IBLAMIBLAM
IBLAM LAW REVIEWIBLAM LAW REVIEWSejak diterbitkannya UU 5/2014 jo UU 20/2023 tentang ASN, pegawai di instansi pemerintah terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Penentuan jabatan dalam ASN yang dapat diisi oleh PPPK diatur dalam Perpres 38/2020, yang mencakup Jabatan Fungsional (JF). Salah satu jabatan fungsional yang dapat diisi oleh PPPK adalah JF Penggerak Swadaya Masyarakat (JF PSM). Namun, terdapat ketidaksinkronan dalam pengertian dan syarat pejabat PSM yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 jo Pasal 10 ayat (1) huruf a jo Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2024. Ketidaksesuaian ini menimbulkan masalah hukum, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 jo Lampiran Perpres Jabatan PPPK. Berdasarkan prinsip sinkronisasi hukum vertikal dan asas lex superiori derogat legi inferiori, ketentuan tersebut harus dikesampingkan tidak berlaku dan disinkronkan dengan ketentuan dalam Perpres Jabatan PPPK.
Berdasarkan pembahasan, kriteria jabatan yang dapat diisi oleh PPPK, termasuk JF, diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Perpres Jabatan PPPK, dan Lampiran mengidentifikasi 147 JF, salah satunya JF PSM.Implikasi sinkronisasi hukum menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 6 jo Pasal 10 ayat (1) huruf a jo Pasal 11 ayat (1) Permenpanrb JF PSM harus dikesampingkan.Oleh karena itu, ketentuan tersebut perlu disinkronkan dengan Pasal 8 Lampiran Perpres Jabatan PPPK.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris bagaimana penempatan PPPK pada Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat mempengaruhi kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal, dengan membandingkan indikator kinerja sebelum dan sesudah implementasi kebijakan. Selanjutnya, studi komparatif antar provinsi dapat dilakukan untuk mengidentifikasi variasi penerapan regulasi PPPK pada jabatan fungsional serta faktor-faktor institusional yang mempengaruhi tingkat sinkronisasi hukum di masing-masing wilayah. Selain itu, pengembangan model berbasis kecerdasan buatan yang mampu mendeteksi dan memberi rekomendasi harmonisasi otomatis antara peraturan tingkat tinggi dan regulasi pelaksana dapat menjadi arah penelitian inovatif untuk mempercepat proses sinkronisasi hukum di sektor kepegawaian.
- Definition of The “Minister” in Government Regulation 11/2021 Concerning Village-Owned Enterprises... jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/constitutionale/article/view/2761Definition of The AuMinisterAy in Government Regulation 11 2021 Concerning Village Owned Enterprises jurnal fh unila ac index php constitutionale article view 2761
- THE ANOMALY OF THE PRESENCE OF GOVERNMENT EMPLOYEES WITH THE EMPLOYMENT AGREEMENT (PPPK) IN THE EMPLOYMENT... doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.1979THE ANOMALY OF THE PRESENCE OF GOVERNMENT EMPLOYEES WITH THE EMPLOYMENT AGREEMENT PPPK IN THE EMPLOYMENT doi 10 25041 cepalo v4no2 1979
| File size | 434.14 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
STIESTEKOMSTIESTEKOM Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan efektivitasSecara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan efektivitas
STIESTEKOMSTIESTEKOM Kendala yang dihadapi yaitu perubahan pasar yang terus-menerus terjadi dengan cepat, dan perusahaan cenderung lambat dalam merespons perubahan pasar, sehinggaKendala yang dihadapi yaitu perubahan pasar yang terus-menerus terjadi dengan cepat, dan perusahaan cenderung lambat dalam merespons perubahan pasar, sehingga
STIESTEKOMSTIESTEKOM Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.
STIESTEKOMSTIESTEKOM CSR diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis dan interaksi dengan pemangku kepentingan.CSR diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis dan interaksi dengan pemangku kepentingan.
STIESTEKOMSTIESTEKOM Meskipun Pemerintah Kota Samarinda telah memulai proyek ini dengan relokasi pedagang, terdapat hambatan seperti ketidaksetujuan pedagang dan kurangnyaMeskipun Pemerintah Kota Samarinda telah memulai proyek ini dengan relokasi pedagang, terdapat hambatan seperti ketidaksetujuan pedagang dan kurangnya
STIESTEKOMSTIESTEKOM Evaluasi ekonomi menyiratkan bahwa dampak pertumbuhan ekonomi mungkin tidak signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemindahan IKN merupakan isuEvaluasi ekonomi menyiratkan bahwa dampak pertumbuhan ekonomi mungkin tidak signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemindahan IKN merupakan isu
STIESTEKOMSTIESTEKOM Penelitian ini mengevaluasi kebijakan publik terkait pemindahan IKN menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, menganalisis substansi dan implementasiPenelitian ini mengevaluasi kebijakan publik terkait pemindahan IKN menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, menganalisis substansi dan implementasi
STIESTEKOMSTIESTEKOM Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh audit tenure, firm size dan firm age terhadap audit delay. Penelitian mencakup 48 perusahaanTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh audit tenure, firm size dan firm age terhadap audit delay. Penelitian mencakup 48 perusahaan
Useful /
IBLAMIBLAM Di Afrika, institusi seperti Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration (CRCICA) dan Lagos Court of Arbitration (LCA) telah mulai mempromosikanDi Afrika, institusi seperti Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration (CRCICA) dan Lagos Court of Arbitration (LCA) telah mulai mempromosikan
IBLAMIBLAM Femisida, yaitu pembunuhan terhadap perempuan karena identitas gendernya, merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang paling ekstrem dan menunjukkanFemisida, yaitu pembunuhan terhadap perempuan karena identitas gendernya, merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang paling ekstrem dan menunjukkan
IBLAMIBLAM Penelitian ini menganalisis bahwa hukum pidana di Indonesia secara fundamental diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kerangka hukumPenelitian ini menganalisis bahwa hukum pidana di Indonesia secara fundamental diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kerangka hukum
DOKICTIDOKICTI Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik berdasarkan model regulasi emosi dari Gross (2002). Hasil penelitian menunjukkan bahwaData yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik berdasarkan model regulasi emosi dari Gross (2002). Hasil penelitian menunjukkan bahwa