PUBMEDIAPUBMEDIA

Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law Studies

Penelitian ini menganalisis kedudukan yuridis istri dari cucu pewaris dalam memperoleh hak waris melalui mekanisme wasiat wajibah menurut hukum waris Islam di Indonesia. Permasalahan muncul karena tidak adanya ketentuan eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur pemberian wasiat wajibah kepada pihak di luar anak angkat dan orang tua angkat, sehingga menimbulkan penafsiran beragam dalam putusan pengadilan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum Islam, dan putusan pengadilan, khususnya Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1313/Pdt.G/2023/PA.Pml. Hasil menunjukkan bahwa istri cucu pewaris tidak termasuk ahli waris karena tidak memiliki hubungan nasab atau perkawinan langsung dengan pewaris. Pemberian wasiat wajibah kepada pihak tersebut tidak memiliki dasar normatif yang kuat dalam hukum positif maupun fikih klasik. Secara substansial, pertimbangan hukum dalam putusan bersangkutan lebih sesuai dengan konsep munāsakhat, yaitu peralihan hak waris suami yang meninggal sebelum pembagian kepada ahli warisnya, termasuk istrinya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pihak semacam ini perlu didasarkan pada kerangka doktrinal yang jelas, serta merekomendasikan reformulasi ketentuan dalam KHI untuk menjamin kepastian hukum sekaligus mewujudkan keadilan substantif dalam penyelesaian perkara waris.

Istri dari cucu pewaris tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris dalam sistem hukum waris Islam di Indonesia karena tidak terdapat hubungan nasab maupun hubungan perkawinan langsung dengan pewaris.Pemberian hak waris melalui wasiat wajibah tidak memiliki dasar normatif yang kuat, baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun dalam doktrin fikih klasik.Perlindungan hukum bagi pihak tersebut lebih tepat didasarkan pada konsep munāsakhat, dan perlu dilakukan klarifikasi norma dalam KHI untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Pertama, perlu dilakukan penelitian komparatif terhadap putusan-putusan pengadilan agama di berbagai daerah untuk mengidentifikasi pola dan konsistensi penerapan wasiat wajibah terhadap pihak-pihak di luar kategori yang ditentukan dalam KHI, sehingga dapat diketahui sejauh mana praktik peradilan menyimpang dari ketentuan normatif. Kedua, perlu dikaji secara mendalam bagaimana konsep munāsakhat selama ini diinterpretasikan dan diterapkan oleh hakim dalam putusan-putusan waris, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya, agar dapat dirumuskan standar hukum yang jelas dan seragam dalam sistem peradilan agama. Ketiga, perlu dilakukan penelitian empiris untuk memahami pertimbangan hakim dalam memutus perkara waris yang melibatkan pihak rentan, seperti istri cucu pewaris, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan rasa keadilan yang memengaruhi keputusan mereka, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar bagi penyempurnaan norma hukum waris yang lebih adil dan responsif terhadap realitas sosial tanpa mengorbankan kepastian hukum.

  1. Eksistensi Dan Keabsahan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Penjatuhan Sanksi Terhadap Pegawai... journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/17806Eksistensi Dan Keabsahan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Penjatuhan Sanksi Terhadap Pegawai journal uii ac IUSTUM article view 17806
  2. Relevansi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif... doi.org/10.58819/jle.v3i2.174Relevansi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif doi 10 58819 jle v3i2 174
Read online
File size383.7 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

JURIS Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Sebaliknya, hal itu harus dipahami sebagai bentuk fleksibilitas implementasi teknis dalam kerangka kewajiban negara untuk memastikan kesetaraan di hadapanSebaliknya, hal itu harus dipahami sebagai bentuk fleksibilitas implementasi teknis dalam kerangka kewajiban negara untuk memastikan kesetaraan di hadapan

JURIS Pewarisan Tanah Minangkabau dalam Ilmu Fara idh Hukum Waris Islam Dialog Negosiasi Pola Interaksi dan Dinamika antara Adat Minangkabau dan Agama 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat mengenai pewarisan tanah berdasarkan hukum adat yangTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat mengenai pewarisan tanah berdasarkan hukum adat yang

JURIS Keabsahan Perjanjian Jual Beli yang Tanda Tangan Salah Satu Pihak Berubah dalam Perspektif Hukum Perdata 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Kedua, upaya hukum yang tersedia bagi pihak yang dirugikan diuraikan dalam Pasal 1877 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ini melibatkan pengajuan tandaKedua, upaya hukum yang tersedia bagi pihak yang dirugikan diuraikan dalam Pasal 1877 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ini melibatkan pengajuan tanda

JURIS Konstruksi Hukum Pengawasan Internal terhadap Tindakan Koruptif Aparatur Sipil Negara APIP Studi Kasus Fee Proyek di Kementerian Pertanian 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini memberikan rekomendasi hukum dan kelembagaan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Korupsi merupakanPenelitian ini memberikan rekomendasi hukum dan kelembagaan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Korupsi merupakan

JURIS Prohibition of Abortion as a Violation of Women s Human Rights Under International Legal Standards in the ICCPR and CEDAW 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA International mechanisms such as the Universal Periodic Review and individual complaint procedures provide avenues for advocating policy change and upholdingInternational mechanisms such as the Universal Periodic Review and individual complaint procedures provide avenues for advocating policy change and upholding

JURIS Pemenuhan Unsur Kerugian Keuangan Negara Sebagai Dasar Pembuktian pada Proses Penetapan Tersangka dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Studi Putusan Praperadilan Nomor 113 Pid Pra 2024 Jkt Sel 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA 31 Tahun 1999 sebagai persyaratan penentuan tersangka dan mengevaluasi penerapannya dalam Putusan Praperadilan No. 113/PID. PRA/2024/JKT. SEL. Hasil studi31 Tahun 1999 sebagai persyaratan penentuan tersangka dan mengevaluasi penerapannya dalam Putusan Praperadilan No. 113/PID. PRA/2024/JKT. SEL. Hasil studi

JURIS Penanggulangan Tindakan Bullying dan Body Shaming di Yayasan Pendidikan Persfektif Hukum dan Sosiologi 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian menyelidiki faktor-faktor sosial dan institusional yang berkontribusi serta mengevaluasi efektivitas kerangka hukum dan kebijakan pendidikanPenelitian menyelidiki faktor-faktor sosial dan institusional yang berkontribusi serta mengevaluasi efektivitas kerangka hukum dan kebijakan pendidikan

JURIS Pengetahuan dan Keterampilan Bantuan Hidup Dasar Serta Penanganan Tersedak Pada Siswa SMA 2025More at 2025

UMSUMS Salah satu tindakan yang dapat dilakukan masyarakat awam dan tenaga medis dalam menangani kasus gawat darurat yaitu dengan memberikan Bantuan Hidup DasarSalah satu tindakan yang dapat dilakukan masyarakat awam dan tenaga medis dalam menangani kasus gawat darurat yaitu dengan memberikan Bantuan Hidup Dasar

Useful /

JURIS Tindak Pidana Pencabulan Anak di Wilayah Hukum Polres Boalemo Dalam Perspektif Kriminologi dan Penegakan Hukum 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Namun, upaya-upaya ini belum sepenuhnya efektif, karena insiden kekerasan seksual terhadap anak tetap relatif tinggi dan cenderung meningkat setiap tahun.Namun, upaya-upaya ini belum sepenuhnya efektif, karena insiden kekerasan seksual terhadap anak tetap relatif tinggi dan cenderung meningkat setiap tahun.

JURIS Student s Affective Filter and Their Utilization of the English Language in the 21st Century Classroom 2026More at 2026

UMKUMK Despite experiencing elevated affective filters, participants demonstrated sustained motivation to study English through perseverance and continued languageDespite experiencing elevated affective filters, participants demonstrated sustained motivation to study English through perseverance and continued language

JURIS EFL Students Writing Self Efficacy and Writing Performance in a Senior High School A Correlational Study 2026More at 2026

UMKUMK Hasil menunjukkan tidak adanya korelasi yang signifikan antara keyakinan diri menulis dan performa menulis dalam konteks teks prosedur, dengan koefisienHasil menunjukkan tidak adanya korelasi yang signifikan antara keyakinan diri menulis dan performa menulis dalam konteks teks prosedur, dengan koefisien

JURIS Exploring Students Perspective on Using Discord for Vocabulary Learning 2026More at 2026

UMKUMK They perceive it as effective, practical, and supportive of collaborative learning. This suggests that Discord can be a viable alternative learning mediumThey perceive it as effective, practical, and supportive of collaborative learning. This suggests that Discord can be a viable alternative learning medium

ads-block-test