PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA

Jurnal Pendidikan IndonesiaJurnal Pendidikan Indonesia

Penelitian ini menganalisis distribusi kewenangan antar-lembaga negara dalam konteks pembiayaan proyek publik di Indonesia. Fokus penelitian adalah bagaimana alokasi kewenangan legislatif, eksekutif, yudikatif, lembaga teknis, dan otoritas keuangan mempengaruhi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembiayaan proyek publik, termasuk mekanisme pembiayaan kreatif seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Distribusi kewenangan antar-lembaga negara memiliki peran yang sangat krusial dalam setiap tahap pembiayaan proyek publik, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan.Kejelasan pembagian tugas dan mandat antar-lembaga menjadi faktor penentu dalam tercapainya efektivitas pembiayaan, karena setiap lembaga membawa otoritas dan kewenangan yang berbeda yang saling berkaitan dalam proses pengelolaan proyek publik.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi mekanisme pembiayaan kreatif di Indonesia, diperlukan beberapa langkah strategis yang terintegrasi. Pertama, penguatan kerangka regulasi yang menyeluruh menjadi prasyarat utama. Kedua, penguatan kelembagaan dan koordinasi antar lembaga menjadi aspek penting untuk memastikan integrasi teknis, keuangan, dan pengadaan berjalan optimal. Ketiga, pemilihan proyek yang layak dan integrasi ke dalam skema pembiayaan kreatif harus dilakukan secara sistematis. Dengan demikian, implementasi skema KPBU dan SBSN dapat lebih optimal, sehingga dapat mendukung pembangunan infrastruktur publik yang berkualitas dan berkelanjutan.

  1. Interactions and Co-Governance Policies of Stakeholders in the Carbon Emission Reduction. interactions... doi.org/10.3390/su14105891Interactions and Co Governance Policies of Stakeholders in the Carbon Emission Reduction interactions doi 10 3390 su14105891
  2. Changing Bureaucracies. Adapting to Uncertainty, and how Evaluation Can Help, By Perrin, Burt and Tyrrell,... doi.org/10.1111/puar.13579Changing Bureaucracies Adapting to Uncertainty and how Evaluation Can Help By Perrin Burt and Tyrrell doi 10 1111 puar 13579
  3. development of large public infrastructure projects: integrating policy and project studies models |... academic.oup.com/policyandsociety/article/42/2/148/7137361development of large public infrastructure projects integrating policy and project studies models academic oup policyandsociety article 42 2 148 7137361
  4. Design for Civic Quality of Life Things | Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in... doi.org/10.1145/3706598.3713186Design for Civic Quality of Life Things Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in doi 10 1145 3706598 3713186
Read online
File size334.56 KB
Pages11
DMCAReport

Related /

JURIS Keadilan Sosial Bagi Korban Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Viktimologi 2025More at 2025

UNISMUHUNISMUH Penelitian ini mengusulkan reformasi hukum yang lebih responsif, dengan memasukkan perspektif viktimologi dalam perumusan kebijakan, meningkatkan transparansiPenelitian ini mengusulkan reformasi hukum yang lebih responsif, dengan memasukkan perspektif viktimologi dalam perumusan kebijakan, meningkatkan transparansi

JURIS A Cross National Analysis of State Institutional Authority Disputes 2025More at 2025

UNHASUNHAS Studi ini dirancang untuk menjelajahi dan menganalisis struktur regulasi perbandingan dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, sebagaimanaStudi ini dirancang untuk menjelajahi dan menganalisis struktur regulasi perbandingan dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, sebagaimana

JURIS Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 PUU IV 2006 dan 025 PUU XIV 2016 2022More at 2022

MKRIMKRI 025/PUU-XIV/2016 memperkuat kedudukan asas legalitas secara formal, yang menyebabkan penegakan tindak pidana korupsi menjadi lebih sulit. Namun, perkembangan025/PUU-XIV/2016 memperkuat kedudukan asas legalitas secara formal, yang menyebabkan penegakan tindak pidana korupsi menjadi lebih sulit. Namun, perkembangan

JURIS Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi 2022More at 2022

MKRIMKRI Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa hukum cara Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. berdasarkan hasil penelitian ini teridentifikasiBerdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa hukum cara Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. berdasarkan hasil penelitian ini teridentifikasi

JURIS Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 2022More at 2022

MKRIMKRI Pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi akan berakibat fatal, dari potensi terjadinya reduksi fungsi lembaga Mahkamah Konstitusi hingga terjadinyaPembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi akan berakibat fatal, dari potensi terjadinya reduksi fungsi lembaga Mahkamah Konstitusi hingga terjadinya

JURIS Peradilan Konstitusional oleh Mahkamah Agung melalui Mekanisme Pengujian Konkret 2022More at 2022

MKRIMKRI Perbedaannya adalah, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, sementara Mahkamah AgungPerbedaannya adalah, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, sementara Mahkamah Agung

JURIS Progresivitas Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Pembaharuan Hukum Acara 2022More at 2022

MKRIMKRI Akan tetapi, peraturan itu belum juga diubah sampai sekarang padahal berbagai putusan Mahkamah Konstitusi telah menentukan beberapa hal yang terkait denganAkan tetapi, peraturan itu belum juga diubah sampai sekarang padahal berbagai putusan Mahkamah Konstitusi telah menentukan beberapa hal yang terkait dengan

JURIS Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat 2022More at 2022

MKRIMKRI Oleh karena itu, perlu diterapkan prinsip pengakuan dan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan agar masyarakat hukum adat menjadi subjek,Oleh karena itu, perlu diterapkan prinsip pengakuan dan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan agar masyarakat hukum adat menjadi subjek,

Useful /

JURIS Perbedaan Berat Badan Bayi Usia 6 12 Bulan dengan Pijat Tui Na 2026More at 2026

GUNUNGSARIGUNUNGSARI Intervensi Pijat Tui Na diberikan dalam 4 sesi selama satu bulan. Hasil menunjukkan rata-rata berat badan bayi pada pretest adalah 7,35 kg, yang termasukIntervensi Pijat Tui Na diberikan dalam 4 sesi selama satu bulan. Hasil menunjukkan rata-rata berat badan bayi pada pretest adalah 7,35 kg, yang termasuk

JURIS Konservasi dan Pengelolaan Garam Gunung Berkelanjutan di Kecamatan Krayan Selatan Perspektif Ekologi Dan Keanekaragaman Hayati 2025More at 2025

PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Hasil penelitian menunjukkan lima temuan utama: (1) identifikasi 12 titik mata air garam dengan karakteristik hidrogeologi berbasis batuan sedimen KarstHasil penelitian menunjukkan lima temuan utama: (1) identifikasi 12 titik mata air garam dengan karakteristik hidrogeologi berbasis batuan sedimen Karst

JURIS Contesting Sharia and Human Rights in the Digital Sphere Media Representations of the Caning Controversy under the Qanun Jinayat in Aceh 2025More at 2025

IAINPTKIAINPTK Penelitian ini menunjukkan bahwa representasi Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat—khususnya kontroversi hukuman cambuk—dimediasi secaraPenelitian ini menunjukkan bahwa representasi Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat—khususnya kontroversi hukuman cambuk—dimediasi secara

JURIS Negotiating Sharah and Customary Law Legal Pluralism in Familial Relationships among the Suku Anak Dalam in Jambi 2025More at 2025

IAINPTKIAINPTK Artikel ini berargumen bahwa resistensi tersebut bukan merupakan penolakan teologis terhadap hukum Islam, melainkan lahir dari penalaran publik yang bertumpuArtikel ini berargumen bahwa resistensi tersebut bukan merupakan penolakan teologis terhadap hukum Islam, melainkan lahir dari penalaran publik yang bertumpu

ads-block-test