PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA
Jurnal Pendidikan IndonesiaJurnal Pendidikan IndonesiaPenelitian ini menganalisis distribusi kewenangan antar-lembaga negara dalam konteks pembiayaan proyek publik di Indonesia. Fokus penelitian adalah bagaimana alokasi kewenangan legislatif, eksekutif, yudikatif, lembaga teknis, dan otoritas keuangan mempengaruhi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembiayaan proyek publik, termasuk mekanisme pembiayaan kreatif seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Distribusi kewenangan antar-lembaga negara memiliki peran yang sangat krusial dalam setiap tahap pembiayaan proyek publik, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan.Kejelasan pembagian tugas dan mandat antar-lembaga menjadi faktor penentu dalam tercapainya efektivitas pembiayaan, karena setiap lembaga membawa otoritas dan kewenangan yang berbeda yang saling berkaitan dalam proses pengelolaan proyek publik.
Untuk meningkatkan efektivitas implementasi mekanisme pembiayaan kreatif di Indonesia, diperlukan beberapa langkah strategis yang terintegrasi. Pertama, penguatan kerangka regulasi yang menyeluruh menjadi prasyarat utama. Kedua, penguatan kelembagaan dan koordinasi antar lembaga menjadi aspek penting untuk memastikan integrasi teknis, keuangan, dan pengadaan berjalan optimal. Ketiga, pemilihan proyek yang layak dan integrasi ke dalam skema pembiayaan kreatif harus dilakukan secara sistematis. Dengan demikian, implementasi skema KPBU dan SBSN dapat lebih optimal, sehingga dapat mendukung pembangunan infrastruktur publik yang berkualitas dan berkelanjutan.
- Interactions and Co-Governance Policies of Stakeholders in the Carbon Emission Reduction. interactions... doi.org/10.3390/su14105891Interactions and Co Governance Policies of Stakeholders in the Carbon Emission Reduction interactions doi 10 3390 su14105891
- Changing Bureaucracies. Adapting to Uncertainty, and how Evaluation Can Help, By Perrin, Burt and Tyrrell,... doi.org/10.1111/puar.13579Changing Bureaucracies Adapting to Uncertainty and how Evaluation Can Help By Perrin Burt and Tyrrell doi 10 1111 puar 13579
- development of large public infrastructure projects: integrating policy and project studies models |... academic.oup.com/policyandsociety/article/42/2/148/7137361development of large public infrastructure projects integrating policy and project studies models academic oup policyandsociety article 42 2 148 7137361
- Design for Civic Quality of Life Things | Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in... doi.org/10.1145/3706598.3713186Design for Civic Quality of Life Things Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in doi 10 1145 3706598 3713186
| File size | 334.56 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UIN ANTASARIUIN ANTASARI Metode penelitian menggunakan pendekatan analitis dan dogmatis, penelitian ini memadukan analisis hukum, data sekunder, dan wawancara semi-terstrukturMetode penelitian menggunakan pendekatan analitis dan dogmatis, penelitian ini memadukan analisis hukum, data sekunder, dan wawancara semi-terstruktur
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar penyebab kebocoran, tanggung jawab hukum Polri sebagai pengendali data pribadi menurut Undang-Undang PerlindunganPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar penyebab kebocoran, tanggung jawab hukum Polri sebagai pengendali data pribadi menurut Undang-Undang Perlindungan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Fungsi negara tidak dapat dijalankan secara optimal tanpa adanya peran aktif dari lembaga-lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. KetigaFungsi negara tidak dapat dijalankan secara optimal tanpa adanya peran aktif dari lembaga-lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga
DINASTIREVDINASTIREV Reposisi hukum kelembagaan BNPP merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka membangun tata kelola pembangunan wilayah perbatasan yang integratif, partisipatif,Reposisi hukum kelembagaan BNPP merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka membangun tata kelola pembangunan wilayah perbatasan yang integratif, partisipatif,
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Model pengelolaan yang diusulkan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian ekosistem. Penelitian ini memilikiModel pengelolaan yang diusulkan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian ekosistem. Penelitian ini memiliki
DINASTIREVDINASTIREV Revisi UU TNI 2025 menjadi kontroversial karena memperluas peran militer ke sektor-sektor non pertahanan seperti keamanan siber, penanggulangan terorisme,Revisi UU TNI 2025 menjadi kontroversial karena memperluas peran militer ke sektor-sektor non pertahanan seperti keamanan siber, penanggulangan terorisme,
YANAYANA Student responses obtained a score of 89%, falling into the Very Good category. Therefore, the E-LKPD is deemed suitable for use in the learning process.Student responses obtained a score of 89%, falling into the Very Good category. Therefore, the E-LKPD is deemed suitable for use in the learning process.
YANAYANA Program ini merupakan bentuk kerja sama antara KUA dan UPTD Dukcapil untuk menyediakan lima dokumen administrasi kependudukan setelah pernikahan melaluiProgram ini merupakan bentuk kerja sama antara KUA dan UPTD Dukcapil untuk menyediakan lima dokumen administrasi kependudukan setelah pernikahan melalui
Useful /
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Artikel ini juga mengkaji relevansi pemikiran mereka dalam konteks modern, terutama dalam pembentukan sistem pemerintahan dan kepemimpinan. Penekanan padaArtikel ini juga mengkaji relevansi pemikiran mereka dalam konteks modern, terutama dalam pembentukan sistem pemerintahan dan kepemimpinan. Penekanan pada
NALANDANALANDA Analisis statistik menunjukkan bahwa nilai p (>0,05) tidak signifikan, sehingga hipotesis nol diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Pemberian serbukAnalisis statistik menunjukkan bahwa nilai p (>0,05) tidak signifikan, sehingga hipotesis nol diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Pemberian serbuk
AMORFATIAMORFATI Sekolah yang gagal mengakui dinamika ini cenderung memperpetuasi diskriminasi sistemik. Pendidik, kebijakan, dan partisipasi masyarakat harus direformasiSekolah yang gagal mengakui dinamika ini cenderung memperpetuasi diskriminasi sistemik. Pendidik, kebijakan, dan partisipasi masyarakat harus direformasi
UIN ANTASARIUIN ANTASARI Selain itu, ritual bapapai mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan dukungan sosial dalam masyarakat Banjar.melalui pelaksanaan ritual ini, masyarakatSelain itu, ritual bapapai mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan dukungan sosial dalam masyarakat Banjar.melalui pelaksanaan ritual ini, masyarakat