MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 24C ayat (6) menentukan bahwa hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa hukum cara Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. berdasarkan hasil penelitian ini teridentifikasi ada 3 (tiga), yaitu: ketidakpastian hukum, pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan, dan ketiadaan tertib hukum.
(1) ketidakpastian hukum, (2) pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan, dan (3) ketiadaan tertib hukum.Akibat ketiga implikasi tersebut, penyelenggaraan wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi menjadi tidak sah.Namun, mengingat asas kemanfaatan dan praduga hukum, tindakan MK tetap dianggap sah sampai adanya pembatalan Peraturan Mahkamah Konstitusi.
Perlu penelitian lebih lanjut tentang dampak ketidakpastian hukum terhadap hak konstitusional warga dalam konteks perselisihan hasil pemilu. Studi banding sistem hukum acara Mahkamah Konstitusi di negara lain dapat memberi wawasan kebijakan. Penelitian tentang proses pengajuan RUU khusus hukum acara MK oleh DPR/DPD diperlukan untuk memahami hambatan politik dan substantif dalam meningkatkan hierarki regulasi.
| File size | 362.48 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
UNISMUHUNISMUH Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum perlu lebih responsif terhadap kebutuhan korban korupsi, tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapiPenelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum perlu lebih responsif terhadap kebutuhan korban korupsi, tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapi
UNHASUNHAS Studi ini dirancang untuk menjelajahi dan menganalisis struktur regulasi perbandingan dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, sebagaimanaStudi ini dirancang untuk menjelajahi dan menganalisis struktur regulasi perbandingan dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, sebagaimana
UIN ANTASARIUIN ANTASARI Penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara tujuan konstitusional dan praktik implementasi tata kelola pertambangan di Indonesia. HukumPenelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara tujuan konstitusional dan praktik implementasi tata kelola pertambangan di Indonesia. Hukum
MKRIMKRI Korupsi musuh bersama yang harus diberantas sampai dengan akarnya. Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 dan No. 025/PUU-XIV/2016 mempengaruhi pemberantasan korupsi,Korupsi musuh bersama yang harus diberantas sampai dengan akarnya. Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 dan No. 025/PUU-XIV/2016 mempengaruhi pemberantasan korupsi,
MKRIMKRI Oleh sebab itu, tulisan ini hendak menjawab pertanyaan penelitian tentang; 1) bentuk-bentuk tindakan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, 2) implikasinya,Oleh sebab itu, tulisan ini hendak menjawab pertanyaan penelitian tentang; 1) bentuk-bentuk tindakan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, 2) implikasinya,
MKRIMKRI Asas praduga konstitusional seharusnya tidak mengikat Mahkamah Agung sehingga hakim dapat menolak penerapan undang-undang yang dinilai bertentangan denganAsas praduga konstitusional seharusnya tidak mengikat Mahkamah Agung sehingga hakim dapat menolak penerapan undang-undang yang dinilai bertentangan dengan
MKRIMKRI Akan tetapi, peraturan itu belum juga diubah sampai sekarang padahal berbagai putusan Mahkamah Konstitusi telah menentukan beberapa hal yang terkait denganAkan tetapi, peraturan itu belum juga diubah sampai sekarang padahal berbagai putusan Mahkamah Konstitusi telah menentukan beberapa hal yang terkait dengan
MKRIMKRI 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara didasarkan pada prinsip manfaat, keadilan, dan keseimbangan; keberpihakan kepada kepentingan bangsa;4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara didasarkan pada prinsip manfaat, keadilan, dan keseimbangan; keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
Useful /
MAHADEWAMAHADEWA Studi ini menyimpulkan bahwa instrumen ini merupakan pengukur pemahaman konseptual dosen tentang penulisan artikel ilmiah yang valid dan dapat diandalkan.Studi ini menyimpulkan bahwa instrumen ini merupakan pengukur pemahaman konseptual dosen tentang penulisan artikel ilmiah yang valid dan dapat diandalkan.
IAINPTKIAINPTK Hasil temuan menunjukkan bahwa kesadaran kolektif berbasis etnis memengaruhi kecenderungan untuk lebih mengutamakan hukum adat dibandingkan dengan ketentuanHasil temuan menunjukkan bahwa kesadaran kolektif berbasis etnis memengaruhi kecenderungan untuk lebih mengutamakan hukum adat dibandingkan dengan ketentuan
IAINPTKIAINPTK Resistensi ini dipicu oleh struktur hubungan matrilineal, nilai tradisi adat, dan legitimasi kolektif atas normatif adat, sehingga hukum Islam belum sepenuhnyaResistensi ini dipicu oleh struktur hubungan matrilineal, nilai tradisi adat, dan legitimasi kolektif atas normatif adat, sehingga hukum Islam belum sepenuhnya
UNPARUNPAR Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa arah kebijakan Luar Negeri Donald Trump dan mengkaitkannya dengan kerjasama Amerika Serikat-ASEAN. Arah kebijakanTulisan ini bertujuan untuk menganalisa arah kebijakan Luar Negeri Donald Trump dan mengkaitkannya dengan kerjasama Amerika Serikat-ASEAN. Arah kebijakan