UWPUWP
Wijaya Putra Law ReviewWijaya Putra Law ReviewTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika hukum politik dan politik hukum terkait revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dari aspek legal drafting di tengah transisi pergantian Presiden dengan melihat regulasi yang berlaku serta pengaruhnya terhadap sistem ketatanegaraan yang dianut oleh negara Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris menggunakan sarana studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer guna mendapatkan fakta di lapangan hanya untuk melengkapi bahan hukum sehingga mampu mengahasilakan kesimpulan yang akurat dan komperhensif. Data tersebut diuraikan lebih lanjut dengan metode deskriptif analisis, yaitu dalam pembahasan permasalahan dilakukan dengan cara mengidentifikasikan, menganalisis, dan menafsirkan data yang diperoleh untuk diambil suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya idealime independensi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi masih mengalami kendala atas kondisi politik yang sedang terjadi. Mekanisme perubahan undang-undang yang sesuai berdasarkan Undang-Undang No: 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No: 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terkait Rancangan Undang-Undang MK Perubahan Keempat tidak sesuai dengan mekanismenya. Konsep ideal perubahan dan penguatan independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan yudikatif harus independen tanpa dipengaruhi oleh lembaga negara lainnya.
Pelaksanaan revisi/perubahan undang-undang MK keempat oleh eksekutif dan legislatif mengancam independensi hakim Mahkamah Konstitusi dengan mengutak-atik terkait aturan pemberhentian hakim MK, evaluasi hakim MK, penambahan perwakilan baru untuk anggota Majelis Kehormatan MK (MKMK) dari unsur DPR dan Presiden, dan masa jabatan hakim MK yang sedang menjabat.Sedangkan ada hal yang lebih esensi dan krusial yang diperlukan dalam revisi/perubahan undang-undang MK seperti perumusan standardisasi yang setara pada tiga lembaga pengusul.penguatan kewenangan MK melalui constitutional complaint dan constitutional question.dan jaminan keamanan masa jabatan bagi hakim konstitusi.Pelaksanaan revisi/perubahan undang-undang MK keempat dianggap bertentangan dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, berikut adalah saran-saran penelitian lanjutan: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai dinamika hukum politik dan politik hukum dalam konteks transisi pergantian Presiden, khususnya terkait dengan pengaruhnya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedua, penelitian tentang mekanisme perubahan undang-undang dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi independensi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Ketiga, studi komparatif tentang konsep ideal perubahan dan penguatan independensi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan negara-negara lain dapat memberikan perspektif yang lebih luas.
| File size | 793.68 KB |
| Pages | 23 |
| DMCA | Report |
Related /
ADPETIKISINDOADPETIKISINDO 3) SAK dan KYW sama-sama mengenyam Pendidikan spiritual batiniah dengan pengikut tarekat Naqsyabandiyah, sedangkan KYW mengenyam Pendidikan pesantren Tremas3) SAK dan KYW sama-sama mengenyam Pendidikan spiritual batiniah dengan pengikut tarekat Naqsyabandiyah, sedangkan KYW mengenyam Pendidikan pesantren Tremas
UNRIKAUNRIKA Dalam menjalankan tugasnya, KPK sering menghadapi problematika seperti pelemahan status independensinya, sehingga tugasnya menjadi terhambat. PenelitianDalam menjalankan tugasnya, KPK sering menghadapi problematika seperti pelemahan status independensinya, sehingga tugasnya menjadi terhambat. Penelitian
IIM JAMBIIIM JAMBI Karena pergeseran yang sangat kuat dari Presiden ke arah DPR ini yang sebelum UUD 1945 diubah yang terjadi adalah executive heavy setelah UUD 1945 diubahKarena pergeseran yang sangat kuat dari Presiden ke arah DPR ini yang sebelum UUD 1945 diubah yang terjadi adalah executive heavy setelah UUD 1945 diubah
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Distribusi kewenangan antar-lembaga negara memiliki peran yang sangat krusial dalam setiap tahap pembiayaan proyek publik, mulai dari perencanaan, penganggaran,Distribusi kewenangan antar-lembaga negara memiliki peran yang sangat krusial dalam setiap tahap pembiayaan proyek publik, mulai dari perencanaan, penganggaran,
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara tujuan digitalisasi peradilan dengan realitas implementasi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkajiKondisi ini menimbulkan kesenjangan antara tujuan digitalisasi peradilan dengan realitas implementasi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
APPIHIAPPIHI Makna perubahan dalam konteks amandemen UUD 1945 adalah mekanisme penyesuaian norma konstitusi yang bersifat parsial dan terbatas tanpa menghilangkan identitasMakna perubahan dalam konteks amandemen UUD 1945 adalah mekanisme penyesuaian norma konstitusi yang bersifat parsial dan terbatas tanpa menghilangkan identitas
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum acara pidana Indonesia belum adanya pengaturan jalur khusus, namun masih dalam berupa rancangan terlihatHasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum acara pidana Indonesia belum adanya pengaturan jalur khusus, namun masih dalam berupa rancangan terlihat
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Muhammadiyah menekankan sinkronisasi antar lembaga dengan transparansi dan ketatnya pelaksanaan undang-undang, serta menawarkan tiga poin konsep. pencabutanMuhammadiyah menekankan sinkronisasi antar lembaga dengan transparansi dan ketatnya pelaksanaan undang-undang, serta menawarkan tiga poin konsep. pencabutan
Useful /
PERADABANPUBLISHINGPERADABANPUBLISHING Temuan ini menegaskan bahwa karakter hakim tidak hanya dibentuk oleh penguasaan norma hukum, tetapi oleh metode berpikir hukum yang ditanamkan sejak prosesTemuan ini menegaskan bahwa karakter hakim tidak hanya dibentuk oleh penguasaan norma hukum, tetapi oleh metode berpikir hukum yang ditanamkan sejak proses
UIGMUIGM Data dianalisis menggunakan perhitungan nilai rata-rata dan kategorisasi interpretatif guna mengetahui capaian fungsi ruang publik berdasarkan persepsiData dianalisis menggunakan perhitungan nilai rata-rata dan kategorisasi interpretatif guna mengetahui capaian fungsi ruang publik berdasarkan persepsi
BPKBPK The S-O strategy refers to leveraging strengths or advantages to seize and capitalize on available opportunities. The suggested operational steps includeThe S-O strategy refers to leveraging strengths or advantages to seize and capitalize on available opportunities. The suggested operational steps include
UBBGUBBG Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengunduh cerita pendek dari e-paper Republika, lalu mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasi berdasarkanTeknik pengumpulan data dilakukan dengan mengunduh cerita pendek dari e-paper Republika, lalu mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasi berdasarkan