UNESAUNESA
Indonesian Journal of Labour Law and Industrial RelationsIndonesian Journal of Labour Law and Industrial RelationsPensiun menandai berakhirnya hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan, di mana karyawan berhak atas hak pengunduran diri, kompensasi waktu kerja, dan hak kompensasi. Namun, dalam penuntutan tuntutannya masih ada hambatan seperti kompleksitas prosedur administratif untuk penerbitan ketentuan tanggal jatuh tempo. Batas waktu adalah bentuk batas waktu yang telah ditetapkan untuk mengajukan klaim, yang ketika batas waktu telah berlalu, hak seseorang untuk mengajukan klaim dianggap telah kadaluarsa. Aturan mengenai keterlambatan diatur oleh sejumlah peraturan legislatif, termasuk UNCITRAL dan undang-undang ketenagakerjaan. Namun, ketentuan ini sering tidak dipahami dengan baik oleh karyawan, terutama mereka yang bekerja di perusahaan kecil atau sektor informal. Pengajuan klaim hak karyawan yang terlambat sering disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pendidikan tentang hak karyawan sendiri. Hal ini mempengaruhi penurunan kesejahteraan karyawan pensiunan. Kepastian hukum diperlukan untuk membantu memenuhi hak karyawan yang bekerja dan pensiunan.
Batas waktu kadaluarsa adalah batas waktu untuk mengajukan klaim hak, tetapi dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-X/2012, ketentuan mengenai kadaluarsa dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pekerja berhak menuntut pembayaran hak mereka tanpa batas waktu kadaluarsa.4 tahun 2014 masih menerapkan batas waktu kadaluarsa berdasarkan pertimbangan keadilan.Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum mengenai hak karyawan pensiunan, terutama dalam hal Penyelesaian Hubungan Industrial.Pencabutan Pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana tercermin dalam Pasal 81 nomor 34 Undang-Undang Cipta Kerja memperkuat keabsahan keputusan Mahkamah Konstitusi.Ketidakpastian hukum ini terjadi karena konflik kepentingan antara pekerja dan pengusaha.Pekerja memiliki hak atas pesangon, kompensasi masa kerja, dan hak penggantian lainnya dan sering menghadapi komplikasi dalam menuntut hak mereka karena ada perbedaan dalam interpretasi hukum dan peraturan yang ada.Berdasarkan masalah hukum ini, penulis menyarankan agar aturan mengenai waktu pengajuan gugatan harus konsisten sehingga pihak dalam hubungan industrial dapat memperoleh kepastian hukum dalam menuntut hak pekerja.
Untuk mengatasi ketidakpastian hukum yang terjadi, perlu ada upaya untuk menyelaraskan aturan mengenai waktu pengajuan gugatan. Hal ini dapat dilakukan dengan meninjau kembali dan merevisi peraturan yang ada, terutama terkait dengan batas waktu kadaluarsa. Selain itu, penting untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja mengenai hak-hak mereka dan prosedur yang harus diikuti dalam menuntut hak tersebut. Dengan demikian, pihak dalam hubungan industrial dapat memperoleh kepastian hukum dan menghindari konflik yang berlarut-larut. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis dampak dari pencabutan Pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak pekerja. Penelitian ini dapat mencakup studi kasus dan wawancara mendalam dengan pekerja dan pihak terkait lainnya. Dengan memahami dampak pencabutan pasal tersebut, dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ketidakpastian hukum dalam penyelesaian hubungan industrial.
| File size | 653.42 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
UIDUID Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural, ECtHR memperluas pemaknaan locus standi dengan mengakui asosiasi sebagai pihak yang memiliki kedudukanHasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural, ECtHR memperluas pemaknaan locus standi dengan mengakui asosiasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan
UntikaUntika Sehingga perkembangan teknologi harus diselaraskan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Optimalisasi hukum dan teknologi perlu terus dibenahi dalam penyelenggaraanSehingga perkembangan teknologi harus diselaraskan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Optimalisasi hukum dan teknologi perlu terus dibenahi dalam penyelenggaraan
IBRAHIMYIBRAHIMY 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan serta eksploitasi terhadap anak dilarang dan pelakunya akan dijatuhi hukuman. Dalam bidang ilmu hukum,35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan serta eksploitasi terhadap anak dilarang dan pelakunya akan dijatuhi hukuman. Dalam bidang ilmu hukum,
STIHALBANNASTIHALBANNA Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian pelanggaran HAM dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor: 26 TahunTujuan penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian pelanggaran HAM dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor: 26 Tahun
UNESAUNESA The termination of employment relationship carried out by PT Synerga Tata Internasional to Muhammad Nasir on the grounds of efficiency in preventing lossesThe termination of employment relationship carried out by PT Synerga Tata Internasional to Muhammad Nasir on the grounds of efficiency in preventing losses
UMMUMM Minat akademik dalam studi tentang keadilan sosial dan hak asasi manusia dalam konteks Al-Quran meningkat seiring dengan percakapan global mengenai tataMinat akademik dalam studi tentang keadilan sosial dan hak asasi manusia dalam konteks Al-Quran meningkat seiring dengan percakapan global mengenai tata
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Regulasi telah mengatur bahwa pelanggaran berat hak asasi manusia dapat diselesaikan melalui mekanisme yudisial dan non-yudisial. Pemerintah telah menerbitkanRegulasi telah mengatur bahwa pelanggaran berat hak asasi manusia dapat diselesaikan melalui mekanisme yudisial dan non-yudisial. Pemerintah telah menerbitkan
ITSKHATULISTIWAITSKHATULISTIWA Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang kaki lima di objek wisata waterboom, sebanyak 100 responden dan sampel sebanyak 100 responden, TeknikPopulasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang kaki lima di objek wisata waterboom, sebanyak 100 responden dan sampel sebanyak 100 responden, Teknik
Useful /
UNHASUNHAS Oleh karena itu, studi ini membuat beberapa rekomendasi yang bertujuan untuk mengubah adat istiadat dan hukum Orang Asli ke arah kesetaraan gender karenaOleh karena itu, studi ini membuat beberapa rekomendasi yang bertujuan untuk mengubah adat istiadat dan hukum Orang Asli ke arah kesetaraan gender karena
UNESAUNESA This study analyzes the impact of the STEAM approach on improving these skills in physics learning. Employing a literature review methodology with a qualitativeThis study analyzes the impact of the STEAM approach on improving these skills in physics learning. Employing a literature review methodology with a qualitative
UNILAUNILA Hasil penelitian ini adalah (1) Telah diperoleh susunan kriteria yang dapat digunakan sebagai rubrik penilaian dalam domestikasi gajah Sumatera yang dipandangHasil penelitian ini adalah (1) Telah diperoleh susunan kriteria yang dapat digunakan sebagai rubrik penilaian dalam domestikasi gajah Sumatera yang dipandang
UNILAUNILA Penelitian ini dilakukan dalam Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari lima perlakuan dan empat kali ulangan. Hasil analisis mengindikasikan bahwaPenelitian ini dilakukan dalam Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari lima perlakuan dan empat kali ulangan. Hasil analisis mengindikasikan bahwa