PUBMEDIAPUBMEDIA
Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law StudiesPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis apakah status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) nonaktif dapat dijadikan dasar yang sah untuk menolak pasien dalam perspektif Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 adalah hak fundamental yang tidak dapat dibatasi oleh status keanggotaan administratif. Status JKN nonaktif tidak memiliki dasar hukum yang valid untuk menjadi alasan penolakan pasien, terutama jika menghambat pemenuhan hak atas kesehatan. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan dalam norma operasional dan kurangnya regulasi terintegrasi antara Undang-Undang Kesehatan dan regulasi teknis JKN.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak pasien atas pelayanan kesehatan dalam UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan hak fundamental yang tidak dapat direduksi oleh status administratif kepesertaan JKN.Status kepesertaan JKN nonaktif secara yuridis tidak dapat dijadikan dasar hukum yang sah untuk menolak pasien, terutama apabila penolakan tersebut menghambat pemenuhan hak atas kesehatan.Terdapat ketidakterpaduan normatif dan kekosongan pengaturan teknis antara UU No.17 Tahun 2023 dan regulasi JKN, yang perlu diatasi melalui harmonisasi regulasi dan penyusunan pedoman teknis yang jelas.
Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa arah studi lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak psikologis dan sosial terhadap pasien yang ditolak pelayanan karena status JKN nonaktif, untuk memahami secara lebih mendalam kerentanan kelompok ini. Kedua, penelitian komparatif terhadap sistem jaminan kesehatan di negara lain yang berhasil menyeimbangkan keberlanjutan finansial dengan perlindungan hak pasien dapat memberikan wawasan berharga untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif di Indonesia. Ketiga, penelitian kualitatif yang melibatkan wawancara mendalam dengan pasien, petugas kesehatan, dan pembuat kebijakan dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang tantangan dan peluang dalam implementasi regulasi terkait penolakan pasien JKN nonaktif. Pengembangan penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas sistem jaminan kesehatan nasional dan memastikan akses pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.
| File size | 387.56 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBMEDIAPUBMEDIA Perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif dan berpotensi menimbulkan perselisihan hubungan industrial. PengaturanPerusahaan yang tidak mematuhi ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif dan berpotensi menimbulkan perselisihan hubungan industrial. Pengaturan
PUBMEDIAPUBMEDIA Primary legal materials include the Constitutional Court decision and relevant legislation, supported by secondary and tertiary legal sources, which arePrimary legal materials include the Constitutional Court decision and relevant legislation, supported by secondary and tertiary legal sources, which are
PUBMEDIAPUBMEDIA Dengan memanfaatkan prinsip mashlahah dan ijtihad maqashidi, sistem pewarisan ini dapat tetap relevan di era modern, mendukung keadilan sosial dan harmoniDengan memanfaatkan prinsip mashlahah dan ijtihad maqashidi, sistem pewarisan ini dapat tetap relevan di era modern, mendukung keadilan sosial dan harmoni
PUBMEDIAPUBMEDIA The research employs a normative juridical method, aiming to identify and formulate legal arguments through problem analysis. The findings indicate that,The research employs a normative juridical method, aiming to identify and formulate legal arguments through problem analysis. The findings indicate that,
PUBMEDIAPUBMEDIA PRA/2024/JKT. SEL. Hasil studi menunjukkan bahwa unsur kerugian keuangan negara merupakan persyaratan mutlak dalam penentuan tersangka korupsi melaluiPRA/2024/JKT. SEL. Hasil studi menunjukkan bahwa unsur kerugian keuangan negara merupakan persyaratan mutlak dalam penentuan tersangka korupsi melalui
PUBMEDIAPUBMEDIA Masalah yang dapat terjadi dalam kontrak digital adalah kecakapan para pihak dalam kasus ini subjek yang membuat perjanjian. Perlu dicatat bahwa kontrakMasalah yang dapat terjadi dalam kontrak digital adalah kecakapan para pihak dalam kasus ini subjek yang membuat perjanjian. Perlu dicatat bahwa kontrak
PUBMEDIAPUBMEDIA Keadilan korektif dalam KUHP 2023 berpotensi menjadi alternatif efektif untuk mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap ekspresi keagamaan, dengan mendorongKeadilan korektif dalam KUHP 2023 berpotensi menjadi alternatif efektif untuk mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap ekspresi keagamaan, dengan mendorong
PUBMEDIAPUBMEDIA Hoaks ini bukan sekadar ketidaktahuan masyarakat, melainkan bagian dari gerakan anti-ilmu pengetahuan yang mengikis kepercayaan publik. Oleh karena itu,Hoaks ini bukan sekadar ketidaktahuan masyarakat, melainkan bagian dari gerakan anti-ilmu pengetahuan yang mengikis kepercayaan publik. Oleh karena itu,
Useful /
PUBMEDIAPUBMEDIA Pendekatan humanis sejalan dengan ideal hukum yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan mewujudkan keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum yangPendekatan humanis sejalan dengan ideal hukum yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan mewujudkan keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum yang
PUBMEDIAPUBMEDIA Dalam pandangan politik hukum, penataan perundang-undangan bukan semata-mata aktivitas teknis legislatif, melainkan merupakan manifestasi dari legal policyDalam pandangan politik hukum, penataan perundang-undangan bukan semata-mata aktivitas teknis legislatif, melainkan merupakan manifestasi dari legal policy
PUBMEDIAPUBMEDIA Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sengketa tersebut seringkali dipicu oleh ketidakjelasan status tanah, pemahaman publik yang terbatas tentang hak ulayatHasil penelitian mengungkapkan bahwa sengketa tersebut seringkali dipicu oleh ketidakjelasan status tanah, pemahaman publik yang terbatas tentang hak ulayat
UMSUMS Melalui review tersebut terlihat bahwa latihan yoga okuler dapat mencegah gangguan penglihatan dan menjaga kesehatan mata di masa new normal. Latihan yogaMelalui review tersebut terlihat bahwa latihan yoga okuler dapat mencegah gangguan penglihatan dan menjaga kesehatan mata di masa new normal. Latihan yoga