MKRIMKRI

Jurnal KonstitusiJurnal Konstitusi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 24C ayat (6) menentukan bahwa hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa hukum cara Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. berdasarkan hasil penelitian ini teridentifikasi ada 3 (tiga), yaitu: ketidakpastian hukum, pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan, dan ketiadaan tertib hukum.

(1) ketidakpastian hukum, (2) pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan, dan (3) ketiadaan tertib hukum.Akibat ketiga implikasi tersebut, penyelenggaraan wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi menjadi tidak sah.Namun, mengingat asas kemanfaatan dan praduga hukum, tindakan MK tetap dianggap sah sampai adanya pembatalan Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Perlu penelitian lebih lanjut tentang dampak ketidakpastian hukum terhadap hak konstitusional warga dalam konteks perselisihan hasil pemilu. Studi banding sistem hukum acara Mahkamah Konstitusi di negara lain dapat memberi wawasan kebijakan. Penelitian tentang proses pengajuan RUU khusus hukum acara MK oleh DPR/DPD diperlukan untuk memahami hambatan politik dan substantif dalam meningkatkan hierarki regulasi.

Read online
File size362.48 KB
Pages20
DMCAReport

Related /

JURIS Keadilan Sosial Bagi Korban Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Viktimologi 2025More at 2025

UNISMUHUNISMUH Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi korban korupsi di Indonesia, termasuk kelemahan sistem hukum, minimnyaPenelitian ini mengidentifikasi tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi korban korupsi di Indonesia, termasuk kelemahan sistem hukum, minimnya

JURIS Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Usaha Pendirian Kafe Di Kota Medan 2024More at 2024

OJS INDONESIAOJS INDONESIA Namun terdapat kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam penggunaan aplikasi elektronik yang memiliki basis online sehingga pelaku usaha mengalami kesulitanNamun terdapat kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam penggunaan aplikasi elektronik yang memiliki basis online sehingga pelaku usaha mengalami kesulitan

JURIS Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 PUU IV 2006 dan 025 PUU XIV 2016 2022More at 2022

MKRIMKRI 025/PUU-XIV/2016 mempengaruhi pemberantasan korupsi, karena dengan kedua putusan tersebut tindak pidana korupsi sulit dibuktikan. Terjadi perbedaan penerapan025/PUU-XIV/2016 mempengaruhi pemberantasan korupsi, karena dengan kedua putusan tersebut tindak pidana korupsi sulit dibuktikan. Terjadi perbedaan penerapan

JURIS Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 2022More at 2022

MKRIMKRI Ketaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa hanya bertumpu pada kesadaran hukum masyarakat dan lembaga negara, namun perlu ditunjang jugaKetaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa hanya bertumpu pada kesadaran hukum masyarakat dan lembaga negara, namun perlu ditunjang juga

JURIS Peradilan Konstitusional oleh Mahkamah Agung melalui Mekanisme Pengujian Konkret 2022More at 2022

MKRIMKRI Pelibatan aktif Mahkamah Agung dalam fungsi peradilan konstitusional diyakini akan memperkuat penerapan supremasi konstitusi dan menjaga kualitas produkPelibatan aktif Mahkamah Agung dalam fungsi peradilan konstitusional diyakini akan memperkuat penerapan supremasi konstitusi dan menjaga kualitas produk

JURIS Progresivitas Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Pembaharuan Hukum Acara 2022More at 2022

MKRIMKRI Untuk mengatur hal‑hal lebih lanjut, dibentuklah Undang‑Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, undang‑undang tersebutUntuk mengatur hal‑hal lebih lanjut, dibentuklah Undang‑Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, undang‑undang tersebut

JURIS Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat 2022More at 2022

MKRIMKRI Prinsip hukum pengelolaan pertambangan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara didasarkan pada prinsip manfaat,Prinsip hukum pengelolaan pertambangan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara didasarkan pada prinsip manfaat,

JURIS Arti Penting Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 PUU XIII 2015 2022More at 2022

MKRIMKRI Mahkamah dalam pertimbangan putusannya telah berhasil mengelaborasikan kepentingan hukum dengan metode penafsiran yang tepat sehingga menghasilkan terobosanMahkamah dalam pertimbangan putusannya telah berhasil mengelaborasikan kepentingan hukum dengan metode penafsiran yang tepat sehingga menghasilkan terobosan

Useful /

JURIS Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia 2025More at 2025

UNISMUHUNISMUH Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Kesadaran hukum merupakan elemen fundamentalPendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Kesadaran hukum merupakan elemen fundamental

JURIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN ASURANSI KESELAMATAN PENUMPANG TRANSPORTASI KAPAL LAUT PENYEBRANGAN BAUBAU WAARA Studi PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Baubau LEGAL PROTECTION FOR PA 2025More at 2025

UNISMUHUNISMUH Metode penelitian hukum empiris digunakan, memanfaatkan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia baik verbal maupun perilaku nyata melaluiMetode penelitian hukum empiris digunakan, memanfaatkan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia baik verbal maupun perilaku nyata melalui

JURIS Evaluation of the Validity of Student Interest Content in Learning Arabic Instruments Using the V Aiken Technique 2025More at 2025

EDUPEDEDUPED Setiap item dinilai menggunakan skala Likert lima poin untuk menentukan relevansi dan kejelasannya. Data dianalisis secara kuantitatif menggunakan rumusSetiap item dinilai menggunakan skala Likert lima poin untuk menentukan relevansi dan kejelasannya. Data dianalisis secara kuantitatif menggunakan rumus

JURIS Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court untuk Efektivitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara 2022More at 2022

MKRIMKRI Meskipun pelaksanaan putusan Pengadilan TUN telah diperkuat dengan instrumen upaya paksa seperti sanksi administratif dan pengenaan uang paksa, praktiknyaMeskipun pelaksanaan putusan Pengadilan TUN telah diperkuat dengan instrumen upaya paksa seperti sanksi administratif dan pengenaan uang paksa, praktiknya

ads-block-test