PUBMEDIAPUBMEDIA
Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law StudiesPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis apakah status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) nonaktif dapat dijadikan dasar yang sah untuk menolak pasien dalam perspektif Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 adalah hak fundamental yang tidak dapat dibatasi oleh status keanggotaan administratif. Status JKN nonaktif tidak memiliki dasar hukum yang valid untuk menjadi alasan penolakan pasien, terutama jika menghambat pemenuhan hak atas kesehatan. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan dalam norma operasional dan kurangnya regulasi terintegrasi antara Undang-Undang Kesehatan dan regulasi teknis JKN.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak pasien atas pelayanan kesehatan dalam UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan hak fundamental yang tidak dapat direduksi oleh status administratif kepesertaan JKN.Status kepesertaan JKN nonaktif secara yuridis tidak dapat dijadikan dasar hukum yang sah untuk menolak pasien, terutama apabila penolakan tersebut menghambat pemenuhan hak atas kesehatan.Terdapat ketidakterpaduan normatif dan kekosongan pengaturan teknis antara UU No.17 Tahun 2023 dan regulasi JKN, yang perlu diatasi melalui harmonisasi regulasi dan penyusunan pedoman teknis yang jelas.
Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa arah studi lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak psikologis dan sosial terhadap pasien yang ditolak pelayanan karena status JKN nonaktif, untuk memahami secara lebih mendalam kerentanan kelompok ini. Kedua, penelitian komparatif terhadap sistem jaminan kesehatan di negara lain yang berhasil menyeimbangkan keberlanjutan finansial dengan perlindungan hak pasien dapat memberikan wawasan berharga untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif di Indonesia. Ketiga, penelitian kualitatif yang melibatkan wawancara mendalam dengan pasien, petugas kesehatan, dan pembuat kebijakan dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang tantangan dan peluang dalam implementasi regulasi terkait penolakan pasien JKN nonaktif. Pengembangan penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas sistem jaminan kesehatan nasional dan memastikan akses pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.
| File size | 387.56 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO This research employs a descriptive qualitative approach using a library research method to examine cultural communication practices within the kato nanThis research employs a descriptive qualitative approach using a library research method to examine cultural communication practices within the kato nan
MKRIMKRI Menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif, studi ini mengaplikasikan pendekatan perundang‑undangan dan konseptual. PengumpulanMenggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif, studi ini mengaplikasikan pendekatan perundang‑undangan dan konseptual. Pengumpulan
UTSUTS This study employs the event study methodology. The data indicated that investors responded favorably over the four days preceding and following the PresidentialThis study employs the event study methodology. The data indicated that investors responded favorably over the four days preceding and following the Presidential
AMSIRAMSIR Diperlukan penguatan kelembagaan, sinergi antarlembaga, serta edukasi masyarakat agar pengawasan hukum lebih efektif, sehingga pemilu dapat berlangsungDiperlukan penguatan kelembagaan, sinergi antarlembaga, serta edukasi masyarakat agar pengawasan hukum lebih efektif, sehingga pemilu dapat berlangsung
UNSUNS Pemilihan umum kepala daerah diselenggarakan secara demokratis sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, pemilihanPemilihan umum kepala daerah diselenggarakan secara demokratis sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, pemilihan
IAIN MADURAIAIN MADURA Penelitian ini juga memungkinkan para penegak hukum dan para pembuat draf Kode Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk memahami evolusi Peninjauan Kembali karenaPenelitian ini juga memungkinkan para penegak hukum dan para pembuat draf Kode Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk memahami evolusi Peninjauan Kembali karena
UNARSUNARS Faktor terjadinya pungutan liar pada Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan ialah bergesernya moral petugas menjadi pribadi materialis, kesempatan yangFaktor terjadinya pungutan liar pada Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan ialah bergesernya moral petugas menjadi pribadi materialis, kesempatan yang
UINUIN Mahkamah Agung menganulir putusan Pengadilan Negeri Manado yang menjatuhkan sanksi pidana penjara 10 (sepuluh) bulan kepada masing-masing terdakwa. IkatanMahkamah Agung menganulir putusan Pengadilan Negeri Manado yang menjatuhkan sanksi pidana penjara 10 (sepuluh) bulan kepada masing-masing terdakwa. Ikatan
Useful /
UIMEDANUIMEDAN Artikel ini menjelaskan tentang permasalahan riba dari segi hukum dan penafsirannya serta bunga bank dari tinjauan hukum Islam serta menganalisis dampaknyaArtikel ini menjelaskan tentang permasalahan riba dari segi hukum dan penafsirannya serta bunga bank dari tinjauan hukum Islam serta menganalisis dampaknya
UINUIN Islam memberikan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan termasuk dalam bidang ekonomi. Namun penafsiran yang bias patriarki terhadap teks-teks AlquranIslam memberikan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan termasuk dalam bidang ekonomi. Namun penafsiran yang bias patriarki terhadap teks-teks Alquran
UINUIN Penelitian ini menyimpulkan bahwa cucu yang dijadikan anak angkat mendapat waris melalui wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta warisan. Jika anak angkatPenelitian ini menyimpulkan bahwa cucu yang dijadikan anak angkat mendapat waris melalui wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta warisan. Jika anak angkat
UINUIN Mîqât Makânî Jemaah Haji Indonesia Menurut Kementerian Agama dan Organisasi Persatuan Islam. Ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang dilaksanakanMîqât Makânî Jemaah Haji Indonesia Menurut Kementerian Agama dan Organisasi Persatuan Islam. Ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang dilaksanakan