PUBMEDIAPUBMEDIA
Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law StudiesPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis apakah status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) nonaktif dapat dijadikan dasar yang sah untuk menolak pasien dalam perspektif Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 adalah hak fundamental yang tidak dapat dibatasi oleh status keanggotaan administratif. Status JKN nonaktif tidak memiliki dasar hukum yang valid untuk menjadi alasan penolakan pasien, terutama jika menghambat pemenuhan hak atas kesehatan. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan dalam norma operasional dan kurangnya regulasi terintegrasi antara Undang-Undang Kesehatan dan regulasi teknis JKN.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak pasien atas pelayanan kesehatan dalam UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan hak fundamental yang tidak dapat direduksi oleh status administratif kepesertaan JKN.Status kepesertaan JKN nonaktif secara yuridis tidak dapat dijadikan dasar hukum yang sah untuk menolak pasien, terutama apabila penolakan tersebut menghambat pemenuhan hak atas kesehatan.Terdapat ketidakterpaduan normatif dan kekosongan pengaturan teknis antara UU No.17 Tahun 2023 dan regulasi JKN, yang perlu diatasi melalui harmonisasi regulasi dan penyusunan pedoman teknis yang jelas.
Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa arah studi lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak psikologis dan sosial terhadap pasien yang ditolak pelayanan karena status JKN nonaktif, untuk memahami secara lebih mendalam kerentanan kelompok ini. Kedua, penelitian komparatif terhadap sistem jaminan kesehatan di negara lain yang berhasil menyeimbangkan keberlanjutan finansial dengan perlindungan hak pasien dapat memberikan wawasan berharga untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif di Indonesia. Ketiga, penelitian kualitatif yang melibatkan wawancara mendalam dengan pasien, petugas kesehatan, dan pembuat kebijakan dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang tantangan dan peluang dalam implementasi regulasi terkait penolakan pasien JKN nonaktif. Pengembangan penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas sistem jaminan kesehatan nasional dan memastikan akses pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.
| File size | 387.56 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBMEDIAPUBMEDIA Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terkait kewajiban ini, sementara perusahaan harus mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undanganPemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terkait kewajiban ini, sementara perusahaan harus mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan
PUBMEDIAPUBMEDIA 3/PUU-XXII/2024 and to examine its initial implementation by the Government of the Special Capital Region of Jakarta Province. The research employs a normative3/PUU-XXII/2024 and to examine its initial implementation by the Government of the Special Capital Region of Jakarta Province. The research employs a normative
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif untuk mengkaji struktur dan koherensiPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif untuk mengkaji struktur dan koherensi
PUBMEDIAPUBMEDIA Sementara itu, lembaga yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi, mengalami penurunan independensi yang tercermin dari putusan kontroversial yang didugaSementara itu, lembaga yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi, mengalami penurunan independensi yang tercermin dari putusan kontroversial yang diduga
UMSUMS Latihan yoga okuler terbukti mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan fungsi penglihatan binokuler melalui peningkatan efisiensi otot motilitas mata,Latihan yoga okuler terbukti mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan fungsi penglihatan binokuler melalui peningkatan efisiensi otot motilitas mata,
UNESAUNESA Pekerja memiliki hak atas pesangon, kompensasi masa kerja, dan hak penggantian lainnya dan sering menghadapi komplikasi dalam menuntut hak mereka karenaPekerja memiliki hak atas pesangon, kompensasi masa kerja, dan hak penggantian lainnya dan sering menghadapi komplikasi dalam menuntut hak mereka karena
UNESAUNESA Sus-PHI/2023. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan hubungan hukum antara Hadiyansyah dan PT Yuasa Battery Indonesia, serta mengetahui dasar pertimbanganSus-PHI/2023. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan hubungan hukum antara Hadiyansyah dan PT Yuasa Battery Indonesia, serta mengetahui dasar pertimbangan
UNSURUNSUR Apa Urgensi dibentuknya Undang-Undang Peradilan Khusus Pemilu bagi Indonesia. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatanApa Urgensi dibentuknya Undang-Undang Peradilan Khusus Pemilu bagi Indonesia. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
Useful /
PUBMEDIAPUBMEDIA This study uses a normative juridical method with a literature study approach that includes doctrine and various other international legal conventions.This study uses a normative juridical method with a literature study approach that includes doctrine and various other international legal conventions.
UNESAUNESA Hasil: Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan STEAM yang terintegrasi dengan Project Based Learning (PjBL) secara konsisten meningkatkan keterampilanHasil: Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan STEAM yang terintegrasi dengan Project Based Learning (PjBL) secara konsisten meningkatkan keterampilan
PUBMEDIAPUBMEDIA Jadi ketika pihak yang membuat perjanjian tidak memenuhi persyaratan subjektif dan seharusnya dibatalkan tetapi tidak dilakukan, perjanjian tersebut dianggapJadi ketika pihak yang membuat perjanjian tidak memenuhi persyaratan subjektif dan seharusnya dibatalkan tetapi tidak dilakukan, perjanjian tersebut dianggap
UNESAUNESA 2 of 2015. However, the regulation lacks clarity regarding the amount of THR, potentially leading to arbitrary allocation by employers. This research aims2 of 2015. However, the regulation lacks clarity regarding the amount of THR, potentially leading to arbitrary allocation by employers. This research aims