UNRIKAUNRIKA
PETITAPETITAKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara independen yang bertugas untuk menindak pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, KPK sering menghadapi problematika seperti pelemahan status independensinya, sehingga tugasnya menjadi terhambat. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis data melalui bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang KPK yang baru dinilai belum matang, dan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa KPK tetap independen meski memiliki dewan pengawas.
Kedudukan KPK sebagai lembaga independen dalam ketatanegaraan Indonesia masih terus dipertanyakan.Perubahan undang-undang KPK melalui UU Nomor 19 Tahun 2019 berdampak pada melemahnya independensi KPK.Independensi KPK sangat penting untuk memastikan pemberantasan korupsi yang efektif dan transparan.
1. Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak keberadaan dewan pengawas terhadap independensi KPK dalam konteks hukum tata negara. 2. Analisis perbandingan antara mekanisme pengawasan KPK dengan lembaga anti-korupsi di negara lain untuk mengevaluasi keefektifan sistem yang ada. 3. Studi tentang persepsi masyarakat terhadap peran KPK dalam menangani kasus korupsi tingkat tinggi, khususnya yang melibatkan aktor politik atau pejabat publik.
| File size | 158.35 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
IIM JAMBIIIM JAMBI Belum adanya pengawasan yang memadai terhadap fungsi legislasi DPR di khawatirkan terjadinya penyimpangan dalam pembentukan UU yang akan dilakukan olehBelum adanya pengawasan yang memadai terhadap fungsi legislasi DPR di khawatirkan terjadinya penyimpangan dalam pembentukan UU yang akan dilakukan oleh
POLKESBANPOLKESBAN Analisis data dilakukan secara tematik menggunakan NVivo versi 25, serta pemetaan input, proses, dan hasil menggunakan kerangka logic model. Teknik pengambilanAnalisis data dilakukan secara tematik menggunakan NVivo versi 25, serta pemetaan input, proses, dan hasil menggunakan kerangka logic model. Teknik pengambilan
UMUSUMUS Dalam merancang sistem yang digunakan adalah bahasa pemrograman database MySQL dan PHP. Dan pengujian untuk sistem menggunakan Black-box testing denganDalam merancang sistem yang digunakan adalah bahasa pemrograman database MySQL dan PHP. Dan pengujian untuk sistem menggunakan Black-box testing dengan
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Distribusi kewenangan antar-lembaga negara memiliki peran yang sangat krusial dalam setiap tahap pembiayaan proyek publik, mulai dari perencanaan, penganggaran,Distribusi kewenangan antar-lembaga negara memiliki peran yang sangat krusial dalam setiap tahap pembiayaan proyek publik, mulai dari perencanaan, penganggaran,
JURNALHUKUMDANPERADILANJURNALHUKUMDANPERADILAN Sebagai saran, amandemen Undang‑Undang Penasehat Presiden sebaiknya memperhatikan efektivitasnya sebagai lembaga penasehat presiden. Revisi Undang‑UndangSebagai saran, amandemen Undang‑Undang Penasehat Presiden sebaiknya memperhatikan efektivitasnya sebagai lembaga penasehat presiden. Revisi Undang‑Undang
APPIHIAPPIHI Pasal 37 UUD 1945 menjadi dasar hukum utama yang mengatur prosedur perubahan, dengan syarat ketat terkait pengusulan, quorum, serta batasan substantifPasal 37 UUD 1945 menjadi dasar hukum utama yang mengatur prosedur perubahan, dengan syarat ketat terkait pengusulan, quorum, serta batasan substantif
POLITANI KOEPOLITANI KOE Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan tepung kanji sebagai perekat pada konsentrasi 15% menghasilkan briket ranting kesambi dengan kualitas terbaik, sehinggaHal ini menunjukkan bahwa penggunaan tepung kanji sebagai perekat pada konsentrasi 15% menghasilkan briket ranting kesambi dengan kualitas terbaik, sehingga
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Muhammadiyah menawarkan tiga poin konsep, yaitu mencabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU), menunda pelaksanaannya, dilakukanMuhammadiyah menawarkan tiga poin konsep, yaitu mencabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU), menunda pelaksanaannya, dilakukan
Useful /
BPKBPK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan DBH) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah PemerintahPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan DBH) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pemerintah
BPKBPK The findings suggest that the advised strategy falls within Quadrant I, representing the Strengths–Opportunities (S-O) combination, indicating an aggressiveThe findings suggest that the advised strategy falls within Quadrant I, representing the Strengths–Opportunities (S-O) combination, indicating an aggressive
APPIHIAPPIHI Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif non-doktrinal, melalui wawancara dengan penjual, konsumen,Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif non-doktrinal, melalui wawancara dengan penjual, konsumen,
APPIHIAPPIHI Hal ini merugikan debitor karena pailit memiliki dampak yang besar bagi keberlangsungan bisnis debitor. Kepailitan di Indonesia dapat merugikan debitorHal ini merugikan debitor karena pailit memiliki dampak yang besar bagi keberlangsungan bisnis debitor. Kepailitan di Indonesia dapat merugikan debitor