IIM JAMBIIIM JAMBI
Al-Ashlah: Journal of Islamic StudiesAl-Ashlah: Journal of Islamic StudiesSetelah diamandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali dimulai dari tahun 1999, 2000, 2001, 2002 telah terjadi pergeseran kekuasaan eksekutif ke legislatif. Karena pergeseran yang sangat kuat dari Presiden ke arah DPR ini yang sebelum UUD 1945 diubah yang terjadi adalah executive heavy setelah UUD 1945 diubah menjadi legislative heavy. Hal ini terlihat dari pergeseran fungsi legislasi yang dulu menjadi kewenangan Presiden, sekarang menjadi kewenangan DPR. Belum adanya pengawasan yang memadai terhadap fungsi legislasi DPR di khawatirkan terjadinya penyimpangan dalam pembentukan UU yang akan dilakukan oleh DPR. Tetapi konstitusi diharapkan dapat menjamin pengawasan terhadap fungsi legislasi DPR itu.
Pengawasan terhadap fungsi legislasi DPR RI sangat penting dan diatur dalam UUD 1945, melibatkan dua mekanisme utama.Mekanisme internal-aktif-preventif dijalankan oleh Presiden, sesuai Pasal 20 ayat 2 UUD 1945, untuk memastikan rancangan undang-undang disetujui bersama dan mencegah penyimpangan.Sementara itu, pengawasan eksternal-pasif-represif dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat 1 UUD 1945, melalui pengujian undang-undang jika terjadi penyimpangan.
Meskipun dokumen ini telah menguraikan kerangka pengawasan fungsi legislasi DPR oleh Presiden dan Mahkamah Konstitusi, masih banyak ruang untuk penelitian lanjutan guna memahami implementasi dan efektivitasnya secara mendalam. Salah satu arah studi yang menarik adalah meneliti seberapa efektif mekanisme pengawasan internal oleh Presiden dalam mencegah penyimpangan pembentukan undang-undang, terutama dalam konteks dinamika politik antar lembaga negara. Penting juga untuk menguji apakah putusan Mahkamah Konstitusi melalui uji materi undang-undang benar-benar mampu secara signifikan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan legislatif dan menghasilkan produk hukum yang lebih berkualitas. Selain itu, mengingat pentingnya peran rakyat dalam mengawasi wakilnya, penelitian dapat mengeksplorasi bagaimana partisipasi publik dan organisasi masyarakat sipil bisa lebih diberdayakan untuk melakukan pengawasan yang substansial terhadap proses legislasi, bukan hanya pada tahap pemilihan umum. Ini bisa mencakup pengembangan model pengawasan partisipatif yang efektif dan transparan. Terakhir, analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana faktor-faktor politik, seperti komposisi koalisi di parlemen atau pengaruh partai politik, memengaruhi independensi dan objektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, baik oleh Presiden maupun dalam respons terhadap putusan MK. Dengan demikian, kita dapat mengidentifikasi celah dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih konkret untuk memperkuat sistem pengawasan legislasi di Indonesia agar lebih akuntabel dan berpihak pada kepentingan umum.
| File size | 592.83 KB |
| Pages | 28 |
| DMCA | Report |
Related /
UIN ANTASARIUIN ANTASARI Penelitian ini membahas pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah darurat militer di Ukraina, sebuah fenomena yang relevan karena korupsi menjadi ancamanPenelitian ini membahas pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah darurat militer di Ukraina, sebuah fenomena yang relevan karena korupsi menjadi ancaman
IKIPWIDYADARMASURABAYAIKIPWIDYADARMASURABAYA Penguatan ekosistem kewirausahaan perlu dilanjutkan dengan memperluas akses pendanaan internal serta mengoptimalkan implementasi kurikulum berbasis praktikPenguatan ekosistem kewirausahaan perlu dilanjutkan dengan memperluas akses pendanaan internal serta mengoptimalkan implementasi kurikulum berbasis praktik
SEANINSTITUTESEANINSTITUTE Pengelolaan zakat di Indonesia tidak lagi dipahami sebagai kegiatan filantropi semata, melainkan sebagai instrumen kebijakan publik yang berkontribusiPengelolaan zakat di Indonesia tidak lagi dipahami sebagai kegiatan filantropi semata, melainkan sebagai instrumen kebijakan publik yang berkontribusi
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Eksekutif bertanggung jawab atas implementasi kebijakan, legislatif berperan dalam pembuatan undang-undang yang menjadi dasar hukum negara, sedangkan yudikatifEksekutif bertanggung jawab atas implementasi kebijakan, legislatif berperan dalam pembuatan undang-undang yang menjadi dasar hukum negara, sedangkan yudikatif
IAIN LANGSAIAIN LANGSA However, this study has certain limitations, particularly in its geographic scope, as the research was conducted only in one region. Therefore, the findingsHowever, this study has certain limitations, particularly in its geographic scope, as the research was conducted only in one region. Therefore, the findings
PUBMEDIAPUBMEDIA Secara empiris, 68% whistleblower dalam kasus yang dianalisis mengalami tindakan balasan, mulai dari intimidasi hingga kriminalisasi, yang secara langsungSecara empiris, 68% whistleblower dalam kasus yang dianalisis mengalami tindakan balasan, mulai dari intimidasi hingga kriminalisasi, yang secara langsung
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS This research conducts a thorough document analysis to examine the roles of the Constitution, Legislature, and Judiciary in maintaining government effectivenessThis research conducts a thorough document analysis to examine the roles of the Constitution, Legislature, and Judiciary in maintaining government effectiveness
BAJANGJOURNALBAJANGJOURNAL Setiap penegakan hukum Pemilu ditangani oleh lembaga negara tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan. Bawaslu adalah salah satu lembaga yang memperolehSetiap penegakan hukum Pemilu ditangani oleh lembaga negara tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan. Bawaslu adalah salah satu lembaga yang memperoleh
Useful /
STITMUBASTITMUBA Peraturan pernikahan dan perceraian pegawai negeri, khususnya yang berkaitan dengan izin pernikahan poligami bagi pegawai negeri laki-laki, diatur denganPeraturan pernikahan dan perceraian pegawai negeri, khususnya yang berkaitan dengan izin pernikahan poligami bagi pegawai negeri laki-laki, diatur dengan
AMORFATIAMORFATI Integrasi pengetahuan asli ke dalam standar asuransi kualitas (QA) di kelas multikultural meningkatkan relevansi pendidikan dan keterlibatan siswa. Namun,Integrasi pengetahuan asli ke dalam standar asuransi kualitas (QA) di kelas multikultural meningkatkan relevansi pendidikan dan keterlibatan siswa. Namun,
AMORFATIAMORFATI Riset menunjukkan bahwa kesetaraan pendidikan sekunder memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan persimpangan gender, disabilitas, dan etnis.Riset menunjukkan bahwa kesetaraan pendidikan sekunder memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan persimpangan gender, disabilitas, dan etnis.
AMORFATIAMORFATI Sebagai tanggapan terhadap peningkatan heterogenitas linguistik dan budaya di sekolah, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana para pemimpin sekolah menerapkanSebagai tanggapan terhadap peningkatan heterogenitas linguistik dan budaya di sekolah, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana para pemimpin sekolah menerapkan