MANDALANURSAMANDALANURSA

JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Tata Kelola Agile (Agile Governance) dalam membangun Zona Integritas di UPTD Pelatihan Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus, dan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi lapangan, dokumentasi, serta analisis dokumen mendalam. Fondasi teoritis penelitian ini merujuk pada konsep Tata Kelola Agile dari Luna et al. (2015), yang mencakup enam prinsip utama: Tata Kelola Cukup Baik (Good Enough Governance), Berorientasi Bisnis (Business-driven), Berfokus pada Manusia (Human-focused), Pendekatan Sistematis dan Adaptif (Systematic and Adaptive Approach), serta Desain Sederhana dan Penyempurnaan Berkelanjutan (Simple Design and Continuous Refinement). Prinsip-prinsip ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana fleksibilitas dan responsivitas organisasi dapat diterapkan dalam reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Tata Kelola Agile di UPTD Pelatihan Kesehatan sudah cukup optimal, terutama dalam hal integrasi teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penyederhanaan kebijakan internal. Namun, masih terdapat beberapa tantangan seperti perluasan digitalisasi, peningkatan keterlibatan karyawan, dan penyesuaian prosedur yang lebih fleksibel.

Pengembangan Zona Integritas (ZI) di UPTD Pelatihan Kesehatan Provinsi Jawa Barat, sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi nasional, dianalisis menggunakan pendekatan Tata Kelola Agile (Agile Governance) dengan enam prinsip utama Luna et al.Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun berbagai strategi reformasi telah diterapkan, implementasi prinsip Tata Kelola Agile belum sepenuhnya optimal dan memerlukan penguatan agar birokrasi lebih adaptif, transparan, dan responsif.Untuk mencapai Area Bebas Korupsi (WBK) dan Area Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) secara substansial, UPTD perlu menyesuaikan kebijakan dengan prinsip agile melalui reformulasi regulasi, peningkatan kapasitas SDM berbasis layanan publik, dan integrasi sistem digital yang lebih efektif.

Penelitian selanjutnya dapat berfokus pada pengembangan model implementasi transformasi digital yang adaptif dan terintegrasi khusus untuk unit pelatihan kesehatan pemerintah, yang secara efektif mengatasi hambatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta memastikan transparansi data dan efisiensi layanan pelatihan. Selain itu, penting juga untuk meneliti strategi-strategi inovatif dalam meningkatkan keterlibatan aktif karyawan dan menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap program Zona Integritas, dengan mengeksplorasi pendekatan berbasis insentif non-finansial atau metode kolaboratif dalam pengambilan keputusan kebijakan yang dapat memperkuat budaya integritas secara berkelanjutan di seluruh jenjang organisasi. Terakhir, studi mendatang bisa menginvestigasi bagaimana merancang dan menerapkan kebijakan internal yang lebih sederhana, modular, dan fleksibel, khususnya dalam prosedur kepegawaian dan asesmen pelatihan, serta membangun mekanisme umpan balik dan penyempurnaan berkelanjutan yang efektif, sehingga kebijakan dapat dengan mudah diadaptasi sesuai dinamika kebutuhan lapangan tanpa mengurangi akuntabilitas. Pendekatan ini akan membantu UPTD tidak hanya memenuhi standar administratif, tetapi juga secara proaktif menciptakan lingkungan kerja yang inovatif, responsif, dan berintegritas tinggi.

  1. Agile Government: Langkah Strategis Pemerintah Negara Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global... doi.org/10.14710/jiip.v8i2.18875Agile Government Langkah Strategis Pemerintah Negara Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global doi 10 14710 jiip v8i2 18875
Read online
File size295.04 KB
Pages9
DMCAReport

Related /

ads-block-test