PUBMEDIAPUBMEDIA

Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law Studies

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban hukum warga negara asing yang menjalankan kegiatan bisnis di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dengan fokus pada penilaian kejelasan, ruang lingkup, dan penegakan regulasi dalam memastikan kepastian hukum serta melindungi kepentingan nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif untuk mengkaji struktur dan koherensi kewajiban terkait investasi dalam sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Penanaman Modal menetapkan kewajiban fundamental, termasuk pembentukan badan usaha, persyaratan perizinan, kepatuhan terhadap hukum nasional, tanggung jawab sosial perusahaan, perlindungan lingkungan, standar ketenagakerjaan, dan perpajakan, formulasi regulasinya masih bersifat umum dan terfragmentasi. Ketidakhadiran batasan normatif yang jelas, ketergantungan pada regulasi sektoral, dan diskresi administratif yang luas menciptakan ambiguitas hukum dan praktik penegakan yang tidak konsisten, yang tidak hanya mempersulit kepatuhan bagi investor asing tetapi juga melemahkan prinsip persamaan di hadapan hukum dan merusak prediktabilitas hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan normatif yang lebih jelas dan terstruktur dalam Undang-Undang Penanaman Modal diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum sambil menjaga keseimbangan antara fasilitasi investasi dan perlindungan kedaulatan hukum nasional.

Penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah menyediakan kerangka dasar kewajiban hukum bagi warga negara asing yang menjalankan bisnis di Indonesia, namun struktur normatifnya masih bersifat umum dan tersebar dalam berbagai regulasi sektoral.Kondisi ini menimbulkan ambiguitas normatif, memperluas ruang diskresi administratif, serta berpotensi menciptakan inkonsistensi dalam penegakan hukum.Oleh karena itu, diperlukan reformulasi norma dalam Undang-Undang tersebut agar lebih jelas, konsisten, dan prediktif untuk memperkuat kepastian hukum dan menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dan kedaulatan hukum nasional.

Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada, terdapat beberapa arah studi yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengkaji efektivitas implementasi kewajiban hukum warga negara asing dalam praktik, dengan melibatkan studi empiris yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kedua, perlu adanya penelitian komparatif terhadap regulasi investasi di negara-negara lain yang dianggap berhasil dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kepastian hukum, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia. Ketiga, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model harmonisasi regulasi investasi yang lebih terintegrasi dan komprehensif, dengan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, guna mengurangi tumpang tindih dan potensi konflik norma. Pengembangan penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas tata kelola investasi di Indonesia, serta memperkuat daya saing ekonomi nasional di era globalisasi.

  1. EditorialMethodology of Legal Research: Challenges and Opportunities | Utrecht Law Review. research challenges... doi.org/10.18352/ulr.411EditorialMethodology of Legal Research Challenges and Opportunities Utrecht Law Review research challenges doi 10 18352 ulr 411
  2. Analysis of the Implementation of Foreign Surveillance Policy | Journal La Sociale. analysis foreign... doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v6i6.2568Analysis of the Implementation of Foreign Surveillance Policy Journal La Sociale analysis foreign doi 10 37899 journal la sociale v6i6 2568
  3. Facilities for Land Rights for Investment Activities in Indonesia Based on Law Number 25 of 2007 (Analysis... doi.org/10.55927/ministal.v1i4.2003Facilities for Land Rights for Investment Activities in Indonesia Based on Law Number 25 of 2007 Analysis doi 10 55927 ministal v1i4 2003
  4. Legal Protection for Foreign Investors at Normative and Implementation Levels in Indonesia | International... doi.org/10.62951/ijlcj.v2i2.567Legal Protection for Foreign Investors at Normative and Implementation Levels in Indonesia International doi 10 62951 ijlcj v2i2 567
Read online
File size342.76 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

JURIS Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Studi ini menyimpulkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam memenuhi hak atas bantuan hukum bukanlah kewenangan diskresioner, melainkan kewajiban konstitusionalStudi ini menyimpulkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam memenuhi hak atas bantuan hukum bukanlah kewenangan diskresioner, melainkan kewajiban konstitusional

JURIS Pewarisan Tanah Minangkabau dalam Ilmu Fara idh Hukum Waris Islam Dialog Negosiasi Pola Interaksi dan Dinamika antara Adat Minangkabau dan Agama 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Berdasarkan temuan lapangan, tidak ada yang menerapkan secara utuh apa yang disebut sebagai sistem pewarisan berupa tanah kepada generasi selanjutnya atauBerdasarkan temuan lapangan, tidak ada yang menerapkan secara utuh apa yang disebut sebagai sistem pewarisan berupa tanah kepada generasi selanjutnya atau

JURIS Status Kepesertaan JKN Nonaktif Sebagai Dasar Penolakan Pasien Analisis Yuridis terhadap Undang Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Status JKN nonaktif tidak memiliki dasar hukum yang valid untuk menjadi alasan penolakan pasien, terutama jika menghambat pemenuhan hak atas kesehatan.Status JKN nonaktif tidak memiliki dasar hukum yang valid untuk menjadi alasan penolakan pasien, terutama jika menghambat pemenuhan hak atas kesehatan.

JURIS Perlindungan Hukum Pembeli Produk Tidak Sesuai Dihubungkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual-beli produk suku cadang kendaraan bermotor melalui marketplacePenelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual-beli produk suku cadang kendaraan bermotor melalui marketplace

JURIS Perlindungan Atas Hak Kehidupan Right To Life Masyarakat Rempang 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA These rights are further implemented through various laws, including Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Law NumberThese rights are further implemented through various laws, including Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Law Number

JURIS Konstruksi Hukum Pengawasan Internal terhadap Tindakan Koruptif Aparatur Sipil Negara APIP Studi Kasus Fee Proyek di Kementerian Pertanian 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Pengaturan pengawasan internal terhadap tindakan koruptif ASN telah diatur secara komprehensif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentangPengaturan pengawasan internal terhadap tindakan koruptif ASN telah diatur secara komprehensif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

JURIS Prohibition of Abortion as a Violation of Women s Human Rights Under International Legal Standards in the ICCPR and CEDAW 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Therefore, countries are obliged to reform national laws and ensure that reproductive health policies respect womens rights, and are supported by strongTherefore, countries are obliged to reform national laws and ensure that reproductive health policies respect womens rights, and are supported by strong

JURIS Pengaruh Terapi Musik Instrumental Terhadap Tekanan Darah Pada Lansia Hipertensi 2025More at 2025

UMSUMS Populasi penelitian berjumlah 52 lansia, dengan sampel sebanyak 30 orang yang dipilih menggunakan purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan ujiPopulasi penelitian berjumlah 52 lansia, dengan sampel sebanyak 30 orang yang dipilih menggunakan purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan uji

Useful /

JURIS Students Perception on the Use of Pop Songs in English Language Learning 2026More at 2026

UMKUMK Selain itu, siswa dapat mempelajari kosakata dan pengucapan baru dari lagu-lagu tersebut. Namun, terdapat juga beberapa tantangan yang dihadapi siswa karenaSelain itu, siswa dapat mempelajari kosakata dan pengucapan baru dari lagu-lagu tersebut. Namun, terdapat juga beberapa tantangan yang dihadapi siswa karena

JURIS Harmonisasi Hukum Negara dan Norma Adat Analisis Sosiologis atas Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Indonesia 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini mengkaji konflik tanah adat terpilih dan literatur relevan tentangMenggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini mengkaji konflik tanah adat terpilih dan literatur relevan tentang

JURIS Tinjauan Hukum tentang Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan Menurut KUHP 2023 dengan Pendekatan Keadilan Korektif 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA 1/PNPS/1965, lemahnya pemahaman aparat terhadap pendekatan korektif, dan ketiadaan pedoman teknis. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan1/PNPS/1965, lemahnya pemahaman aparat terhadap pendekatan korektif, dan ketiadaan pedoman teknis. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan

JURIS Hubungan Promosi Susu Formula dan ASI Eksklusif 2025More at 2025

UMSUMS Diharapkan juga kepada petugas kesehatan agar meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya ASI eksklusif dan undang – undang peraturan pemerintah nomorDiharapkan juga kepada petugas kesehatan agar meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya ASI eksklusif dan undang – undang peraturan pemerintah nomor

ads-block-test