IIM JAMBIIIM JAMBI
Al-Ashlah: Journal of Islamic StudiesAl-Ashlah: Journal of Islamic StudiesSetelah diamandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali dimulai dari tahun 1999, 2000, 2001, 2002 telah terjadi pergeseran kekuasaan eksekutif ke legislatif. Karena pergeseran yang sangat kuat dari Presiden ke arah DPR ini yang sebelum UUD 1945 diubah yang terjadi adalah executive heavy setelah UUD 1945 diubah menjadi legislative heavy. Hal ini terlihat dari pergeseran fungsi legislasi yang dulu menjadi kewenangan Presiden, sekarang menjadi kewenangan DPR. Belum adanya pengawasan yang memadai terhadap fungsi legislasi DPR di khawatirkan terjadinya penyimpangan dalam pembentukan UU yang akan dilakukan oleh DPR. Tetapi konstitusi diharapkan dapat menjamin pengawasan terhadap fungsi legislasi DPR itu.
Pengawasan terhadap fungsi legislasi DPR RI sangat penting dan diatur dalam UUD 1945, melibatkan dua mekanisme utama.Mekanisme internal-aktif-preventif dijalankan oleh Presiden, sesuai Pasal 20 ayat 2 UUD 1945, untuk memastikan rancangan undang-undang disetujui bersama dan mencegah penyimpangan.Sementara itu, pengawasan eksternal-pasif-represif dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat 1 UUD 1945, melalui pengujian undang-undang jika terjadi penyimpangan.
Meskipun dokumen ini telah menguraikan kerangka pengawasan fungsi legislasi DPR oleh Presiden dan Mahkamah Konstitusi, masih banyak ruang untuk penelitian lanjutan guna memahami implementasi dan efektivitasnya secara mendalam. Salah satu arah studi yang menarik adalah meneliti seberapa efektif mekanisme pengawasan internal oleh Presiden dalam mencegah penyimpangan pembentukan undang-undang, terutama dalam konteks dinamika politik antar lembaga negara. Penting juga untuk menguji apakah putusan Mahkamah Konstitusi melalui uji materi undang-undang benar-benar mampu secara signifikan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan legislatif dan menghasilkan produk hukum yang lebih berkualitas. Selain itu, mengingat pentingnya peran rakyat dalam mengawasi wakilnya, penelitian dapat mengeksplorasi bagaimana partisipasi publik dan organisasi masyarakat sipil bisa lebih diberdayakan untuk melakukan pengawasan yang substansial terhadap proses legislasi, bukan hanya pada tahap pemilihan umum. Ini bisa mencakup pengembangan model pengawasan partisipatif yang efektif dan transparan. Terakhir, analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana faktor-faktor politik, seperti komposisi koalisi di parlemen atau pengaruh partai politik, memengaruhi independensi dan objektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, baik oleh Presiden maupun dalam respons terhadap putusan MK. Dengan demikian, kita dapat mengidentifikasi celah dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih konkret untuk memperkuat sistem pengawasan legislasi di Indonesia agar lebih akuntabel dan berpihak pada kepentingan umum.
| File size | 592.83 KB |
| Pages | 28 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar penyebab kebocoran, tanggung jawab hukum Polri sebagai pengendali data pribadi menurut Undang-Undang PerlindunganPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar penyebab kebocoran, tanggung jawab hukum Polri sebagai pengendali data pribadi menurut Undang-Undang Perlindungan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Hasil analisis menunjukkan bahwa kolaborasi yang harmonis antar lembaga negara mampu memperkuat legitimasi pemerintahan sekaligus mendukung tercapainyaHasil analisis menunjukkan bahwa kolaborasi yang harmonis antar lembaga negara mampu memperkuat legitimasi pemerintahan sekaligus mendukung tercapainya
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Kejelasan pembagian tugas dan mandat antar-lembaga menjadi faktor penentu dalam tercapainya efektivitas pembiayaan, karena setiap lembaga membawa otoritasKejelasan pembagian tugas dan mandat antar-lembaga menjadi faktor penentu dalam tercapainya efektivitas pembiayaan, karena setiap lembaga membawa otoritas
DINASTIREVDINASTIREV Kelembagaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai institusi koordinatif pembangunan wilayah perbatasan Indonesia menghadapi berbagai persoalanKelembagaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai institusi koordinatif pembangunan wilayah perbatasan Indonesia menghadapi berbagai persoalan
DINASTIREVDINASTIREV Namun, dalam implementasinya, proses tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik sebagaimana diwajibkan oleh PasalNamun, dalam implementasinya, proses tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik sebagaimana diwajibkan oleh Pasal
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan berbasis lapangan dengan metode seperti observasi, wawancara mendalam terhadap 14 informan kunci, danPenelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan berbasis lapangan dengan metode seperti observasi, wawancara mendalam terhadap 14 informan kunci, dan
UNIPEMUNIPEM Resiko yang dapat terjadi dari hal ini adalah hilang atau misinformasi yang dibutuhkan, sehingga apabila dibutuhkan membutuhkan waktu untuk mempersiapkanResiko yang dapat terjadi dari hal ini adalah hilang atau misinformasi yang dibutuhkan, sehingga apabila dibutuhkan membutuhkan waktu untuk mempersiapkan
UWPUWP Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris menggunakanPenelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris menggunakan
Useful /
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Penelitian ini mengonfirmasi bahwa prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dilihat oleh M. Quraish Shihab, relevan dalam mengatasi tantanganPenelitian ini mengonfirmasi bahwa prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dilihat oleh M. Quraish Shihab, relevan dalam mengatasi tantangan
AMORFATIAMORFATI Penelitian ini menyimpulkan dengan menekankan perlunya pelatihan kepemimpinan yang ditargetkan, kebijakan inklusif, dan dukungan sistemik untuk memungkinkanPenelitian ini menyimpulkan dengan menekankan perlunya pelatihan kepemimpinan yang ditargetkan, kebijakan inklusif, dan dukungan sistemik untuk memungkinkan
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Analisis dilakukan dalam tiga tahap: (1) mengidentifikasi teks normatif terkait perwalian dan perwalian hakim dalam tradisi Syāfiʿī dan Jaʿfarī, (2)Analisis dilakukan dalam tiga tahap: (1) mengidentifikasi teks normatif terkait perwalian dan perwalian hakim dalam tradisi Syāfiʿī dan Jaʿfarī, (2)
UNARUNAR Oleh karena itu, penting bagi institusi layanan kesehatan untuk terus memperkuat penyediaan sarana yang memadai, dan dukungan manajerial, agar adopsi sistemOleh karena itu, penting bagi institusi layanan kesehatan untuk terus memperkuat penyediaan sarana yang memadai, dan dukungan manajerial, agar adopsi sistem