PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA

Jurnal Pendidikan IndonesiaJurnal Pendidikan Indonesia

Penelitian ini menganalisis distribusi kewenangan antar-lembaga negara dalam konteks pembiayaan proyek publik di Indonesia. Fokus penelitian adalah bagaimana alokasi kewenangan legislatif, eksekutif, yudikatif, lembaga teknis, dan otoritas keuangan mempengaruhi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembiayaan proyek publik, termasuk mekanisme pembiayaan kreatif seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Distribusi kewenangan antar-lembaga negara memiliki peran yang sangat krusial dalam setiap tahap pembiayaan proyek publik, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan.Kejelasan pembagian tugas dan mandat antar-lembaga menjadi faktor penentu dalam tercapainya efektivitas pembiayaan, karena setiap lembaga membawa otoritas dan kewenangan yang berbeda yang saling berkaitan dalam proses pengelolaan proyek publik.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi mekanisme pembiayaan kreatif di Indonesia, diperlukan beberapa langkah strategis yang terintegrasi. Pertama, penguatan kerangka regulasi yang menyeluruh menjadi prasyarat utama. Kedua, penguatan kelembagaan dan koordinasi antar lembaga menjadi aspek penting untuk memastikan integrasi teknis, keuangan, dan pengadaan berjalan optimal. Ketiga, pemilihan proyek yang layak dan integrasi ke dalam skema pembiayaan kreatif harus dilakukan secara sistematis. Dengan demikian, implementasi skema KPBU dan SBSN dapat lebih optimal, sehingga dapat mendukung pembangunan infrastruktur publik yang berkualitas dan berkelanjutan.

  1. Interactions and Co-Governance Policies of Stakeholders in the Carbon Emission Reduction. interactions... doi.org/10.3390/su14105891Interactions and Co Governance Policies of Stakeholders in the Carbon Emission Reduction interactions doi 10 3390 su14105891
  2. Changing Bureaucracies. Adapting to Uncertainty, and how Evaluation Can Help, By Perrin, Burt and Tyrrell,... doi.org/10.1111/puar.13579Changing Bureaucracies Adapting to Uncertainty and how Evaluation Can Help By Perrin Burt and Tyrrell doi 10 1111 puar 13579
  3. development of large public infrastructure projects: integrating policy and project studies models |... academic.oup.com/policyandsociety/article/42/2/148/7137361development of large public infrastructure projects integrating policy and project studies models academic oup policyandsociety article 42 2 148 7137361
  4. Design for Civic Quality of Life Things | Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in... doi.org/10.1145/3706598.3713186Design for Civic Quality of Life Things Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in doi 10 1145 3706598 3713186
Read online
File size334.56 KB
Pages11
DMCAReport

Related /

JURIS Keadilan Sosial Bagi Korban Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Viktimologi 2025More at 2025

UNISMUHUNISMUH Penerapan keadilan sosial bagi korban korupsi memerlukan pengakuan yang layak, perlindungan yang memadai, serta upaya pemulihan dan kompensasi yang efektif.Penerapan keadilan sosial bagi korban korupsi memerlukan pengakuan yang layak, perlindungan yang memadai, serta upaya pemulihan dan kompensasi yang efektif.

JURIS Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 PUU IV 2006 dan 025 PUU XIV 2016 2022More at 2022

MKRIMKRI 003/PUU-IV/2006 dan No. 025/PUU-XIV/2016 mempengaruhi pemberantasan korupsi, karena dengan kedua putusan tersebut tindak pidana korupsi sulit dibuktikan.003/PUU-IV/2006 dan No. 025/PUU-XIV/2016 mempengaruhi pemberantasan korupsi, karena dengan kedua putusan tersebut tindak pidana korupsi sulit dibuktikan.

JURIS Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi 2022More at 2022

MKRIMKRI berdasarkan hasil penelitian ini teridentifikasi ada 3 (tiga), yaitu: ketidakpastian hukum, pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan, dan ketiadaanberdasarkan hasil penelitian ini teridentifikasi ada 3 (tiga), yaitu: ketidakpastian hukum, pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan, dan ketiadaan

JURIS Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 2022More at 2022

MKRIMKRI Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatanMetode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan

JURIS Peradilan Konstitusional oleh Mahkamah Agung melalui Mekanisme Pengujian Konkret 2022More at 2022

MKRIMKRI Argumen yang diajukan adalah Mahkamah Agung harus memegang kewenangan yang sama dengan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang.Argumen yang diajukan adalah Mahkamah Agung harus memegang kewenangan yang sama dengan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang.

JURIS Progresivitas Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Pembaharuan Hukum Acara 2022More at 2022

MKRIMKRI Bahkan setelah adanya Undang‑Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang‑Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, PeraturanBahkan setelah adanya Undang‑Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang‑Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan

JURIS Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat 2022More at 2022

MKRIMKRI 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara didasarkan pada prinsip manfaat, keadilan, dan keseimbangan; keberpihakan kepada kepentingan bangsa;4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara didasarkan pada prinsip manfaat, keadilan, dan keseimbangan; keberpihakan kepada kepentingan bangsa;

JURIS Arti Penting Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 PUU XIII 2015 2022More at 2022

MKRIMKRI Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 menyatakan arti penting SPDP dalam 3 (tiga) hal utama yaitu kesesuian dengan asas hukum acara pidanaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 menyatakan arti penting SPDP dalam 3 (tiga) hal utama yaitu kesesuian dengan asas hukum acara pidana

Useful /

JURIS Gambaran Faktor Risiko Stunting pada Balita di UPTD Puskesmas Kintamani VI 2025 2026More at 2026

GUNUNGSARIGUNUNGSARI Gangguan ini dapat menyebabkan komplikasi jangka panjang pada kesehatan, menurunkan daya tahan tubuh, serta meningkatkan angka morbiditas dan mortalitasGangguan ini dapat menyebabkan komplikasi jangka panjang pada kesehatan, menurunkan daya tahan tubuh, serta meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas

JURIS Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Di Laut Yang Menyebabkan Konflik Kewenangan Antara Lembaga Pemerintahan Di Indonesia 2025More at 2025

UNISMUHUNISMUH Penelitian ini menemukan bahwa konflik kewenangan dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah di laut disebabkan oleh tumpang tindih peraturan perundang-undangan,Penelitian ini menemukan bahwa konflik kewenangan dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah di laut disebabkan oleh tumpang tindih peraturan perundang-undangan,

JURIS Aspek Hukum dan Sosial Dalam Peraturan Agraria Indonesia Dengan Pendekatan Literatur 2025More at 2025

UNISMUHUNISMUH Temuan analisis menunjukkan bahwa, meskipun undang-undang Agraria di Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan dan revisi, masih banyak masalah denganTemuan analisis menunjukkan bahwa, meskipun undang-undang Agraria di Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan dan revisi, masih banyak masalah dengan

JURIS Analysis of Structuralism and Religious Values in the Short Story Pengemis dan Shalawat Badar in the Anthology Short Story of Senyum Karyamin by Ahmad Tohari 2023More at 2023

JOURNAL GEHUJOURNAL GEHU Know the elements in the short story. The research uses a method that refers to qualitative research and uses data analysis techniques where the researcherKnow the elements in the short story. The research uses a method that refers to qualitative research and uses data analysis techniques where the researcher

ads-block-test