IBLAMIBLAM
IBLAM LAW REVIEWIBLAM LAW REVIEWSejak diterbitkannya UU 5/2014 jo UU 20/2023 tentang ASN, pegawai di instansi pemerintah terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Penentuan jabatan dalam ASN yang dapat diisi oleh PPPK diatur dalam Perpres 38/2020, yang mencakup Jabatan Fungsional (JF). Salah satu jabatan fungsional yang dapat diisi oleh PPPK adalah JF Penggerak Swadaya Masyarakat (JF PSM). Namun, terdapat ketidaksinkronan dalam pengertian dan syarat pejabat PSM yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 jo Pasal 10 ayat (1) huruf a jo Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2024. Ketidaksesuaian ini menimbulkan masalah hukum, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 jo Lampiran Perpres Jabatan PPPK. Berdasarkan prinsip sinkronisasi hukum vertikal dan asas lex superiori derogat legi inferiori, ketentuan tersebut harus dikesampingkan tidak berlaku dan disinkronkan dengan ketentuan dalam Perpres Jabatan PPPK.
Berdasarkan pembahasan, kriteria jabatan yang dapat diisi oleh PPPK, termasuk JF, diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Perpres Jabatan PPPK, dan Lampiran mengidentifikasi 147 JF, salah satunya JF PSM.Implikasi sinkronisasi hukum menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 6 jo Pasal 10 ayat (1) huruf a jo Pasal 11 ayat (1) Permenpanrb JF PSM harus dikesampingkan.Oleh karena itu, ketentuan tersebut perlu disinkronkan dengan Pasal 8 Lampiran Perpres Jabatan PPPK.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris bagaimana penempatan PPPK pada Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat mempengaruhi kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal, dengan membandingkan indikator kinerja sebelum dan sesudah implementasi kebijakan. Selanjutnya, studi komparatif antar provinsi dapat dilakukan untuk mengidentifikasi variasi penerapan regulasi PPPK pada jabatan fungsional serta faktor-faktor institusional yang mempengaruhi tingkat sinkronisasi hukum di masing-masing wilayah. Selain itu, pengembangan model berbasis kecerdasan buatan yang mampu mendeteksi dan memberi rekomendasi harmonisasi otomatis antara peraturan tingkat tinggi dan regulasi pelaksana dapat menjadi arah penelitian inovatif untuk mempercepat proses sinkronisasi hukum di sektor kepegawaian.
- Definition of The “Minister” in Government Regulation 11/2021 Concerning Village-Owned Enterprises... jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/constitutionale/article/view/2761Definition of The AuMinisterAy in Government Regulation 11 2021 Concerning Village Owned Enterprises jurnal fh unila ac index php constitutionale article view 2761
- THE ANOMALY OF THE PRESENCE OF GOVERNMENT EMPLOYEES WITH THE EMPLOYMENT AGREEMENT (PPPK) IN THE EMPLOYMENT... doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.1979THE ANOMALY OF THE PRESENCE OF GOVERNMENT EMPLOYEES WITH THE EMPLOYMENT AGREEMENT PPPK IN THE EMPLOYMENT doi 10 25041 cepalo v4no2 1979
| File size | 434.14 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIKSUNIKS Tentang Pemerkosaan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP tentang: Turut serta melakukan perbuatan pidana, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selamaTentang Pemerkosaan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP tentang: Turut serta melakukan perbuatan pidana, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selama
UNIKSUNIKS Data Primer dan Data Sekunder diperoleh dilokasi penelitian. Dari uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan Perkara Praperadilan padaData Primer dan Data Sekunder diperoleh dilokasi penelitian. Dari uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan Perkara Praperadilan pada
UNIKSUNIKS Rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio kemandirian daerah menunjukkan kriteria yang tidak baik. Rasio efektivitasRasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio kemandirian daerah menunjukkan kriteria yang tidak baik. Rasio efektivitas
UNIKSUNIKS - Dampak dari penerapan Restorative Juctice yang terjadi di perkara tindak Pidana pencurian adalah sebagai berikut. (a) Dampak positif yaitu membantu dari- Dampak dari penerapan Restorative Juctice yang terjadi di perkara tindak Pidana pencurian adalah sebagai berikut. (a) Dampak positif yaitu membantu dari
JURNALDIALEKTIKAJURNALDIALEKTIKA Program strategi juga dirancang secara sistematis dan menunjukkan dampak positif awal dalam meningkatkan motivasi dan kompetensi ASN. Namun, keberhasilanProgram strategi juga dirancang secara sistematis dan menunjukkan dampak positif awal dalam meningkatkan motivasi dan kompetensi ASN. Namun, keberhasilan
UNIKSUNIKS Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai,Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai,
UNIKSUNIKS Tujuan penelitian ini adalah untuk meng. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang datanya diperoleh dari wawancara, observasi, danTujuan penelitian ini adalah untuk meng. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang datanya diperoleh dari wawancara, observasi, dan
UNIKSUNIKS Tidak hanya itu pemerintah desa selalu mengutus setiap kelompok tani untuk mengikuti pelatihan pertanian dari pihak penyuluh pertanian Kabupaten KuantanTidak hanya itu pemerintah desa selalu mengutus setiap kelompok tani untuk mengikuti pelatihan pertanian dari pihak penyuluh pertanian Kabupaten Kuantan
Useful /
JURNALDIALEKTIKAJURNALDIALEKTIKA Kualitas layanan elektronik (X2) juga berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna, meskipun dengan koefisien jalur yang lebih kecil (0,346) dan statistikKualitas layanan elektronik (X2) juga berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna, meskipun dengan koefisien jalur yang lebih kecil (0,346) dan statistik
JURNALDIALEKTIKAJURNALDIALEKTIKA Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi literatur dan analisis kebijakan, dipadukan dengan studi kasus komparatifMetode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi literatur dan analisis kebijakan, dipadukan dengan studi kasus komparatif
LPPMUNIDAYANLPPMUNIDAYAN Beberapa informan menyatakan bahwa evaluasi dilakukan secara rutin untuk mengidentifikasi kekurangan dan memperbaiki strategi yang diterapkan, sementaraBeberapa informan menyatakan bahwa evaluasi dilakukan secara rutin untuk mengidentifikasi kekurangan dan memperbaiki strategi yang diterapkan, sementara
WESTSCIENCESWESTSCIENCES Program Latihan Profesi di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Serang melaksanakan kegiatan pelatihan budidaya ikan lele di Kampung Pangsoran,Program Latihan Profesi di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Serang melaksanakan kegiatan pelatihan budidaya ikan lele di Kampung Pangsoran,