PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA
Jurnal Pendidikan IndonesiaJurnal Pendidikan IndonesiaPenelitian ini menganalisis distribusi kewenangan antar-lembaga negara dalam konteks pembiayaan proyek publik di Indonesia. Fokus penelitian adalah bagaimana alokasi kewenangan legislatif, eksekutif, yudikatif, lembaga teknis, dan otoritas keuangan mempengaruhi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembiayaan proyek publik, termasuk mekanisme pembiayaan kreatif seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Distribusi kewenangan antar-lembaga negara memiliki peran yang sangat krusial dalam setiap tahap pembiayaan proyek publik, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan.Kejelasan pembagian tugas dan mandat antar-lembaga menjadi faktor penentu dalam tercapainya efektivitas pembiayaan, karena setiap lembaga membawa otoritas dan kewenangan yang berbeda yang saling berkaitan dalam proses pengelolaan proyek publik.
Untuk meningkatkan efektivitas implementasi mekanisme pembiayaan kreatif di Indonesia, diperlukan beberapa langkah strategis yang terintegrasi. Pertama, penguatan kerangka regulasi yang menyeluruh menjadi prasyarat utama. Kedua, penguatan kelembagaan dan koordinasi antar lembaga menjadi aspek penting untuk memastikan integrasi teknis, keuangan, dan pengadaan berjalan optimal. Ketiga, pemilihan proyek yang layak dan integrasi ke dalam skema pembiayaan kreatif harus dilakukan secara sistematis. Dengan demikian, implementasi skema KPBU dan SBSN dapat lebih optimal, sehingga dapat mendukung pembangunan infrastruktur publik yang berkualitas dan berkelanjutan.
- Interactions and Co-Governance Policies of Stakeholders in the Carbon Emission Reduction. interactions... doi.org/10.3390/su14105891Interactions and Co Governance Policies of Stakeholders in the Carbon Emission Reduction interactions doi 10 3390 su14105891
- Changing Bureaucracies. Adapting to Uncertainty, and how Evaluation Can Help, By Perrin, Burt and Tyrrell,... doi.org/10.1111/puar.13579Changing Bureaucracies Adapting to Uncertainty and how Evaluation Can Help By Perrin Burt and Tyrrell doi 10 1111 puar 13579
- development of large public infrastructure projects: integrating policy and project studies models |... academic.oup.com/policyandsociety/article/42/2/148/7137361development of large public infrastructure projects integrating policy and project studies models academic oup policyandsociety article 42 2 148 7137361
- Design for Civic Quality of Life Things | Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in... doi.org/10.1145/3706598.3713186Design for Civic Quality of Life Things Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in doi 10 1145 3706598 3713186
| File size | 334.56 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRIKAUNRIKA Dalam menjalankan tugasnya, KPK sering menghadapi problematika seperti pelemahan status independensinya, sehingga tugasnya menjadi terhambat. PenelitianDalam menjalankan tugasnya, KPK sering menghadapi problematika seperti pelemahan status independensinya, sehingga tugasnya menjadi terhambat. Penelitian
IIM JAMBIIIM JAMBI Karena pergeseran yang sangat kuat dari Presiden ke arah DPR ini yang sebelum UUD 1945 diubah yang terjadi adalah executive heavy setelah UUD 1945 diubahKarena pergeseran yang sangat kuat dari Presiden ke arah DPR ini yang sebelum UUD 1945 diubah yang terjadi adalah executive heavy setelah UUD 1945 diubah
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Peneliti disarankan untuk meningkatkan pencatatan rekam medis, melaksanakan edukasi keselamatan rumah tangga, serta memperluas sampel dan metode penelitianPeneliti disarankan untuk meningkatkan pencatatan rekam medis, melaksanakan edukasi keselamatan rumah tangga, serta memperluas sampel dan metode penelitian
JURNALHUKUMDANPERADILANJURNALHUKUMDANPERADILAN Selanjutnya, seberapa efektif posisi tersebut bila dibandingkan dengan Lembaga Penasehat Presiden Indonesia dan Conseil dÉtat Prancis. Metode penelitianSelanjutnya, seberapa efektif posisi tersebut bila dibandingkan dengan Lembaga Penasehat Presiden Indonesia dan Conseil dÉtat Prancis. Metode penelitian
APPIHIAPPIHI Makna perubahan dalam konteks amandemen UUD 1945 adalah mekanisme penyesuaian norma konstitusi yang bersifat parsial dan terbatas tanpa menghilangkan identitasMakna perubahan dalam konteks amandemen UUD 1945 adalah mekanisme penyesuaian norma konstitusi yang bersifat parsial dan terbatas tanpa menghilangkan identitas
PUBMEDIAPUBMEDIA Dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris (sosio-legal), studi ini menggabungkan analisis normatif terhadap perundang-undangan dengan studi kasus mendalamDengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris (sosio-legal), studi ini menggabungkan analisis normatif terhadap perundang-undangan dengan studi kasus mendalam
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi hukum, penguatan institusi, serta pengesahan undang-undang anti-diskriminasi khusus untuk menjamin hak-hakPenelitian ini merekomendasikan harmonisasi hukum, penguatan institusi, serta pengesahan undang-undang anti-diskriminasi khusus untuk menjamin hak-hak
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Strategi jihad konstitusional Muhammadiyah dilakukan dengan membentuk tim untuk mengawasi Omnibus Law Cipta Kerja, menyerap aspirasi masyarakat dan organisasiStrategi jihad konstitusional Muhammadiyah dilakukan dengan membentuk tim untuk mengawasi Omnibus Law Cipta Kerja, menyerap aspirasi masyarakat dan organisasi
Useful /
PUBMEDIAPUBMEDIA Konsumen akan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 jika merasa dirugikan oleh produk yang dijual, dan memiliki hak untuk menerima kenyamanan,Konsumen akan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 jika merasa dirugikan oleh produk yang dijual, dan memiliki hak untuk menerima kenyamanan,
APPIHIAPPIHI Hakim dalam mempertimbangkan perkara pailit harus memperhatikan keadilan bagi para pihak terutama dari sisi debitor. Kepailitan harus dijadikan sebagaiHakim dalam mempertimbangkan perkara pailit harus memperhatikan keadilan bagi para pihak terutama dari sisi debitor. Kepailitan harus dijadikan sebagai
APPIHIAPPIHI Kebijakan ini dapat diwujudkan apabila pemerintah dan aparat penegak hukum menyusun pedoman teknis khusus mengenai diversi pada tindak pidana ekonomi,Kebijakan ini dapat diwujudkan apabila pemerintah dan aparat penegak hukum menyusun pedoman teknis khusus mengenai diversi pada tindak pidana ekonomi,
PUBMEDIAPUBMEDIA Prinsip-prinsip dalam humanisme Pancasila mengadvokasi pemahaman nasional yang bersifat bersama, penghormatan terhadap kebebasan demokratis, keadilan sosial,Prinsip-prinsip dalam humanisme Pancasila mengadvokasi pemahaman nasional yang bersifat bersama, penghormatan terhadap kebebasan demokratis, keadilan sosial,