PUBMEDIAPUBMEDIA

Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law Studies

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hubungan antara lembaga negara di Indonesia selama masa pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo, khususnya dalam penerapan prinsip checks and balances antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan tinjauan kritis terhadap literatur akademik, dokumen resmi, dan laporan berita terkini hingga tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan yang signifikan, di mana dominasi eksekutif diperkuat oleh koalisi mayoritas di DPR, sehingga mengurangi efektivitas fungsi pengawasan legislatif. Selain itu, independensi yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi, mengalami penurunan, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa keputusan kontroversial yang menunjukkan intervensi politik. Mekanisme checks and balances antar lembaga negara telah terdegradasi, sehingga pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif bergeser ke kontrol moral masyarakat sipil yang tidak didukung oleh instrumen hukum yang memadai. Kondisi ini tidak hanya melemahkan demokrasi prosedural, tetapi juga membuka peluang untuk kemunduran demokrasi. Penelitian ini merekomendasikan reformasi institusional untuk memperkuat independensi legislatif dan yudikatif serta memperluas partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, agar dapat memulihkan keseimbangan kekuasaan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan menuju demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

Dinamika hubungan antar lembaga negara selama periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo menunjukkan bahwa prinsip checks and balances belum berjalan efektif dalam praktik tata kelola pemerintahan Indonesia.Relasi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif menunjukkan pola dominasi kekuasaan eksekutif yang diperkuat oleh koalisi partai politik mayoritas di DPR.Hal ini menyebabkan lembaga legislatif cenderung berperan sebagai mitra pasif pemerintah, kehilangan fungsi kritis dan pengawasan yang seharusnya menjadi pilar kontrol demokrasi.Sementara itu, lembaga yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi, mengalami penurunan independensi yang tercermin dari putusan kontroversial yang diduga berpihak pada kepentingan politik kekuasaan.Mekanisme pengawasan horizontal melalui prinsip checks and balances terdegradasi signifikan, sehingga fungsi kontrol institusional terhadap kekuasaan eksekutif semakin terkikis dan bergeser ke ranah kontrol moral masyarakat sipil.Tekanan dari masyarakat sipil, meskipun aktif dan vokal, belum didukung oleh instrumen hukum yang memadai untuk membatasi atau membatalkan kebijakan publik yang bermasalah secara demokratis.Kondisi ini tidak hanya melemahkan kualitas demokrasi prosedural, tetapi juga berpotensi membuka ruang bagi kemunduran demokrasi.Reformasi kelembagaan yang komprehensif menjadi sangat penting untuk memperkuat independensi lembaga legislatif dan yudikatif serta memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.Perbaikan kualitas checks and balances akan menjadi salah satu prasyarat utama menuju perbaikan tata kelola demokrasi yang lebih sehat dan akuntabel di Indonesia.

1. Penelitian lanjutan dapat fokus pada analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika hubungan antar lembaga negara, khususnya dalam konteks konsolidasi politik dan dominasi eksekutif. Bagaimana pengaruh koalisi mayoritas di parlemen terhadap fungsi pengawasan legislatif dan independensi yudikatif? Apakah ada upaya-upaya konkret yang dapat dilakukan untuk memperkuat fungsi pengawasan legislatif dan independensi yudikatif dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia? 2. Studi komparatif dapat dilakukan untuk membandingkan dinamika checks and balances di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki sistem pemerintahan presidensial, seperti Amerika Serikat atau Filipina. Bagaimana mekanisme checks and balances di negara-negara tersebut dan apakah ada pelajaran yang dapat diambil untuk memperkuat sistem checks and balances di Indonesia? 3. Penelitian dapat mengeksplorasi peran masyarakat sipil dalam menjaga kontrol demokrasi dan mengimbangi dominasi eksekutif. Bagaimana masyarakat sipil dapat terlibat lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan publik dan bagaimana peran mereka dapat diperkuat melalui reformasi kelembagaan dan partisipasi publik yang lebih luas? Dengan menggabungkan saran-saran ini, penelitian lanjutan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam memahami dan memperkuat prinsip checks and balances di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih sehat dan akuntabel.

  1. Urgensi Checks and Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia | Advances In Social Humanities... doi.org/10.46799/adv.v1i9.119Urgensi Checks and Balances Dalam Pembentukan Undang Undang di Indonesia Advances In Social Humanities doi 10 46799 adv v1i9 119
  2. Dinamika Check & Balance Antar Lembaga Negara di Indonesia Pada Masa Periode Kedua Presiden Jokowi... doi.org/10.47134/lawstudies.v2i4.4765Dinamika Check Balance Antar Lembaga Negara di Indonesia Pada Masa Periode Kedua Presiden Jokowi doi 10 47134 lawstudies v2i4 4765
Read online
File size327.54 KB
Pages8
DMCAReport

Related /

JURIS Evaluasi Peran Eksekutif Legislatif dan Yudikatif dalam Menjalankan Fungsi Negara 2025More at 2025

MEJAILMIAHMEJAILMIAH Ketiga lembaga ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan negara, seperti menjaga stabilitas politik, menegakkan keadilan hukum,Ketiga lembaga ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan negara, seperti menjaga stabilitas politik, menegakkan keadilan hukum,

JURIS Reposisi Hukum Kelembagaan BNPP dalam Tata Kelola Pembangunan Wilayah Perbatasan 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Evaluasi kebijakan pun belum terintegrasi dalam siklus kebijakan BNPP, sehingga keberhasilan hanya diukur dari output fisik tanpa memperhatikan dampakEvaluasi kebijakan pun belum terintegrasi dalam siklus kebijakan BNPP, sehingga keberhasilan hanya diukur dari output fisik tanpa memperhatikan dampak

JURIS Tinjauan Yuridis Pengesahan Undang Undang UU Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Selain itu, perluasan fungsi TNI berisiko melemahkan prinsip pemisahan kekuasaan dan membuka ruang bagi repolitisasi militer. Oleh karena itu, diperlukanSelain itu, perluasan fungsi TNI berisiko melemahkan prinsip pemisahan kekuasaan dan membuka ruang bagi repolitisasi militer. Oleh karena itu, diperlukan

JURIS Analisis Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Kemanfaatan Hukum 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Tindak pidana pencabulan ini yang dilakukan oleh anak terhadap anak menimbulkan dampak negatif dan diadili oleh majelis hakim Pengadilan Negeri SumenepTindak pidana pencabulan ini yang dilakukan oleh anak terhadap anak menimbulkan dampak negatif dan diadili oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sumenep

JURIS Dinamika Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Implikasinya Terhadap Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 2025More at 2025

MEJAILMIAHMEJAILMIAH Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 menegaskan kewenangan tetap Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah,Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 menegaskan kewenangan tetap Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah,

JURIS Optimalisasi Pengelolaan Data Tanah Menggunakan ArcGIS di Badan Bank Tanah 2025More at 2025

UNIPEMUNIPEM Teknologi ini mendukung efisiensi dalam pemetaan, analisis, dan pemantauan aset lahan negara. Disarankan untuk memperluas penerapan ArcGIS pada wilayahTeknologi ini mendukung efisiensi dalam pemetaan, analisis, dan pemantauan aset lahan negara. Disarankan untuk memperluas penerapan ArcGIS pada wilayah

JURIS Revisi Undang Undang Mahkamah Konstitusi Dari Aspek Legal Drafting 2024More at 2024

UWPUWP Mekanisme perubahan undang-undang yang sesuai berdasarkan Undang-Undang No: 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No: 12 Tahun 2011Mekanisme perubahan undang-undang yang sesuai berdasarkan Undang-Undang No: 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No: 12 Tahun 2011

JURIS Peradilan Konstitusional oleh Mahkamah Agung melalui Mekanisme Pengujian Konkret 2022More at 2022

MKRIMKRI Untuk mendukung argumen ini maka asas praduga konstitusional seharusnya tidak berlaku bagi Mahkamah Agung. Tulisan ini menegaskan pentingnya kolaborasiUntuk mendukung argumen ini maka asas praduga konstitusional seharusnya tidak berlaku bagi Mahkamah Agung. Tulisan ini menegaskan pentingnya kolaborasi

Useful /

JURIS Harmonisasi Hukum Negara dan Norma Adat Analisis Sosiologis atas Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Indonesia 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Ketidakharmonisan antara norma hukum formal dan nilai-nilai lokal menciptakan ruang bagi konflik yang berlarut-larut dan memperlemah kepercayaan antaraKetidakharmonisan antara norma hukum formal dan nilai-nilai lokal menciptakan ruang bagi konflik yang berlarut-larut dan memperlemah kepercayaan antara

JURIS Analisis Yuridis Putusan Nomor 1082 K PDT Sus HKI 2022 Tentang Sengketa Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Merek MASTERTINT 2024More at 2024

OJS INDONESIAOJS INDONESIA Pembuktian unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara merek antara MASTERTINT dan merek MasterTint.Pembuktian unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara merek antara MASTERTINT dan merek MasterTint.

JURIS Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat 2022More at 2022

MKRIMKRI Prinsip pertambangan mineral dan batubara saat ini belum mencerminkan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat tidakPrinsip pertambangan mineral dan batubara saat ini belum mencerminkan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat tidak

JURIS Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 2022More at 2022

MKRIMKRI Pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu bentuk *constitution disobedience* tidak bisa dibiarkan berkepanjangan, sebab akanPembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu bentuk *constitution disobedience* tidak bisa dibiarkan berkepanjangan, sebab akan

ads-block-test