UNRIKAUNRIKA
PETITAPETITAKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara independen yang bertugas untuk menindak pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, KPK sering menghadapi problematika seperti pelemahan status independensinya, sehingga tugasnya menjadi terhambat. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis data melalui bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang KPK yang baru dinilai belum matang, dan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa KPK tetap independen meski memiliki dewan pengawas.
Kedudukan KPK sebagai lembaga independen dalam ketatanegaraan Indonesia masih terus dipertanyakan.Perubahan undang-undang KPK melalui UU Nomor 19 Tahun 2019 berdampak pada melemahnya independensi KPK.Independensi KPK sangat penting untuk memastikan pemberantasan korupsi yang efektif dan transparan.
1. Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak keberadaan dewan pengawas terhadap independensi KPK dalam konteks hukum tata negara. 2. Analisis perbandingan antara mekanisme pengawasan KPK dengan lembaga anti-korupsi di negara lain untuk mengevaluasi keefektifan sistem yang ada. 3. Studi tentang persepsi masyarakat terhadap peran KPK dalam menangani kasus korupsi tingkat tinggi, khususnya yang melibatkan aktor politik atau pejabat publik.
| File size | 158.35 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Kasus kebocoran data Polri oleh Bjorka pada tahun 2025 menunjukkan bahwa ancaman keamanan siber di Indonesia telah berkembang ke tingkat yang sangat seriusKasus kebocoran data Polri oleh Bjorka pada tahun 2025 menunjukkan bahwa ancaman keamanan siber di Indonesia telah berkembang ke tingkat yang sangat serius
UMIUMI Berbagai produk perundangan yang muncul tidak selalu mencerminkan semangat kebersamaan. Sementara, masyarakat Indonesia di tengah-tengah kemajemukannyaBerbagai produk perundangan yang muncul tidak selalu mencerminkan semangat kebersamaan. Sementara, masyarakat Indonesia di tengah-tengah kemajemukannya
SAINSSAINS Dengan demikian, perlindungan maksimal terhadap hak konstitusional dapat tercapai apabila bagi setiap warga negara yang hak konstitusionalnya dilanggarDengan demikian, perlindungan maksimal terhadap hak konstitusional dapat tercapai apabila bagi setiap warga negara yang hak konstitusionalnya dilanggar
SEANINSTITUTESEANINSTITUTE Pengelolaan zakat di Indonesia tidak lagi dipahami sebagai kegiatan filantropi semata, melainkan sebagai instrumen kebijakan publik yang berkontribusiPengelolaan zakat di Indonesia tidak lagi dipahami sebagai kegiatan filantropi semata, melainkan sebagai instrumen kebijakan publik yang berkontribusi
USUUSU Hasil penelitian menemukan bahwa perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah memberikan manfaat dalam komunikasi politik dan demokrasiHasil penelitian menemukan bahwa perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah memberikan manfaat dalam komunikasi politik dan demokrasi
MKRIMKRI Keberadaan Putusan membawa problematika tersendiri dalam hukum acara pidana Indonesia yang berlaku selama ini sehingga kajian terhadap Surat PemberitahuanKeberadaan Putusan membawa problematika tersendiri dalam hukum acara pidana Indonesia yang berlaku selama ini sehingga kajian terhadap Surat Pemberitahuan
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Artikel ini adalah kajian kualitatif yang menggunakan NVivo 12Plus untuk mengelola data melalui analisis crosstab dan analisis cluster. Kajian ini menunjukkanArtikel ini adalah kajian kualitatif yang menggunakan NVivo 12Plus untuk mengelola data melalui analisis crosstab dan analisis cluster. Kajian ini menunjukkan
KALBISKALBIS Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan dua informan dari Humas DPR RI dan dua orang peserta Parlemen Remaja tahun 2019 sebagai informanData yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan dua informan dari Humas DPR RI dan dua orang peserta Parlemen Remaja tahun 2019 sebagai informan
Useful /
SAINSSAINS PPNS tetap diakui sebagai penyidik, namun kewenangannya dibatasi melalui koordinasi dan pengawasan oleh penyidik Polri. Integrasi sistem peradilan pidanaPPNS tetap diakui sebagai penyidik, namun kewenangannya dibatasi melalui koordinasi dan pengawasan oleh penyidik Polri. Integrasi sistem peradilan pidana
UIN Ar-RaniryUIN Ar-Raniry Taman Kanak‑Kanak Islam Terpadu Nurul Ilmi telah mencapai standar pendidikan agama Islam dan akhlak mulia di mana anak sudah dapat sholat dan terbiasaTaman Kanak‑Kanak Islam Terpadu Nurul Ilmi telah mencapai standar pendidikan agama Islam dan akhlak mulia di mana anak sudah dapat sholat dan terbiasa
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Penelitian ini menyelidiki faktor-faktor penyebab minat akademik dan karier siswa terhadap keramik di wilayah metropolitana Kumasi. Tiga sekolah yang terdiriPenelitian ini menyelidiki faktor-faktor penyebab minat akademik dan karier siswa terhadap keramik di wilayah metropolitana Kumasi. Tiga sekolah yang terdiri
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam sengketa merek MASTERTINT dan MasterTint. Putusan tersebut menggarisbawahiPersamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam sengketa merek MASTERTINT dan MasterTint. Putusan tersebut menggarisbawahi