UNRIKAUNRIKA

PETITAPETITA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara independen yang bertugas untuk menindak pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, KPK sering menghadapi problematika seperti pelemahan status independensinya, sehingga tugasnya menjadi terhambat. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis data melalui bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang KPK yang baru dinilai belum matang, dan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa KPK tetap independen meski memiliki dewan pengawas.

Kedudukan KPK sebagai lembaga independen dalam ketatanegaraan Indonesia masih terus dipertanyakan.Perubahan undang-undang KPK melalui UU Nomor 19 Tahun 2019 berdampak pada melemahnya independensi KPK.Independensi KPK sangat penting untuk memastikan pemberantasan korupsi yang efektif dan transparan.

1. Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak keberadaan dewan pengawas terhadap independensi KPK dalam konteks hukum tata negara. 2. Analisis perbandingan antara mekanisme pengawasan KPK dengan lembaga anti-korupsi di negara lain untuk mengevaluasi keefektifan sistem yang ada. 3. Studi tentang persepsi masyarakat terhadap peran KPK dalam menangani kasus korupsi tingkat tinggi, khususnya yang melibatkan aktor politik atau pejabat publik.

Read online
File size158.35 KB
Pages16
DMCAReport

Related /

JURIS Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 PUU IV 2006 dan 025 PUU XIV 2016 2022More at 2022

MKRIMKRI Putusan Mahkamah Konstitusi menerapkan asas legalitas formil sedangkan yurisprudensi mengembangkan asas legalitas materiil. Legalitas formil mencegah perlakuanPutusan Mahkamah Konstitusi menerapkan asas legalitas formil sedangkan yurisprudensi mengembangkan asas legalitas materiil. Legalitas formil mencegah perlakuan

JURIS Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi 2022More at 2022

MKRIMKRI (1) ketidakpastian hukum, (2) pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan, dan (3) ketiadaan tertib hukum. Akibat ketiga implikasi tersebut, penyelenggaraan(1) ketidakpastian hukum, (2) pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan, dan (3) ketiadaan tertib hukum. Akibat ketiga implikasi tersebut, penyelenggaraan

JURIS Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 2022More at 2022

MKRIMKRI Ketaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa hanya bertumpu pada kesadaran hukum masyarakat dan lembaga negara, namun perlu ditunjang jugaKetaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa hanya bertumpu pada kesadaran hukum masyarakat dan lembaga negara, namun perlu ditunjang juga

JURIS Peradilan Konstitusional oleh Mahkamah Agung melalui Mekanisme Pengujian Konkret 2022More at 2022

MKRIMKRI Argumen yang diajukan adalah Mahkamah Agung harus memegang kewenangan yang sama dengan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang.Argumen yang diajukan adalah Mahkamah Agung harus memegang kewenangan yang sama dengan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang.

JURIS Progresivitas Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Pembaharuan Hukum Acara 2022More at 2022

MKRIMKRI Untuk mengatur hal‑hal lebih lanjut, dibentuklah Undang‑Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, undang‑undang tersebutUntuk mengatur hal‑hal lebih lanjut, dibentuklah Undang‑Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, undang‑undang tersebut

JURIS Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat 2022More at 2022

MKRIMKRI Selain itu ada pemikiran pentingnya prinsip pengakuan dan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan sebagai prinsip hukum yang berpihakSelain itu ada pemikiran pentingnya prinsip pengakuan dan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan sebagai prinsip hukum yang berpihak

JURIS Arti Penting Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 PUU XIII 2015 2022More at 2022

MKRIMKRI Hasil analisis yang diperoleh antara lain pertama, keharusan pemberitahuan SPDP kepada tersangka, korban, dan penuntut umum menunjukkan adanya pergeseranHasil analisis yang diperoleh antara lain pertama, keharusan pemberitahuan SPDP kepada tersangka, korban, dan penuntut umum menunjukkan adanya pergeseran

JURIS Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court untuk Efektivitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara 2022More at 2022

MKRIMKRI Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan putusan dengan menggunakan upaya paksa administratif dan perdataUndang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan putusan dengan menggunakan upaya paksa administratif dan perdata

Useful /

JURIS Penerapan Student Centered Learning SCL pada Mata Pelajaran Kajian Kitab Kuning Di Pondok Pesantren 2026More at 2026

STAIDDIMAKASSARSTAIDDIMAKASSAR Student Centered Learning (SCL) saat ini diyakini oleh para peneliti dan para tenaga pengajar sebagai pendekatan pembelajaran yang tepat dalam mencapaiStudent Centered Learning (SCL) saat ini diyakini oleh para peneliti dan para tenaga pengajar sebagai pendekatan pembelajaran yang tepat dalam mencapai

JURIS Implementation Non Communicable Disease Management Policy In Palu City 2024More at 2024

OJS INDONESIAOJS INDONESIA Implementasi kebijakan PTM di Puskesmas Sangurara berjalan dengan baik, namun masih menghadapi hambatan, terutama dalam hal komunikasi dan sumber daya.Implementasi kebijakan PTM di Puskesmas Sangurara berjalan dengan baik, namun masih menghadapi hambatan, terutama dalam hal komunikasi dan sumber daya.

JURIS Analisis Framing Model Robert N Entman Dalam Representasi Publik Figur Politik Episode Dosa Dosa Anies di Program Kick Andy Metro TV 2024More at 2024

OJS INDONESIAOJS INDONESIA Penelitian ini menganalisis episode “Dosa-Dosa Anies dari acara “Kick Andy di Metro TV yang merupakan wawancara eksklusif dengan mantan Gubernur DKIPenelitian ini menganalisis episode “Dosa-Dosa Anies dari acara “Kick Andy di Metro TV yang merupakan wawancara eksklusif dengan mantan Gubernur DKI

JURIS Memahami Investasi Minyak Cina di Sudan Analisis Interaksi Strategis Cina pada Situasi Konflik 2017More at 2017

UNPARUNPAR Pendekatan strategis Cina didasarkan pada kebijakan China First dan penggunaan BUMN sebagai instrumen diplomatik di luar negeri. Namun, meningkatnya tekananPendekatan strategis Cina didasarkan pada kebijakan China First dan penggunaan BUMN sebagai instrumen diplomatik di luar negeri. Namun, meningkatnya tekanan

ads-block-test