UNRIKAUNRIKA
PETITAPETITAKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara independen yang bertugas untuk menindak pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, KPK sering menghadapi problematika seperti pelemahan status independensinya, sehingga tugasnya menjadi terhambat. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis data melalui bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang KPK yang baru dinilai belum matang, dan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa KPK tetap independen meski memiliki dewan pengawas.
Kedudukan KPK sebagai lembaga independen dalam ketatanegaraan Indonesia masih terus dipertanyakan.Perubahan undang-undang KPK melalui UU Nomor 19 Tahun 2019 berdampak pada melemahnya independensi KPK.Independensi KPK sangat penting untuk memastikan pemberantasan korupsi yang efektif dan transparan.
1. Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak keberadaan dewan pengawas terhadap independensi KPK dalam konteks hukum tata negara. 2. Analisis perbandingan antara mekanisme pengawasan KPK dengan lembaga anti-korupsi di negara lain untuk mengevaluasi keefektifan sistem yang ada. 3. Studi tentang persepsi masyarakat terhadap peran KPK dalam menangani kasus korupsi tingkat tinggi, khususnya yang melibatkan aktor politik atau pejabat publik.
| File size | 158.35 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta penelusuran kasus. HasilMetode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta penelusuran kasus. Hasil
UMIUMI Berbagai produk perundangan yang muncul tidak selalu mencerminkan semangat kebersamaan. Sementara, masyarakat Indonesia di tengah-tengah kemajemukannyaBerbagai produk perundangan yang muncul tidak selalu mencerminkan semangat kebersamaan. Sementara, masyarakat Indonesia di tengah-tengah kemajemukannya
DINASTIRESDINASTIRES Berdasarkan analisis ketentuan perundang-undangan yang relevan, dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi Basarnas yang melibatkan personel militer harus diadiliBerdasarkan analisis ketentuan perundang-undangan yang relevan, dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi Basarnas yang melibatkan personel militer harus diadili
MKRIMKRI Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 adalah pengujian konstitusional terhadap Pasal 215 huruf (b) dan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-UndangPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 adalah pengujian konstitusional terhadap Pasal 215 huruf (b) dan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang
UNISMUHUNISMUH Penelitian ini mengusulkan reformasi hukum yang lebih responsif, dengan memasukkan perspektif viktimologi dalam perumusan kebijakan, meningkatkan transparansiPenelitian ini mengusulkan reformasi hukum yang lebih responsif, dengan memasukkan perspektif viktimologi dalam perumusan kebijakan, meningkatkan transparansi
APPIHIAPPIHI Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan mekanisme hukum dan politik yang esensial dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Amandemen dipahamiPerubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan mekanisme hukum dan politik yang esensial dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Amandemen dipahami
UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA Dengan menggunakan pendekatan historis-politik dan analisis dokumen primer, penelitian ini mengungkap bagaimana DPR-GR dimanfaatkan sebagai alat untukDengan menggunakan pendekatan historis-politik dan analisis dokumen primer, penelitian ini mengungkap bagaimana DPR-GR dimanfaatkan sebagai alat untuk
MKRIMKRI Penafsiran original intent pada dasarnya berorientasi rigid dan tidak berubah selama konstitusi tidak mengalami amandemen, namun perkembangan pemikiranPenafsiran original intent pada dasarnya berorientasi rigid dan tidak berubah selama konstitusi tidak mengalami amandemen, namun perkembangan pemikiran
Useful /
STAIDDIMAKASSARSTAIDDIMAKASSAR Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran orang tua yang berprofesi petani dalam mendukung prestasi belajar PAI siswa bervariasi. Peran sebagai motivatorHasil penelitian menunjukkan bahwa peran orang tua yang berprofesi petani dalam mendukung prestasi belajar PAI siswa bervariasi. Peran sebagai motivator
UNISMUHUNISMUH Dengan menggunakan analisis literatur, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dan sosial yang terdapat dalam peraturan Agraria di Indonesia.Dengan menggunakan analisis literatur, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dan sosial yang terdapat dalam peraturan Agraria di Indonesia.
UNISMUHUNISMUH Metode penelitian hukum empiris digunakan, memanfaatkan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia baik verbal maupun perilaku nyata melaluiMetode penelitian hukum empiris digunakan, memanfaatkan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia baik verbal maupun perilaku nyata melalui
EDUPEDEDUPED Setiap item dinilai menggunakan skala Likert lima poin untuk menentukan relevansi dan kejelasannya. Data dianalisis secara kuantitatif menggunakan rumusSetiap item dinilai menggunakan skala Likert lima poin untuk menentukan relevansi dan kejelasannya. Data dianalisis secara kuantitatif menggunakan rumus