Publisher

PUBMEDIAPUBMEDIA

Journal Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law Studies Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban hukum warga negara asing yang menjalankan kegiatan bisnis di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dengan fokus pada penilaian kejelasan, ruang lingkup, dan penegakan regulasi dalam memastikan kepastian hukum serta melindungi kepentingan nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif untuk mengkaji struktur dan koherensi kewajiban terkait investasi dalam sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Penanaman Modal menetapkan kewajiban fundamental, termasuk pembentukan badan usaha, persyaratan perizinan, kepatuhan terhadap hukum nasional, tanggung jawab sosial perusahaan, perlindungan lingkungan, standar ketenagakerjaan, dan perpajakan, formulasi regulasinya masih bersifat umum dan terfragmentasi. Ketidakhadiran batasan normatif yang jelas, ketergantungan pada regulasi sektoral, dan diskresi administratif yang luas menciptakan ambiguitas hukum dan praktik penegakan yang tidak konsisten, yang tidak hanya mempersulit kepatuhan bagi investor asing tetapi juga melemahkan prinsip persamaan di hadapan hukum dan merusak prediktabilitas hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan normatif yang lebih jelas dan terstruktur dalam Undang-Undang Penanaman Modal diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum sambil menjaga keseimbangan antara fasilitasi investasi dan perlindungan kedaulatan hukum nasional.

Conclusion

Penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah menyediakan kerangka dasar kewajiban hukum bagi warga negara asing yang menjalankan bisnis di Indonesia, namun struktur normatifnya masih bersifat umum dan tersebar dalam berbagai regulasi sektoral.Kondisi ini menimbulkan ambiguitas normatif, memperluas ruang diskresi administratif, serta berpotensi menciptakan inkonsistensi dalam penegakan hukum.Oleh karena itu, diperlukan reformulasi norma dalam Undang-Undang tersebut agar lebih jelas, konsisten, dan prediktif untuk memperkuat kepastian hukum dan menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dan kedaulatan hukum nasional.

Future Research

Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada, terdapat beberapa arah studi yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengkaji efektivitas implementasi kewajiban hukum warga negara asing dalam praktik, dengan melibatkan studi empiris yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kedua, perlu adanya penelitian komparatif terhadap regulasi investasi di negara-negara lain yang dianggap berhasil dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kepastian hukum, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia. Ketiga, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model harmonisasi regulasi investasi yang lebih terintegrasi dan komprehensif, dengan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, guna mengurangi tumpang tindih dan potensi konflik norma. Pengembangan penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas tata kelola investasi di Indonesia, serta memperkuat daya saing ekonomi nasional di era globalisasi.

References

1. EditorialMethodology of Legal Research: Challenges and Opportunities | Utrecht Law Review. research challenges... doi.org/10.18352/ulr.411EditorialMethodology of Legal Research Challenges and Opportunities Utrecht Law Review research challenges doi 10 18352 ulr 411
2. Analysis of the Implementation of Foreign Surveillance Policy | Journal La Sociale. analysis foreign... doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v6i6.2568Analysis of the Implementation of Foreign Surveillance Policy Journal La Sociale analysis foreign doi 10 37899 journal la sociale v6i6 2568
3. Facilities for Land Rights for Investment Activities in Indonesia Based on Law Number 25 of 2007 (Analysis... doi.org/10.55927/ministal.v1i4.2003Facilities for Land Rights for Investment Activities in Indonesia Based on Law Number 25 of 2007 Analysis doi 10 55927 ministal v1i4 2003
4. Legal Protection for Foreign Investors at Normative and Implementation Levels in Indonesia | International... doi.org/10.62951/ijlcj.v2i2.567Legal Protection for Foreign Investors at Normative and Implementation Levels in Indonesia International doi 10 62951 ijlcj v2i2 567

Metadata

File size	342.76 KB
Pages	12
DMCA	Report