Publisher

PUBMEDIAPUBMEDIA

Journal Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law Studies Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hubungan antara lembaga negara di Indonesia selama masa pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo, khususnya dalam penerapan prinsip checks and balances antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan tinjauan kritis terhadap literatur akademik, dokumen resmi, dan laporan berita terkini hingga tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan yang signifikan, di mana dominasi eksekutif diperkuat oleh koalisi mayoritas di DPR, sehingga mengurangi efektivitas fungsi pengawasan legislatif. Selain itu, independensi yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi, mengalami penurunan, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa keputusan kontroversial yang menunjukkan intervensi politik. Mekanisme checks and balances antar lembaga negara telah terdegradasi, sehingga pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif bergeser ke kontrol moral masyarakat sipil yang tidak didukung oleh instrumen hukum yang memadai. Kondisi ini tidak hanya melemahkan demokrasi prosedural, tetapi juga membuka peluang untuk kemunduran demokrasi. Penelitian ini merekomendasikan reformasi institusional untuk memperkuat independensi legislatif dan yudikatif serta memperluas partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, agar dapat memulihkan keseimbangan kekuasaan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan menuju demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

Conclusion

Dinamika hubungan antar lembaga negara selama periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo menunjukkan bahwa prinsip checks and balances belum berjalan efektif dalam praktik tata kelola pemerintahan Indonesia.Relasi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif menunjukkan pola dominasi kekuasaan eksekutif yang diperkuat oleh koalisi partai politik mayoritas di DPR.Hal ini menyebabkan lembaga legislatif cenderung berperan sebagai mitra pasif pemerintah, kehilangan fungsi kritis dan pengawasan yang seharusnya menjadi pilar kontrol demokrasi.Sementara itu, lembaga yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi, mengalami penurunan independensi yang tercermin dari putusan kontroversial yang diduga berpihak pada kepentingan politik kekuasaan.Mekanisme pengawasan horizontal melalui prinsip checks and balances terdegradasi signifikan, sehingga fungsi kontrol institusional terhadap kekuasaan eksekutif semakin terkikis dan bergeser ke ranah kontrol moral masyarakat sipil.Tekanan dari masyarakat sipil, meskipun aktif dan vokal, belum didukung oleh instrumen hukum yang memadai untuk membatasi atau membatalkan kebijakan publik yang bermasalah secara demokratis.Kondisi ini tidak hanya melemahkan kualitas demokrasi prosedural, tetapi juga berpotensi membuka ruang bagi kemunduran demokrasi.Reformasi kelembagaan yang komprehensif menjadi sangat penting untuk memperkuat independensi lembaga legislatif dan yudikatif serta memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.Perbaikan kualitas checks and balances akan menjadi salah satu prasyarat utama menuju perbaikan tata kelola demokrasi yang lebih sehat dan akuntabel di Indonesia.

Future Research

1. Penelitian lanjutan dapat fokus pada analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika hubungan antar lembaga negara, khususnya dalam konteks konsolidasi politik dan dominasi eksekutif. Bagaimana pengaruh koalisi mayoritas di parlemen terhadap fungsi pengawasan legislatif dan independensi yudikatif? Apakah ada upaya-upaya konkret yang dapat dilakukan untuk memperkuat fungsi pengawasan legislatif dan independensi yudikatif dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia? 2. Studi komparatif dapat dilakukan untuk membandingkan dinamika checks and balances di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki sistem pemerintahan presidensial, seperti Amerika Serikat atau Filipina. Bagaimana mekanisme checks and balances di negara-negara tersebut dan apakah ada pelajaran yang dapat diambil untuk memperkuat sistem checks and balances di Indonesia? 3. Penelitian dapat mengeksplorasi peran masyarakat sipil dalam menjaga kontrol demokrasi dan mengimbangi dominasi eksekutif. Bagaimana masyarakat sipil dapat terlibat lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan publik dan bagaimana peran mereka dapat diperkuat melalui reformasi kelembagaan dan partisipasi publik yang lebih luas? Dengan menggabungkan saran-saran ini, penelitian lanjutan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam memahami dan memperkuat prinsip checks and balances di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih sehat dan akuntabel.

References

1. Urgensi Checks and Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia | Advances In Social Humanities... doi.org/10.46799/adv.v1i9.119Urgensi Checks and Balances Dalam Pembentukan Undang Undang di Indonesia Advances In Social Humanities doi 10 46799 adv v1i9 119
2. Dinamika Check & Balance Antar Lembaga Negara di Indonesia Pada Masa Periode Kedua Presiden Jokowi... doi.org/10.47134/lawstudies.v2i4.4765Dinamika Check Balance Antar Lembaga Negara di Indonesia Pada Masa Periode Kedua Presiden Jokowi doi 10 47134 lawstudies v2i4 4765

Metadata

File size	327.54 KB
Pages	8
DMCA	Report