IIM JAMBIIIM JAMBI
Al-Ashlah: Journal of Islamic StudiesAl-Ashlah: Journal of Islamic StudiesSetelah diamandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali dimulai dari tahun 1999, 2000, 2001, 2002 telah terjadi pergeseran kekuasaan eksekutif ke legislatif. Karena pergeseran yang sangat kuat dari Presiden ke arah DPR ini yang sebelum UUD 1945 diubah yang terjadi adalah executive heavy setelah UUD 1945 diubah menjadi legislative heavy. Hal ini terlihat dari pergeseran fungsi legislasi yang dulu menjadi kewenangan Presiden, sekarang menjadi kewenangan DPR. Belum adanya pengawasan yang memadai terhadap fungsi legislasi DPR di khawatirkan terjadinya penyimpangan dalam pembentukan UU yang akan dilakukan oleh DPR. Tetapi konstitusi diharapkan dapat menjamin pengawasan terhadap fungsi legislasi DPR itu.
Pengawasan terhadap fungsi legislasi DPR RI sangat penting dan diatur dalam UUD 1945, melibatkan dua mekanisme utama.Mekanisme internal-aktif-preventif dijalankan oleh Presiden, sesuai Pasal 20 ayat 2 UUD 1945, untuk memastikan rancangan undang-undang disetujui bersama dan mencegah penyimpangan.Sementara itu, pengawasan eksternal-pasif-represif dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat 1 UUD 1945, melalui pengujian undang-undang jika terjadi penyimpangan.
Meskipun dokumen ini telah menguraikan kerangka pengawasan fungsi legislasi DPR oleh Presiden dan Mahkamah Konstitusi, masih banyak ruang untuk penelitian lanjutan guna memahami implementasi dan efektivitasnya secara mendalam. Salah satu arah studi yang menarik adalah meneliti seberapa efektif mekanisme pengawasan internal oleh Presiden dalam mencegah penyimpangan pembentukan undang-undang, terutama dalam konteks dinamika politik antar lembaga negara. Penting juga untuk menguji apakah putusan Mahkamah Konstitusi melalui uji materi undang-undang benar-benar mampu secara signifikan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan legislatif dan menghasilkan produk hukum yang lebih berkualitas. Selain itu, mengingat pentingnya peran rakyat dalam mengawasi wakilnya, penelitian dapat mengeksplorasi bagaimana partisipasi publik dan organisasi masyarakat sipil bisa lebih diberdayakan untuk melakukan pengawasan yang substansial terhadap proses legislasi, bukan hanya pada tahap pemilihan umum. Ini bisa mencakup pengembangan model pengawasan partisipatif yang efektif dan transparan. Terakhir, analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana faktor-faktor politik, seperti komposisi koalisi di parlemen atau pengaruh partai politik, memengaruhi independensi dan objektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, baik oleh Presiden maupun dalam respons terhadap putusan MK. Dengan demikian, kita dapat mengidentifikasi celah dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih konkret untuk memperkuat sistem pengawasan legislasi di Indonesia agar lebih akuntabel dan berpihak pada kepentingan umum.
| File size | 592.83 KB |
| Pages | 28 |
| DMCA | Report |
Related /
STAIN TDMSTAIN TDM Meskipun perkawinan siri mungkin dianggap sah menurut hukum Islam, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum di bawah hukum positif karena tidak adanya pendaftaranMeskipun perkawinan siri mungkin dianggap sah menurut hukum Islam, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum di bawah hukum positif karena tidak adanya pendaftaran
UNRIUNRI Hasil analisis menunjukkan bahwa Womens March berkontribusi dalam mendorong penerimaan dan adaptasi norma global terkait kesetaraan gender ke dalam konteksHasil analisis menunjukkan bahwa Womens March berkontribusi dalam mendorong penerimaan dan adaptasi norma global terkait kesetaraan gender ke dalam konteks
SMARTPUBLISHERSMARTPUBLISHER Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif dan data sekunder yang bersumber dari laporan resmi lembaga negara,Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif dan data sekunder yang bersumber dari laporan resmi lembaga negara,
KAHURIPANKAHURIPAN Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan dalam volatilitas saham maupun volume perdagangan selama periode yang diamati. Hasil penelitianHasil penelitian menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan dalam volatilitas saham maupun volume perdagangan selama periode yang diamati. Hasil penelitian
ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU 2/2002 dan KUHAP, yang menekankan penggunaan senjata api berdasarkan diskresi, kode etik, dan pelaporan administratif. Penegakan sanksi yang tegas serta2/2002 dan KUHAP, yang menekankan penggunaan senjata api berdasarkan diskresi, kode etik, dan pelaporan administratif. Penegakan sanksi yang tegas serta
UntikaUntika Dalam konstitusi terdapat perintah, pemerintah, dan pemerintahan. perintah berupa norma tertulis, pemerintah sebagai individu yang melaksanakan norma,Dalam konstitusi terdapat perintah, pemerintah, dan pemerintahan. perintah berupa norma tertulis, pemerintah sebagai individu yang melaksanakan norma,
MEDANRESOURCECENTERMEDANRESOURCECENTER Samudera Pasai menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam pertama di Indonesia, sementara Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16Samudera Pasai menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam pertama di Indonesia, sementara Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16
STAKATNPONTIANAKSTAKATNPONTIANAK Agama adalah sumber nilai-nilai luhur dan mulia. Semua agama mengandung nilai-nilai universal yang bisa menjadi dasar dan tolok ukur untuk mendukung kehidupanAgama adalah sumber nilai-nilai luhur dan mulia. Semua agama mengandung nilai-nilai universal yang bisa menjadi dasar dan tolok ukur untuk mendukung kehidupan
Useful /
STAKATNPONTIANAKSTAKATNPONTIANAK Calon Guru Pendidikan Agama Katolik dan Kristen meyakini Maria sebagai Ibu yang melahirkan Yesus Kristus, atau Bunda Allah, sementara calon Guru AgamaCalon Guru Pendidikan Agama Katolik dan Kristen meyakini Maria sebagai Ibu yang melahirkan Yesus Kristus, atau Bunda Allah, sementara calon Guru Agama
STAKATNPONTIANAKSTAKATNPONTIANAK Sampel yang dipilih yaitu anggota komunitas Tepelima yang mewakili agama Islam, Protestan, Katolik, Konghucu, Hindu, dan Budha. Alat Pengumpulan data yangSampel yang dipilih yaitu anggota komunitas Tepelima yang mewakili agama Islam, Protestan, Katolik, Konghucu, Hindu, dan Budha. Alat Pengumpulan data yang
STAKATNPONTIANAKSTAKATNPONTIANAK Masyarakat Kapuas Hulu adalah masyarakat yang majemuk namun belum terjadi konflik besar akibat perbedaan agama. Program kampung moderasi membantu mencegahMasyarakat Kapuas Hulu adalah masyarakat yang majemuk namun belum terjadi konflik besar akibat perbedaan agama. Program kampung moderasi membantu mencegah
STAKATNPONTIANAKSTAKATNPONTIANAK Latar belakang artikel ini adalah learning loss saat pandemi yang berdampak pada siswa yang kehilangan momentum belajar memahami heterogenitas keagamaanLatar belakang artikel ini adalah learning loss saat pandemi yang berdampak pada siswa yang kehilangan momentum belajar memahami heterogenitas keagamaan