mengenai refleksi dalam pembelajaran. Indikator
UNPARUNPAR Perkembangan pesat perekonomian Cina khususnya dalam dua dekade terakhir mendorong tingginya ketergantungan Cina akan impor minyak bumi melebihi kapasitasPerkembangan pesat perekonomian Cina khususnya dalam dua dekade terakhir mendorong tingginya ketergantungan Cina akan impor minyak bumi melebihi kapasitas