MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 24C ayat (6) menentukan bahwa hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa hukum cara Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. berdasarkan hasil penelitian ini teridentifikasi ada 3 (tiga), yaitu: ketidakpastian hukum, pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan, dan ketiadaan tertib hukum.
(1) ketidakpastian hukum, (2) pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan, dan (3) ketiadaan tertib hukum.Akibat ketiga implikasi tersebut, penyelenggaraan wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi menjadi tidak sah.Namun, mengingat asas kemanfaatan dan praduga hukum, tindakan MK tetap dianggap sah sampai adanya pembatalan Peraturan Mahkamah Konstitusi.
Perlu penelitian lebih lanjut tentang dampak ketidakpastian hukum terhadap hak konstitusional warga dalam konteks perselisihan hasil pemilu. Studi banding sistem hukum acara Mahkamah Konstitusi di negara lain dapat memberi wawasan kebijakan. Penelitian tentang proses pengajuan RUU khusus hukum acara MK oleh DPR/DPD diperlukan untuk memahami hambatan politik dan substantif dalam meningkatkan hierarki regulasi.
| File size | 362.48 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
UNUSIAUNUSIA Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi dalam pemilu mengalami pasang surut. Putusan Mahkamah KonstitusiKewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi dalam pemilu mengalami pasang surut. Putusan Mahkamah Konstitusi
UIN ANTASARIUIN ANTASARI Metode penelitian menggunakan pendekatan analitis dan dogmatis, penelitian ini memadukan analisis hukum, data sekunder, dan wawancara semi-terstrukturMetode penelitian menggunakan pendekatan analitis dan dogmatis, penelitian ini memadukan analisis hukum, data sekunder, dan wawancara semi-terstruktur
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Ketiga lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, memiliki peran krusial dalam menjalankan fungsi negara dengan saling melengkapi melaluiKetiga lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, memiliki peran krusial dalam menjalankan fungsi negara dengan saling melengkapi melalui
SMARTPUBLISHERSMARTPUBLISHER Analisis dilakukan melalui reduksi dan interpretasi tematik berdasarkan tiga elemen utama Fraud Triangle, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi.Analisis dilakukan melalui reduksi dan interpretasi tematik berdasarkan tiga elemen utama Fraud Triangle, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi.
PUBMEDIAPUBMEDIA Dinamika hubungan antar lembaga negara selama periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo menunjukkan bahwa prinsip checks and balances belum berjalanDinamika hubungan antar lembaga negara selama periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo menunjukkan bahwa prinsip checks and balances belum berjalan
PUBMEDIAPUBMEDIA Diperlukan penyempurnaan menyeluruh yang terstruktur dalam model tiga dimensi: penyatuan regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan Lembaga PerlindunganDiperlukan penyempurnaan menyeluruh yang terstruktur dalam model tiga dimensi: penyatuan regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan Lembaga Perlindungan
UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA Temuan menunjukkan bahwa DPR-GR bukan hanya pengamat pasif, melainkan agen aktif dalam konsolidasi kekuasaan militer dan pembentukan rezim Orde Baru. StudiTemuan menunjukkan bahwa DPR-GR bukan hanya pengamat pasif, melainkan agen aktif dalam konsolidasi kekuasaan militer dan pembentukan rezim Orde Baru. Studi
UNSADAUNSADA Bentuk konstitusi pasifisme setelah penyerahan tanpa syarat kepada sekutu membuat konsep-konsep Barat mulai diperkenalkan. Artikel 9 membuat Jepang tidakBentuk konstitusi pasifisme setelah penyerahan tanpa syarat kepada sekutu membuat konsep-konsep Barat mulai diperkenalkan. Artikel 9 membuat Jepang tidak
Useful /
SMARTPUBLISHERSMARTPUBLISHER Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Nilai Perusahaan, Current Ratio berpengaruh positif, Debt to Equity Ratio berpengaruh positif, dan ReturnUkuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Nilai Perusahaan, Current Ratio berpengaruh positif, Debt to Equity Ratio berpengaruh positif, dan Return
MKRIMKRI Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 dan No. 025/PUU-XIV/2016 mempengaruhi pemberantasan korupsi, karena dengan kedua putusan tersebut tindak pidana korupsiPutusan MK No. 003/PUU-IV/2006 dan No. 025/PUU-XIV/2016 mempengaruhi pemberantasan korupsi, karena dengan kedua putusan tersebut tindak pidana korupsi
MKRIMKRI Pelibatan aktif Mahkamah Agung dalam fungsi peradilan konstitusional diyakini akan memperkuat penerapan supremasi konstitusi dan menjaga kualitas produkPelibatan aktif Mahkamah Agung dalam fungsi peradilan konstitusional diyakini akan memperkuat penerapan supremasi konstitusi dan menjaga kualitas produk
MKRIMKRI Diperlukan kriminalisasi Contempt of Court untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan putusan Pengadilan TUN. Kriminalisasi ini bertujuan mendorong kepatuhanDiperlukan kriminalisasi Contempt of Court untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan putusan Pengadilan TUN. Kriminalisasi ini bertujuan mendorong kepatuhan