Publisher

UNESAUNESA

Journal Indonesian Journal of Labour Law and Industrial RelationsIndonesian Journal of Labour Law and Industrial Relations Abstract

Hadiyansyah, seorang pekerja outsourcing dari PT Bina Cipta Abadi, ditugaskan bekerja di PT Yuasa Battery Indonesia dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Setelah bekerja selama 10 tahun, Hadiyansyah dipecat oleh PT Yuasa Battery Indonesia dengan alasan rasionalisasi perusahaan akibat pandemi Covid-19, tetapi perusahaan tidak memberikan kompensasi apa pun. Perselisihan juga terjadi karena Hadiyansyah menganggap dirinya sebagai karyawan PT Yuasa Battery Indonesia, tetapi PT Yuasa Battery Indonesia tidak mengakui hal tersebut. Ada juga status perjanjian kerja yang tidak jelas yang diyakini Hadiyansyah sebagai PKWTT, bukan PKWT seperti perjanjian kerja awal. Sebagai langkah hukum, Hadiyansyah mengajukan gugatan ke PHI. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa gugatan Hadiyansyah tidak memiliki dasar hukum dan ditolak secara keseluruhan. Hadiyansyah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dan sebagian gugatan Hadiyansyah dikabulkan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/Pdt.Sus-PHI/2023. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan hubungan hukum antara Hadiyansyah dan PT Yuasa Battery Indonesia, serta mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam tidak mengabulkan permohonan Hadiyansyah untuk mendapatkan kompensasi haknya.

Conclusion

Berdasarkan formulasi masalah dan hasil pembahasan yang telah disajikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.Bahwa analisis unsur hubungan kerja dapat disimpulkan bahwa untuk dikatakan bahwa Hadiyansyah memiliki hubungan hukum dengan PT Yuasa Battery Indonesia, unsur hubungan kerja harus terpenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Nomor 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan.Namun, faktanya unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, karena memang tidak ada hubungan langsung antara Hadiyansyah dan PT Yuasa Battery Indonesia.Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/Pdt.Sus-PHI/2023 mengenai gugatan, tidak dikabulkan oleh Mahkamah Agung, tetapi Hakim tidak memberikan penjelasan dan dasar hukum yang digunakan sebagai acuan pertimbangannya.Maka penulis memberikan pendapat mengenai mengapa Panel Hakim mengecualikan uang penggantian dari kompensasi pesangon yang menjadi dasar gugatan Hadiyansyah, yaitu perbedaan interpretasi hukum mengenai uang penggantian hak cuti oleh Mahkamah Agung, ketidakmampuan Hadiyansyah memberikan bukti mengenai perjanjian atau hak cuti yang belum diambil, prinsip keadilan yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam membuat keputusan, Panel Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan yurisprudensi.

Future Research

Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan bagian saran penelitian lanjutan, berikut adalah saran penelitian lanjutan yang baru:. 1. Untuk hakim, dalam memutuskan sebuah kasus, harus mengandung alasan yang jelas dan eksplisit. Dalam kasus ini, putusan yang dikeluarkan oleh hakim kurang dalam memberikan dasar hukum yang lengkap. Panel Hakim Mahkamah Agung Agung seharusnya menjelaskan dan mengurai setiap poin gugatan Hadiyansyah sebagai Pemohon dan memberikan penjelasan dasar hukum satu per satu. Misalnya, dalam pertimbangan hakim mengenai penolakan pemberian uang penggantian hak cuti yang ingin diklaim oleh Hadiyansyah. Hakim Mahkamah Agung tidak menjelaskan alasan dan dasar hukum yang menjadi acuan hakim dalam tidak mengabulkan gugatan Hadiyansyah.. 2. Untuk perusahaan, perusahaan harus lebih memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur PKWT dan PKWTT. Di mana kedua perjanjian kerja memiliki hak dan kewajiban yang berbeda serta beban kerja. Selain itu, dalam kasus PKWT, perusahaan tidak boleh memperpanjangnya dengan mengabaikan aturan yang berlaku, perlu diperhatikan dan memastikan bahwa prosedur dan batas-batas tertentu dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan dan mematuhi prosedur yang diatur dalam undang-undang atau peraturan lainnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Jika tidak, status perjanjian kerja seharusnya diubah dari PKWT menjadi PKWTT.. 3. Untuk masyarakat, terutama pekerja PKWT, jika mengalami kondisi serupa di mana perjanjian kerja diperbarui secara terus-menerus, perlu mengetahui hak-hak yang seharusnya diperoleh dari perusahaan yang terikat perjanjian kerja. Jangan hanya diam karena ada hak pekerja yang dirugikan yang harus diperjuangkan.

References

1. Aspek Hukum Pelaksanaan Pekerjaan Pokok Oleh Tenaga Kerja Outsourcing Di Indonesia | Koto | Legalitas:... doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.333Aspek Hukum Pelaksanaan Pekerjaan Pokok Oleh Tenaga Kerja Outsourcing Di Indonesia Koto Legalitas doi 10 33087 legalitas v14i2 333
2. Tinjauan Yuridis Perusahaan dalam Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Menurut Undang-Undang No.13... jurnal.unublitar.ac.id/index.php/briliant/article/view/895Tinjauan Yuridis Perusahaan dalam Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja PHK Menurut Undang Undang No 13 jurnal unublitar ac index php briliant article view 895
3. Keabsahan Materi Muatan Terkait Uang Pesangon Dalam Peraturan Perundang-Undangan | JURNAL USM LAW REVIEW.... doi.org/10.26623/julr.v5i1.4808Keabsahan Materi Muatan Terkait Uang Pesangon Dalam Peraturan Perundang Undangan JURNAL USM LAW REVIEW doi 10 26623 julr v5i1 4808
4. Implementasi Pengawasan Dan Pemberian Sanksi Terhadap Perusahaan Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu... journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/7085Implementasi Pengawasan Dan Pemberian Sanksi Terhadap Perusahaan Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu journals usm ac index php julr article view 7085

Metadata

File size	333.67 KB
Pages	14
DMCA	Report